Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kondisi suatu Bank sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi baik secara mikro maupun makro, sehingga Bank dituntut untuk selalu menjaga prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Untuk menunjang terlaksananya prinsip kehati-hatian ini diperlukan manajemen yang professional dan berdedikasi tinggi agar resiko dalam usaha perbankan dapat diminimalisasi. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk melihat kemampuan serta keahlian seseorang yang dapat menghasilkan struktur manajemen yang baik adalah melalui proses seleksi manajemen terhadap pemilik, pengurus (Direktur dan/atau Dewan Komisaris), dan pejabat eksekutif Bank, yang dilakukan melalui Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Pengaturan mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku pengatur dan pengawas Bank yang mempunyai wewenang untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha perbankan. Peraturan tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir disempurnakan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010. Pihak terkait yang diuji adalah calon pemegang saham pengendali, calon anggota dewan komisaris, calon anggota direksi, maupun yang sudah menduduki jabatannya, dan/atau pihak-pihak yang sudah tidak lagi menjabat namun yang bersangkutan ditengarai terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang menjadi objek Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif dan analisa secara normatif kualitatif, dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan baru telah dilakukan beberapa penyempurnaan antara lain penyederhanaan proses atau tahapan penilaian, memperluas cakupan penilaian, dan meningkatkan efektivitas penilaian. Oleh karena itu dengan diterapkannya peraturan baru mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) diharapkan dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia berkualitas dalam bidang perbankan sehingga Bank dapat dikelola oleh manajemen yang professional, jujur dan berdedikasi tinggi, yang pada akhirnya mampu menciptakan perbankan yang sehat dan dipercaya oleh masyarakat.

---

Bank condition have a high influence to the both micro and macro economic situation. Therefore, the Bank need to uphold prudent principle on their management. In order to implement the prudent principle, it require a professional and dedicated Bank management so that the risks can be minimized. One of the efforts to observe capabilities and skills of a person who can bring a good structure to the Bank management is by doing a management selection process on the owner, the management (Directors and Board of Commissioners), and the executive officials, done through a Fit and Proper Test.

The regulation concerning Fit and Proper Test is issued by Bank Indonesia as regulator and supervisor which have the authority to determine regulations related to banking industry. The Fit and Proper Test regulation has been modified in several times and last enhanced by the new Peraturan Bank Indonesia (Bank Indonesia regulation) No.12/23/PBI/2010. The parties who will be tested are the candidate of controlling shareholder, the candidate of Director, the candidate of Board of Commissioners, including the obligatory and/or the former official who have been alleged or be responsible in the object of the Fit and Proper Test.

Based on the analysis of this writing with a normative juridical method, it can be concluded some improvements in the new Fit and Proper Test regulation, e.g. simplifying the process or assessment stages, broaden the scope of assessment, and increase the effectivity of the assessment. The issuance of the new Fit and Proper Test regulation hopefully can generate qualified human resources in banking sector, so that the Bank can be managed by professional, honest, and high dedicated management, and, at the end, it can create a Bank of first class and trusted by the people."

"ABSTRAKDalam rangka terlaksananya prinsip good corporate governance dalam usaha perbankan diperlukan menejemen yang professional dan berdedikasi tinggi agar resiko dalam usaha perbankan dapat diminimalisasi. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk melihat kemampuan serta keahlian seseorang yang dapat menghasilkan struktur menejemen yang baik adalah melalui proses seleksi menejemen terhadap direksi, yang dilakukan melalui Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Pengaturan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dikeluarkan Bank Indonesia selaku pengatur dan pengawas bank yang mempunyai wewenang untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha perbankan. Peraturan tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir disempurnakan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010. Pihak terkait yang diuji adalah calon anggota direksi, maupun yang sudah menduduki jabatannya, dan/atau pihak-pihak yang sudah tidak lagi menjabat namun yang bersangkutan ditengarai terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan perbuatan atau tindakan yang menjadi objek Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test). Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif dan analisa secara normatif kualitatif, dapat disimpulkan bahwa dalam ketentua baru telah dilakukan beberapa penyepurnaan antara lain penyederhanaan proses atau tahapan penilaian, memperluas cakupan penilaian, dan meningkatkan efektivitas penilaian. Oleh karena itu dengan diterapkanya peraturan baru mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dalam perbankan sehingga bank dapat dikelola oleh manajemen yang professional, jujur, dan berdedikasi tinggi, yang pada akhirnya mampu menciptakan perbankan yang sehat dan dipercaya oleh masyarakat.

---

ABSTRACTIn order to implement the good corporate governance, it require a professional and dedicated bank management so that the risks can be minimized. One of the efforts to observe capabilities and skills of a person who can bring a good structure to the bank management is by doing a management selection process on the directors, done through a fit and proper test. The regulation concerning fit and proper test is issued by Bank Indonesia as regulator and supervisor which have the authority to determine regulations related to banking industry. The fit and proper test regulation has been modified in several times and last enhanced by the new Peraturan Bank Indonesia ( Bank Indonesia Regulation) No.12/23/PBI/2010. The parties who will be tested are the candidate of director, including the obligatory and/or the former official who have been alleged or be responsible in the object of the fit and proper test. Based on the analysis of this writing with normative juridical method, it can be concluded some improvements in the new fit and proper test regulation, e.g. simplifying the process of assessment stages, broaden the scopes of assessment, and increase the effectivity of the assessment. The issuance of the new fit and proper test regulation hopefully can generate qualified human resources in banking sector, so that the bank can be meneged by professional, honest, and high dedicated management, and, at the end, it can create a bank of first class and trusted by people."

"Pembinaan dan pengawasan suatu Bank adalah kunci untuk menciptakan sistem perbankan yang efektif dan efesien, sehingga kesehatannya tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadapnya juga terpelihara. Bila tidak demikian, sistem perbankan dan perekonomian nasional itu sendiri dapat terancam. Oleh karena itu, Bank perlu menegakkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Proses Uji Kemampuan dan Kepatutan adalah pengejawantahan dari prinsip tersebut. Keberadaan Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh Bank Indonesia terhadap Bank berujung pada proses seleksi yang menjamin terpilihnya Pemegang saham maupun Pengurus yang kompeten dan berkualitas. Pelaksanaannya saat ini diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 23/PBI/2010. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan model studi kasus Uji Kemampuan dan Kepatutan bagi Bambang Mulyo Atmodjo, yang merupakan calon direksi Banka Jawa Barat dan Banten di tahun 2011. Walaupun pengaturan mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan telah semakin jelas dan dan sistematis setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010, masih ditemui permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dalam pengimplementasiannya karena prinsip-prinsip Good Governance yang idealnya menjadi penopang pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum ditaati secara penuh. Begitupula yang terjadi pada kasus Uji Kemampuan dan Kepatutan terhadap Bambang Mulyo Atmodjo, masih terapat permasalahan hukum yang disebabkan pelaksanaan Good Governance belum ditaati sepenuhnya. Hal ini dapat menyebabkan hambatan bagi terciptanya kepastian hukum.

---

The management and supervision of a Bank is the key to create an effective and efficient banking system, in order to maintain a healthy public trust to prevent the banking system, together with the national economic from being threathened. Therefore, Banks need to uphold the prudent principle in their management. Fit and Proper Test process is a menifestasion of the prudent principle. The existence of Fit and Proper Test which implemented by Bank Indonesia towards commercial banks will lead to a selection process which can guarantee a selection of competent and qulified Shareholders and Management. The implementation is regulated in Peraturan Bank Indonesia (Bank Indonesia regulation) Nomor 12/23/PBI/2010.

Based on the result of the research that had been done qualitatively and was also using case study method on Fit and Proper Test for Bambang Mulyo Atmodjo, who is the director candidate (new entry Director) of Bank Jawa Barat dan Banten in 2011. Altough, the regulation on Fit and Proper Test has been clearer and more systematic as the occur of Peraturan Bank Indonesia (Bank Indonesia Regulation) Nomor 12/23/PBI/2010, there are still some law issues emerging on its implementation because Good Governance principles which ideally to become the support platform for the implementation of Fit and Proper Test, has not been obeyed wholefully. This also happens on Fit and Proper Test for bambang Mulyo Atmodjo, there are some law issues which caused by the unwholefully implementation of the Good Governance principles. This can cause an obstacle in the establishment of the legal certainty."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji determinan dan dampak keberagaman dewan komisaris/direksi. Keberagaman dewan komisaris/direksi mencakup keberagaman gender, budaya, masa jabatan, tingkat pendidikan, keahlian dan kesibukan. Penelitian dilakukan menggunakan regresi linier berganda pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 – 2018. Hasilnya adalah Indeks Keberagaman Dewan Komisaris (IKDK) terbukti lebih baik dalam meningkatkan kinerja perusahaan, dibandingkan IKDK berdasarkan Bernile et al. (2018) dan Indeks Keberagaman Direksi (IKD) menurunkan manajemen laba. Multinasionalitas perusahaan terbukti sebagai determinan IKD, dan siklus hidup perusahaan sebagai determinan dari IKDK. Tetapi, penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa IKDK dan IKD berpengaruh terhadap risiko perusahaan.

---

This study aims to examine the determinant and the impact of the diversity of board of commissioners/directors. The diversity includes diversity in gender, culture, tenure, education level, expertise, and busy ness. The study was conducted using multiple linear regression on companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2014 – 2018. The results prove that Board of Commissioners Diversity Index (IKDK) is proven to be significantly better in increasing company performance, compared to board of commissioner’s diversity index based on Bernile et al. (2018) and Diversity Index (IKD) reduces earnings management. Multinationality of the company is proven as a determinant of the Board of Commissioners Diversity Index (IKDK), and the life cycle of the company as a determinant of the Board of Directors Diversity Index (IKDK). However, this study cannot prove that IKDK and IKD affect company risk."

"Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh diversitas Dewan Komisaris terhadap tindak ekspropriasi dalam perusahaan. Studi ini dilakukan pada perusahaan terbuka non- finansial di Indonesia. Sampel yang digunakan adalah data perusahaan dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan pada tahun 2015 dan 2016. Diversitas Dewan Komisaris diukur berdasarkan usia, jenis kelamin, masa jabatan, tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, dan latar belakang fungsional atau pengalaman. Pengukuran diversitas usia dan masa jabatan menggunakan koefisien variasi sedangkan pengukuran diversitas jenis kelamin, tingkat pendidikan. Latar belakang pendidikan, dan latar belakang fungsional menggunakan indeks Blau. Hasil studi menunjukkan bahwa diversitas jenis kelamin memiliki pengaruh negatif terhadap ekspropriasi dalam perusahaan. Diversitas masa jabatan memiliki pengaruh positif terhadap tindak ekspropriasi. Selain itu, diversitas latar belakang pendidikan dianggap berpengaruh negatif terhadap tindak ekspropriasi dalam perusahaan. Secara keseluruhan, studi ini dapat mendorong pihak perusahaan dan regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan untuk menetapkan kriteria karakteristik diversitas minimal dalam Dewan Komisaris dalam upaya mengurangi tindak ekspropriasi dalam perusahaan, serta kepada calon investor untuk lebih memperhatikan karakteristik diversitas dalam mengukur indikasi adanya tindak ekspropriasi.

---

This study aims to analyze the effect of Board of Commissioners rsquo diversity on corporate expropriation. This study analyze non financial public companies in Indonesia. The sample used in this study is secondary data from companies rsquo annual report and financial report from the year 2015 and 2016. The Board of Commissioners rsquo diversity is measured by age, gender, tenure, education level, educational background, and experience. Age and Tenure diversity is measured using variance coefficient, while gender, educational level, educational background, and functional background is measured using Blau Index.

The result indicates that the diversity of gender in the board of Commissioners negatively affects corporate expropriation. In addition, the diversity of tenure in the board of Commissioners positively affects corporate expropriation. Furthermore, the diversity of educational background in the board of commissioners negatively affects corporate expropriation.

Overall, this study encourages companies regulators, namely the Financial Services Authority Otoritas Jasa Keuangan in setting the minimum diversity criteria for the Board of Commissioners composition in order to reduce the occurrence of company expropriation, and for future investors to pay attention to Board of Commissioners rsquo diversity as a possible indication of firm expropriation. "

"Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh karakteristik direksi dan dewan komisaris terhadap kinerja CSR (corporate social responsibility). Kinerja CSR yang dimaksud adalah kinerja dari sisi pelaporan atau corporate sustainability reporting. Data yang digunakan adalah data panel yang diolah menggunakan metode fixed effect dan random effect model. Penelitian ini menggunakan sampel 48 perusahaan publik di Indonesia dari berbagai industri dengan periode 2016-2020. Terdapat lima variabel independen pada penelitian ini yang terdiri dari board of directors gender diversity, board of commissioners gender diversity, board diligence, board independence, dan CSR committee. Kinerja CSR diukur menggunakan proksi nilai ESG beserta nilai ketiga subkomponen nya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa board independence memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja CSR secara parsial, khususnya jika melihat kinerja dari nilai ESG keseluruhan dan nilai pilar sosial. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa CSR committee memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja CSR, baik diukur dengan proksi nilai ESG keseluruhan, nilai pilar lingkungan, nilai pilar sosial, maupun nilai pilar tata kelola. Lain hal nya dengan board of directors gender diversity, board of commissioners gender diversity, dan board diligence yang ditemukan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja CSR.

---

This study aims to determine the effect of the characteristics of board of directors and board of commissioners on CSR (corporate social responsibility) performance. The CSR performance in this study refers to the performance in terms of reporting or what is known as corporate sustainability reporting. This study uses panel data with fixed effect and random effect model for estimation purposes. A sample of 48 public companies in Indonesia from several industries for the period of 2016-2020 is used in this study. There are five independent variables consisting of board of directors gender diversity, board of commissioners gender diversity, board diligence, board independence, and CSR committee. CSR performance is measured by ESG score and its three subcomponents. The results show that board independence has a positive and significant effect on CSR performance, especially on the performance based on ESG score and social pillar score. Moreover, this study also shows that CSR committee has a significant negative effect on CSR performance, whether measured by overall ESG score, environmental pillar score, social pillar score, or governance pillar score. On the other hand, board of directors gender diversity, board of commissioners gender diversity, and board diligence are found to have no significant effect on CSR performance."