Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar Belakang dari penelitian ini adalah masih adanya kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang no. 4 tahun 1990 untuk karya cetak majalah yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional di usianya yang ke-14. Tujuan dari penelitian ini adalah : mengkaji bagaimana pelaksanaan Undang-Undang no. 4 tahun 1990 untuk karya cetak majalah yang telah dilakukan oleh Perpustakaan Nasional, mengkaji upaya yang dilakukan Perpustakaan Nasional untuk menciptakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang no. 4 tahun 1990, dan mengkaji pelaksanaan Undang-Undang no. 4 tahun 1990 pasca Otonomi Daerah. Metodologi penelitian, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, Pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara, dengan memanfaatkan peranan dari informan untuk pengumpulan datanya Untuk pemilihan informan digunakan snowball sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan : untuk pelaksanaan Undang-Undang dilihat dari perkembangannya, sosialisasi belum dapat dilaksanakan secara merata Dilihat dari kesiapannya, Perpustakaan Nasional belum mampu menyediakan sarana penyimpanan dan prasarana l""ainnya secara maksimal, SDM masih kurang, belum mampu tfemanfaatkan UU deposit tersebut sebagai alat pengawasan bibliografi nasional, masih ditemukan faktor penghambat internal dalam pelaksanaannya dan penerimaan yang cenderung menurun sejak tahun 1998. Melihat dari upaya dalam menciptakan kegiatan yang mendukung, Perpustakaan Nasional telah membuat kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan aspek administrasi dan yuridis seperti, pengumpulan majalah, pendekatan terhadap penerbit melalui sosialisasi dan hunting, pemantauan, pengawasan, evaluasi, pendayagunaan, pembentukan daftar KCKR, penerapan sanksi dan kerjasama dengan instasi terkait. Namum masing-masing kegiatan tersebut masih mempunyai kelemahan, seperti tidak ada tindak lanjutnya, tidak adanya kesinambungan, strateginya kurang mengena, pendekatan yang dilakukan kurang tepat, untuk penerapan sanksi belum dapat dilaksanakan dan kerjasama dengan instasi lain masih kurang dapat tercipta dengan batik Selanjutnya Perpustakaan Nasional telah berupaya untuk mengimbangi diberlakukannya UU no. 22 tahun 1999 dengan membuat SK Gubernur dan berusaha berkoordinasi dengan perpustakaan di daerah, tetapi dalam pelaksanaannnya masih menghadapi kendala Kesimpulan : Melihat pada kesiapan, kemampuan, dan hasil penerimaan, menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang no. 4 tahun 1990 untuk karya cetak majalah masih belum dapat berjal an sebagaimana seharusnya Walaupun dalam pelaksanaannya Perpustakaan Nasional telah berusaha untuk membuat kegiatan yang dapat mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut, tetapi belum semua kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik karena ternyata dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan dan keefektifannya memerlukan pengkajian lebih lanjut. Perpustakaan Nasional juga telah berupaya untuk mengimbangi diterbitkannya UU no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menimbulkan masalah bagi pelaksanaan Undang-Undang no. 4 tahun 1990 dengan cara membuat SK Gubernur""

"Skripsi ini mengangkat masalah proses pengumpulan angka kredit oleh pustakawan fungsional dengan meninjau iklim kerja, kendala-kendala yang mungkin muncul dalam pengumpu1an angka kredit dan rincian kegiatan kerja pustakawan sesuai dengan isi SK dan SEBnya. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa dalam 5 tahun berjalan , pelaksanaan SK ini menemukan baberapa masalah dalam proses pengumpulan angka kredit yang diperngaruhi oleh faktor dan ptistahawari yang berssangkutan, faktor Tim Penilai, faktur- lingkungan kerja, dan faktor isi atur-an dalam SK dan SEB tersebut.SK MENPAN ini pada dasarnya merupakan peluang bagi pustakawan dalam melaksanakan fungsi kerjanya secara profesi_onal dan merupakan kesempatan memperbaiki mutu kerja, kesejah-teraan sosial dan ekanomi pustakawan. Namun demikian, masih perlu adanya perjuangan yang terus menerus memperbaiki isi SKdan Petunjuk Pelaksanaan SK ini agar tercapai kondisi yang stabil dan mapan untuk diterapkan secara tepat. Kemungkinan disiplin ilmu lain untuk masuk ke bidang kerja perpustakaan dan informasi akan sangat membantu Pengembangan kualitas koleksi dan infomasi yang dikelola oleh pustakawan sesuai subjek perpustakaan tersebut. Kondisi bahwa masih banyaknya pustakawan fungsional yang belum naik pangkat menjadi masalah yang cukup serius untuk diperhatikan, mengingat batas waktu 'dead line' pengumpulan jumlah minimal angka kredit yang harus diselesaikan sudah dekat (max 6 tahun ). Salah satu cara untuk melaksanakan kabijaksanaan SK ini agar efektif dan efisien adalah dengan memfungsikan kembali Kelompok Pustakawan yang sudah terbentuk di kedua lukasi penelitian. Agar SK ini dapat dilaksanakan sebagaimana ide dasar awal pembuatannya."

"Doddy juwandy nomor pokok mahasiswa 0798447019, dengan judul skripsi adalah Kebijaksanaan Pemerintah Tentang HaK Pengusahaan Hutan di Indonesia tahun 1967-1974. Skripsi ini terdiri- dari empat bab, 83 halaman disertai dengan lampiran-lampiran. Skripsi ini mencoba menggambarkan sejarah kehutanan di Indonesia terutama menjelaskan kebijaksanaan pemerintah pada awal Orde Baru sampai berakhirnya Pelita I. Kebijaksanaan pemerintah tersebut terutama yang berkaitan dengan pelakasanaan pengusahaan hutan yang dilakukan oleh para pengusaha swasta atau non pemerintah. Penulisan skripsi ini diawali dengan perkembangan kehutanan di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Masa tersebut terfokus pada upaya memperetahankan kemerdekaan. Para pegawai atau pekerja di bidang kehutanan atau yang biasa disebut dengan para rimbawan turut pula berjuang, di samping harus melaksanakan tugasnya yakni menjaga keutuhan hutan di Indonesia. Masa awal kemerdekaan ini kehutanan merupakan salah satu bidang yang dapat menyediakan bahan-bahan bagi kebutuhan penunjang perang kemerdekaan. Sedangkan hutan-hutan merupakan tempat yang baik bagi tentara dalam menjalankan taktik gerilya. Atas dasar ini para rimbawan menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang memungkinkan bagi keberhasilan usaha mempertahankan kemerdekaan. Walaupun tertuju pada masalah utama tersebut, para rimbawan yang tergabung dalam Jawatan Kehutanan tetap memperhatikan kebutuhan rakyat sejauh yang dapat dipenuhi oleh Jawatan dari hasil hutan. Sejalan dengan perkembangan pembangunan bangsa, kebutuhan akan berbagai jenis hasil hutan guna memenuhi kebutuhan atau untuk memperoleh dana dari ekspor hasil hutan. Pada masa selanjutnya hasil-hasil kehutanan dibutuhkan lebih banyak lagi. Jawatan kehutanan menyusun suatu kebijaksanaan yang baru yang lebih baik guna menyempurnakan kebijaksanaan sebelumnya agar dapat memenuhi target yang di bebankan dari pemerintah pusat. Program pembangunan nasionalyang merupakan kebijaksanaan pemerintah pusat dengan menggolongkan bidang kehutanan sebagai salah satu sektor yang membiayai pembangunan. Dalam menjalankan kebijaksanaan tersebut pihak kehutanan mengeluarkan kebijaksanaan pelaksana dengan menambahkan atau melengkapi peraturan-peraturan pelaksana sebelunya sebagai landasan usaha untuk mensukseskan proram pembangunan tersebut. Dalam usaha mengoptimalkan potensi hutan Indonesia Pihak kehutanan menyusun suatu rancangan Undang-Undang di bidang kehutanan yang akan diusulkan kepada pemerintah. Atas usul tersebut pemerintah mengeluarkan UU Pokok Kehutanan pada tahun 1967. UU tersebut di satu sisi mengatur atau mengelola hutan dan pengusahaannya oleh pemerintah. Di sisi lain juga mengijinkan pihak non pemerintah atau pihak swasta untuk terjun dalam pengusahaan hutan dengan pemberian Hak Pengusahaan Hutan (NPR). Pemberian HPH ini diatur oleh pemerintah melalui Direktorat Jendaral Kehutanan yang bernaung di bawah Departemen Pertanian. Dalam pelaksanaannnya ini .Dirjen kehutanan ini bekerja sama denganpemerintah daerah dalam pengaturan dan pengawasan hutan. Pelaksanaan kebijaksanaan HPH ini mempunyai tujuan utama untuk menambah devisa negara dengan memaksimalkan pengusahaan hutan sehungga dapat mengutungkan bagi pemerintah dan swasta. Tetapi kenyataan pelaksanaan kebijaksanaan banyak kendala-kendala bagi semua pihak, juga terutama masalah kurangnya tegasnya peraturan pelaksana guna mengantisipasi parkembangan pengusahaan hutan yang berlangsung sangat cepat sehingga menyulitkan dalam pengawasan dalam usaha-usaha menjaga kelestarian hutan bagi masa mendatang yang berbeda dengan apa yang diharapkan dan menjadi tujuan para rimbawan dalam menjaga kelestarian hutan. "