Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku ini merupakan sajak karya Muhammad Yamin, yang dikumpulkan oleh Armijn Pane."

"Muhammad Yamin sebagai seorang pemikir, pada masa revolusi telah mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang sangat unik. Terutama jika dikaitkan dengan kondisi pada waktu itu, dimana ikatan kebangsaan diantara elemen perjuangan harus disatukan untuk melawan penjajah. Untuk mewujudkan ide-ide persatuan Indonesia, Muhammad Yamin cenderung membangun mitos-mitos integratif, dengan menggunakan simbul-simbul tertentu. Diantaranya dia pernah mengatakan bahwa bendera merah putih telah digunakan oleh bangsa Indonesia sejak 6000 tahun yang lalu. Selain itu pernyataannya bahwa kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan imperium ketiga setelah kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Ketika menjabat sebagai Menteri Kehakiman, Muhammad Yamin pernah membebaskan tahanan politik hampir 1000 orang suatu hal yang kontroversial pada waktu itu. Selain itu, is dianggap memalsukan isi dari pidatonya yang diucapkan pada tanggal 29 Mei 1945 dalam sidang BPUPKI, dimana dia tidak pernah mengucapkan pidato tersebut. Diluar kontroversi tindakannya tersebut, pemikiran Yamin sangat kental dengan ide-ide persatuan. Hal ini dapat dilihat dari pemikirannya di bidang budaya, sastra, dasar negara, sejarah dan pendidikan. Bahkan dalam pengembangan idc-idenya, terutama pelajaran sejarah yang berlaku sampai saat ini, masih merupakan kelanjutan dari ide-ide pengembangan sejarah yang dikembangkan oleh Yamin melalui perguruan tinggi yang didirikan, ketika menjabat sebagai Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan seperti PTPG Bandung, PTPG Padang dan PTPG Malang, yang kemudian dilanjutkan oleh rmurid-rnuridnya. Ide-ide Yamin ini, sampai sekarang masih terus bergulir dan selalu mendapat kritik dari para sejarawan, namun kritik yang dilontarkan masih bersifat provokatif belaka dan belum mampu mengubah pola pikir masyarakat Indonesia tentang sejarah Indonesia."

"ABSTRAKPaham kebangsaan (nasionalisme), dikenal tidak saja di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Paham ini yang mengilhami negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, untuk keluar dari penjajahan. Paham kebangsaan merupakan pandangan, perasaan, wawasan, sikap, dan perilaku suatu bangsa yang terjalin karena persamaan sejarah, nasib dan sepenanggungan untuk hidup bersama-sama secara merdeka dan mandiri.Dengan demikian para pejuang kemerdekaan Indonesia seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Wahid Hasjim dan lain sebagainya mengambil paham ini sebagai motivasi perjuangan. Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari organisasi yang ikut berjuang telah menunjukkan partisipasi aktif tidak saja untuk memperjuangkan kemerdekaaan, tetapi juga untuk mempertahankannya. Pasukan Hisbullah, Sabilillah, serta Resolusi Jihad dari Hasjim Asj'ari merupakan wujud dari implementasi wawasan kebangsaan NU dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Bagi NU, Ahlussunnah Wal Jama'ah (ASWAJA) adalah paham keagamaan yang menjadi rujukan utama dalam melakukan kiprahnya, baik dalam membimbing pelaksanaan ritual keagamaan (Ibadah) secara individual, maupun dalam mendorong aktualisasi kemasyarakatan (Mu'amalah). Dalam dimensi pemikiran politik politik, NU sangat dipengaruhi oleh paham ASWAJA, diantaranya sikap tasamuh (toleransi), tawasuth (akomodatif), i'tidal (berprinsip), dan selalu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Pemikiran politik juga dipengaruhi oleh pemikiran politik Abdurrahman Wahid yang menekankan pada dimensi liberalisme, humanisme, dan memperkuat posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan (civil Society). Paham kebangsaan mendapat perhatian besar dari NU dikarenakan secara kodrati, negara Indonesia adalah negara plural yang memerlukan kedewasaan berbeda pendapat dan pemimpin yang baik. Apalagi, sampai sekarang ini masih terdapat kecenderungan tumbuhnya semangat sektarianisme dan sekat-sekat politik yang berbasis agama, etnis, daerah, dan budaya. Pluralitas Indonesia akan melahirkan pluralitas budaya, adat istiadat, dan orientasi hidupnya. oleh karena itu pendekatan budaya politik menjadi pilihan pendekatan dalam merumuskan pemikiran politik NU. Tesis ini ingin memaparkan bagaimana pemikiran politik NU tentang wawasan kebangsaan. Pembahasan tesis ini mencakup paham Aswaja dan pemikiran politik Abdurrahman Wahid yang ternyata mempengaruhi pemikiran politik NU. Abdurrahman Wahid adalah cerminan politik Sunni yang memantulkan politik NU dalam kehidupan kebangsaan. Pemikiran dan perilaku politik NU dalam struktur kenegaraan senantiasa sejalan dengan budaya politik bangsa Indonesia. Karena itu, sesuai dengan pendapat Almond dan Verba, semakin serasi antara struktur politik dan budaya nasional, semakin matang pula budaya politiknya. Dalam hubungannya terhadap ideologi Pancasila dan keberadaan bangsa dan negara Indonesia, tesis ini membuktikan kematangan budaya politik NU yang dicerminkan melalui pemikiran-pemikiran politiknya. Bagi NU, paham kebangsaan harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai wujud pengembangan tanggungjawab kekhalifahan untuk melaksanakan amanat Allah, mengupayakan keadilan dan kejahteraan manusia seluruhnya, secara lahir dan batin, di dunia dan akherat. Sikap dasar kebangsaan NU dirumuskan melalui keseimbangan antara Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama Islam), Ukhuwah Basyariah (persaudaraan sesama manusia), dan Ukhuwah Wathoniyah (persaudaraan se-bangsa) yang dilaksanakan secara selektif, akomodatif, kooperatif, dan integratif. Terhadap Pancasila, NU memandang antara Islam dan Pancasila tidak perlu dipertentangkan. Penerimaan Pancasila sebagai asas organisasi tidak bertentangan dilihat baik dari aspek budaya, sejarah, dan hukum Islam (Syar'i). Karena itu, meskipun antara keduanya mempunyai karakteristik, wilayah, sumber legitimasi yang berbeda, namun di dalam gerak pelaksanannya mempunyai fungsi saling memperkuat dan mendukung. Keabadian Islam mendapatkan dukungan melalui konskritisasi Pancasila, sedangkan Pancasila itu sendiri bersumber juga dari ajaran agama Islam. Pelaksanaan ajaran Islam Aswaja akan melahirkan 'kesalehan sosial' seorang muslim dalam kehidupan kenegaraan yang akan menjadi kekuatan integrasi bangsa dan negara Indonesia. Keterpaduan antara wawasan keislaman dan kebangsaan menjadi karakter politik NU dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Bagi NU, negara dan bangsa Indonesia adalah absyah secara Syar'i (hukum Islam) yang dirumuskan "Republik Indonesia adalah bentuk upaya final seluruh nasion teristimewa kaum Muslimin untuk mendirikan negara di wilayah nusantara" merupakan cermin dari sikap objektif dan akomodatif NU dalam memadukan antara paham keislaman dengan paham kebangsaan. Keabsyahan negara Indonesia tersebut membawa konsekuensi bagi seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali umat Islam, khususnya warga NU wajib secara Syar'i untuk membela, mempertahankan, mengisi dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berfungsi untuk memperkokoh negara Indonesia. Karena itu, menuurut NU, cinta tanah air adalah sebagian daripada iman, dan bela negara merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam Indonesia. "

"The discourse of cosmopolitanism and nationalism reflects the tension of the flow of globalization in the process of uniting and separating, in the commitment to facilitating and abrupt cancelation. The paper uses the arguments posed by Charles Taylor to suggest a new alternative to analyze, and to respond to the phenomenon of globalization. The four topics of the discussion are pluralism, autonomy vs. authenticity, neutrality on the part of the state, and authenticity as a new component in liberalism."

"ABSTRAKArtikel yang berjudul 'Ambiguitas Diferensiasi Agama dan Negara di Indonesia' ini fokus membahas mengenai bagaimana hubungan agama dan negara yang tidak saling menaklukkan. Pertama-tama dipaparkan mengenai riset-riset mutakhir mengenai hubungan agama dan negara, dan dasar teori yang mendasarinya, kemudian dipaparkan teori diferensiasi agama dan negara sebagai jalan tengah terbaik dari hubungan agama dan negara yang tidak saling menaklukkan. Setelah itu dipaparkan konsep diferensiasi agama dan negara menurut Pancasila, dan ambiguitas yang terjadi terhadap kebijakan diferensiasi agama dan negara di Indonesia. Tulisan ini menemukan bahwa pembedaan agama dan negara menurut Pancasila memiliki dasar teori yang kuat, dan relevan untuk Indonesia. Hanya saja ambiguitas diferensiasi agama dan negara itu masih terjadi diskriminasi terhadap agama tertentu, dan masih berlangsung."

"Makalah ini membahas mengenai peran nasionalisme dan keadilan sosial di Indonesia dalam menghadapi eksploitasi di sector ekonomi. Makalah ini berkosentrasi membahas cara meningkatkan peranan masyarakat untuk kerjasaa dan menciptakan keadilan sosial."

"Baik di Indonesia maupun di Inggris, perkembangan hubungan antar etnik akhir-akhir ini menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan, yang ditandai oleh berbagai kerusuhan etnik di Indonesia dan bangkitnya nasionalisme yang berbaru rasis di Inggris. Kemajemukan jatidiri budaya pada kedua bangsa tersebut secara umum masih berperan sebagai kendala bagi kelangsungan proses pembentukan bangsa, padahal kekayaan budaya diharapkan mampu menjadi aset yang menunjang proses tersebut. Faktor-faktor utama apa saja yang menyebabkannya menjadi demikian dan bagaimana kebhinnekaan yang selama ini dipandang sebagai kendala itu dapat diubah menjadi aset adalah pokok permasalahan penelitian ini. Dengan mengkaji sejumlah konsep dan pemikiran yang telah dituangkan oleh beberapa pakar dan otoritas di kedua negara serta mebandingkannya dengan alternative-alternatif konseptual yang baru, terutama yang berkaitan dengan pengertian bangsa, kebangsaan, etnisitas serta jatidiri nasional yang dikemukakan oleh beberapa pengamat budaya serta praktisi kajian budaya, penelitian ini mencoba menawarkan suatu cara pandang yang berbeda, yang menempatkan perbedaan dan kemajemukan pada posisi sentral dalam proses pembangunan jatidiri nasional dan menjadikannya sebagai kerangka acuan bagi proses nation-building yang masih sedang berlangsung di kedua negara dan yang barangkali tidak akan pernah berakhir atau mencapai suatu titik final itu."

"Empasis pada sejarah dalam hitungan sinkronik berkaitan erat dengan tujuan utama studi ini, yaitu untuk lebih kuat menangkap dua hal sentral. Pertama adalah substansi karakter nasionalisme dan egalitarianisme yang tumbuh di sepanjang kurun telaah. Kedua adalah masalah-masalah diskontinuitas dalam rangkaian wacana dan praktik-praktik politik dalam kaitan dengan perkembangan nasionalisme dan egalitarianisme tersebut. Dengan demikian perhatian ditujukan tidak terutama pada kronologi peristiwa maupun pada pengutamaan aliran-aliran budaya dan ekonomi tertentu, melainkan pada lapis-lapis sinkronik dari dialektika politik, dan emansipasi rangkaian akal budi politik di dalamnya, berkat transformasi-transformasi historis di ranah politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada masyarakat Nusantara/Indonesia."