Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kondisi tatanan pemerintahan atau kekuasaan di dunia modern menuntut terakomodasinya peran dan partisipasi rakyat secara utuh. Berbeda dengan era-era sebelumnya. Salah satu era yang dimaksud adalah Abad Pertengahan yang identik dengan kekuasaan gereja. Saat itu, kekuasaan didominasi oleh kalangan agamawan yang menganggap penguasa didaulat oleh Tuhan. Dalam konteks ini, kekuasaan menjadi tujuan, bukan sebagai alat. Selain Abad Pertengahan, kekuasaan pada masa-masa sebelumnya adalah miliki pihak yang memiliki status tinggi di ranah sosial. Tatkala menjabat sebagai penguasa, mereka memiliki akses dan kesempatan untuk tetap mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai cara, meski harus mencederai kepentingan rakyat. Dalam kondisi seperti ini, rakyat tidak memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan hak-haknya. Mereka hidup dalam suasan hegemonik, baik lewat tidak pemaksaan, kekerasan atau pendekatan sosial dan budaya. Atas dasar itulah, hubungan rakyat dengan kekuasaan dipertanyakan. Kekuasaan sendiri memiliki rumusan ideal yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan kepentingan rakyat. Berbagai kenyataan yang tidak menggambarkan fungsi kekuasaan kekuasaan yang idel menunjukkan bahwa kekuasaan tersebut tidak berfungsi dengan ideal. Saat itu pula landasan pemikiran tentang civil society dalam tatanan masyarakat politik terangkat dan layak untuk diperbincangkan. Pemikiran John Locke bersember pada analisanya tentang state of nature, saat masyrakat terdiri dari individu-individu dengan berbagai kepentingannya masing-masing. Kehidupan pad kondisi alamiah diwarnai kebebasan, sebab lahir dari penerapan rasio. Rasio menghendaki adanya penerimaan individu atas yang lainnya tanpa kehendak untuk mendominasi dan merugikan pihak lain. Locke tidak menganggap state of nature itu sacara alamiah buruk dan kasar. Perilaku manusia dikendalikian dan dikontrol oleh hukum alam, dan menganggap hukum alam itu sebagai manifestasi dari rasionalitas manusia yang mampu membatasi egoisme, sifat mementingkan diri sendiri dan memotivasi munculnya perilaku sosial. Dalam Negara alamiah, seluruh individu wajib mempertahankan hidup mereka, kebebasan, dan apa yang mereka miliki-ketiga hal inilah yang menjadi tiga poin hak alamiah manusia yang berkaitan dengan hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Hal ini berlaku bagi setiap orang. Bagi Locke, tentu saja menjadi persoalan tersendiri untuk menjadikan poin¬poin itu termapankan lewat undang-undang, maka penting untuk dibuatsebuah pemerintahan. Lewat mekanisme kontrak sosial, serbuah pemerintahan didirikan saat semua orang sepakat untuk saling menerima hak-hak tersebut berlaku pada diri mereka masing-masing, lalu dibuatlah hikum itu denagan didukung otoritas politik berupa nagara."

"Soft power adalah : kemapuan aktor politik internasional dalam menarik Negara lain utnuk membentuk pandangan yang sesuai dengan ide-ide yang ingin mereka kembangkan melalui budaya, ide-ide politis, dan kebijakan luar negeri. Nilai-nilai tersebut adalah nilai yang dapat dibagi secara bersama, atau yang disebut dengan norma global. Norma global ini mencakup: liberalisme, pluralisme, dan otonomi. Pada prakteknya konsep soft power ini dikembangkan oleh Amerika Serikat sebagai lawan dari hard power yang lebih bertumpu kepada kekuatan militer dan ekonomi. Menurut Joseph S Nye, orang yang menjadi arsitek dari konsep soft power. Konsep ini dijadikan prioritas dalam strategi keamanan nasional Amerika Serikat dalam menghadapi sisi gelap globalisasi dan privatisasi perang. Relasi kuasa yang terdapat pada konsep soft power ini mempunyai pola yang sama dengan konsep hegemoni yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci melalui tulisan-tulisannya selama di penjara pada tahun 1891-1937. Hegemoni dimaksudkan oleh Gramsci adalah kepemimpinan yang sifatnya moral dan inteletual, dimana factor penyatunya adalah kesepakatan (consent) dan persuasi. Unsur-unsur seperti: ideologi budaya, filasafat dan orang-orang yang membentuknya (golongan intelektual) adalah faktor intrinsik dari hegemoni.

---

Soft power is the ability of international politic actor to attract another Nation. In order to shape the perspective that conforms to the ideas: culture, ideas of politics, and foreign policy. This value is the norm that can be share together or what we call the global norms, which included: liberalism, pluralism, and autonomy. In practice, the concept of soft power promote by United States as contrasted with hard power. Hard power rests primarily in the power of military and economy. According to Joseph S Nye, The founder of this theory, soft power is the priority in the national security strategy of the United States to confront with the dark side of globalization and the privatization of war. The power relation in the concept of soft power has the same pattern with the concept of hegemony from Antonio Gramsci. Hegemony according to Gramsci is a model of leadership that based on moral and intellectual, the cement factor is consent and persuasion. The element such as: ideology, culture, philosophy and the intellectuals are the intrinsic factor of hegemony. This comparison of two concepts is the core point in my theses. Which based on two primary books: Soft Power, The Means to Success in World Politics by Joseph S. Nye and The Prison Notebooks by Antonio Gramsci. Although this two concept is contradict; in the one side bring the spirit of liberalism, and the other side bring the spirit of socialism, but they are equal in practice. I make the praxis of soft power as my object material and the concept of hegemony as an object formal"

"Otoritas adalah sebuah konsep multidisipliner yang menjadi fitur dasar yang membedakan antara negara dan entitas politik lainnya. Perbedaan ini kemudian membuat negara dianggap sebagai aktor utama dalam politik internasional yang dapat melakukan kekerasan secara terlegitimasi sementara entitas politik lainnya tidak boleh melakukan kekerasan tanpa ijin dari negara. Karya ini menunjukkan bahwa konsep otoritas yang berkembang dalam ilmu hubungan internasional cenderung dipengaruhi oleh definisi otoritas Weberian yang bias negara dengan ciri teritorialitas kekerasan dan simbol publik lainnya sehingga kekerasan yang dilakukan oleh aktor non negara hanya dianggap sebagai tindak kriminal atau usaha entitas politik untuk menjadi negara. Karena itu tiap tiap aktor non negara yang ingin meningkatkan signifikansinya dalam relasi antar entitas politik dan memiliki kebebasan untuk menggunakan kekerasan harus berupaya untuk mendefinisikan teritorinya dan berperilaku serupa dengan negara.

---

Authority is a multi-disciplinary concept that has been the basic feature that differs the state from other political entities. This distinction, further, positions states as main actor in international politics who are able to exercise legitimized violence, while other political entities are forbidden to exercise such measure without the required authorization from states. This paper exhibits that the concept of authority that has been developed in the study of International Relations relatively influenced by Weberian definition of authority which, to some extent, posess state-centric bias with features including territoriality, violence, and other public symbols so that the violent measures the states exercised are deemed as criminal act or struggle for political entitites to pursue statehood. Therefore, each non-state actors wanting to increase significance in its relation with other political entities and to have freedom to exert violence has to define its territory and demonstrate functions similar to those of states."