Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai apakah Notaris diwajibkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai atas jasa Notaris dan bagaimana pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 diketahui bahwa Notaris termasuk salah satu Pengusaha Kena Pajak atas setiap jasa yang diberikannya kepada masyarakat. Untuk mengkaji dan menjawab permasalahan tersebut di atas maka penulisan tesis ini mempergunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Notaris yang diwajibkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Notaris yang termasuk dalam kategori Pengusaha Besar. Disarankan kepada Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak hendaknya jasa hukum yang diberikan oleh seorang Notaris tidak dimasukkan sebagai jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana yang juga diberikan terhadap beberapa jenis jasa lainnya dan adanya bimbingan kepada Notaris dari instansi yang terkait dalam hal perpajakan.

---

The focuses of this thesis are whether Notary Public has an obligation to collect Value Added Tax (VAT) and how the implementation of this obligation. Based onv the Law Number 42 year 2009, it is known that Notary Public is one of the entrepreneur who obliged to collect VAT for their services to public. To analyze and answer the above mentioned problems, thus the writer uses an analytical descriptive research with a normative juridical approach. The result of this thesis shows that Notary public who obliged to collect VAT is the Notary Public who fulfilled the requirement of Taxable Company/Business. It is suggested that the government, especially Directorate General of Tax, shall verdict that the law service provided by notary is not included as the service which are levied with VAT as those provided on other kinds of services and the government should take responsibility to conduct Notary regarding tax matters."

"Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tesis ini membahas mengenai bagaimana pemahaman Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah tentang kriteria, mekanisme dan aturan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di Kota Depok dan bagaimana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kota Depok secara yuridis yang didukung oleh data-data yang berasal dari beberapa narasumber yang terkait langsung dalam Pajak Pertambahan Nilai ini. Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara (interview). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemungutan dan pengenaan PPN bagi jasa Notaris/PPAT juga merupakan kontribusi yang pasti akan mendorong penerimaan pajak bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Depok, tetapi belum banyak Notaris/PPAT yang paham terhadap mekanisme, aturan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Notaris di Kota Depok.

---

Tax is one of the main source for the implementation and improvement of development that aims to improve the prosperity and walfare of the society. This thesis explores how an understanding of the Notary/Land Deed Official on criteria, mechanisms and rules of VAT collection in Depok and how the imposition of Value Added Tax on Services Notary/Land Deed Official VAT purposes in Depok in juridical supported by data derived from several sources are related directly to the Value Added Tax. According to the data source as described above, in this study the data was done by literature study and interviews. These results indicate that the collection and imposition of VAT for the services of a Notary/Land Deed Official also a contribution that will certainly encourage tax revenue for the Tax Office in Depok, just a few of the notary who knows and understand the mechanisms, rules on Notary Services Value Added Tax."

"Penelitian ini membahas mengenai kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor jasa perdagangan di Indonesia. Kebijakan tersebut secara khusus tertuang dalam Surat Edaran Jenderal Pajak No. SE-145/PJ/2010 mengenai Perlakuan PPN atas Jasa Perdagangan, khususnya pada butir 3 huruf c, d, dan e. Tujuan penelitian adalah menjelaskan mengapa Dirjen Pajak menetapkan ekspor jasa perdagangan sebagai penyerahan jasa perdagangan di dalam Daerah Pabean, bagaimana kebijakan PPN atas ekspor jasa perdagangan ditinjau dari konsep taxable supplies dan destination principle, serta bagaimana perlakuan PPN atas ekspor jasa seharusnya menurut kelaziman internasional. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ekspor jasa perdagangan telah sesuai dengan konsep taxable supply dan penyerahan ekspor jasa perdagangan yang ditetapkan sebagai penyerahan jasa perdagangan di dalam Daerah Pabean tidak sesuai dengan konsep destination principle. Alasan Dirjen Pajak adalah terkait dengan masalah pengawasan yang belum cukup memadai untuk dikenakan PPN dengan tarif 0%. Kelaziman internasional atas pengenaan PPN atas ekspor di beberapa negara Asia Pasifik sebagian besar sudah menganut destination principle.

---

This research discusses the Value Added Taxes policy on export of trade services in Indonesia. This policy is particularly reflected in Circular Letter Director General of Taxation Number SE-145/PJ/2010 regarding the Value Added Taxes Treatment of Trade Services, especially in point 3 letter c, d, and e. The research's objectives are to explain why DG of Taxation determine export of trade services as a supply of trade services within the Customs Area, how the VAT policy on exports of trade service is seen from the concept of taxable supplies and the destination principle, as well as how the treatment of VAT on export of services suppose to be according to international practice. The type of research is descriptive using quantitative approach.

Based on the results, the writer has found that the trade services export has been in accordance with the concept of taxable supply, and the exports of trade services that has been determined as a supply of trade services within the Customs Area is not in accordance with the concept of destination principle. Reasons from the DG of Taxation is related to supervision issues which still insufficient to be burdened by VAT at the rate of 0%. On the other hand, international practice for the imposition of VAT on exports of services in some Asia Pacific countries has been using the destination principle."

"ABSTRAKUntuk mengurangi beban cash flow akibat lambatnya proses pengembalian pajak dan demi menstabilkan likuiditas Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang tertekan akibat implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), maka Kementerian Keuangan menetapkan PBF sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang berhak atas pengembalian pendahuluan pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewajiban PPN PBF dan Rumah Sakit Pemerintah (RS Pemerintah) berdasarkan konsep biaya kepatuhan dan menganalisis penerapan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi PBF berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya kepatuhan yang ditanggung PBF atas konsekuensi pelaksanaan Wajib Pungut lebih yang dominan dirasakan adalah biaya waktu dan psikologis. Sementara itu biaya kepatuhan RS Pemerintah relatif lebih rendah karena kewajibannya didorong oleh beberapa faktor pendukung seperti bantuan pihak ketiga sebagai penampung pajak yang memudahkan pemungutan dan penyetoran PPN, dan administrasi penyetoran dan pelaporan berbasis online. Kemudian kebijakan pengembalian pendahuluan direspon baik oleh PBF terbukti dengan meningkatnya realisasi pengembalian pendahuluan pada akhir kuartal 2019. Kebijakan ini dapat membantu cash flow PBF karena mengurangi biaya kepatuhan yang ditanggung akibat proses pemeriksaan yang cukup lama. Kebijakan ini juga tidak mendistorsi penerimaan negara serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

---

ABSTRACT

To reduce the burden of cash flow due to the slow process of tax returns and to stabilize the liquidity of Pharmaceutical Wholesalers that are depressed due to the implementation of the National Health Insurance program, the Ministry of Finance has appointed Pharmaceutical Wholesalers as Low Risk Taxable Entrepreneurs entitled to tax return preliminary. The purpose of this study is to analyze the Value Added Tax obligations of Pharmaceutical Wholesalers and Government Hospital based on the concept of compliance costs and to analyze the implementation of the preliminary return on tax overpayments for Pharmaceutical Wholesalers based on the Minister of Finance Regulation Number 117/PMK.03/2019. This research is a qualitative research that is presented descriptively. The data used in this study were obtained through literature studies and in-depth interviews with relevant sources. The results of this study indicate that the compliance costs borne by pharmaceutical wholesalers for the more dominant perceived consequences of implementing compulsory levies are time and psychological costs. Meanwhile, compliance costs for Government Hospitals are relatively lower because their obligations are driven by several supporting factors such as assistance from third parties as tax collectors that facilitate collection and deposit of VAT, and online-based deposit and reporting administration. Then the preliminary return policy was well responded to by Pharmaceutical Wholesalers, as evidenced by the increased realization of preliminary returns at the end of the 2019 quarter. This policy can help with the cash flow of Pharmaceutical Wholesalers because it reduces compliance costs incurred due to the long examination process. This policy also does not distort state revenue and increase taxpayer compliance."

"Penelitian ini membahas mengenai dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa outsourcing di Indonesia. Kebijakan tersebut secara khusus tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai khususnya pada pasal 4. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan dari pemerintah menetapkan adanya dua dasar pengenaan pajak, bagaimana kebijakan ini ditinjau dari asas kepastian hukum (certainty), serta apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini di lapangan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa Outsourcing yaitu atas penggantian dan nilai lain, memiliki alasan dan dasar pemikiran tersendiri yang didukung oleh teori dan konsep yang sesuai. Kebijakan yang diatur pada PMK Nomor 83/03/2012 ini dikeluarkan untuk memberikan kepastian akan kekuatan hukum pelaksanaan pemungutan PPN atas Jasa Outsourcing meskipun adanya dua dasar pengenaan pajak ini dinilai tidak sesuai dengan konsep aturan,dimana dalam satu aturan tidak diperbolehkan ada yang bersifat fakultatif. Dalam pelaksanaanya kebijakan ini memiliki hambatan terutama terkait sosialisasi kebijakan tersebut.

---

This research is about Tax Base of Value Added Tax on Outsourcing services in Indonesia The policy is specifically stated in the Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai in particular on Article 4. This research is to explain about the reason the government established the two tax bases, how this policy in terms of the principle of legal certainty and what are the obstacles in the implementation of this policy.

This is a descriptive research with qualitative approach. Results of this study concluded that the basic policy of imposition of Value Added Tax on Outsourcing services is the subtitution and other value has its own reasons and rationale that is supported by appropriate theories and concepts. Policies that set the PMK 83/03/2012 Number is issued to provide legal certainty to force the implementation of the collection of VAT on Services Outsourcing although the two tax bases is not assessed in accordance with the concept of the rule, which is not allowed under the existing rules are voluntary. In the implementation of this policy has barriers mainly related to the policy of socialization."

"Fee-based services merupakan jasa-jasa lainnya yang disediakan oleh bank. Walaupun sekarang penerimaan bank masih sebagian besar berasal dari pendapatan bunga, fee-based services memiliki potensi yang besar untuk berkembang dengan semakin majunya teknologi. Sebelumnya jasa keuangan termasuk pada jenis jasa yang tidak dikenai pajak Pertambahan Nilai atau merupakan Non-JKP. Namun, dengan dikeluarkannya UU HPP, jasa keuangan dikeluarkan dari daftar jasa yang dikecualikan PPN, tetapi diberikan fasilitas pembebasan. Tidak semua jasa keuangan mendapatkan fasilitas ini termasuk feebased services. Penelitian ini meninjau berdasarkan prinsip kemudahan administrasi dan kepastian merupakan isu utama untuk kebijakan ini. Ketentuan mengenai pengenaan PPN atas fee-based services yang disediakan oleh pemerintah hanya terdapat pada SE-12/PJ/2010. Sedangkan surat edaran tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu, kebijakan pengenaan PPN atas fee-based services juga masih terdapat silang pendapat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis ketentuan pengenaan atas fee-based services dan menganalisis kesesuaian pengenaan PPN pada fee-based services dengan prinsip kemudahan administrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan pengumpulan data melalui studi lapangan termasuk wawancara mendalam dan focus group discussion serta kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah feebased services merupakan jasa keuangan yang terutang PPN dan tidak diberikan fasilitas pembebasan dan agar mengurangi kesalahan penafsiran pemerintah dapat mengeluarkan peraturan yang mengikat secara hukum mengenai fee-based services yang dikenakan PPN dan melakukan sosialisasi yang lebih gencar.

---

Fee-based services are other services provided by banks. Although currently bank revenues still mostly come from interest income, fee-based services have great potential to grow with the advancement of technology. Previously, financial services were included in the type of services that were not subject to Value Added Tax or Non-JKP. However, with the issuance of the HPP Law, financial services were removed from the list of services exempted from VAT, but were given exemption facilities. However, not all financial services get this facility including fee-based services. However, there are still differences of opinion on the treatment of VAT imposition on this income. This study reviews based on the principle of ease of administration and certainty as the main issues for this policy. Provisions regarding the imposition of VAT on fee-based services provided by the government are only found in SE-12/PJ/2010. While the circular does not have binding legal force. In addition, the policy on imposing VAT on fee-based services also still has different interpretations. The purpose of this study is to analyze the provisions on the imposition of fee-based services and to analyze the suitability of the imposition of VAT on fee-based services with the principle of ease of administration. This study uses a post-positivist approach with data collection through field studies including in-depth interviews and focus group discussions as well as literature. The results of this study are that fee-based services are financial services that are subject to VAT and are not given exemption facilities and in order to reduce misinterpretation, the government can issue legally binding regulations regarding fee-based services that are subject to VAT and conduct more intensive socialization."

"Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang salah satunya berasal dari tanah dan atau bangunan berupa Pajak Penghasilan atas pengalihan hak maupun atas sewa, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak tersebut dikenakan dikarenakan adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat yang selalu harus diikuti dengan pembuatan akta-akta yang diantara dibuat oleh Notaris.Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan paling mutakhir mengenai pelaksanaan pemungutan pajak yang dapat dikenakan terkait dengan akta yang dibuat oleh Notaris atas tanah dan atau bangunan dan mengetahui peran Notaris dalam pemungutan pajak serta hambatan yang ditemui oleh Notaris dalam pemungutan pajak tersebut sehingga dapat memberikan simpulan dan saran mengenai hal ini kepada dinas dan instansi terkait demi penyelenggaraan pungutan pajak yang lebih baik di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode normatif empris dengan penelitian kepustakaan yang bersifat deskritif yang menggunakan data sekunder dan wawancara.Berdasarkan hasil analisis dan wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak dilaksanakan secara berbeda-beda, seharusnya Notaris sebelum membuat akta harus menerima bukti pembayaran pajak dari para pihak. Selain itu, peran Notaris dalam pemungutan pajak sebagai perpanjangan tangan pemerintah sangat signifikan karena dari Notaris dapat diperoleh wajib pajak baru melalui pembuatan NPWP maupun data-data yang akurat mengenai adanya suatu perubahan yang terjadi terhadap Obyek Pajak melalui akta-akta yang dibuat Notaris.

---

Taxes are the main source of state revenues, one of which comes from the land and the building or in the form of income tax on the transfer of rights as well as the rent, taxes and Customs building as well as the acquisition of rights to land and buildings (BPHTB). These taxes are imposed owing to legal action undertaken by the community that should always be followed by the creation of the deed-a deed between created by notary public. The writing of Taxes are the main source of state revenues, one of which comes from the land and or building form of income tax on the transfer of rights or rent, Land and Building Tax and Customs Acquisition of The Rights Transfer of Land and Building (BPHTB). These taxes are imposed due to the legal actions undertaken by people who are always to be followed by the creation of the deeds among the Notary.This thesis aims to know and understand the most current arrangements regarding the implementation of tax collection which can be associated with the act made by Notary on land and or building and know the Notary role in tax collection as well as obstacles encountered by notary in the tax collection so that it can provide a conclusion and advice on the matter to the relevant agencies for the service and maintenance of better tax collection in the future. This research is using an empirical normative methods of the literature which is a descriptive study using secondary data and interviews.Based on the results of the analysis and interviews, it can be concluded that the implementation of tax collection are implemented diffrently and Notary must receive proof of tax payment from the party before making the deeds. In addition, the role of Notary is very significant in collecting taxes as a Government?s extension of power because Notary can obtain new taxpayer through creating NPWP or obtain an accurate data on the changes of Tax Object through deeds made by the Notary."

"Pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memperluas basis PPN melalui pengurangan fasilitas PPN menjadi objek PPN yang diberikan pembebasan. Dengan adanya perubahan peraturan ini, maka jasa asuransi memiliki kewajiban administratif baru yang harus dipenuhi sebagai pelaku kebijakan. UU HPP berlaku efektif pada 1 April 2022, dan belum ada peraturan pelaksanaannya saat penelitian selesai. Kajian ini akan menganalisis perbedaan kebijakan PPN atas jasa asuransi sebelum dan sesudah UU HPP berlaku dan akan dikaitkan dengan asas kepastian dan efisiensi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan jenis penelitian deskriptif. Data primer dan sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perbedaan tersebut terletak pada sisi administrasi dan kepastian hukum. Penerapan kebijakan ini belum memberikan kepastian bagi perusahaan asuransi karena adanya kendala dalam menentukan dasar pemungutan pajak dan waktu penerbitan faktur pajak. Karena perusahaan jasa asuransi belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka dari segi efisiensi wajib pajak, kebijakan ini tidak efisien dengan biaya material, waktu, dan psikologis yang timbul selama pelaksanaan kebijakan ini.

---

The enactment of the Tax Regulations Harmonization Law expanded the VAT base through the reduction of VAT facilities to become VAT objects that are granted exemptions. With the change in this regulation, insurance services have new administrative obligations that must be fulfilled as policy actors. the HPP Law effective date is on April 1, 2022, and there are no implementing regulations when the research is completed. This study will analyze the differences in VAT policies for insurance services before and after the HPP Law is effective and will be linked to the principles of certainty and efficiency. This research used a post-positivist approach with a descriptive research type. Primary and secondary data were obtained through library research and in-depth interviews. The result of the study concluded that the differences were on the administrative side and legal certainty. The application of this policy has not provided certainty for insurance companies due to constraints in determining the base of tax collection and time for issuing tax invoices. Because insurance service companies have not fully implemented their tax obligations, in terms of taxpayer efficiency, this policy is not efficient with material, time, and psychological costs that arise during the implementation of this policy. "

"Laporan magang ini berisi evaluasi persiapan dokumen sidang banding oleh PT LJN dalam proses banding Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan dalam negeri (PPN), dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Luar Negeri (PPN JLN) PT NJM. Pokok sengketa banding pajak dalam kasus ini adalah perbedaan perhitungan peredaran usaha yang menyebabkan koreksi pada Dasar Pengenaan Pajak PPh Badan dan PPN. Selain itu, terdapat perbedaan persepsi mengenai fungsi akun intercompany fee yang menyebabkan koreksi pada Dasar Pengenaan Pajak PPN JLN karena akun tersebut dianggap sebagai pembayaran jasa ke luar negeri yang belum dilaporkan. Evaluasi yang dilakukan dalam laporan ini ditujukan untuk menilai dokumen yang disiapkan oleh PT LJN sebagai alat bukti dalam proses pengadilan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, praktik persiapan dokumen sidang banding oleh PT LJN dalam proses Banding PT NJM sudah efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain evaluasi tersebut, laporan magang ini juga berisi refleksi diri Penulis selama menjadi karyawan magang di PT LJN yang dapat dijadikan pembelajaran bagi perkembangan diri Penulis selanjutnya.

---

This internship report contains an evaluation of document preparation by PT LJN in the appeal process of the Corporate Income Tax (CIT), Value Added Tax on Local Sales (VAT), and Value Added Tax on Offshore Services (VAT Offshore) for PT NJM. The main tax dispute in this case is the difference in calculation of revenue which resulted in corrections to the Tax Base for CIT and VAT. Additionally, there is a difference in perception regarding the function of intercompany fee accounts which led to corrections to the Tax Base for VAT Offshore as these accounts were considered as payments for services to foreign countries that were not reported. The evaluation conducted in this report is aimed at assessing the documents prepared by PT LJN as evidence in the court process. Based on the evaluation conducted, the practice of preparing appeal documents by PT LJN in the appeal process for PT NJM is effective according to applicable regulations. In addition to this evaluation, this internship report also contains the author's self-reflection during their internship at PT LJN which can be used as a learning experience for the author's further development."