Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah menganalisis makna metaforis pepatah-petitih tentang konsep demokrasi dan menemukan nilai-nilai demokrasi dalam budaya Minangkabau pada konteks kekinian. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif, yang disebut metode campuran. Teori yang digunakan untuk menganalisis data adalah teori metafora konseptual Lakoff dan Johnson. Analisis juga dilakukan dengan menyurvei data untuk melihat penerapan nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat Minangkabau. Hasil analisis makna menunjukkan bahwa ranah-ranah sumber dari pepatahpetitih bersifat konkret dan kerap ditemui dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau, yakni berkaitan dengan keadaan alam, benda-benda sekitar manusia, dan aktivitas fisik manusia. Selain itu, hasil analisis makna juga menunjukkan bahwa pepatah-petitih mengandung butir-butir kearifan tentang nilai-nilai demokrasi dalam budaya Minangkabau. Melalui teknik survei didapatkan bahwa penerapan nilai-nilai demokrasi dalam budaya Minangkabau saat ini mengalami sedikit pergeseran dari yang diwariskan leluhur.

---

The purpose of this research is to analyze the metaphorical meaning of proverbs of democracy and to find the concepts of democracy in Minangkabau culture in the current time. This research is a research that combines qualitative and quantitative methods, called mixed method. The theory used to analyze the data is conceptual metaphor theory by Lakoff and Johnson. The analysis is also conducted with survey data to see the application of democracy values in Minangkabau society.

The meaning analysis shows that the source domains of proverbs are concrete and often encountered in daily life of Minangkabau society. The source domains are related to natural circumstances, objects around human, and human physical activity. Besides that, the meaning analysis also shows that the proverbs contain details about wisdom of democracy values in Minangkabau culture. By using survey technique, we find that the application of democracy values in Minangkabau culture at this time getting into slightly shift from an inherited ancestor."

"Peranan Mamak dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Dulu dan Sekarang, Skripsi, Februari, 1 989. Hukum Adat Minangkabau mengenal sist4m matrilineal yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Minangkabau yaitu dalam menentukan hubungan keluarganya hanya menghubungkan diri dengan ibunya saja untuk seterusnya ke atas hanya melalui penghubung yang perempuan saja sampai pada perempuan yang dianggap sebagai asal dari mereka. Akibat dari sistem ini maka setiap orang dalam masyarakat Minangkabau hanya akan satu klen dengan ibunya dan satu klen dengan keluarga ibunya. Bentuk perkawinan asli yang berlaku pada maSyarakat Minangkabau adatah perkawinan semendo bertandang. Suami hanya dianggap sebagai tamu yang datang menetap pada malam hari di rumah isterinya dan pagi harinya kembali ke rumah orang tuanya. Dalam pada itu dikenal seorang laki-laki saudara kandung ibu yang disebut Mamak. Ia sangat berpengaruh terutama dalam kehidupan kemenakan-kemenakannya, rnisalnya dalam mendidik dan mengasuh kemenakannya agar menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Seperti kata pepatah adat "Anak dipangku kemenakan dibimbiang orang kampung dipatenggangkan". Si ayah dari anak tersebut pada hakekatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anaknya karena menurut Hukum Adat Minangkabau. Mamaklah yang memegang peranan memimpin kemenakan-kemenakannya dalam satu paruik sampai satu nagari. Peranan mamak dalam mengurus harta pusaka dan menyelesaikan segala macam persengketaan yang timbul di antara sesama anggota keluarganya tanpa menyerahkan masalah tersebut kepada orang ketiga. Namun dalam kenyataannya dewasa ini pada masyarakat Minangkabau yang bertempat tinggal di perkotaan sudah hampir tidak mengena! peranan- mamak lagi, kecuali masih ada kemungkinan pada masyarakat Minangkabau yang masih tinggal di pedalaman daerah Sumatra barat dimana Hukum Adat daerah setempat masih dijunjung tinggi keberadaannya dalam mengatur kehidupan masyarakat setempat. "

"Setiap negara memiliki sejarah perkembangan rumah sakitnya, meskipun dewasa ini, dengan berbagai alasan semua negara membicarakan tata kelola rumah sakit. Di Indonesia dewasa ini Undang-Undang Rumah Sakit (UURS) tidak secara tegas merujuk istilah corporate governance, namun demikian dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (1) butir r UURS, secara tersirat diketahui bahwa corporate governance adalah bagian dari hospital governance. Sedangkan konsepsi dan terminologi corporate govenance di Indonesia mengacu pada perseroan terbatas, khususnya perseroan terbatas terbuka. Dalam konsepsi tersebut, semua perseroan terbatas harus taat pada Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), termasuk perseroan terbatas dengan bidang usaha rumah sakit. Penelitian ini bertujuan membuktikan telah terjadi mispersepsi penggunaan istilah corporate governance dalam manajemen rumah sakit. Penelitian ini membandingkan corporate governance dalam UURS dengan UUPT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder. Triangulasi dilakukan untuk mempertahankan validitas hasil. Penelitian ini juga menggunakan metoda perbandingan hukum untuk memahami konsep korporasi dan corporate governance dalam rangka menjelaskan pelaksanaan corporate governance di rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UURS telah salah menginterpretasikan status rumah sakit. UURS telah meletakkan fungsi rumah sakit secara kurang tepat, yang seharusnya dilihat sebagai kegiatan (usaha) dari perseroan terbatas. Artinya rumah sakit harus dipandang sebagai bagian perseroan terbatas dan bukan sebaliknya. Kesalahan interpretasi ini telah menyebabkan terjadinya miskonsepsi dan kesalahan penggunaan istilah corporate governance dalam UURS. Peneliti menyarankan untuk melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam UURS agar sejalan dengan konsep yang berlaku dan dapat diterapkan secara konsisten.

---

Each state has its own history on the development of hospital, eventhough nowadays for many different reason, all countries in the world is talking about governance in hospital. In Indonesia cuurent situation, Indonesian Hospital Law does not specifically refer to corporate governance, however in the Elucidation of Article 29 para (1) point r of the Hospital Law, it is implied that corporate governance was part of hospital governance. Meanwhile the conception and terminology of corporate govenance in Indonesia belongs to corporation, especially public corporation. In such conception, all corporations must comply with Corporate Law, including all corporations with line of business of hospital. The aim of this research is to prove that there has been a misconception of corporate governance terminology in hospital management. This research tries to contrast the conception of corporate governance used in Hospital Law against the Corporate Law. This research uses qualitative research. This reseacrh uses secondary data, with triangulation to maintain validity of result. This research also uses comparative legal method to understand the concept of corporation and corporate governance in order to explain the application of corporate governance in hospital. Result of the research shows that Hospital Law has misinterpreted the status of hospital. It has mislead the function of hospital, which shall be seen as a line of business of a corporation. It means that hospital must be seen as part of the corporation as organisation and not vice versa. Researcher recommends to make amendments to some articles of the Hospital Act in order to make it inline with the prevailing concept and can be consistently applied. (xvii + 129)"

"Tesis ini mencoba melihat bagaimana pola jaringan sosial antar kerabat perempuan dalam masyarakat matrilineal Minangkabau, khususnya di perkotaan dan sejauh mana variabel kedekatan geografis, status sosial ekonomi, dan keberadaan perempuan senior, berpengaruh terhadap pola jaringan sosial antar kerabat perempuan tersebut. Penelitian ini didasarkan atas beberapa pemikiran, pertama, bahwa keluarga luas dan ikatan kekerabatan masih memiliki fungsi yang signifikan; kedua, perempuan memainkan peran yang dominan dalam jaringan kekerabatan dibandingkan dengan laki-laki; ketiga, jaringan sosial antar kerabat dipengaruhi oleh berbagai variabel seperti jarak (kedekatan geografis), status sosial ekonomi dan dalam kasus Minangkabau, juga dipengaruhi oleh keberadaan perempuan senior. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, melalui penelitian survei terhadap 120 orang responden perempuan Minangkabau yang tinggal di Kelurahan Purus Atas dan Kelurahan Padang Baru, Kecamatan Padang Barat, Kotamadya Padang, ditemukan bahwa, jaringan sosial antar kerabat perempuan tersebut sengaja dikembangkan dan dipelihara oleh perempuan dikarenakan memiliki makna yang sangat strategis bagi mereka, baik secara ekonomis, sosio-kultural maupun politis. Dilihat dari aspek ekonomis, jaringan sosial antar kerabat perempuan tersebut merupakan aset sekaligus "social capital? yang dapat diandalkan untuk menjaga subsistensi dan kebutuhan mereka. Dari aspek sosial-kultural jaringan sosial tersebut menunjukkan kepada "orang luar" bahwa sebuah keluarga/kaum itu merupakan kesatuan yang kompak sekaligus sarana untuk menunjukkan moral and social responsibilities dan komitmen kesetiaan kepada kerabat. Sementara itu, secara politis jaringan sosial tersebut dimaksudkan untuk dapat mencapai tujuan-tujuan politis serta menaikkan posisi tawar-menawar mereka terhadap kerabat laki-laki bahkan, adakalanya ditujukan untuk ?menundukkan" kerabat laki-laki mereka, hal mana mustahil dapat mereka lakukan secara sendiri-sendiri. Dalam penelitian ini juga terungkap bahwa pada dasarnya relasi antar kerabat perempuan ini melibatkan kerabat dalam lingkup "samande" dan secara umum tidak ada perbedaan pola jaringan sosial yang terdapat dalam kedua kelompok responden. Hal ini menunjukkan bahwa kerabat perempuan memiliki peran dan makna yang penting dalam masyarakat Minangkabau dari kelompok manapun, begitu juga jarak tempat tinggal kerabat serta Status Sosial Ekonomi tidak secara langsung mempengaruhi hubungan antara kerabat. Begitu juga dengan keberadaan perempuan senior terutama ibu, masih menduduki peran sentral dan turut mempengaruhi pola jaringan sosial antar kerabat perempuan. Temuan menarik lainnya adalah tidak terlihat kecenderungan adanya unequal power relations antara kerabat yang memiliki status sosial berbeda, dikarenakan adanya "rules? dan keyakinan bahwa mereka yang lebih beruntung sudah sepantasnya membantu kerabat yang tengah kesulitan dan adanya kesadaran serta keyakinan bahwa apa yang diperoleh seseorang tidak terlepas dari bantuan kerabatnya. Satu hal lagi ternyata, dalam kenyataannya kerabat perempuan mempunyai andil yang besar terhadap kerabat laki-laki mereka baik membantu secara materil maupun non materil. Satu hal lagi, meskipun variabel Kedekatan geografis, Status Sosial Ekonomi, serta keberadaan perempuan senior ini sangat dibutuhkan dalam menjelaskan relasi antara kerabat perempuan, akan tetapi nampaknya belum cukup memadai (necessary but not sufficient) untuk menjelaskan secara komprehensif relasi antar kerabat perempuan dimaksud. Faktor-faktor seperti proses sosialisasi besar/kecilnya anggota keluarga/kerabat, ?sejarah keluarga', serta peran suami, tampaknya perlu diperhatikan untuk dapat memahami persoalan jaringan sosial antar kerabat perempuan ini secara lebih baik."

"Among the Minangkabau people who practice a matrilineal kinship system, occurs a change in mens's social role, i.e. from a role as an "uncle" (mamak) to a "father" or "husband". This change is caused by various factors, such as religion, education, migration (merantau), and economics. Further, it leads to another change in the Minangkabau's common law, i.e. in the marriage and heredity properties. A problem, however, still exists in the kinship law. The author raises a question whether a change in men's role may influence the Minangkabau's perspective towards the matrilineal kinship system as a basis for their kinship law. "

"ABSTRAKApa yang diangkat ke layar lebar melalui karya film seringkali diinspirasi dari beragam konflik yang ada dalam masyarakat Unsur budaya kemudian turut diangkat dalam narasi film Namun mengangkat hal tersebut seringkali menjadi isu sensitif yang mudah bersinggungan dengan diskriminasi SARA Film Cinta Tapi Beda menceritakan kisah percintaan dengan latar belakang keyakinan dan budaya yang berbeda diantara karakter utamanya Polemik kemudian muncul diantara sekelompok masyarakat Minangkabau yang memprotes penggambaran tokoh Diana sebagai perempuan asal Padang beragama Katolik karena dianggap menghina nilai budaya etnis mereka Isu diskriminasi SARA kemudian muncul terkait identitas budaya Minangkabau Bahasa Padang yang digunakan Diana dalam berinteraksi menjadi salah satu hal yang dapat menimbulkan kekeliruan dalam menafsirkan identitas aslinya sebagai pendatang dari Manado Untuk bisa menghindari polemik yang terjadi diperlukan pemahaman secara menyeluruh terhadap film dari khalayaknya sehingga terhindar dari bias persepsi Selain itu riset yang mendalam juga perlu dilakukan oleh individu individu dibalik layar sehingga bisa mengangkat unsur budaya dengan benar dan memiliki justifikasi yang tepat untuk mengangkat hal tersebut.

---

ABSTRACT

What was brought to the cinemas through filmmaking often inspired from conflicts occurred within society Cultural elements then punctuated through the film rsquo s narration However putting such punctuation often changed into a sensitive issue that collides with SARA discrimination The film Cinta Tapi Beda tells us about a love story between the main characters which had difference in both cultural and religious background Polemics then arouse among the people of Minangkabau who are against the depiction of Diana as Catholic Padangnese woman because it is considered offending the value of their cultural ethnicity SARA discrimination issue then rises regarding the Minangkabau rsquo s cultural identity Padangese language spoken by Diana in her interaction could be one of the factors that mislead the interpretation of her true identity as pilgrim from Manado That rsquo s why I think that it needs a holistic understanding from the audience in order to avoid the polemic and perception bias occurred in the film Moreover people behind the scene need to conduct an in depth research so that they can lift the cultural elements correctly and has the right justification to elevate those things mentioned."