Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia tidak terlepas dari sengketa yang dimungkinkan untuk diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagaimana dimuat dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kompetensi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) didasarkan pada klausul dalam perjanjian para pihak dalam menyelesaiakan sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, jasa. Dalam hal terjadi sengketa yang belum memiliki cabang/perwakilan maka para pihak yang bersengketa diberikan hak untuk memilih cabang/perwakilan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sesuai dengan kesepakatan bersama. Pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah.

---

The development of Islamic Banking in Indonesia can't be separated from possibility dispute that can be resolved by Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) as there is in Law No. 21 Year 2008 Concerning to the Islamic Banking. This study analyzed by descriptive analysis using a juridical normative approach. The competence of Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) is based on the clause of an agreement by the party to resolve the civil issues thatarising from trading activities, finance, industry and services. For the dispute settlement that don't have any branch/representation in their place, the party have a right to choose the branch/representation of Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). The implementation decision of Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) according with legal requirement Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Year 2010 Concerning of Inoperative Affirmation of Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Year 2008 Concerning the Execution of Decision of Badan Arbitrase Syari'ah."

"Pertumbuhan sistem perekonomian Islam ditunjukkan dengan lahirnya praktik keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam, seperti Bank Syariah, dimana salah satu bentuk kegiatan usaha bank syariah adalah pembiayaan murabahah. Setiap pembiayaan murabahah selalu didahului dengan dibuatnya akad atau perjanjian antara Bank dengan nasabah. Dalam akad termuat kalusul-klausul yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah, termasuk pilihan penyelesaian sengketa dalam hal terjadi sengketa antara bank dengan nasabah. Sengketa dalam perbankan syariah dimungkinkan untuk diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)? Dan Bagaimanakah putusan BASYARNAS dalam perkara PT. X dengan nasabah Y yang sesuai dengan peraturan perundanganundangan.Penelitian ini dianalisis secara preskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS tidak hampir sama dengan proses beracara di pengadilan, perbedaannya terdapat pada sistem pembuktiannya, dimana pembuktian di basyarnas bersifat tertutup, sedangkan pembuktian di lembaga peradilan pembuktiannya bersifat terbuka. Proses pemeriksaan dalam hal pembuktian, di Basyarnas lebih ditekankan kepada saksi dan ahli saja. Dalamp Putusannya, BASYARNAS menyatakan bahwa akad murabahah nomor 53 tanggal 23 februari 2003 mengandung unsur riba dan gharar sehinga akad tersebut dibatalkan, dan PT. bank X dinyatakan wanprestasi.

---

The growth of Islamic economic system is indicated by the birth of financial practices using the principle of Islamic law, such as the Islamic Bank, where one of the business activities of Islamic banks is murabaha financing. Each financing murabaha is always preceded by a contract or agreement made between the Bank and the customer. Kalusul-contained in the contract clause relating to the financing murabaha, including the choice of dispute resolution in the event of a dispute between the bank and its customers. Disputes in Islamic banking is possible to be settled through the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS).

The main problem in this research is How the settlement of disputes through the Arbitration Board of the National Sharia (BASYARNAS)? And How BASYARNAS verdict in the case of PT. X with Y customers in accordance with laws and regulations.

This research analyzed using analytical prescriptive normative juridical approach. From the research we concluded that the settlement of disputes through BASYARNAS not nearly the same as the proceedings in the court, there are differences in the systems of proof, where proof in Basyarnas are closed, while the proof of evidence in judicial institutions are open. The inspection process in terms of proof, in Basyarnas more emphasis to the witnesses and experts alone. DalampPutusannya, BASYARNAS stated that murabahah number 53 dated 23 February 2003 contain elements of usury and gharar so that the contract is canceled, and PT. bank X is declared in default."

"Penerapan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (?UU Arbitrase?) telah menimbulkan kontroversi akibat ketentuan tersebut tidak konsisten dan tidak ada aturan yang tegas. Penelitian ini bermaksud untuk mencari korelasi yang tepat terhadap penerapan Pasal 70 dihubungkan dengan penjelasan pasal itu sendiri dan penjelasan pada bagian umum UU Arbitrase sehingga dapat menjamin tercapainya kepastian hukum keadilan bagi para pihak bersengketa. Permasalahan mendasar adalah apakah alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase bersifat limitatif atau non-limitatif, dan bagaimana pembuktian alasan-alasan tersebut apakah diperlukan keputusan Pengadilan terlebih dahulu atau tidak. Bagaimana sikap Mahkamah Agung terhadap pembatalan putusan arbitrase ini, apakah telah memenuhi asas kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Penulis menemukan bahwa ternyata ketentuan Pasal 70 dan putusan Mahkamah Agung tentang permohonan pembatalan putusan arbitrase ini sangat beragam dan tidak konsisten sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan. Dilain pihak, aturan tentang upaya hukum untuk pembatalan putusan arbitrase juga tidak bisa dihapuskan sama sekali karena bisa terjadi putusan arbitrase diambil dalam keadaan yang salah sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan apabila putusan tersebut tetap dipertahankan. Oleh karenanya perlu dilakukan perbaikan atas aturan arbitrase yang mengatur tentang upaya hukum pembatalan putusan sehingga dapat tercapainya kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

---

The application of the provisions of Article 70 of Law No. 30 Year 1999 Regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution (?Arbitration Act?) has caused controvercy due to such article are inconsistent and there is no strict rule. This research intends to find out the correlation of the application of Article 70 associated with its elucidation and the general description of the Arbitration Act, to ensure the achievement of legal certainty and justice for disputing parties. The fundamental issues in respect of the annulment of arbitral award is whether the reasons of annulment is qualified limitative or non-limitative and whether is required prior final court decision or not. What is the opinion of the Supreme Court on such annulment of the arbitral award which has fulfilled the principle of legal certainty and justice for disputing parties. This research was conducted with juridical normative research methods. Authors found that the Article 70 and Supreme Court?s decision regarding the annulment of the arbitral award has caused legal uncertainty and injustice due to being indistinct and inconsistent. On the other hand, the rule of law remedy for the annulment of the arbitral award could not be eliminated completely because there are still any conditions where the arbitral award was taken in the wrong circumstances that can lead to uncertainty and injustice when the award is retained. Therefore, it is necessary to improve the arbitration rules which regulates legal remedy of application of the annulment of the award to ensure the legal certainty and justice in society."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004. Seorang Notaris dituntut untuk bersikap profesional dalam menjalankan jabatannya dengan mengindahkan laranganlarangan yang terdapat dalam ketentuan yang mengatur mengenai Jabatan Notaris tersebut. Dalam dunia bisnis dan perekonomian tidak dapat dipungkiri kemungkinan akan timbulnya sengketa dan perselisihan antara para pihak. Maka dikenal suatu cara lain yang memberikan kemungkinan bagi para pihak yang bersengketa untuk membawa dan menyelesaikan perkara yang timbul di luar jalur kekuasaan pengadilan apabila mereka menghendakinya, yaitu melalui arbitrase. Untuk penyelesaian perkara yang diajukan kepada Arbitrase diselesaikan oleh Arbiter. Dalam Notaris merangkap jabatan sebagai Arbiter juga tidak dapat lepas dari ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Peraturan yang mengatur mengenai Jabatan Notaris dan peraturan mengenai Arbitrase tidak terdapat larangan untuk Notaris merangkap jabatan sebagai Arbiter. Menurut penulis seorang Notaris yang akan merangkap jabatan sebagai Arbiter tidak dilarang, karena pada dasarnya kedua jabatan tersebut memiliki beberapa persamaan antara lain sama- sama berfungsi untuk menghindari terjadinya sengketa yang lebih jauh antara para pihak, hanya saja Notaris yang bersangkutan perlu dengan bijaksana mengatur mekanisme kerjanya dan waktu yang akan digunakan akibat rangkap jabatannya tersebut. Notaris juga perlu memperhatikan kaidah hukum mana yang mengikatnya ketika menjalankan salah satu dari rangkap jabatannya tersebut. Sehingga dapat dicapai suatu keseimbangan dalam menjalankan rangkap jabatannya tersebut. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tertier. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif.

---

Notary are public officials who are authorized to make an authentic deed and other authorities referred to in the Notary Act No. 30 of 2004. A Notary had to act professional in doing their position, they also had to take attentions to the restrictions where set on the Notary Act. In terms of business and the economy will not be denied the possibility of the emergence of disputes and disputes between the parties. Then known another way that gives the possibility for the parties to the dispute to bring and resolve a case arising out of judicial power lines if they so desire, through arbitration. For the proposed settlement to be completed by the Arbitrators. Also for Notary that had a dual position as an Arbitrator can not be separated from the provisions of Act Number. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The Regulations governing the Notary and regulations regarding the arbitration there is no prohibition on dual position as a Notary Public and as Arbitrator.

According to the author, a Notary who also become an Arbitrator is not prohibited, because basically these two positions have in common, among others equally serve to avoid further disputes between the parties, but the relevant notary needs to prudently manage its mechanism of action and time that will be used due to the dual position. Notary should also pay attention to legal rules which bind when running one of these dual positions. So that it can achieve a balance when running that dual position. Writing method used is a normative legal research methods and data used are primary data, secondary, and tertiary. In processing the data used qualitative methods."

"ABSTRAKPenyelesaian sengketa para pihak yang terikat dalamsuatu perjanjian, dapat diselesaikan melalui Peradilanumum, maupun melalui Arbitrase sebagai salah satu bentukalternatif penyelesaian sengketa yang, diatur di dalamUndang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase danAlternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketamelalui Arbitrase diketahui cepat, biaya murah, proseduryang sederhana dan terjaminnya kerahasiaan para pihak.Kenyataan yang terjadi tidaklah selalu demikian. Haltersebut dapat dilihat dalam kasus yang penulis uraikanpada tesis ini, di mana dalam Penulisan tesis ini penulismenggunakan dua metode penelitian yaitu metode penelitiankepustakaan yang digunakan untuk mencari data sekunder danmetode penelitian lapangan untuk mencari data primer.Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase tidak memberikankepuasaan bagi para pihak, karena dalam kasus tersebutdapat dilihat bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrasesangatlah mahal dan panjangnya waktu yang dilalui, salahsatunya yaitu dengan adanya pengajuan pembatalan putusanarbitrase yang didasarkan pada Pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal tersebut membuka peluang kepada salah parapihak untuk menempuh upaya hukum lain, berupa: pengajuanpermohonan pembatalan putusan arbitrase, pengajuan bandingatas putusan permohonan pembatalan putusan arbitrase,pengajuan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah AgungRepublik Indonesia. Keadaan demikian menghasilkan suatukesimpulan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrasetidak efektif seperti yang dicita-citakan, karena: biayayang mahal, adanya pembatalan putusan arbitrase, timbulnyaupaya hukum lain, eksekusi putusan arbitrase melaluipengadilan negeri, hukum acara yang tidak jelas,dijadikannya para arbiter sebagai pihak dalam upaya hukumlain, serta tidak tercapainya win-win solution yangdiharapkan oleh para pihak."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspek hukum dari keputusan dan pelaksanaan arbitrase di Indonesia dengan maksud untuk mempelajari penegakan arbitrase, upaya hukum terhadap putusan arbitrase serta kendala dalam pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia. Pasal 60 UU No. 30/1999 (UU Arbitrase dan APS) menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak, artinya putusan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 70 putusan arbitrase dapat dibatalkan. Selain itu, pelaksanaan putusan arbitase masih menghadapi kendala di dalam praktek. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya akan efektif jika para pihak yang terlibat sengketa adalah para pihak yang bona fide, pihak yang menang berusaha supaya putusan arbitrase didaftarkan pada pengadilan negeri agar memiliki kekuatan hukum, dan pihak yang kalah tetap menghormati dan tidak menghalanghalangi eksekusi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh, terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan menganalisis putusan pengadilan serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis lebih lanjut untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

---

ABSTRACTThis study aimed to find out how the legal aspects of the decision and enforcement of arbitration in Indonesia with a view to study the enforcement of arbitration, the legal effort against the decision of arbitration as well as constraints in the execution of arbitration decision in Indonesia. Article 60 of Law No. 30/1999 (Arbitration and ADR Law) states that arbitral award is final and legally binding the parties, which means that the award could not be corrected by an appeal, cassation and review. However, in accordance with the Article 70 of the arbitration law the arbitral award can be annulled. Furthermore, the decision of arbitration is very hard to be implemented. It is due to the settlement of disputes through arbitration that will only be effective if the parties involved in the dispute are bona fide parties. The winning party tried to keep the decision of the Arbitration filed in state court in order to have legal force, and the losing party still respects and does not hinder the execution. This research includes the study of normative and descriptive legal. The research which is descriptive of this study are intended to illustrate and describe all the data obtained, related to the problem being investigated. In this research, data collection techniques used are literature studies, namely by analyzing court decisions and make notes of books of literature, legislation, documents and other matters relevant to the issues being investigated."