Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas peristiwa konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1962?1966 di Sebatik dengan menggunakan metode sejarah lisan. Peristiwa konfrontasi berdasarkan wawancara para saksi dan pelaku yang merupakan penduduk asli Sebatik. Dalam penelitian ini memperlihatkan Orang Tidung sebagai penduduk asli Sebatik merekonstruksi kehidupan mereka sebelum, di saat, dan sesudah konfrontasi. Sebagai masyarakat perbatasan, mereka tidak menginginkan adanya konfrontasi, namun dikarenakan tugas negara mereka pun mau tidak mau harus terlibat di dalamnya. Semangat nasionalisme ternyata lebih besar daripada latar belakang mereka sebagai masyarakat perbatasan yang kehidupannya bergantung dari wilayah negara lain.

---

This thesis discusses the events of Indonesian confrontation with Malaysia in the year 1962-1966 in Sebatik using oral history methods. The events of confrontation based on interviews of witnesses and perpetrators who are natives of Sebatik. In this research shows people as a native Tidung Sebatik reconstruct their lives before, during, and after the confrontation. As a border community, they do not like confrontation, but because the duty of the state they would not want to be involved in it. The spirit of nationalism was far larger than their background as a frontier society whose lives depend on the territory of another country."

"Fokus penelitian ini adalah konstruksi nasionalisme masyarakat perbatasan dalam konteks komunikasi sosial. Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir interaksionime simbolik yang dikembangkan oleh Mead 1967 mengenai konsep diri dan konstruksi realitas sosial dari Berger-Luckmann 1966 . Paradigma dalam penelitian ini adalah konstruktivis dan merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap masyarakat perbatasan yang tinggal di Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Penelitian ini menghasilkan identifikasi konsep diri terkait nasionalisme masyarakat perbatasan dalam proses konstruksi nasionalisme pada konteks komunikasi sosial berupa kompromi. Konsep diri kompromi ini terbagi dalam dua 2 kategori yaitu kompromi pada hal-hal tertentu limited compromise dan kompromi pada semua hal unlimited compromise . Konsep diri tersebut cenderung ditunjukkan dalam pengambilan peran sebagai seorang bangsa Indonesia. Konsep diri tersebut juga menuntun mereka dalam berkomunikasi dan mewariskan realitas subjektifnya kepada lingkungannya.

---

The focus of this research is the construction of nationalism of border community in the context of social communication. This research using symbolic interactionism theoretical framework developed by Mead 1967 regarding self concept and construction of social reality by Berger Luckmann 1966 . The paradigm of this research is constructivist and it is qualitative research. The data were collected by conducting in depth interviews with border community in Aji Kuning Village, Sebatik Tengah District, Nunukan Regency, North Kalimantan. This research yielded identification of self concept in relation to the nationalism of border community in the process of nationalism construction in the context of social communication in the forms of compromise. This self concept in the forms of compromise is devided into two 2 categories, namely compromise in certain things or limited compromise and compromise in all things or unlimited compromise. The concept of self tends to show up in the assumption of a role as a member of Indonesian nation. This self concept also leads them in communicating and passing down the subjective reality to their environment."

"Skripsi membahas perjuangan diplomasi Indonesia pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 1963-1966. Permasalahan akan difokuskan kepada tiga hal. Pertama, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Kedua, kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia di forum Internasional pada masa konfrontasi Malaysia. Ketiga, hasil yang dicapai dari diplomasi Indonesia pada masa konfrontasi dengan Malaysia. Pecahnya konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963 terkait dengan beberapa faktor. Pertama adalah faktor dalam negeri Indonesia, di mana dijelaskan pada bab II mengenai kebijakan luar negeri Indonesia yang diambil oleh Pemerintah Indonesia. Faktor kedua adalah, faktor pembentukan Federasi Malaysia yang melibatkan pihak Malaya dan Inggris. Kedua faktor tersebut akhirnya bertemu dengan pemicu peristiwa pemberontakan Brunei oleh Azahari pada tahun 1962. Kegiatan diplomasi Indonesia pada masa konfrontasi dengan Malaysia, bertujuan untuk mengisolasi Federasi Malaysia dari dunia internasional. Langkah awal yang diambil oleh Pemerintah Indonesia pada saat itu adalah mengikuti konferensi Manila untuk membuktikan pada dunia internasional bahwa pembentukan Federasi Malaysia tidak berdasarkan prinsip self determination. Selanjutnya Indonesia melakukan usaha diplomasinya di forum PBB, Konferensi GNB II di Kairo pada tahun 1964 dan Konferensi AA II di Aljazair pada tahun 1965. Usaha diplomasi Indonesia dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia temyata gagal meraih simpati internasional. Kegagalan ini dapat terlihat dari diakuinya Federasi Malaysia oleh dunia internasional. Puncak dari kegagalan diplomasi Indonesia terwujud dalam peristiwa keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB. Keluamya Indonesia dari PBB menyebabkan Indonesia terisolasi dari panggung internasional. Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian yang bermanfaat bagi Sejarah Diplomasi Indonesia. Peranan Pemerintah R.I. sebagai pemegang kebijakan luar negeri Indonesia menjadi salah satu faktor penentu sukses atau tidaknya diplomasi. Penelitian ini memberi sumber informasi berbentuk sejarah yang dapat dijadikan referensi bagi Pemerintah Indonesia dalam menentukan arah kebijakan luar negeri."

"Konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia yang terjadi pada tahun 60-an cukup mendapat perhatian dunia. Konflik ini terjadi karena Indonesia menentang rencana pembentukan Federasi Malaysia yang akan terdiri dari Federasi Malaya, Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei. Alasannya, karena Indonesia menganggap bahwa negara ini didirikan untuk melindungi kepentingan Inggris di Asia Tenggara. Dalam perkembangannya kemudian, telah ditempuh satu upaya penyelesaian berupa perundingan-perundingan antara kedua negera. Namun upaya ini gagal dan konfrontasi makin meruncing dengan diproklamirkannya negara baru ini pada 16 September 1963. Usaha perdamaian yang ditempuh kemudian gagal pula karena ketidak_sepakatan kedua belah pihak. Dapat dikatakan, setelah KTT Tokyo 1964, usaha untuk berdamai terhenti sama sekali. Sementara itu, dari dalam negeri muncul kelompok-kelompok yang tidak menginginkan konfrontasi terus dilanjutkan. Mereka berhasil mengadakan kontak satu sama lain untuk merundingkan upaya perdamaian. Dari pihak Indonesia, inisiatif ini diambil oleh pihak ABRI. Tapi, konfrontasi tidak bisa diselesaikan hanya dengan tindakan-tindakan yang diambil oleh ABRI. Penyelesaian konfrontasi membutuhkan sesuatu yang membuatnya kelihatan legal di mata hukum Internasional. Pada tahap inilah, Departemen Luar Negeri dibutuhkan. Deplu dan militer bekerjasama agar tujuan penyelesaian konfrontasi dapat tercapai. pihak militer membutuhkan Deplu sebagai wakil resmi pemerintah yang menangani urusan luar negeri dan sebaliknya, pihak Deplu membutuhkan pihak militer karena merekalah yang lebih mengenal situasi."

"ABSTRAKPolitik Pembendungan terhadap komunisme adalah politik luar negeri yang diterapkan secara global di dunia oleh Amerika Serikat mulai pada tahun 1947, yaitu pada masa pasca Perang Dunia II. Pertama-tama untuk membendung ekspansi komunisme di Eropa yang dimotori oleh Uni Soviet, kemudian pada tahun 1950-an untuk membendung komunisme di Asia baik yang diprakarsai Uni Soviet maupun Republik Rakyat Cina (RRC). Dikaitkan dengan kawasan Asia Tenggara, nama politik pembendungan ini berbenturan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Memasuki tahun 1960-an, hubungan Amerika Serikat dan Indonesia menjadi renggang setelah Indonesia pada masa itu berhubungan erat dengan Uni Soviet dan juga RRC. Kedua negara raksasa komunis ini, terutasna RRC, adalah pendukung Indonesia pada waktu terjadi konfrontasi Indonesia-Malaysia yang berlangsung dari tahun 1963-1966. Dalam rangka membendung perluasan pengaruh komunisme di kawasan Asia Tenggara, Amerika Serikat mulai menerapkan kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu agar kawasan ini tidak jatuh ke tangan komunis. Berbagai macam kebijakan, tindakan maupun sikap yang ditempuh oleh Amerika Serikat di Asia Tenggara pada umumnya, dan di Indonesia khususnya pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia, tetap dalam konteks pembendungan. Untuk meneliti langkah-langkah maupun sikap yang diambil Amerika terhapad Indonesia pada masa itu, dipakai sumber data dari berbagai buku, arsip, dokumen, artikel, masalah dan surat kabar, serta karya-karya leksikografis, yang sebagian besar bersudut-pandang Amerika dan masih ditambah dengan wawancara yang dilakukan terhadap seorang pelaku sejarah dari pihak Indonesia. Setelah mempelajari dan menganalisa data-data yang didapat dari sumber-somber tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Amerika semula berusaha untuk menjadi penengah dalam masalah konfrontasi itu tetapi merubah sikapnya menjadi mendukung Malaysia. Setelah dianalisa lebih lanjut serta dikaitkan dengan politik global Amerika untuk membendung komunis, dapat disimpulkan bahwa langkah yang ditempuh Amerika Serikat di Indonesia pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia kurang berhasil.

---

"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Konfrontasi Indonesia–Malaysia: Operasi Dwikora Tahun 1963 – 1966. Semenjak Pemerintah Inggris menetapkan pembentukan Federasi Malaysia, Indonesia merasa terancam dengan pembentukan Federasi Malaysia ini karena dianggap sebagai proyek neo kolonialisme Inggris yang bisa mengganggu kestabilan keamanan di Indonesia. Usaha dengan cara damai menemui kegagalan sehingga Indonesia melakukan konfrontasi terhadap Federasi Malaysia dengan dicanangkan Dwikora.TNI AD dengan kesatuan KOSTRAD (Komando Tjadangan Strategis Angkatan Darat), AL dengan kesatuan Kompi X bagian dari KKO (Korps Komando AL), dan AU dengan kesatuan PGT (Pasukan Gerak Tjepat) bertugas untuk mengumpulkan intel, menyabotase, mengirimkan sukarelawan (sukwan) di daerah lawan, dll

---

ABSTRACTThis research discusses the role of Indonesian Military In Indonesia – Malaysia Confrontation : Dwikora Operation (1963-1966). Since the establishment of the British Government establishes the Federation of Malaysia, Indonesia felt threatened by the formation of the Federation of Malaysia is being perceived as neo colonialism British project that could destabilize security in Indonesia. Enterprises by peaceful means had failed so Indonesian confrontation with the Federation of Malaysia was declared Dwikora.Indonesian Ground Force with unity KOSTRAD (Army Strategic Reserve Command), Indonesia Navy Force with unity Company X part of the KKO (Corps Commander Navy), and Indonesian Air Force with unity PGT (Shock troops) tasked to gather intelligence, sabotage, send volunteers (sukwan) in the area of the opponent, etc"

"ABSTRAKPenelitian ini merupakan studi tentang kegiatan ekonomi masyarakat perbatasan di desa Aji Kuning di kecamatan Sebatik kabupaten Nunukan Kalimantan Timur, yang terintegrasi dengan pasar Tawau, wilayah Sabah Malaysia. Dalam penelitian ini, saya menyebutnya integrasi ekonomi. Penelitian difokuskan pada pasar sebagai arena transaksi. Pasar menjadi entry point untuk melakukan pengamatan.Kondisi paradoks desa Aji Kuning, satu sisi sebagai desa terpencil dan miskin bagi Indonesia, disisi lain strategis sebab dekat dengan Malaysia yang memiliki kondisi sosial-ekonomi lebih baik, membuka peluang-peluang masyarakat desa mengaktifkan potensi sumber daya sosial budaya untuk membangun kepentingan-kepentingan ekonomi bagi kesejahteraannya.Masyarakat Aji Kuning di perbatasan membangun jaringan ekonomi sebagai bentuk solidaritas sosial bagi kepentingan penguasaan sumber-sumber ekonomi untuk kesejahteraan hidupnya. Negara dalam hal ini institusi politik lokal membuka peluang masyarakat membangun pasar yang sangat fleksibel dalam pengaturan perdagangan lintas batas. Pasar adalah entitas yang tidak sekadar menopang keberlangsungan ekonomi dengan mempertemukan penjual dan pembeli. Pasar memiliki tanggung jawab dan fungsi yang jauh lebih kompleks. Sebagai sebuah sistem kebudayaan, ia menjaga dan menyangga dinamika sosio-budaya masyarakat di perbatasan. Masyarakat Aji Kuning membangun jaringan-jaringan perdagangan yang berkaitkelindan dengan sosial, politik, budaya, kekerabatan dan etnik. Mereka mengaktifkan simpul kekerabatan dan etnisitas untuk membangun jaringan. Identitas etnik bersifat kontekstual bergantung pada kepentingan dan motif ekonominya.Jaringan perdagangan meliputi berbagai unsur, mulai dari pembeli, penjual, pemodal dan broker, dengan keragaman etnik dan kebangsaan serta pembagian kerja. Jaringan berfungsi banyak, sebagai jaringan komunikasi dan informasi harga dan permodalan serta berbagi keuntungan dan resiko dengan variasi pertemanan, kekerabatan dan patron-klien. Demikian pula meliputi berbagai institusi, pemerintah, kelompok etnik dan aparat perbatasan Indonesia dan Malaysia. Kesemuanya terintegrasi dalam suatu kegiatan ekonomi lokal di perbatasan.Jaringan etnisitas menjadi basis integrasi ekonomi. Pengamatan terhadap identitas etnik dan pemanfaatannya dalam jaringan ekonomi, ditekankan pada interaksi kelompok-kelompok etnik dalam kegiatan ekonomi di semua jaringan berdasarkan komoditas yang diperdagangkan. Pengamatan terhadap jaringan-jaringan menyimpulkan bahwa integrasi ekonomi sarat dengan berbagai interaksi social, sebagai arena aktivitas budaya dan ekspresi politik, jaringan arus informasi, serta pusat interaksi masyarakat dengan keragaman sosial, ekonomi, etnis dan agama, sekaligus gabungan kelompok2 budaya, yang berbenturan, bekerja sama, berkolusi, bersaing, dan mengalami konflik. Strategi-strategi melintas batas menjadi pilihan rasional, dan bahwa masyarakat perbatasan kerap menggunakan etnisitas dan dwikewarganegaraannya untuk melanggengkan perdagangan melintas batas. Politik menjadi sarana membangun ekonomi, sebaliknya tanpa kekuatan ekonomi kekuasaan politik tidak akan bertahan lama.

---

ABSTRACTThis research is the study of economic activities in the border villages Aji Kuning in the Sebatik Island, in the district Nunukan of East Kalimantan, which is more integrated with the market Tawau, Sabah area of Malaysia. In this study, I call it economic integration. It focused on the market as an transactions arena. Market as an entry point for making observations.Aji Kuning village is a paradoxical condition, one side of a remote and poor villages of Indonesia, on the other hand is close to Malaysia, which has socio-economic conditions better. This can open up opportunities for rural communities to enable the potential socio-cultural resources to build the economic interests for their welfare. In the Aji Kuning market community was found that the borderlanders build the economic network as a social solidarity formation for economic resources benefit. The related countries especially the local politic institutions provide more opportunity to the borderlander developing a flexible market for borderland trade regulation. The market is not just an entity that sustains the economic sustainability by bringing together sellers and buyers. The market has a responsibility and a much more complex functions. As a cultural system, he is maintaining and supporting the socio-cultural dynamics in the border communities.Aji Kuning community build complexity networks. It?s not merely influence the economic dimension but also related to other dimensions especially social, political, cultural, and ethnic kinship. They enable the knot of kinship and ethnicity to build the network. Ethnic identity as a culture identity is contextual and it depends on economic interest and benefit. Trade networks includes a variety ofelements, among others buyers, sellers, investors and brokers, with ethnic and national diversity and the division of labor. The networks have many functions, as communication networks and information and price of capital and share profits and risks with a variety of friendship, kinship and patron-client relationships. Similarly, covering a variety of institutions, governments, ethnic groups and forces the border of Indonesia and Malaysia. All are integrated into a local economic activity at the border.Network of ethnicity is the base of the integration economy. Observations on ethnic identity and its utilization in the network economy, emphasis on the interaction of ethnic groups in economic activity in all networks based on the commodities are traded.Observation of the networks concluded that the borderline market is loaded with social interactions. There are arena of cultural activity and political expression, the network information flow. It is also the center of community interaction with the social diversity, economic, ethnic and religious, as well as the combined culture group which are clash, collaborate, collude, compete and conflict. Strategies across borderlinders becomes a rational choice, and that people often use their ethnicity and dual nationality to sustain the trade across borders. In this case, politics became the economic development facility. On the other hand, without economic power, the politic authority will not be long-lasting."

"Penelitian ini membahas mengenai peranan Sukarelawan dalam Konfrontasi Indonesia-Malaysia atau Operasi Dwikora di wilayah Kalimantan (1963-1966). Semenjak Pemerintah Inggris menetapkan pembentukan Federasi Malaysia pada tahun 1963, Indonesia merasa terancam dengan pembentukan Federasi Malaysia ini karena dianggap sebagai proyek neo kolonialisme Inggris yang bisa mengganggu kestabilan serta keamanan di Indonesia. Berbagai usaha meredakan ketegangan antara kedua negara dengan cara yang damai menemui kegagalan sehingga Indonesia melakukan konfrontasi terhadap Federasi Malaysia dengan dicanangkan Operasi Dwikora. Untuk melakukan Operasi Dwikora, Indonesia mengerahkan seluruh sumber daya yang dimilikinya. Mulai dari TNI/ABRI hingga rakyat biasa yang dihimpun dalam suatu barisan yang dinamakan Barisan Sukarelawan. Barisan Sukarelawan ini terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang ada di Indonesia seperti Buruh, Tani, Pegawai Negeri, Mahasiswa, hingga Pemuda. Para sukerelawan bertugas untuk tugas-tugas tempur maupun non-tempur. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang kebanyakan membahas mengenai keterlibatan TNI atau elite-elite politik dalam Operasi Dwikora, yang mana penelitian ini berfokus dalam keterlibatan para sukarelawan dalam Operasi Dwikora. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber primer seperti surat-surat kabar sezaman, serta arsip dan sumber sekunder yang berupa buku-buku yang terkait dengan pembahasan Operasi Dwikora. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakaan empat tahapan dalam metode sejarah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

---

This paper discusses the role of Volunteers in the Indonesia-Malaysia Confrontation or Operation Dwikora in the Kalimantan region (1963-1966). Since the British Government established the formation of the Federation of Malaysia in 1963, Indonesia felt threatened by the creation of the Federation of Malaysia because it was considered a British neo-colonial project that could disrupt stability and security in Indonesia. Various attempts to ease tensions between the two countries in a peaceful manner failed, so that Indonesia confronted the Malaysian Federation with the launching of Operation Dwikora. To carry out Operation Dwikora, Indonesia mobilized all its resources. Starting from the TNI / ABRI to common people who are gathered in a line called the Volunteer Front. This volunteer line consists of various elements of society in Indonesia such as workers, farmers, civil servants, students, and youth. Volunteers serve both combat and non-combat tasks. This paper differs from previous papers which mostly discussed the involvement of the TNI or political elites in the Dwikora Operation, in which this paper focused on the involvement of volunteers in the Dwikora Operation. This paper uses primary sources such as contemporary newspapers, as well as archives and secondary sources in the form of books related to the discussion of Operation Dwikora. This research is analytical descriptive using four stages in the historical method, such as heuristics, criticism, interpretation and historiography.

"

"Kondisi kawasan perbatasan Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara yang secara geografis berbatasan langsung dengan Malaysia, dan keberadaan dua kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan Identitas baik etnis maupun agama, menjadi tantangan dalam keberlangsungan kehidupan sosial di wilayah perbatasan. Dari aspek Kajian Pertahanan, dinamika tersebut dapat menjadi sasaran potensial terjadinya Perangproxy (Proxy War) melalui Kawasan Perbatasan. Sehingga diperlukan adanya penguatan implementasi nilai-nilai Bela negara dalam menghadapinya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bentuk implementasi nilai-nilai bela negara di perbatasan Desa Sungai Limau dalam menghadapi berbagai tantangan berupa ancaman perang proxy yang rentan terjadi dewasa kini, dengan menggunakan pisau analisis konsepsi Bela Negara dan Perang proxy serta Konsepsi Masyarakat perbatasan. Studi ini menggunakan metode kualitatif melalui pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai bela negara masyarakat perbatasan Desa Sungai Limau yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi kekuatan yaitu adanya sikap dan praktik kesadaran berbangsa dan bernegara dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus alat pemersatu yang dipraktikkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mampu menjadi modal dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman proxy war di daerah perbatasan."