Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHubungan kerja kontrak dan outsourcing lazim ditemui dalam praktek ketenagakerjaan. Hal ini membawa implikasi berbagai persoalan, khususnya berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja. Artikel ini akan menganalisis isu dan permasalahan perlindungan tenaga kerja kontrak dan outsourcing khususnya upah, hak berserikat, kesehatan serta keselamatan kerja di industri galangan kapal di Kota Batam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus,dan observasi. Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan tenaga kerja kontrak dan outsourcing di industri galangan kapal di Kota Batam masih belum terlindungi secara menyeluruh baik dari sisi perlindungan upah, kebebasan berserikat dan keselamatan kerja. Berbagai persoalan perlindungan tenaga kerja kontrak dan outsourcing memerlukan solusi berupa peningkatan intensitas pengawasan tentang pemenuhan hak-hak perlindungan tenaga kerja."

"Metode Penelitian yang dipergunakan dalam karyatulis ini adalah metode penelitian normatif yangdikombinasikan dengan penelitian lapangan. Demam emasmulai melanda Indonesia sejak tahun 1976 dimana hargaminyak sebagai sumber utama devisa negara mulai turundalam pasaran Interna-Sional. Usaha pertambangan emas inimembutuhkan modal yang besar, keahlian dan teknologi yangtinggi. Oleh karena itu sampai saat ini kerjasama denganpihak asing yang berpengalaman dianggap sebagai suatujalan yang terbaik. Sampai saat ini jenis kontrak yangdipergunakan adalah kontrak karya. Kontrak karya dalambidang pertambangan emas adalah suatu perjanjian dimanapara pihaknya terdiri dari pemerintah Indonesia(Departemen Pertambangan Umum) dan Kontraktor. Hubunganyang ada adalah hubungan kooperasi atau pember-ian kuasasesuai pasal 1792 BW. Kontraktor terdiri dari pihakpribumi, sebagai pemilik kuasa pertambangan dan pihakasing sebagai pemilik modal dan teknologi. Dengan adanya unsur asing maka kontrak karya. dapat juga dimasukkan dalamjenis kontrak penanaman modal asing. Apabila dihubungkandengan teori perikatan Hukum Perdata Barat maka kontrakkarya termasuk dalam perjanjian tak bernama karena tidakdiatur oleh Undang-undang. Jadi bentuk kontrak karya inididasarkan pada kebebasan berkontrak sesuai dengan Pasal1338 BW.

---

"

"ABSTRAKPenulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengungkapkanmasalah-masalah yang panting sehuDungan dengan kontrakrumah, khususnya masalah-masalah hukumnya.Metode yang dipakai dalam menulis skripsi ini adalah, metode penelitian berupa pengamatan, data kepustakaandan juga menggunakan metode wawancara.Masalah yang mungkin timbul dari soal kontrak rumahialah masalah wanprestasi, misalnya pengontrak tidak manpergi walau masa kontrak telah berakhir. Juga masalah buktiyang berupa tulisan.Didalam skripsi inipun diungkap cars penyelesaian sengketa,prosesnya yang dapat ditempuh dengan cepat.Disamping itu juga dibahas mengenai kewenangan Dinas perumahandisatu pihak, dan Pengadilan Negeri dilain pihak,Karena yang dibahas adalah rumah kontrak yang adadi Jakarta tentunya . Pembahasan mengenai Peraturan-peraturanDaerah yang relevan dengan masalah rumah kontrak menjadipenting sekali. Juga bahasan mengenai peraturan perumahanyang berlaku seluruh Indonesia, diungkap di skripsiini, khususnya yang berkaitan dengan rumah kontrak saja

---

"

"ABSTRAKHukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia menganut sistem terbuka, yang intinya adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini dibangun berdasarkan ajaran Hukum Kodrat dan teori fiksi yang memandang semua orang mempunyai kedudukan sosial dan ekonomi yang sama kuat, sehingga semua orang bebas membuat kontrak bagi dirinya. Padahal, kenyataannya tidak semua orang mempunyai kedudukan yang sama kuat. Dengan berkembangnya industrialisasi yang melahirkan perusahaan perusahaan besar yang memproduksikan barang dan jasa secara massal, maka timbullah mekanisasi kehidupan, khususnya dalam bisnis. Salah satu bentuk mekanisasi ini adalah penggunaan kontrak baku dalam transaksi komersial, yang sekarang dipandang tidak terelakkan (inevitable). Kontrak baku tersebut dibuat secara sepihak oleh perusahaan atau penjual yang menawarkan produknya kepada masyarakat. Karena terhadap syarat-syarat dalam kontrak baku itu tidak diadakan tawar menawar, maka masyarakat yang menjadi konsumen atau pembeli kehilangan haknya berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Kajian ini akan membahas eksistensi asas kebebasan berkontrak dan kontrak baku, dengan mengambil sampel kontrak baku dalam bisnis perbankan. Kemudian menganalisis implikasi-implikasi asas kebebasan berkontrak dalam kontrak baku tersebut dan masalah-masalah hukum yang timbul dari kontrak" baku tersebut."