"Program Keluarga Berencana (KB) adalah suatu program yang multitujuan, diciptakan dalam rangka mengurangi angka pertumbuhan penduduk dan ingin membentuk suatu Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera. Pelaksanaan Gerakan Keluarga Berencana Nasional selama ini telah memperoleh kemajuan yang cukup menggembirakan. Keberhasilan itu mutlak bar-us dipertahankan bahkan terus ditingkatkan karena pencapaian tersebut ternyata belum merata.
Untuk menanggulangi hal tersebut pemerintah menyusun suatu program yang bertanggung jawab untuk menyebarluaskan program KB dengan cara menyebarluaskan Metode Kontrasepsi Efektif Terpilih (MKET) (IUD, Implant, Kontap) yaitu metode yang dalam penggunaannya mempunyai efektifitas/tingkat kelangsungan pemakaian relatif lebih tingga serta angka kegagalan relatif lebih rendah bile dibandingkan dengan metode yang non MKET (pil, suntik, kondom).
Hal-hal seperti diatas terjadi di Kabupaten DT II Sumedang propinsi Jawa Barat. Banyak faktor yang bisa diidentifikasikan sebagai penyebab rendahnya angka pengguna MKET. Penulis menelaah bahwa yang menjadi ujung tombak keberhasilan program, yang secara langsung melakukan kontak, komunikasi dan secara langsung memotivisir PUS adalah PKB (Penyuluh Keluarga Berencana), jadi suatu hal yang menarik bila diteliti dan ditelaah seberapa besar peran PKB dalam memotivisir PUS untuk menggunakan MKET, dari sudut persepsi PUS.
Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu melalui data sekunder yaitu studi literatur, dan data yang didapat melalui penyebaran daftar kuesioner kepada PUS dan wawancara mendalam kepada PPLKB dan PKB. Sedangkan hasil penelitian yang di dapat adalah bahwa tidak ada hubungan antara karakteristik PKB dan keorganisasian PKB dengan keberhasilan MKET berdasarkan persepsi PUS terhadap PKB, tetapi berdasarkan basil wawancara dengan para PPLKB dan PKB, didapat basil bahwa PKB sedikit banyak memotivisir PUS untuk menggunakan MKET, hanya PKB masih menemukan banyak kendala dalam menjalankan tugasnya, dan hal ini perlu mendapat perhatian lebih laniut dari organisasinya, dalam hal ini BKKBN.
Jadi selain memberi masukan-masukan, bimbingan dan pelatihan yang berharga bagi PKB sebagai bekal sebagai ujung tombak di lapangan. BKKBN pun harus mendengar dan mengolah masukan dan keluhan dari PKB yang disertai dengan tindak lanjut, misalnya dengan menambah personil PKB dan menciptakan variasi kegiatan bagi PKB yang mempunyai dampak yang tidak membosankan baik bagi PKB, para kader, maupun para PUS itu sendiri."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1996
