Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK"Meterai sebagai tanda pengesahan naskah-naskah Kesultanan Ternate memiliki banyak keragaman baik dari segi bentuk (fisik) maupun inskripsi yang terkandung di dalamnya. Keragaman ini tidak terlepas dari adanya berbagai unsur yang mempengaruhi proses pembentukannya. Kesultanan Ternate merupakan suatu institusi pemerintahan yang sudah mendapatkan pengaruh kebudayaan Islam sejak abad keÂ?14 dan kemudian menjadi kerajaan bercorak Islam sejak akhir abad keÂ?15. Pengaruh peradaban Islam ini tercermin dari dipergunakannya bentuk dasar meterai berupa lingkaran dan segi delapan serta penggunaan bahan jelaga dan lak merah yang lazim digunakan pada kerajaan-kerajaan Islam Nusantara abad keÂ?15 sampai dengan awal abad keÂ?20. Pengaruh ini juga terdapat pads inskripsi beraksara Arab-Melayu (Jawi) dan penggunaan gelar raja dalam bahasa Arab. Pergeseran hubungan politik antara pihak Kesultanan Ternate dengan pemerintahan asing dari VOC ke Inggris dan kemudian beralih ke Hindia Belanda juga memberikan pengaruh pads jenis meterai. Awalnya hanya dikenal meterai pribadi atau individu milik Sultan Ternate, mulai masa peralihan kekuasaan asing abad keÂ?19 meterai tersebut sudah tidak diberlakukan lagi, digantikan dengan meterai kesultanan Ternate sebagai sebuah institusi. Pengaruh asing ini juga tampak pada bentuk fisik meterai, dengan tambahan penggunaan aksara Latin dan bahasa Belanda serta letak pembubuhan meterai pads naskah-naskah perjanjian. Bentuk diplomasi mengenai perjanjian persekutuan, persahabatan dan perdamaian telah dikenal dikalangan masyarakat Ternate jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Bentuk diplomasi ""antar negara"", antara Ternate dengan wilayah lain ini disg::bu6 pela. Secara sah, bentuk perjanjian ini muncul pertama kali masa awal terbentuknya Kesultanan Ternate, yaitu dengan cara pengucapan sumpah. Pada saat kedatangan bangsa-bangsa asing ke wilayah Ternate, diperkenalkanlah sistem pengesahan perjanjian dalam bentuk tertulis yang dianggap asing. Nilai-nilai masyarakat Ternate ditentukan oleh tradisi dan kerangka referensi yang terbatas pada budaya mereka. Perjanjian yang pada awalnya hanya berbentuk lisan, kemudian bergeser menjadi secara tertulis dan dengan cara pembubuhan suatu tanda keabsahan diberlakukannya perjanjian tersebut. Meterai sebagai bentuk pengesahan dari perjanjian tertulis, berdasarkan literatur yang ada (Hanna 1996), setidaknya telah dikenal dan dipergunakan oleh pihak Kesultanan Ternate sejak masa pemerintahan Sultan Baabullah (1579). Masa selanjutnya, pembubuhan meterai dalam naskah-naskah Kesultanan Ternate ditentukan oleh isi naskah dan power relation antara pihak penguasa pribumi, dalam hal ini Kesultanan Ternate dengan pihak asing...""

"ABSTRAKSetelah dalam bab-bab terdahulu dilakukan pembahasan secara panjang lebar, maka pada bahagian ini dibuat suatu kesimpulan umum dari studi ini. Berhubung Kesultanan Sambas bukanlah suatu kesul¬tanan agraris, maka pemasukan penguasa dari berbagai pajak sebagaimana lazimnya pada kerajaan-kerajaan agraris tidak mungkin terlaksana di kesultanan ini. Sesuai dengan sifat kesultanan ini yang merupakan Ke¬sultanan muara swngai yang dibangun oleh para panda-tang yang berasal dari luar pulau ini, maka pemasukan untuk penguasa didasarkan kepada penguasaan perdagang¬an antara daerah pesisir dengan daerah pedalaman. Daerah pedalaman yang luas di hulu-hulu sungai yang didiami oleh penduduk Dayak yang bercocok tanam di ladang-ladang dan mencari hasil hutan, serta penduduk Gina yang bekerja pada tambang-tambang emas, merupakan daerah yang menghasilkan berbagai barang yang sangat laku untuk diexport ke luar negeri. Daerah pedalaman itu juga merupakan pasar yang paling baik untuk menjual..."

"Nova Rina Zulistiasari. Meterai-meterai Pada Masa Kesultanan Terate Akhir Abad ke-17-19. Di bawah bimbingan Hasan Djafar, S.S. Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 2000 (x + 153 hal, 5 pets, 1 bahan, 13 tabel, 5 lamp., 74 bib!. 144-150). Meterai adalah tanda atau rekaman berupa gambar atau tulisan sebagai hasil proses pengecapan pada tinta, lak atau lilin. Tanda ini dibubuhkan pada naskah-naskah penting untuk menerangkan keasliannya atau sebagi penentu validitas, dikeluarkan oleh kerajaan, lembaga, kongsi dagang ataupun pihak perorangan. Jadi meterai merupakan alat pengesahan naskah-naskah kontrak perjanjian, khususnya di lingkungan Kesultanan Ternate. Dalam penelitian ini, untuk pengolahan data meterai digunakan cara pemilahan atau pengklasifikasian bcrdasarkan ciri atributnya yang bertujuan membentuk tipe-tipe dan kemudian dianalisis. Dari seluruh rangkaian pengumpulan dan pengolahan data maka dapat diambil berbagai kesimpulan, sehingga dapat mcnghasilkan berbagai penafsiran. Dalam [ahap pcnafsiran data digunakan pia pendekatan sejarah, terutama yang berhubungan dengan kehidupan di lingkungan Kesultanan Ternate. Dari basil pengamatan, diketahui bahwa meterai-meterai yang terdapat pada naskah-naskah kontrak perjanjian Kesultanan Ternate mempunyai berbagai variasi bentuk dasar, tulisan, hiasan dan bahan. Bentuk dasar yang umum dipakai adalah lingkaran, namun ada juga bentuk-bentuk khusus seperti bunga cengkeh, yang digunakan oleh raja bawahan (vasal) Kesultanan Ternate. Selain itu, dari basil pengamatan ini diketahui pula bahwa ada penggunaan lebih dari satu macam huruf dan bahasa pada meterai-meterai tersebut. kebcragaman huruf dan bahasa ini kemungkinan ditujukan untuk memudahkan pcnggunaanya serta mencerminkan komponen pendukung keberadaan meterai tersebut yang berasal dari kerajaan bercorak Islam namun juga mendapat pengaruh dari bangsa Eropa, terutama Belanda. Diketahui pula bahwa hiasan di meterai Kesultanan Ternate tidak mempunyai arti khusus, hanya berfungsi sebagai pembatas kata dan tidak dapat dijadikan indikator pembeda antara saw meterai dengan meterai lainnya. Dari adanya berbagai variasi bentuk dasar. tulisan. hiasan dan bahan maka dapat disimpulkan bahwa kehadiran bentuk-bentuk meterai umumnya selalu berubah, sesuai dengan keinginan penguasa Kesultanan Ternate. Tidak adanya kriteria khusus dalam pcuatan meterai memungkinkan setiap pihak yang mengeluarkan meterai untuk bebas menciptakan bentuk meterai yang akan dikeluarkannya, dan umumnya bentuk disesuaikan dengan karakter pendukung meterai tersebut, yaitu masyarakat di lingkungan Kesultanan Ternate, terutama Sultan Ternate sebagai pihak penguasa."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pemberontakan Eureka yang terjadi di Ballarat, Australia pada tahun 1854. Pemberontakan Eureka terjadi di Ballarat akibat serangkaian konflik-konflik yang muncul akibat tiga kekecewaan utama yang dialami oleh para penambang, yakni permasalahan gold license, kurangnya lahan, dan tidak adanya hak politik bagi para penambang. Konflik-konflik tersebut muncul karena keengganan pemerintah koloni Victoria untuk mendengarkan aspirasi para penambang, sehingga para penambang memutuskan untuk mengangkat senjata dan memberontak kepada pemerintah kolonial yang mereka anggap tiran. Sebuah benteng yang dikenal sebagai _Eureka Stockade_ pun dibangun oleh para penambang dan kemudian meletuslah peristiwa pemberontakan yang berlangsung pada tanggal 3 Desember 1854.

---

AbstractThis Thesis discusses about the factors that cause the occurrence of the Eureka rebellion that occurred in Ballarat, Australia in 1854. Eureka rebellion in Ballarat occurred due to a series of conflicts that arise due to three major disappointment experienced by the miners, the gold license problems, lack of land, and the absence of political rights for the miners. Such conflict arises because the Victorian government_s reluctance to listen to the aspirations the miners, so that the miners decided to take a stand and revolt against the colonial government that they considered as a tyrant. A fort known as the 'Eureka Stockade' was built by the miners and then the Eureka Stockade uprising event occured on December 3, 1854."

"ABSTRAKSultan Sayid Syarif Qasim II Abdul Jalil Syaifud_din atau lebih dikenal Sultan Syarif Qasim II memerintah dari tahun 1915-1945. Untuk selanjutnya nama sultan ini dipakai Sultan Syarif Qasim II, untuk mempermudah pengertian dan penulisan. la dikenal sebagai sultan yang taat menjalankan agama Islam, mempunyai kepribadian serta ber_tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat yang berada di bawah kekuasaannya.Sultan Syarif Qasim II tidak saja dikenal. sebagai seorang tokoh, tetapi ia juga dikenal orang sebagai seo_rang pelopor pendidikan. Hal ini terbukti dari usahanya mendirikan sekolah-sekolah formal dan non formal, untuk kaum pria dan wanita.Islam kedudukannya sebagai pemimpin pemerintahan, Sultan Syarif Qasim II cukup bijaksana. ia sangat hati-_hati menghadapi penjajah (Belanda dan Jepang) demi ke_langsungan jalannya pemerintahan.

---

"

"Penelitian ini berjudul kuli kontrak di perkebunan tembakau Deli - Sumatera Timur tahun 1880 - 1915, yaitu sejak dikeluarkannya Koeli Ordonantie sampai di cabutnya Koeli Ordonantie itu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kontrak-kontrak tentang konsesi tanah antara Sultan Deli dan pengusaha perkebunan dan mencari hubungan dengan pengusaha perkebunan berdasarkan Koeli Ordonantie. Selain itu juga mendeskripsikan tenaga kerja serta dampak yang muncul dengan diberlakukannya Koeli Ordonantie. Daerah Deli adalah salah satu daerah di Sumatera Timur yang paling banyak memiliki perkebunan tembakau dibandingkan dengan wilayah Sumatera Timur lainnya. Perkebunan tembakau di Deli di usahakan pertama kali oleh Jacobus Nienhuijs dengan mendapat konsesi tanah dari Sultan Deli selama 99 tahun tanpa membayar sewa sepeserpun. Selain masalah tanah adalagi masalah tenaga kerja. Pada mulanya pengusaha perkebunan tembakau mendatangkan tenaga kerja dari Cina via Penang dan Singapura. Akan tetapi karena tenaga kerja Cina semakin sulit didapatkan akhirnya didatangkan tenaga kerja dari Jawa. Demi terlaksananya perusahaan perkebunan dan untuk mengatur tenaga kerja maka di keluarkan peraturan-peraturan tentang kuli (Koeli Ordonantie) yang beberapa kali diubah dan dilengkapi pasal-pasalnya. Dalam peraturan ini tidak hanya mengenai hak dan kewajiban kuli tetapi juga hak dan kewajiban pengusaha. Dampak yang ditimbulkan oleh adanya perkebunan tembakau ini adalah adanya perjudian dan pelacuran. Hal ini memang disengaja yang tujuannya untuk mengikat kuli-kuli itu agar tetap bekerja lebih lama di perkebunan.

---

The Objective of this study was to describe contracts on land concession between the Sultan of Deli and plantation business owners and as well to find its relations with plantation business owners based on Koeli Ordonantie. Further to these, this study was directed to provide description on works and its impact when Koeli Ordonantie starts to take place. Deli is one of the regions in East Sumatra that owns the most tobacco plantation. The tobacco plantation business in Deli was first started by Jacobus Nienhuijs whom received the privilege of land concession from the Sultan of Deli for 99 years without rental cost. Despite the land problems, there had been workers problem. At first, tobacco plantation owners flew workers from China through Penang and Singapore. However as it was increasingly difficult to get China workers then they landed workers from Java region. The impact caused by tobacco plantation was gambling and prostitution. These were done with the intention to tie the workers so they would work in the plantation longer than required. To enforce the plantation business and ruled the workers, Koeli Ordonantie regulations experienced changes, including the articles. The regulation provided not only articles on workersÂ? rights and responsibilities but also business owners."

"Saya tertarik untuk menulis skripsi mengenai sankin koti ini, karena beberapa alasan, diantaranya; pertama secara pribadi saya tertarik pada bidang sejarah khususnya sejarah politik Jepang, dan sankin kotai adalah sebuah contoh mengenai kebijakan politik jepang pada masa lalu, kedua, sankin kotai, menurut saya mempunyai keistimewaan khusus yang sangat menarik bagi saya, baik dalam sejarah, proses, fungsi, dan bahkan kehancurannya, secara lebih jelas dapat dibaca pada skripsi saya. Alasan yang ketiga adalah sankin kotai sebagai sebuah sistem politik berfungsi dengan sangat bagus, dan sukses sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya, namun sankin kotai dipandang dari sudut moral adalah tidak sukses. Adanya kontradiksi inilah yang membuat sankin kotai unik sekaligus menarik bagi saya untuk diteliti dan ditulis. Dalam skripsi ini akan ditulis mengenai bagian pertama, pendahuluan, termasuk di dalamnya; latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, ruang lingkup, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian kedua, struktur pemerintahan Tokugawa termasuk di dalamnya"