Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan mengingat belum diketahuinya gambaran "unmet need" Keluarga Berencana serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kotamadya Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat. Secara umum penelitian ini bertuiuan untuk mendapatkan gambaran tentang "unmet need" Keluarga Berencana serta untuk mengetahui hubungan dan pengaruh faktor sosiodemotirafi ibu Pasangan Usia Subur dan pemaparan KB serta pengetahuan, sikap dan kepecayaan tentang KB terhadap "unmet need" Keluarga Berencana. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan "Cross Sectional" dengan tehnik analisis data kuantitatif. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara terstruktur yang menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh diolah secara statistik dengan menggunakan tehnik analisis : distribusi frekuensi, Uji "Chi Square", Phi, Cramer's V, koefisien kontingensi C serta analisis Regresi Logistik. Unit analisis adalah Ibu Pasangan Usia Subur yang tidak ber-KB saat ini, dengan besar sampel 336, akan tetapi karena adanya "drop out" di lapangan maka besar sampel berkurang menjadi 293 responder, dan penelitian ini dilakukan diseluruh wilayah di Kotamadya Bukittinggi. Hasil penelitian menyatakan bahwa 71,33 % dari responden merupakan "unmet need" dan 19,80 % adalah bukan "unmet need" serta 8,87 % belum punya anak. Berdasarkan analisis bivariat didapatkan ada hubungan antara jumlah anak hidup dengan "unmet need" KB serta variabel independen lainnya tidak berhubungan dengan "unmet need" KB. Begitu juga dengan hasil analisis regresi logistik, didapatkan jumlah anak hidup berpengaruh terhadap "unmet need" KB. Sedangkan variabel independen lainnya tidak berpengaruh terhadap "unmet need" Keluarga Berencana. Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan, bahwa faktor yang berpengaruh terhadap "unmet need" KB adalah jumlah anak hidup. Oleh sebab itu disarankan pentingnya peningkatan mutu penyuluhan tentang Norma Keluarga Kecil, yang berorientasi kepada kepuasan para peserta KB dan tidak lagi mempergunakan sistem target sebagai alat ukuran keberhasilan, demi terwujudnya Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Kecil Mandiri."

"Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu melihat bagaimana perempuan diposisikan dalam UU No. 10/1992 tentang Kependudukan dan KeIuarga Sejahtera, dan bagaimana kebijakan Keluarga Berencana diimplementasikan serta apa implikasinya bagi perempuan yang menjadi pengguna, khususnya bagi perempuan yang menerima pemasangan implant di luar klinik. Subyek penelitian adalah perempuan pengguna implant di suatu wilayah di Jakarta dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program implant luar klinik, yaitu petugas KB, bidan, dan kader.Metode yang dipakai dalarn penelitian ini adalah observasi lapangan dan wawancara mendalam kepada informan. Penelitian ini menggunakan konsep kebijakan kependudukan yang berperspektif feminis, termasuk didalamnya adalah konsep kesehatan reproduksi dan hak reproduksi serta kualitas pelayanan.Hasil penelitian memperlihatkan, bahwa perempuan Indonesia adalah pihak yang lebih bertanggungjawab atas pengendalian penduduk sehingga menjadi sasaran kebijakan keluarga berencana melaiui pemakaian alat kontrasepsi, khususnya yang jangka waktunya 3-5 tahun yaitu implant. Proses pelayanan implant luar klinik dilaksanakan secara massal dan masih saja menggunakan sistem target yang telah ditentukan jumlah dan sasarannya, sehingga tidak dapat memenuhi standar pelayanan berkualitas yang menempatkan hak-hak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu untuk mencapai kesehatan reproduksi yang optimal perlu adanya transforrnasi masyarakat yang berkeadilan gender, dan tidak membedakan layanan berdasarkan status sosial ekonomi.

---

This thesis has three aims, i.e: first, to examine the laws No. 1011992 on population and prosperous family, particularly the five articles regaring family planning, second, how was the policy of family planning implemented in East Jakarta and third, what was the implication toward women who became family planning acceptors, particularly those who get the implants from a free of charge implant programme, organized by the Jakarta family planning office, using the sub-district office. The research subject were women who experienced implant services provided by the BKKB DKI Jakarta team, in a sub-district of East Jakarta.

The methodology used in this research were field observations and several in depth interviews with family planning field workers and health cadres who were involved in the recruitment of potential acceptors. Some midwives who provided the implant services were also interviewed. Feminist population policy approach was used, which implied the concept of reproductive health and rights, as well as quality of care.

The research findings show that Indonesia family planning policy emphasized on the responsibility of women who should be acceptors since population growth was considered very much related to economic growth. Implant is the most effective contraceptive which can be controlled by the provided up to 3-5 years. Since the implant programme was provided outside the clinic,using the sub district office, and served 60 women at once, itu was far from a quality of care standard which introduced by Judith Bruce and Adrienne Germaine. Under the very crowded condition, the potential implant acceptors did not received quality of care services, which required good counseling, in a separate and quite room, as well as a high medical standard procedure during the inserting of the implant The tools used were not enough for every women and it was no good sterilized. In order to reach the highest possible standard of reproductive health services for the Indonsian womwn itu needs a transformation of society based on gender justice, based on respect to women and not treat then as second class citizen. The reproductive health services (including family planning services) should not be discriminating based on social economic status. Every woman should be treated equally and be given the full opportunity to exercise they rights. Woman should be empowered through good and accurate information and counseling on reproductive health matters.l"

"LATAR BELAKANG MASALAHPenduduk dunia terus bertambah setiap saat, dengan laju pertumbuhan yang terus bertambah cepat. Fenomena ledakan penduduk ini telah muncul pada abad-abad terakhir dan menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan yang utama tentunya menyangkut sumber daya, misalnya pemenuhan kebutuhan pokok pangan, kesehatan dan pasokan energi. Persoalannya adalah apakah pertambahan penduduk ini dapat diikuti pertambahan yang sepadan di bidang pangan, sedangkan sejak saat sekarang saja jumlah penduduk dunia yang miskin dan lapar sudah cukup besar. Tanpa usaha-usaha untuk membatasi pertumbuhan tersebut, sangat dikhawatirkan bahwa pada suatu saat yang tidak terlalu lama lagi penduduk dunia akan tidak dapat tertampung. Dan kalau saat itu tiba, akan timbul ketegangan-ketegangan internasional yang sangat membahayakan kehidupan manusia secara menyeluruh. Greg Cashman dalam buku "What Causes War 7", menjelaskan bahwa salah satu penyebab dari timbulnya peperangan adalah karena pertumbuhan penduduk. Dalam teori Lebensraum disebutkan bahwa Lebensraum adalah tempat yang dibutuhkan oleh manusia untuk ruang hidup sehingga mereka tumbuh, berinteraksi dan akhirnya coati. Hitler lebih menekankan pada aspek normatif dari Lebensraum, yaitu jika seseorang percaya bahwa tempat dapat menyebabkan peningkatan penduduk"

"Program keluarga berencana dimaksudkan untuk melakukan pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui upaya penurunan fertilitas wanita Indonesia. Upaya yang dilakukan meliputi pelembagaan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) dan menggerakkan Pasangan Usia Subur (PUS) untuk menggunakan alat kontrasepsi. Persoalannya di antara wanita PUS terdapat segmen yang kebutuhannya terhadap K.B. tidak terpenuhi (unmet need KB) dan merupakan faktor resiko bagi upaya peningkatan prevalensi kontrasepsi dan kematian ibu karena melahirkan. Dari beberapa hasil penelitian terdahulu, diketahui banyak faktor yang berhubungan dengan kejadian unmet need KB.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian unmet need KB. , meliputi faktor-faktor pendapatan, jumlah anak, pekerjaan ibu, pendidikan ibu, pengetahuan ibu, wilayah tempat tinggal. Untuk mencapai tujuan penelitian, desain yang digunakan adalah cross sectional, menggunakan data SDKI tahun 1997. Sampel adalah semua akseptor dan kelompok unmet need K.B.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 17410 responden kejadian unmet need K.B. ditemukan 14,9 %, 50,0 % dengan pendapatan rendah, 34,3 % mempunyai anak lebih dari tiga orang, 48,6. % tidak berkerja, 70,5 % tinggal di pedesaan, 63,6 % berpendidikan rendah, dan 4,1 % dengan pengetahuan kurang tentang metode keluarga berencana. Terdapat hubungan yang bermakna antara pendapatan, jumlah anak, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan, dan wilayah tempat tinggal dengan kejadian unmet need K.B. dan pengetahuan merupakan faktor dominan yang berhubungan dengan kejadian unmet need K.B.Untuk mengendalikan atau menurunkan kejadian unmet need K.B. kegiatan penyuluhan dan konseling perlu ditetapkan sebagai kegiatan prioritas dengan sasaran prioritas terdiri dari kelompok wanita PUS berpendapatan rendah, anak lebih dari tiga orang, tidak bekerja, dan tingkat pendidikan rendah. Dari aspek wilayah prioritas diarahkan kepedesaan.

---

Factors Related to Unmet Need of Family Planning(Analysing Data of SDKI 1997)Family planning program aimed to control birth rate by decreasing woman's fertility. These efforts including to establish Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) and encouragement of Pasangan Usia Subur (PUS) to use contraceptive. The issue unmet need of family planning among PUS's women and as risk factor of contraceptive prevalence and maternal mortality. From previous studies, there are some factors related to unmet need of family planning.

Objective of this study to find out factors that related to unmet need of family planning, including income, parity, mother?s job, mother's education, mother?s knowledge, and neighborhood. Using cross sectional design and SDKI's data year of 1997. The sample is all the acceptors and the unmet need of family planning group.

The result of this study shows that from 17410 respondents unmet need of family planning is 14,9 %, 50 % at low income, 34,3 % have 3 or more children, 48,6 % jobless, 63,6 % uneducated, 4,1 % low knowledge about family planning method, and 70,5 % living in villages. There is significant relationship between income, parity, job, education, knowledge, and neighborhood and knowledge is the most influenced factor.

To control or decreasing the unmet need of family, planning, dissemination information activities and counseling should be taken in to account as priority to target group which are women with low income, have 3 children or more, jobless, and uneducated. From territory aspect, priority directed to village."

"Upaya pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB telah memperlihatkan hasil yang cukup baik, dengan cakupan program KB sebesar 73,6% (BKKBN,1998). Namun kalau dilihat pada wilayah-wilayah terpencil dan tertinggal ternyata pencapaian cakupan program KB masih rendah, seperti halnya pada suku Talang Mamak di desa Seberida Propinsi Riau, baru mencapai 21%. Sehubungan dengan hal tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah masih rendahnya pencapaian cakupan program KB serta belum diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan keikutsertaan ibu PUS suku Talang Mamak dalam program KB.Subyek dari penelitian ini dipilih suku Talang Mamak tinggal di desa Seberida yang terdapat di Propinsi Riau. Yang dijadikan responden adalah semua ibu PUS berusia 15 - 49 tahun. Sedangkan yang menjadi kajian penelitian mengenai keikutsertaan ibu PUS dalam program KB, yaitu faktor-faktor: umur, jumlah anak, nilai anak, jarak lokasi, pengetahuan, sikap dan perilaku petugas. Rancangan yang digunakan adalah melalui pendekatan Cross-sectional. Data dianalisis melalui bantuan univariat dan bivariat untuk melihat hubungnan faktor-faktor, selanjutnya melihat faktor yang dominan melalui analisa multivariat.Berdasarkan hasil analisa univariat dan bivariat diperoleh faktor-faktor yang berhubungan dengan keikutsertaan ibu PUS dalam program KB pada suku Talang Mamak yaitu faktor: nilai anak, pengetahuan, sikap, perilaku petugas. Sedangkan faktor yang tidak berhubungan dengan keikutsertaan Ibu PUS dalam program KB yaitu faktor: umur, jumlah anak, jarak lokasi.Hasil analisis multivariat mendapatkan faktor yang signifikan adalah nilai anak, pengetahuan, perilaku petugas. Sedangkan faktor yang paling dominan berhubungan dengan keikutsertaan ibu PUS dalam program KB adalah nilai anak.Pengupayaan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan cakupan program KB di masa yang akan datang, berdasarkan hasil penelitian ini perlu dilakukan pendekatan secara sosial budaya, yaitu antara lain melalui pemberdayaan masyarakat. Tujuannya agar faktor-faktor yang berhubungan dengan keikutsertaan dalam program KB yang erat kaitan dengan sosial budaya seperti nilai anak.

---

Factors Related to Participation of Fertile Couples in Family Planning Program in Sub-Ethnic of Talang Mamak in Seberida Village of Riau Province, year 2001Government efforts in controlling the population growth rate through family planning have shown fairly good results, with family planning program coverage 73.6% (BKKBN, 1998). However, in remote and backward areas the family planning coverage is still low, such as in sub-ethnic of Talang Mamak in Seberida Village, Riau Province, it only achieved 21%. Therefore, the problem in this research is the low coverage of family planning program and unknown factors related to participation of fertile couple of Sub-Ethnic of Talang Mamak in family planning program.

The selected subject of this research in Sub-Ethnic of Talang Mamak that live in Seberida Village in Riau Province. The respondents are all mothers in their fertile age between 15-49 years. While the topic of this research is regarding participation of fertile mothers in family planning program, factors such as: age, number of children, value of children, distance of location, knowledge, attitude and behavior of personnel. The design used in this research is Cross-sectional approach. The data is analyzed by using univariate and bivariate methods to identify the relationship of the factors, and then find oui the dominant factor through multivariate analysis.

Based on the Univariate and Bivariate analysis the factors related to the participation of fertile mothers in the family planning program in Sub-Ethnic of Talang Mamak are the factors such as: the value of children, knowledge, and behavior of the personnel. While the, factors not related to the participation of fertile mothers in the family planning program are: age, number of children and distance of location.

The result of Multivariate analysis found out the significant factors such as value of children, knowledge, and behavior of personnel. While the most dominant factor related to the participation of fertile mother in the family planning program is the value of children.

The efforts that can be done to increase coverage of the family planning program in the future based on results of this research is that such efforts are done with social and cultural approach through empowerment of the people, so the hindrance related to the participation in the family planning program closely related to the social cultural matters can be reduced."

"Dalam rangka usaha mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, Indonesia menerapkan program Keluarga Berencana (KB) mulai tahun 1969, dengan sasaran langsung untuk menurunkan angka kelahiran (Fertilitas). Setelah program KB Dilaksanakan selama empat pelita (tahun 1989), maka program KB mulai menampakkan hasilnya. Total Fertility Rate (TFR) turun dari 5,55 pada tahun 1969 menjadi 3,33 pada tahun 1989. Tetapi program KB ternyata memerlukan sumberdaya (dana, sarana dan prasarana) yang sangat besar yang berupa subsidi Pemerintah. Menyadari bahwa ketergantungan dana pada (subsidi) seperti ini tidak penguntungkan untuk suatu program jangka panjang; dan menyadari bahwa masyarakat sudah mulai bisa menerima program KB (Norma Keluarga Kecil); serta menyadari bahwa keadaan social ekonomi masyarakat mengalami peningkatan; maka BKKBN sebagai koordinator program lalu mencanangkan adanya Program KB Mandiri, adalah program KB swadana (yang dibiayai oleh masyarakat akseptor sendiri, dan pelayanannya dilakukan oleh pihak institusi swasta). Penelitian ini berusaha untuk : 1). Mengetahui bagaimana kebijaksanaan Program KB Mandiri. 2). Mengetahui bagaimana pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Program KB Mandiri di Kabupaten Ponorogo. 3) Mengetahui apa faktor-faktor SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats) dari program KB Mandiri di Kabupaten Ponorogo. 4) Mengevaluasi Model Pengembangan Kelembagaan yang saat ini diterapkan. 5) Hencari temuan tentang Model Pengembangan Kelembagaan KB Mandiri yang lebih baik, yakni yang lebih bisa mengefektifkan transisi dari Program KB Biasa Menuju Program KB Mandiri Penuh. Langkah pertama, dilakukan Studi Literatur terhadap teori-teori yang relevan dengan topik penelitian ini, yakni meliputi : Teori Pembangunan, Teori Kebijaksanaan, dan Teori Pengembangan Kelembagaan. Langkah kedua, dilakukan Studi Kebijaksanaan sekaligus menganalisis kebijaksanaan (Bromley, 1989),yakni terhadap Kebijaksanaan KB Mandiri mulai Kebijaksanaan Umum (Pusat) sampai Kebijaksanaan RB Mandiri di tingkat Kabupaten. Langkah ketiga, mendiskripsikan data sekunder tentang implementasi Pengembangan Kelembagaan KB Mandiri. Data ini diperoleh melalui Studi Dokumentasi (Lexy J Moleong,1991). Langkah keempat, melakukan Analisis SWOT terhadap data mengenai implementasi Pengembangan Kelembagaan KB Mandiri tersebut (John M Bryson, 1991). Langkah kelima, menarik suatu (temuan) atas hasil dari Analisis SWOT tersebut, dan temuan ini kemudian dianalisis dengan menggunakan Analisis Memastikan Temuan /Confirming Finding Analysis (Miles, 1984 ), dengan menggunakan data primer (dari informan) yang diperoleh melalui Wawancara mendalam (Manasse Halo, 1985) dan Triangulasi (Miles, 1984). Dari sini kemudian ditarik suatu Model Pengembangan Kelembagaan KB Mandiri yang ditawarkan, yang menurut peneliti memiliki peluang efektif lebih tinggi. Hasil dari Confirming Finding Analysis menunjukkan bahwa Program KB Mandiri yang pelayanannya diberikan oleh institusi swasta mempunyai kualitas yang baik. Akan tetapi program KB Mandiri ini hanya menjaring masyarakat kelas tertentu (Keluarga Sejahtera Tahap II, III, dan III+), dan mereka puas dengan pelayanan yang mereka terima. Dan sebaliknya Program KB Biasa yang pelayanannya diberikan oleh Puskesmas dan RSU mempumyai kualitas yang kurang baik. Masyarakat yang menggunakan jasa ini adalah Keluarga Tahap Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Tahap I. Dan mereka kecewa atas pelayanan yang mereka terima. Bila keadaan terus berlanjut demikian, maka Program KB Mandiri akan sulit untuk mencapai keberhasilan. Selama ini target pencapaian akseptor KB Mandiri hanya mencapai 50,68%). Temuan yang sekaligus merupakan Model Pengembangan Kelembagaan KB Mandiri yang peneliti tawarkan, yang sekaligus pula merupakan output dari penelitian ini adalah bahwa untuk mencapai keberhasilan program KB Mandiri baik jangka pendek maupun jangka panjang perlu dilakukan pexubahan Kebijaksanaan dengan jalan HAPUSKAN KB BIASA DAN JADIKAN KB MANDIRI SRBAGAI ALTERNATIF TUNGGAL DALAM BER-KB. Dengan catatan Program KB mandiri yang baru tersebut mengengal adanya 2 macam cara pembayaran 1) Pembayaran Seperti Biasa (untuk masyarakat yang mampu, dan 2) Sistem Pembayaran dengan dana JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat) untuk masyarakat yang kurang/tidak mampu. Untuk mendukung perubahan kebijaksanaan ini memang memerlukan perubahan pada beberapa variabel Pengembangan Kelembagaannya. Dengan demikian masyarakat baik yang mampu maupun yang kurang/tidak mampu akan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan KB yang berkualitas, yakni pelayanan KB Mandiri."

"Dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa, pemerintah telah dan sedang melakukan pembangunan disegala bidang, termasuk usaha-usaha untuk mengatasi masalah kependudukan. Masih banyak kendala yang tampaknya masih menghadang laju perkembangan program KB ini. Berkaitan dengan hal tersebut diatas muncul suatu persepsi yang hadir dari lingkungan penulis yakni apakah benar pelaksanaan program KB masih didominasi oleh faktor sosial dan ekonomi ? Berangkat dari asumsi dasar tersebut penulis ingin mengetahui dengan pasti apakah asumsi dasar tersebut dapat diterapkan pada wilayah Pisangan, Ciputat, jakarta Selatan. Wilayah ini diambil berdasarkan beberapa alasan yaitu pertama penduduknya sangat heterogen, baik dalam hal asal usul, jenis pekerjaan, penghasilan dan pendidikan. Heterogenitas ini membuat penulis semakin tertarik untuk mengetahui perilaku mereka dalam melaksanakan program-program KB. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membuktikan keberlakuan hipotesis Rogers mengenai peranan Status Sosial Ekonomi dalam membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku seseorang serta untuk mendapatkan variabel yang paling berpengaruh dalam membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku seseorang terhadap pogram-program KB. Untuk tujuan itu penulis mengambil teori Difusi-Inovasi Rogers sebagai dasar pembuatan penulisan ini, dengan memasukkan variabel komunikasi, budaya-sikap dan pengetahuan sebagai variabel antara. Untuk menguji hipotesis tersebut, kuesioner disebarkan kepada 290 responden wanita usia subur dan wawancara dengan 10 orang wanita (PUS) serta seorang dokter ahli kebidanan, yang hasilnya dianalisis dengan menggunakan analisis lorong (Path Analysis) melalui program SPSSPC. Dari pengolahan data didapat hasil bahwa faktor Status Sosial Ekonomi tidak mempunyai pengaruh terhadap pembentukan pengetahuan, sikap dan perilaku seseorang. Sementara itu dari hasil yang ditemukan ada dua variabel yang berpengaruh terhadap adopsi KB di kalangan responden yaitu variabel komunikasi dalam hal ini komunikasi massa dan variabel budaya-sikap. "