Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai media massa yang lahir dari situasi revolusi, Siasat memiliki peran yang tidak sedikit di dalam sejarah pers Indonesia. Didirikan oleh dua tokoh intelektual pers Indonesia, Soedjatmoko dan Rosihan Anwar, Siasat berupaya menjadi media masa yang membela kepentingan bangsa Indonesia ketika masa revolusi. George McTurnan Kahin mengatakan bahwa Siasat adalah media massa berhaluan sosialis yang cukup berpengaruh pada zamannya. Media massa mingguan ini lahir pada 4 Januari 1947 dan mulai berakhir penerbitannya pada 1957. Pada periode tahun 1947-1950, Siasat menjadi media yang memerjuangkan kepentingan Republik Indonesia melawan Belanda. Ketika Indonesia diduduki oleh Belanda, Siasat tetap memilih terbit kendati beberapa kali dibreidel oleh tentara Belanda. Namun demi berdirinya negara Indonesia, Siasar tetap terbit. Pada masa tahun 1950-an, Siasat menjadi media yang bertugas mengawasi jalannya kekuasaan. Ia menjadi pengawas dan berfungsi sebagaimana layaknya media massa lainnya di dalam sejarah pers. Siasat berhasil menjadi media massa yang menyumbangkan pemikiran-pemikiran berharga bagi bangsa Indonesia. Pada saat Indonesia memasuki era percobaan demokrasi, Siasat kembali memegang pernan penting di dalam penyadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi. Siasat juga melalui rubrik kebudayaan Gelanggang, menyumbangkan banyak gagasan tentang arah kebudayaan baru di Indonesia. Kendati namanya jarang disebut-sebut dalam khasanah sejarah pers di Indonesia, Siasat memiliki peran tersendiri di dalam dinamika intelektual di Indonesia. Sehingga Siasat bolehlah dicatat sebagai media massa yang berhasil menyumbangkan peran penting dalam sejarah pers Indonesia.

---

According to George McTurnan Kahin, Siasat is the most influencing socialist mass media. It founc by two prominent journalist and inteligencia in Indonesia, Soedjatmoko and Rosihan Anwar in January 4 1947. As a media which found in the time of Indonesia revolution, Siasat have played an important role in the history of Indonesian press. Siasat played an important role to against Dutch psy-war in media. During Dutch occupation in Indonesia, Siasat is the one media who struggle to defend Indonesia's independence. Siasat still publish even thought Dutch Army force the board of editor were consist from young journalist and intellectuals who knew very much what have they do in the new nation named Indonesia Prior to 1950, Siasat stand side by side with Indonesian government to against the Ducth occupation. But after Round Table Conference in The Hague, Siasat tried to be a watchdog mass media who gave their critique to the government of Indonesia. Although it was a socialist weekly magazine, Siasat can be a media with broaden perspectives. Its cultural column, called 'Gelanggang', attracted a number of young writers belonging to the 'Generation of 45'. It shows us how important Siasat democratization process in the early period of Indonesian independence. Even thought Siasat has never mentioned in the Indonesian journalism history, Siasat has own role in Indonesian intellectual dynamics. In 1950's, Siasat become a media which oppose to the government it is strongly related to those in the board of editor who affiliate to the Indonesian Socialist Party (Partai Sosialis Indonesia)."

"ABSTRAKDalam masyarakat Cina tradisional terdapat kelompok-kelompok kekerabatan yang disebut Zu. Anggota-anggota Zu terdiri dari keluarga-keluarga yang berdasarkan garis keturunan laki-laki yang masih dapat ditelusuri nenek moyangnya dan menetap bersama-sama dalam satu daerah. Zu-zu ini dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat Cina tradisional. Kontrol sosial merupakan suatu proses yang direncanakan maupun tidak direncanakan dengan tujuan untuk mengajak, mendidik bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi norma-norma dan nilai- nilai yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Keberhasilan suatu Zu dalam menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol sosial dapat lebih membantu pemerintah kekai_saran dalam mengontrol rakyatnya. Dengan demikian Zu men-jadi kelompok panting pada masa pemerintahan kekaisaran.

---

"

"Disertasi ini menunjukkan pemerintah (Kementerian Komunikasi dan Informatika) secara konsisten dan berkelanjutan berupaya meneguhkan otoritasnya sebagai pemegang kendali utama dalam penataan produksi, distribusi, dan konsumsi informasi penyiaran. Di berbagai masa pemerintahan berbeda, pemerintah berupaya mengendalikan penyiaran dengan melahirkan regulasi yang memperkuat posisinya untuk menentukan ruang gerak dunia penyiaran. Upaya ini dilakukan karena pemerintah menyadari arti penting informasi sebagai sumber daya politik dan ekonomi. Secara berkelanjutan pula, upaya ini didukung industri penyiaran. Dalam proses menghasilkan kebijakan, pemerintah umumnya tidak melibatkan Komisi Penyiaran Indonesia dan masyarakat sipil. Pemerintah melakukan proses politisasi hukum, langkah yang dalam sejumlah hal bertentangan dengan UU Penyiaran. Berbagai kebijakan dibelokkan sesuai dengan kepentingan pemerintah. Kepentingannya dijalankan dengan pola budaya neopatrimonial. Regulasi dibuat dengan mengabdi pada kepentingan penguasa. Pemerintah mengarahkan aturan yang ada ada tidak untuk menjamin tujuan yang secara rasional sudah ditentukan, melainkan untuk kepentingan dominasi.

---

This research shows that the Indonesian government (ie. The Ministry of Information and Communication) has consistently and continuously tried to strengthen its power as the chief controller in regulating the production, distribution and consumption of information in the Indonesian broadcasting system. In various different historical period, the government has shown its insistence to become the main regulator of the broadcasting system by issuing series of regulation that enhance government position in delimiting the stakeholders playing field. This tendency can only be interpreted as a clear evidence on the government recognition on the importance of information as a very significant economic and political resources. This effort was also supported by the broadcasting industry. In the process of developing the broadcasting policies, the Ministry never invited the Indonesian Broadcasting Commission and the civil society in general to to voice their concern. Throughout the process, the government took various measures that can be viewed as ?the politicization of law? which contradicted the real substance of the law itself. Various policies were distorted according to the government interest that was also supported by the industry.This government interest is conducted within neopatrimonial culture. Regulations were written to serve the interest of the rezime who are in power. The government direct the present regulations not to achieve the mutual objective that has rationally decided but for the sake of domination."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) mengindentiIikasi Faktor yang menpengaruhi implementasi alih media rekod kertas ke dalam elektronis (CD ROM dan WORM) sebagai alas bukti nienurut UU No. 8 Tabun 1997, dan 2) mencari pemecahau perrnasalahan yang dihadapi untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Para pimpinan perusahaan maupun penegak hukum dalam melaksanakan kegiatannya, dan penvusun undang-undang dalam upaya merubah UU No. 8 Tahun 1997. Pene.l'aian mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2000 sampai dengan Juni 2001. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan suatu kajian awal. Data yang dihasilkan bersif'at deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif. Dalam penelitian ini ditetapkan empat belas informan yang terdiri dari pimpinan perusahaan dan pelaksana yaitu : PT Bank BNI Cabang Kebayoran, PT Jamsostek Cabang Gatot Subroto. Bursa Efek Jakarta, dan Divisi Teknologi PT Bank BNI, Polda Metro Jaya, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Dimhart Law Firm, dan Badan A.rbitrase Nasional Indonesia (RANI), Sekretariat Kabinet, Badan Permbinaan Hukum Nasional (BPI IN) dan Bank Indonesia. Terakhir penelitian pada akadernisi dan sekaligus pakar Universitas Indonesia di bidang kearsipan. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui pengamatan dokumen, dan wawancara. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Hasil penemuan di lapangan terhadap implementasi undang-undang memperlihatkan bahwa tujuan perusahaan melaksanakan alih media hanya sebatas untuk inempermudah penemuan kernbali informasi, Iangkah-Iangkah alih media tidak diikuti dengan cermat, dan kegiatan legalisasi terhadap rekod elektronis belum dilaksanakan. Faktor yang mempengaruhi gambaran yang menyedihkan tentang implementasi alih media rekod kertas ke dalam elektronis adalah 1. pengetahuan tentang kebijakan alih media rekod kertas ke dalam elektronis sebagai alat bukti. "

"Skripsi ini membahas mengenai Hegemoni Dolar yang dibedah melalui pemikiran Hegemoni Antonio Gramsci. Tulisan ini mengantarkan pembaca ke dalam sebuah pemahaman bahwa Dolar menjadi elemen hegemoni yang mengantarkan Amerika Serikat sebagai negara hegemon dalam kancah ekonomi politik global. Skripsi ini menjelaskan tentang berkembangnya fungsi mata uang yang melampaui fungsi asasinya. Dolar bukan lagi sekedar alat tukar, melainkan menjadi sebuah alat dan simbol bagi proses Hegemoni Amerika Serikat. Dolar kini menjadi sebuah hiperealitas murni yang abstrak dan menjadi elemen vital dalam dinamika ekonomi politik global. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Dolar menjadi alat hegemoni karena persetujuan yang diberikan negara-negara lain kepada Amerika Serikat atas penetapan Dolar sebagai mata uang hegemon dalam kesepakatan Bretton Woods 1944.

---

This study discuss about the hegemony of the dollar which is described by Antonio Gramsci Hegemony thoughts. This paper bring readers into an understanding that the dollar became a hegemony element which deliver the United States as a hegemon country in the global political economy arena. This study explain about the development of the currency function beyond its basic function. The dollar is no longer just a medium of exchange, but became a tool and symbol of the United States Hegemony. Dollar has became a pure abstract hyper reality and became a vital element in the dynamics of the global political economy. This study concluded that the dollar became the instrument of hegemony because of the approval given by other countries to the United States for the determination of Dollar as a hegemon currency in the Bretton Woods Agreement in 1944."

"Perkembangan perekonomian Indonesia setelah berakhirnya kekuasaan kolonialisme Belanda dan Jepang, memiliki fase yang menarik. Pergulatan mengenai rumusan konsep perekonomian nasional yang dicita-citakan menjadi perdebatan yang menarik. Trauma akan penjajahan Belanda menjadikan ekonomi yang dicita-citakan haruslah ekonomi yang mewadahi seluruh kepentingan rakyat dan upaya pengambilalihan semua kepemilikan Belanda yang berada di Indoneisa menjadi agenda utama. Namun setelah persetujuan KMB yang mengembalikan hak-hak kedaulatan pemerintahan ke tangan Indonesia dengan bentuk pemerintahan serikat (RIS), pemerintah yang baru memperoleh kedaulatan haruslah mengakui semua kepemilikan Belanda sebelumnya, artinya seluruh kekayaan Belanda yang ada di Indonesia tetap menjadi kepemilikan Belanda sesuai dengan yang diatur dalam persetujuan KMB. Dalam kondisi seperti inilah Sumitro Djojohadikusumo Menteri Perdagangan dan Industri pada Kabinet Natsir dipercaya untuk menyusun sebuah rumusan kebijakan ekonomi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ekonomi Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun kekuatan industri menengah kebawah atau industri rakyat agar dapat menjadi dasar ekonomi Indonesia. Industri ini nantinya diharapkan dapat menunjang industri-industri besar yang sebelumnya sudah mapan. Namun kuatnya modal asing dan lemahnya kernampuan masyarakat dalam mengakses kemajuan teknologi dilihat menjadi penyebab tidak jalannya program tersebut, sehingga titik berat devisa coba diambil dengan pengembangan pengusaha importir nasional. Usaha ini juga dinilai gagal karena hampir semua pengusaha tidak mampu melakukan kegiatannya tanpa mendapat bantuan dari negara, sehingga posisi mereka sangat tergantung pada policy yang dikeluarkan negara. Sehingga hubungan yang muncul adalah hubungan nepotisme antara pengusaha dan penguasa. Juga bentuk pemerintahan parlementer yang berdasarkan demokrasi liberal menyebabkan tidak ada kabinet yang mampu bekerja secara maksimal, karena setiap kabinet langsung dijatuhkan apabila melakukan suatu kesalahan, sehingga umur tiap-tiap kabinet hanya beberapa bulan saja. Yang penting di sini adalah ketidakmampuan negara dalam mengembangkan dirinya sebagai pelaksana utama kegiatan ekonomi sehingga modal asing memiliki posisi yang semakin kuat dalam menguasai bidang usaha. Perencenaan ekonomi yang dijalankan dari awal juga dibuat terkesan darurat dan hanya sekedar untuk menjalankan sebuah kegiatan perekonomian, dengan tahapan waktu yang kurang jelas. Jadi kekuatan pasar yang diharapkan untuk mengarahkan kebijakan justru rnenjadi bumerang, karena ketidaksiapan negara dan juga pengusaha nasional, sehingga pencapaian hasil-hasil ekonomi hanya diperoleh segelintir orang yang memiliki akses ke arah itu."

"Penelitian ini membahas mengenai penjinakan hasrat yang terjadi di dalam ranah Instagram oleh pihak kapitalisme terhadap para pengguna Instagram. Penulis menggunakan pendekatan fenomenologis yang mana penulis melihat kebebasan yang terjadi di dalam menggunakan media sosial Instagram hanya sebuah kebebasan semu belaka. Para pengguna Instagram telah diarahkan dalam penyaluran hasratnya dalam menggunakan Instagram sehingga tidak adanya lagi kebebasan, karena dalam penyaluran hasratnya mereka sudah dikotak-kotakkan ke dalam kotak-kotak tertentu agar hasrat mereka dapat tersalurkan.

---

This research is focused to explain about desire taming that occurs in Instagram by capitalism to the Instagram user. Writer used phenomenology approach to examine where the the writer sees that the freedom that happened when using Instagram as social media just a sheer freedom. The user of Instagram have been directed in channeling his desire in using the Instagram so there is no more freedom, because in channeling his desire, the user have been directed to some boxes so that their desire can be channeled."

"ABSTRAKIsu gender pertama kali menjadi isu penting di Indonesia, menjelang Pemilu dan Sidang Umum MPR tahun 1999. Isu ini terutama dimunculkan oleh Partai Politik dengan menggunakan terutama alasan agama yang memojokkan perempuan.Studi ini memusatkan perhatian pada pemberitaan mengenai isu kepemimpinan politik perempuan. Masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana karakteristik produk terutama dilihat dari frekwensi pemuatan, sebaran berita, obyektifitas/keberpihakan yaitu mendukung, netral dan menentang, serta proses memproduksi berita.Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (case study). Pertimbangannya karena obyek yang diteliti adalah lebih satu media. Media yang dipilih adalah Kompas dan Rakyat Merdeka, dengan pertimbangan Kompas adalah harian umum yang bersifat netral sementara harian umum Rakyat Merdeka adalah harian yang menempatkan diri sebagai oposisi.Obyek penelitian pada tingkat teks unit analisisnya adalah berita. Yaitu semua berita yang dimuat pada dua harian umum tersebut selama enam bulan yaitu dari bulan Juni sampai dengan November 1999. Pada tingkat organisasi adalah redaksi Kompas dan Rakyat Merdeka. Pengumpulan data pada tingkat teks dilakukan dengan analisis isi, pada kebijakan redaksional dilakukan melalui interview dengan redaktur pada dua media massa tersebut.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa isu kepemimpinan politik perempuan tidak mendapat porsi yang cukup bagus di dua media massa tersebut. Orientasi informasi banyak bersifat netral/informatif, berarti pola pemihakan isi pesan cenderung mengambil jalan tengah.Sumber berita cukup bervariasi terutama Kompas, tetapi aktivis LSM/Ormas lebih banyak mengambil peran. Sumber berita tersebut juga lebih banyak didominasi laki-laki. Ini menunjukkan perempuan belum mengambil peran yang banyak di media massa. Padahal sumber berita dan jenis kelamin sumber mempengaruhi keberpihakan terhadap kepemimpinan politik perempuan.Proses produksi berita pada kedua media tersebut hampir sama. Namun hasilnya relatif berbeda. Karena Rakyat Merdeka lebih menonjolkan aspek menarik dari judul. Hal ini terkait dengan strategi pemasaran dimana 80 persen pembaca harian Rakyat Merdeka adalah eceran. Sementara Kompas lebih mengutamakan obyektivitas dan kelengkapan berita karena pembaca Kompas 90% adalah pelanggan.Kedua media tersebut tidak sensitif gender tetapi lebih menekankan segi keuntungan/ekonomi. Hal ini dikarenakan media massa masih merupakan dunia patriaki karena yang berkecimpung didalamnya lebih didominasi laki-laki. Ini terlihat dari jumlah jurnalis perempuan kedua media tersebut tidak mencapai 20% dari seluruh jumlah jurnalis yang ada. Dari keseluruhan jumlah pimpinan redaksi, jumlah perempuan yang duduk dalam pimpinan redaksi kurang dari 15%.

---

ABSTRACTGender became an important issue in Indonesia while facing the General Election and General Assembly of Parliament in 1999. This issue was raised prominently by political parties which using mostly religion as a reason to put women in the corner.This study focused on report about women leadership in political field. The main problem in this research was how are product characteristics, prominently seen by frequency of reporting, news spreading, objectivity of supporting, neutral and opposing, and the process of news productions.This research used case study as a method. The reason was because the objects to be researched were more than one media. The choose media were Kompas and Rakyat Merdeka, considering that Kompas was a neutral general daily, while Rakyat Merdeka was general daily that aimed an opposite-side.Research object on text level was news as unit of analysis. It meant that all news that was loaded on those dailies for six (6) months. Started from June until November 1999. On the organizational level was editorial ship in Kompas and Rakyat Merdeka. Data collecting on text level was collected by content analysis; on editorial policy was colected by interviews conducted with the editorial directory in both media.Research concluded that women leadership issue on political field had no good portion in both media. Orientation of information was neutral/informative meaning that side pattern of content tended to be neutral.News source was various, mostly in Kompas, but NGO"s activist took more part. This news source was dominated by men. This point out that women had not taken more part in mass media. Whereas in fact news source and source gender influencing side position of women leadership in political field.Process of news production in both media almost the same, but the result relatively different. Rakyat Merdeka focused mostly on interesting aspect of heading. This related with marketing strategy which 80% of Rakyat Merdeka "s reader was retail, while Kompas focused on objectivity and news completeness because Kompas"s reader 90% were subscriber.Both media had no sensitivity of gender but focused more on profit/economic. This was caused of mass media as patriarchy word and dominated mostly by men. It can be seen from number of women journalist on both media that did not reached 20% from total number of journalist. Number of women that have position editorial staffs was less than 15%.

---

"