Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank Sampah merupakan  program pemerintah yang digunakan sebagai salah satu upaya menanggulangi sampah yang kian hari kian bertambah. Bank Sampah di Kota Depok berperan sebagai tempat pengumpulan sampah-sampah non organik yang masih memiliki nilai ekonomis. Penelitian ini berusaha mengkaji faktor-faktor yang membuat  Bank Sampah Kota Depok dapat berperan hingga hari ini dan hubungannya dengan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Bank Sampah tersebut. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus, penulis melakukan pengamatan terhadap obyek serta melakukan wawancara  mendalam (indepth  interview) dengan sejumlah informan. Penelitian ini menghasilkan bahwa terdapat empat faktor penting yang menjadikan sebuah Bank Sampah dapat terus berperan, yakni dengan adanya pemimpin yang handal (leadership), pengelolaan yang baik (management),  insentif (incentive)  dan keterlibatan mitra (partnership). Sedangkan karakteristik komuniti berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan  turut pula mempengaruhi partisipasi komuniti dalam menerima Bank Sampah sebagai bentuk pengelolaan sampah di Kota Depok.

 

Kata kunci: bank sampah, pengelolaan sampah, komuniti perkotaan

---

Waste Bank is one of the government programs that are used as one of the efforts to tackle the increasingly growing garbage day. Waste Bank in Depok City serves as a collection of non-organic waste that can still be used to be useful goods even have economic value. This study attempts to examine the factors that make a Waste Bank in one of Depok sub-districts can continue its activities to this day and its relationship with the communities involved in the Waste Bank activities. Through qualitative approach with case study, the researcher observes the object and conducts in-depth interviews with a number of key informants and supporters to obtain the required data. In some activities, researchers participated closely observe the activity of Waste Bank  (active obeservasi). This research resulted that the factors that make a Waste Bank able to do its activities are to have a good leader, good management, incentive and partnership. While the characteristics of the community as urban community based on the level of education, income level was also affect the public awareness in receiving the Waste Bank as a form of waste management in the city of Depok. "

"Menjelang era globalisasi, membuka kemungkinan terjadi suatu perkawinan campuran. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan campuran adalah perkawinan antara seorang warga negara Indonesia dengan seorang warga Negara Asing. Dalam setiap perkawinan, ada saja kemungkinan timbul suatu kesalahpahaman sehingga mengakibatkan putusnya suatu perkawinan. Untuk pasangan yang berbeda warga negara terjadi suatu masalah mengenai hukum rnana yang akan diberlakukan dalam menyelesaikannya. Sehingga pokok permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah pelaksanaan perceraian pada perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta penyelesaian akibat hukum yang timbul karena perceraian pada perkawinan campuran terhadap kewarganegaraan, harta bersama, nafkah istri, perwalian atau kekuasaan orang tua serta biaya pemeliharaan anak. Untuk memecah permasalahan ini digunakan metode penelitian normative atau library research, yaitu penelitian untuk memperoleh data-data sekunder. Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisa secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk menyajikan pemahaman dan untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perceraian pada perkawinan campuran dibedakan antara formil dan hukum materilnya. Hukum formil yang harus ditetapkan adalah mengikuti asas lex fori, dirnana dalam hukum acara perdata hakim harus tunduk pada hukum negaranya sendiri. Sedangkan mengenai hukum materil yang harus diterapkan untuk menyelesaikan perkara perceraian tersebut, jika tidak ada pilihan hukum, maka hakim harus menentukan sendiri hukum yang akan diterapkan berdasarkan faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menentukan berlakunya suatu sistem hukum tertentu. Akibat perceraian pada perkawinan campuran mengenai kewarganegaraan, dapat menyebabkan perubahan status personil seseorang. Hal ini dimungkinkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesianya. Dalam perceraian pada perkawinan campuran dimana istri/suami tersebut tetap mempertahankan kewarganegaraan asli mereka. Akibat perceraian pada perkawinan campuran terhadap nafkah istri, perwalian dan biaya pemeliharaan atas anak diselesaikan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. mengenai harta bersama diatur terpisah dari perkara perceraian.

---

The ongoing process of globalization has brought about more opportunities to a couple from different nationalities to get married. According to the Law No. 1 Year 1974, a mixed marriage defined as a marriage happens between an Indonesian citizens with a foreign citizen. As we know, in a marriage, there are always possibilities of any problem occurs, particularly due to the misunderstanding between the couple, which eventually could lead to a divorce. In case of a mixed marriage, the problem occurs when it has to be decided which law should be applied to then. Thus, in the case of this research, the primary problem is to figure out how is the execution of a divorce on a mixed marriage according to the Law No. 1 Year 1974 should be performed, as well as how to handle and proceed the occurring legal implication caused by the divorce happening in such a marriage, regarding to the nationality, the assets the couple earned during their marriage life period, the money for the wife, guardian right, as well as the sum of money needed to finance the child/children's life expense. In order to answer this problem, the writer applies the normative research method, or library research, defined as a research to collect the secondary data. The collected data then is to be analyzed qualitatively, that is, the collected data is arranged systematically to provide an understanding and to make the problem discussed clear. Thus, it can be drawn to a conclusion that a divorce happens in a mixed marriage can be taken care of in to means, that is, either in accordance with the formal law or the material law. The formal law means that the law that should be applied is the one which is in accordance with the lex fori principles, in which the judge should conform to the civil law of his own country. Meanwhile, as for the material law, in a situation where there is no other chaise, then the judge should decide by himself the law to be applied by considering all the factors and situation that have significance to determine the applicability of a certain law. One of the effects raised as a consequence of a divorce in a mixed marriage is the shifting of the person's status, which is made possible by the applicable law in Indonesia, in case each party of the couple (both the husband an wife) decides to retain their respective nationality. The consequences of a divorce happens in mixed marriage regarding the money that should be given to the wife (as consequence of a divorce), guardian right and the amount needed to finance the child/children's life expense will be proceeded with respect to the Article 41 Law No. 1 Year 1974, while as for the assets earned during the marriage period will be arranged separately from the divorce process."

"Hak atas keberadaan dan keberlanjutan perumahan merupakan Hak Asasi Manusia yang paling dasar, disamping hak atas pangan dan sandang. Kebutuhan akan perumahan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin di perkotaan semakin meningkat seiring dengan terjadinya krisis ekonomi dan tingginya tingkat urbanisasi penduduk dari desa ke kota. Berbagai kebijakan dan program yang berhubungan dengan penanganan masalah perumahan telah dilakukan oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Namun hasil pencapaiannya belum maksimal sebagaimana yang diharapkan. Kebutuhan akan perumahan sangat dirasakan oleh masyarakat miskin yang hidup di perkotaan.Pemanfaatan dan penggunaan lahan secara tidak sah untuk membangun pemukiman oleh masyarakat miskin perkotaan, sering menimbulkan permasalahan dikota-kota besar. Keberadaan perumahan atas peran serta masyarakat miskin perkotaan memang sulit untuk diharapkan, mengingat kemampuan ekonomi mereka yang sangat terbatas.Keberadaan perumahan bagi masyarakat miskin perkotaan di Tepi Kali Code Yogyakarta, yang dibangun, dibina dan dipelihara keberlanjutannya sebuah fenomena yang cukup menarik untuk penulis teliti sebagai bahan penyusunan tesis ini.Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategi dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa, untuk itu perlu dibina dan dikembangkan demi keberlanjutan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pola dan program pembinaan dan pengembangan yang ditetapkan dalam rangka keberlanjutan keberadaan perumahan masyarakat miskin di Tepi Kali Code ini disebut dengan TRIBINA yang mengangkut aspek manusia, usaha dan lingkungan.Untuk memperoleh deskripsi tentang kegiatan tersebut maka penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini telah diperoleh data kualitatif dari beberapa informan yang terdiri dari penduduk setempat, Aparat Pemerintah Daerah (Kelurahan, Bapeda, Tata Kota, dan Bangunan), LSM, Swasta, Tokoh Agama, Sukarelawan, dan Masyarakat disekitar permukiman. Kegiatan tersebut telah penulis lakukan dengan wawancara, observasi, maupun studi dokurentasi.Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa keberlanjutan keberadaan perumahan bagi masyarakat miskin di Tepi Kali Code ini tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan Program TRIBINA dan faktor-faktor yang mendorong lainnya seperti penduduk, lembaga swadaya masyarakat, swasta, sukarelawan, media masa, tokoh agama dan pemerintahan daerah.

---

A Sustainability Of Housing Establishment For The Poor Community City (Case Study Of Settlement For The Poor Community City At Tepi Kali Code Yogyakarta)The right of supply and sustainability housing is very basic human rights beside right to food and clothing as well. The necessity of housing especially for the poor communities at city increases along with economic crisis and the higher of migration level at the city. The Government has made some policy and programs related to handling this problem. However, the results have not been maximized yet as is expected. The poor communities who lives at the city are really need the housing especially below the economic level.

The benefit and utilizing of the land against the law to build the settlement by these communities, become an issue at the big cities. In regard to their economic condition it is difficult to ask them to join in supplying the house.

The settlement housing to the poor communities city at Tepi Kali Code Yogyakarta, which has built, established and maintained is an interested phenomena for the writer to search and compiled it in his thesis. The settlement for housing is basically needed for human and a part of strategy in build nation character, thus we need to build and develop the life style for continuation to increase their life. TRIBINA is the pattern and program that have been stated for train and develop in sustainability of establishment housing for poor communities at Tepi Kali Code Yogyakarta which included human aspect effort and environment.

To get description for this activity, the researches have the quality of descriptive and use qualitative approach. In this research we get qualitative data from some source of this communities, local government, (village chief, Organization Research Area, Planning City and Building), the Local Society Institution, private, religion figure, volunteer, and people around the place. The writer has interviewed, observed and made documentation study for all activities.

Based on this research the conclusion has founded that sustainability of housing establishment for this communities at Tepi Kali Code Yogyakarta is a part of the success program from TRIBINA supporting by the other factors such as community, the local society institution, private, volunteers, news paper, religion figure, and local government."