Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara sebagai salah satu fungsi penegakan hukum memiliki penyidik pembantu dengan perbedaan lama berdinas yang penyelesaian Laporan Polisi berbeda-beda dengan pendidikan pengembangan spesialisasinya yang tidak merata. Penelitian yang dilakukan guna menganalisis indikator dari pengembangan karier juga indikator motivasi kerja; pengaruh variabel yang mempengaruhi terhadap kinerja personel; serta kendala-kendala yang menghambat kinerja personel. Metode yang digunakan adalah mixed-method dengan jenis sequential explanatory design yang diawali menggunakan metode kuantitatif dan dilanjutkan dengan metode kualitatif. Penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei sampel jenuh ini terdiri dari 30 penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Utara. Teknik pengumpulan data variabel pengembangan karier dan motivasi kerja menggunakan kuesioner, sedangkan variabel pendidikan pengembangan spesialisasi dan lama berdinas dari data Satreskrim untuk selanjutnya dianalisis menggunakan software SPSS 25 guna mengetahui pengaruh antar variabel. Skala Likert dalam pengukuran kuisioner menggunakan 1-5 skala. Penelitian kualitatif dibangun berdasarkan hasil awal data kuantitatif untuk membuktikan, memperdalam dan memperluas data kuantitatif dan menjelaskan jawaban rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan yaitu motivasi kerja dan pendidikan pengembangan spesialisasi. Sedangkan hipotesis yang ditolak adalah pengembangan karier dan lama berdinas. Indikator yang menentukan pengembangan karier adalah minat kepangkatan, keahlian, rekomemndasi penghargaan dan kesempatan pendidikan. Sedangkan yang menentukan motivasi kerja adalah tanggung jawab, keinginan berprestasi, fasilitas kerja dan insentif bonus. Kendala kinerja adalah belum ada peraturan terkait pemberian penghargaan dan hukuman, fasilitas kerja yang kurang lengkap, serta susahnya kesempatan pendidikan pengembangan spesialisasi.

---

The North Jakarta Metro Police Criminal Investigation Unit, as a function of law enforcement, has assistant investigators with different lengths of service who complete different Police Reports with uneven specialization development education. This research was conducted to analyze indicators of career development and work motivation; the effect the dependent variable on personnel performance; as well as constraints that impede the performance of personnel. The method used is a mixed-method with a sequential explanatory design which begins with the quantitative method and continues with the qualitative method. This quantitative study using the saturated sample survey method consisted of 30 assistant investigators from the Criminal Investigation Unit of the North Jakarta Metro Police. Data collection techniques for career development and work motivation variables used questionnaires, while the specialization development education variables and length of service were taken from the Criminal Investigation Unit data to be further analyzed using SPSS 25 software to determine the effect between variables. The Likert scale for measuring questionnaires uses 1-5 scales. Qualitative research is built on the initial results of quantitative data to prove, deepen and expand quantitative data and explain the answers to the problem formulation. The results showed that 2 of the 4 proposed hypotheses could be accepted while the other two were rejected. The factors that influence significantly are work motivation and specialization development education. While the rejected hypotheses are career development and length of service. The indicators that determine career development are interest in rank, expertise, award recommendations and educational opportunities. Meanwhile, what determines work motivation is responsibility, desire for achievement, work facilities and bonus incentives. Performance constraints are the absence of reward and punishment regulations, incomplete work facilities, and the difficulty of specialization development educational opportunities.

 

Keywords: Career Development, Work Motivation, Length of Service, Specialization Development Education, Personnel Performance, North Jakarta Metro Police."

"Perencanaan proyek High Speed Train (HST) koridor Jakarta - Surabaya menghabiskan investasi yang sangat besar yaitu US$. 21,369 juta. Salah satu aspek yang sangat penting dalam tahapan perencanaan ini adalah pemilihan rute. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kelayakan proyek dimana penyelenggaraan jalur kereta api cepat seringkali dihadapkan pada tantangan akan rendahnya keuntungan atas investasi. Dari tujuh alternatif rute yang dihitung, didapatkan bahwa rute Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang-Yogyakata-Surabaya memiliki nilai IRR tertinggi yaitu 7,61%. Dan setelah dilakukan penambahan fungsi dengan metode rekayasa nilai (value engineering) yang berupa penggunaan bituminous ballast, pengembangan kawasan TOD, pengembangan area pariwisata, integrasi pembangkit listrik, integrasi saluran utilitas dan fasilitas pelayanan kereta nilai IRR rute tersebut menjadi 8,38%, lebih tinggi dari nilai IRR rute eksisting perencanaan yaitu 7,21%.

---

Project Planning of High Speed Train (HST) corridor Jakarta - Surabaya spend an enormous investment of US $. 21.369 million. A very important aspect in the planning stages is route selection. Route planning is to increase the feasibility of the high speed train project that often face a challenge of low return on investment. Seven alternative route was calculated, it was found that the Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang- Yogyakata-Surabaya route has the highest IRR of 7.61%. And after the addition of six functions using value engineering methods including The Use of Bituminous Subballast, TOD regional development, development of tourism area, the integration of power generation, channel integration utilities, and train service facilities, the IRR becomes 8.38%, higher than the IRR of existing route plan (7.21%)."

"The effectiveness of transportation demand management policy depends on how commuters respond to it. This study attempts to comprehend commuter behavior in choosing routes based on electronic road pricing (ERP) policy implementation on the Sudirman and Kuningan corridors. The experiments were conducted using the data collections from a stated preference experiment in which each commuter makes a route choice with an alternative representing a hypothetical situation with a combination of tariffs and travel time in ERP policy implementation. Logit models found that the individual and household variables influence route divert behavior. A commuter with a higher income or more family members living together is more likely to have less flexibility in diverting route. In addition, the distance of the trips affected their route divert behavior and influenced an individual trip chain constrained in time-space prism."

"The effectiveness of transportation demand management policy depends on how commuters respond to it. This study attempts to comprehend commuter behavior in choosing routes based on electronic road pricing (ERP) policy implementation on the Sudirman and Kuningan corridors. The experiments were conducted using the data collections from a stated preference experiment in which each commuter makes a route choice with an alternative representing a hypothetical situation with a combination of tariffs and travel time in ERP policy implementation. Logit models found that the individual and household variables influence route divert behavior. A commuter with a higher income or more family members living together is more likely to have less flexibility in diverting route. In addition, the distance of the trips affected their route divert behavior and influenced an individual trip chain constrained in time-space prism."

"BAKTI bekerja sama dengan PT. XYZ sebagai penyedia kapasitas dalam Proyek USO (Universal Service Obligation) menggunakan teknologi High Throughput Satellite dan memiliki 12 (dua belas) spot-beam Ku-band untuk mencakup semua wilayah Indonesia. PT. XYZ memiliki total kapasitas 1.314 MHz dalam arah forward dan 625.2 MHz dalam arah return untuk 12 (dua belas) spot-beam. Pada Proyek USO Penyediaan Kapasitas Satelit, ada dua jenis layanan yang disediakan, yaitu layanan ground segment Akses Internet dan Backhaul BTS dengan bandwidth aggregate 8 Mbps. Dalam memenuhi kebutuhan layanan ground segment Akses Internet dan Backhaul BTS, out-route pada setiap spot-beam dibagi menjadi 2 (dua), untuk layanan Akses Internet  dan Backhaul BTS dengan pembagian out-route yaitu sebesar 50% dari total kapasitas out-route untuk out-route satu (Akses Internet) dan 50% dari total kapasitas out-route ke out-route dua (Backhaul BTS). Namun, pada setiap beam jumlah remote Akses Internet dan Backhaul BTS tidak sama pada setiap beam sehingga hal ini menyebabkan tidak seimbangnya pembagian kapasitas out-route. Ada beberapa beam yang harus di-setting kembali untuk pembagian out-route satu dan out-route duanya. Dari latar belakang permasalahan tersebut, maka diperlukan dimensioning kapasitas out-route dan in-route yang tepat berdasarkan alokasi site ground segment pada setiap beam dan sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh BAKTI. Hasil dari analisa pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PT. XYZ harus segera melakukan reshaping out-route sesuai dengan hasil perhitungan pada analisis. Proses reshaping out-route dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah dijabarkan pada diagram alur proses reshaping out-route. Setelah melakukan reshaping out-route sesuai dengan hasil analisis perhitungan di atas, maka ground segment Backhaul BTS akan mendapatkan alokasi bandwidth CIR download yang telah dijamin oleh PT. XYZ ke BAKTI yaitu sebesar 6 Mbps.

---

BAKTI in collaboration with PT. XYZ as a capacity provider in the USO Project (Universal Service Obligation) uses High Throughput Satellite technology and has 12 (twelve) Ku-band spots to cover all regions of Indonesia. PT. XYZ has a total capacity of 1,314 MHz in the forward direction and 625.2 MHz in the return direction for 12 (twelve) spot-beams. In the USO Project for Provision of Satellite Capacity, there are two types of services provided, namely ground segment Internet access services and BTS Backhaul with 8 Mbps aggregate bandwidth. In meeting the needs of ground access services for Internet Access and Backhaul BTS, out-route at each spot-beam is divided into 2 (two), for Internet Access and Backhaul BTS services by out-route sharing, which is 50% of the total out-route capacity for out-route one (Internet access) and 50% of total out-route capacity to out-route two (Backhaul BTS). However, in each beam, the number of remote Internet Access and Backhaul BTS is not the same so this causes an uneven distribution of out-route capacity. Several beams must be set back to divide out-route one and out-route both. From the background of these problems, it is necessary to dimensioning the appropriate out-route and in-route capacity based on the allocation of the site ground segment on each beam and by the requirements given by BAKTI. The results of the analysis in this study can be concluded that PT. XYZ must immediately be reshaping out-route according to the calculation results in the analysis. The out-route reshaping process can be done by following the steps outlined in the out-route reshaping process flowchart. After reshaping the out-route by the results of the calculation analysis above, the Backhaul BTS ground segment will get a downloadable CIR bandwidth allocation that has been guaranteed by PT. XYZ to BAKTI which is 6 Mbps."

"ABSTRAKKondisi Jalur Pantura Pulau Jawa yang buruk menyebabkan tingginya tingkat kecelakaan dan biaya logistik. Berdasarkan Perpres No. 26/2012, Coastal Shipping menjadi salah satu Bigwin Tahap Pertama (tahun 2011-2015) sehingga dengan diimplementasikannya kebijakan tersebut, diharapkan persoalan-persoalan yang ada di Pantura Pulau Jawa dapat diatasi. Tujuan tesis ini adalah mengidentifikasi hambatan penyebab belum terlaksananya kebijakan tersebut kemudian dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) menentukan siapa aktor dan tindakan apa yang perlu dilakukannya untuk mempercepat pengimplementasian Coastal Shipping pada Jalur Jakarta-Semarang-Surabaya. Hasil dari penelitian ini menyarankan pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah terkait Coastal Shipping sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam pengimplementasiannya

---

ABSTRACTThe worse condition of Pantura Road on Java Island causes high logistic cost and high number of accidents. Based on President Decrit No. 26/2012, Coastal Shipping is one of the Bigwin 1st Phase (Year 2011-2015) to be implemented to overcome the problems above. The purpose of this thesis is to identify barriers of implementing this policy and to determine parties involved and actions needed to accelerate the implementation of Coastal Shipping in Jakarta-Semarang-Surabaya route by using the Analytic Hierarcy Process method. The thesis result is recommendation for the government to publish Government Regulation on Coastal Shipping so that the regulation will have law enforcement effect on the implementation of this policy."

"Kapal merupakan salah satu aspek yang penting dalam perekonomian dunia, maupun Indonesia. Kapal dinilai sangat efektif dalam mengirim muatan dari suatu daerah ke daerah lainnya. Lebih dari 7 miliar ton barang terkirim lewat jalur laut setiap tahunnya. Menyikapi hal ini, pemerintah membuat kebijakan Jalur Tol Laut. Kebijakan ini juga merupakan salah satu cara pemerintah memanfaatkan laut Indonesia yang begitu luasnya. Sampai saat ini sudah dibuat 32 trayek tol laut yang mencakup Sabang sampai Merauke. Namun nyatanya masih sering terjadi keterlambatan pengiriman dan juga biaya oprasional kapal (mayoritas dipengaruhi oleh hargga bahan bakar) yang cukup mahal. Maka dari itu, pemilihan rute merupakan hal yang krusial untuk dapat mengurangi biaya oprasional yang tinggi. Penelitian ini mengimplementasikan metode optimasi dengan menggunakan Travelling Salesman Problem, dengan algoritma Hamiltonian cycle. Dengan algoritma tersebut, dapat ditemukan jalur antar pelabuhan dari setiap trayeknya yang paling pendek dalam segi jarak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah trayek yang sudah ditentukan merupakan jalur paling pendek. Pada penelitian dengan judul Optimasi Pemilihan Rute Dalam Trayek Tol Laut Menggunakan Hamiltonian Cycle, ditemukan adanya perbedaan jarak yang lebih dekat sehingga akan mengurangi waktu tempuh. Hasil ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah sebagai evaluasi kebijakan Tol Laut

---

Shipping is one of the most important aspect for world economics, including Indonesia. More than 7 Billion ton of goods are shipped by sea. This is why ships are the most effective transportation for bulk or huge amount of goods. With all of the advantage of using cargo ship as the main transportation for shipments, Indonesian government issued a policy called Jalur Tol Laut. With this policy, the government are utilizing Indonesian sea and aiming to gain more advantages due to all the shipments that happened on the sea. Until 2021, there are 32 Program Tol Laut Routes that covers Sabang to Merauke. Unfortunately, there are still delay and high cost on this operation. This is why the choices of routes must be as optimized as possible. With less voyage distance, less fuel will be used. This study implements optimization using hamiltonian cycle. Distance between ports are calculated and the shortest path will be obtained. Hopefully this study could be a consideration for the Indonesian government to modify the routes for Kebijakan Tol Laut."

"ABSTRAKKRL Commuterline merupakan salah satu transportasi masal yang dikonsumsi oleh masyarakat khususnya para konsumen penyandang disabilitas.Keberadaan KRL Commuterline ini sangat diminati masyarakat terlebih para konsumen penyandang disabilitas sebagai pengguna jasa KRL Commuterline untuk melakukan aktivitas maupun berpindah tempat. Namun sangat disayangkan pemerintah bersikap kurang peduli terhadap keberadaan penyandang disabilitasini, hal ini dapat dilihat dari minimnya sarana dan prasarana di KRL Commuterline. Penulisan ini membahas mengenai penerapan prinsip perlindungan konsumen yang terkait dengan permasalahan ini, ditinjau dari peraturan perundang-undangan,ketentuan tentang standardisasi produk/jasa, serta sejauhmana bentuk pertanggungjawaban pelakuusaha/produsen dalam Hukum Perlindungan Konsumen sebagai upaya memenuhi hak-hak konsumen, khususnya konsumen penyandang disabilitas sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

---

ABSTRACT

KRL Commuter Line is one of mass transportationthat is consumed bythe public, especially consumers with disabilities. KRL Commuterline existenceis very interested in the community especially to consumers with disabilities as service users KRLCommuterline to do activities or on the move.it is unfortunatethe government to beless concerned about the presence of persons with disabilities, this is can be seen from the lack of facilities and prefacilities in KRLCommuterline. This writing to discuss the application of the principles of consumer protection associated with this problem , in terms of legislation , the provisions on product standardization , as well as the extent to which a form of accountability businesses / manufacturers in Consumer Protection Law in an effort to fulfill the rights of consumers , particularly consumer with disabilities as the provisions of Article 4 of Law Consumer Protection Law, UU No. 8 / 1999."

"Perusahaan maskapai penerbangan di Indonesia terus mengalami pertumbuhan seiring dengan meningkatnya perekonomian global dan keuntungan wilayah geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Permasalahan yang sering ditemui di industri penerbangan adalah terkait biaya operasional pesawat yang tinggi yaitu sebesar 44% dari keseluruhan pengeluaran dari maskapai penerbangan. Pada penelitian ini, PT. Garuda Indonesia Tbk memiliki permasalahan yang sama dimana perusahaan mengalami kerugian yang disebabkan oleh biaya operasional yang tinggi terutama pada biaya bahan bakar sehingga dibutuhkan evaluasi terkait biaya tersebut. Salah satu cara untuk dapat mengurangi penggunaan bahan bakar pesawat adalah dengan memilih jalur penerbangan yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi jalur penerbangan perusahaan yang dibandingkan dengan jalur penerbangan baru berupa flexible tracks yang merupakan bagian dari free route dalam dunia penerbangan dengan pendekatan route analysis. Flexible tracks memanfaatkan arus angin jetstream sebagai acuan dalam membuat jalur penerbangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jalur penerbangan yang baru berupa flexible tracks memiliki keunggulan dari jalur penerbangan yang lama baik dari segi penggunaan bahan bakar dan flight distance yang dilalui oleh pesawat untuk mempersingkat waktu penerbangan.

---

The airline company in Indonesia continues to grow in line with the increasing global economy and the benefits of Indonesia's geographic region. The problems that are often encountered in the aviation industry are related to the high operational cost of 44% of the total expenditure from the airline. In this research, PT. Garuda Indonesia Tbk has the same problem in which the company suffered losses caused by high operational cost especially at the cost of fuel so it is needed evaluation regarding the cost. One way to reduce the use of aircraft fuel is to choose the right flight path. This research aims to evaluate the airline's flight line compared with the new flexible tracks that are part of the free route in the aviation world with a route analysis approach. Flexible tracks utilize Jetstream wind currents as a reference for creating flight paths. The results showed that the new flight path of flexible tracks had the advantage of an old flight path both in terms of fuel usage and flight distance traveled by the aircraft to shorten the flight time.

"

"Anak sebagai generasi muda memiliki peran strategis yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan dan disadari oleh masyarakat internasional dengan munculnya konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Bertitik tolak dari masalah kepentingan anak maka berkembang konsep keadilan restoratif dan konsep diversi yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus anak. Konsep diversi merupakan alternatif penanganan anak yang berhadapan dengan hukum agar anak tidak masuk kedalam proses peradilan sehingga akan menimbulkan stigma buruk terhadap anak. Berkenaan dengan penyidik kepolisian dalam menerapkan konsep diversi terhadap anak yang berhuhadapan dengan hukum dapat dikaji permasalahan mengenai bagaimana penerapan konsep Diversi yang dilakukan oleh jaksa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang SPPA serta faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi penyidik dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan menerapkan diversi. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan informan, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

---

Children as young generation has strategic role that guarantees the sustainability of the existence of the nation in the future and knows exist by the international community with the appearance of a convention which is emphasizing the position of a child as hukan beings who should get the protection of their rights. Dotted refuse from a problem child interest and developed the concept of restorative justice and diversion is an alternative concept of handling children in conflict with the law so that children does not go through the judicial process that will cause a bad stigma to the child. With regard to the role of the police investigation in applyiong the concept of diversion against children conflict with the law can be assessed on how the application of diversion concept conducted by a police investigation against children in conflict with the law in Indonesia and the application of diversion concept is carried out by a police investigation against children in conflict with the law matters by applying diversion. This research using research judicial normative supported by field research conducted by way of doing an interview with an informer, analysis of data used is data qualitative analysis by the method of primary and secondary."