Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak tahun 2006, Indonesia merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Perkembangan industri minyak kelapa sawit yang meliputi perluasan lahan bukan tanpa halangan. Pembukaan lahan baru selalu bertentangan dengan isu lingkungan hidup. Dalam penelitian sebelumnya di Malaysia, pembukaan lahan kelapa sawit baru berimplikasi negatif terhadap produksi minyak kelapa sawit dalam jangka panjang. Tesis ini membahas tentang hubungan antara luas lahan tanam, harga minyak kelapa sawit dan produksi minyak kelapa sawit di Indonesia dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data tahunan yang meliputi luas lahan tanam, harga dan produksi minyak kelapa sawit Indonesia dari tahun 1980-2014. Data tersebut diperoleh dari Direktorat Jenderal Perkebunan. Model yang digunakan adalah vector error correction model. Empat tahap analisis dalam penelitian ini meliputi uji stasioneritas, uji kointegrasi Johansen, VECM dan kausalitas Granger. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa luas lahan tanam dan harga berpengaruh positif pada produksi dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, luas lahan tanam dan harga berpengaruh negatif terhadap produksi. Melalui kausalitas Granger terlihat bahwa luas area perkebunan memicu produksi dan produksi memicu harga. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menganjurkan agar melibatkan variabel-variabel lain yang terkait seperti ekspor minyak kelapa sawit, harga minyak kelapa sawit dunia dan harga barang substitusi.

---

Since 2006, Indonesia is the biggest palm oil producer in the world. Palm oil industry advancement which includes clearing is not without a hitch. Clearing is always contradict with environmental issues. In a previous study in Malaysia, increasing total area planted have negative implication towards palm oil production. This thesis examines the relationship between total area planted, palm oil price and palm oil production in Indonesia using quantitative approach with annual data of Indonesian total area planted, palm oil price and production from 1980 to 2014. The data obtained from Directorate-General of Plantation. The model used in this research is vector error correction model. Four stages of analyses which are involved are stationerity test, Johansen cointegration test, VECM and Granger causality. The findings showed that total area planted and palm oil price have positive effect on palm oil production in the long run. In the short run, total area planted and palm oil price have negative impact on palm oil production. Granger Causality shown that total area planted triggers production and production triggers price. For future studies, researcher recommends to include other related variables such as palm oil export, palm oil world price and substitute price."

"Perjanjian Keagenan mengatur hak dan kewajiban antara agen dan principal sekaligus merupakan dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran yang tujuannya mengesahkan setiap perbuatan agen dan principal. Perjanjian Keagenan berisi kesepakatan para pihak, namun untuk perolehan Surat Tanda Pendaftaran membuat Perjanjian Keagenan menjadi diatur khusus dalam Peraturan Menteri Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen dan Distributor Barang dan/atau Jasa, apakah pengaturan pengaturan tersebut mengubah sifat dari perjanjian keagenan tersebut serta bagaimana tanggung jawab seorang Notaris yang me-waarmaking perjanjian keagenan yang seharusnya di legalisasi oleh Notaris. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan wawancara dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder guna menunjang penulisan karya ilmiah. Wawancara dilakukan terhadap Kasubdit Usaha Dagang Asing dan Keagenan Departemen Perdagangan Republik Indonesia yang mana Kasubdit lebih menyerahkan kepercayaan sepenuhnya kepada Notaris, sehingga dengan adanya tandatangan baik karena waarmaking ataupun legalisasi dari Notaris, Perjanjian Keagenan tersebut diterima dan dianggap memenuhi syarat untuk diberikan Surat Tanda Pendaftaran.

---

Agency Agreement governing the rights and obligations between an agent and principal and the required documents to get a Certificate of Registration that purpose authorize any action agent and principal . Agency Agreement contains the agreement of the parties , but the acquisition of Certificate of Registration became Agency Agreement specifically regulated in the Ministerial Regulation No. 11 / M - DAG / PER / 3/2006 regarding Provisions and Procedure for Issuance of Certificate of Registration Agents and Distributors of Goods and / or Services , whether the settings to change the nature of the agency agreement and how the responsibility of a Notary who had waarmaking agency agreement which should be legalized by the Notary.

This study uses the method of literature and interviews with collecting primary data and secondary data to support the writing of scientific papers. Interviews were conducted with Kasubdit Foreign Trade Enterprises and the Ministry of Trade Agency of the Republic of Indonesia which is handed Kasubdit fully trust the Notary, so with good marks because waarmaking or legalization of Notaries, the Agency Agreement is accepted and considered eligible for the acquisition of Certificate of Registration."

"Skripsi ini membahas mengenai pergantian sistem bagi hasil dalam Kontrak Bagi Hasil dalam indsutri Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Sebelumnya sistem bagi hasil yang digunakan adalah cost recovery kemudian diubah menjadi sistem gross split, kemudian pemerintah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Penelitian ini akan menjelaskan latar belakang dan dampak dari perubahan sistem bagi hasil tersebut. Hasil penelitian menunjukkan cost recovery digantikan karena tiga hal, yaitu meningkatnya biaya produksi dari tahun ke tahun, panjangnya birokrasi dalam sistem cost recovery dan kaitan cost recovery dengan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara APBN yang membuat kontraktor merasa tidak nyaman. Implementasi sistem gross split sendiri masih sangat dini sehingga terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang harus disesuaikan. Bentuk penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif dan metode komparatif.

---

This thesis is mainly discussed about the change of production cost 39 s payment system in Production Sharing Contract in Indonesian 39 s Oil and Gas upstream business. Previously cost revovery is the production cost 39 s payment system that used, then government change it to gross split by signing Regulation of Ministerial of Energy and Mineal Resources Number 8 Year 2017 about Gross Split Production Sharing Contract. This research will explain the background and impact shown by the change.

The result is there are three main reason why cost recovery is replaced the increase of production cost that happen year by year, too much bureaucracy in cost recovery system and the connection of cost recovery and state finance. The implementation of gross split system itself is too early with the result that ther are some regulations that need adjustment to gross split system. The author is using normative and comparative legal research."

"Permendag RI No. 7 Tahun 2013 pada dasarnya mengatur mengenai pembatasan jumlah gerai waralaba untuk jenis usaha jasa makanan dan minuman. Tujuannya adalah untuk pemerataan ekonomi dengan mengembangkan usaha kecil dan menengah melalui pengembangan kemitraan dalam waralaba dengan pola penyertaan modal. Pada prakteknya, mayoritas pemberi waralaba merek asing terkenal hanya akan mempercayakan pemasaran merek dagangnya kepada satu penerima waralaba di Indonesia. Hal ini dinilai oleh pemerintah sebagai pemicu terjadinya kesenjangan sosial, ditakutkan pemilik waralaba ini akan semakin merajai dan menjajah perekonomian negara dengan memonopoli sistem perdagangan dalam negeri. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, dikeluarkanlah Permendag RI No. 7 Tahun 2013. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah implementasi dari regulasi ini dalam kegiatan bisnis waralaba secara nyata? Dapatkah regulasi ini menjadi suatu solusi yang komperhensif untuk mengembangkan usaha kecil dan mengengah sehingga terwujud pemerataan ekonomi? Bagaimana mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik waralaba? Mengingat kegiatan perkembangan waralaba di Indonesia yang semakin pesat, dan semakin banyaknya waralaba merek asing yang masuk ke Indonesia, maka Pemerintah Indonesia selaku regulator perlu memberikan perhatian khusus terutama dari segi hukum yang mengatur waralaba di Indonesia. Penelitian ini akan memberikan tinjauan hukum atas usaha waralaba merek asing terkenal di Indonesia, terkait dengan keberlakuan Permendag RI No. 7 Tahun 2013. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat normatif yuridis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yang bersifat kualitatif.

---

This regulation, basically set on limiting the number of franchise outlets in foods and beverages franchise. The purpose is for economic equality by developing small and medium enterprises through the development of partnerships in franchise with the pattern of equity participation. In practice, most of famous foreign trademark franchisor will only entrust the marketing of its trademark to one franchisee in Indonesia. This is seen by the government as a trigger of social inequality, franchisor will increasingly dominate and colonize the country's economy to monopolize trade in the domestic system. In order to anticipate this situation, the government issued the Indonesian Trade Minister Regulation Number : 07/MDAG/ PER/2/2013. However, the problem is about the implementation of these regulation in the franchising activities in real. Can this regulation be a comperhensive solution to develop small and medium enterprisess in order to realizing economic equality? How about the legal protection of the franchisor? Since franchises in Indonesia are growing rapidly, and the increasing number of foreign trademark franchises in Indonesia, the Indonesian government as regulator needs to give special attention, especially in terms of the law governing franchise in Indonesia. This study will provide an overview of business law for famous foreign trademark franchise in Indonesia, associated with Indonesian Trade Minister Regulation Number : 07/M-DAG/PER/2/2013. This type of research is normative juridical literature. Data analysis methods used in this research is descriptive qualitative analysis. "

"Buku ini berisi sejumlah karangan (5 buah) mengenai: (1) pemerintahan dan penduduk Hindia Belanda oleh Dr. K. J. Boeijinga (hlm. 7 sampai dengan 19); (2) dasar dan tujuan yang berkenaan dengan agama Kristen di Hindia Belanda (hlm. 21 sampai dengan 32) oleh Dr. H. Colijn; (3) wayang sebagai hasil dari kebudayaan Jawa oleh Prof. Dr. H. Kraemer (hlm. 33 sampai dengan 48); (4) zending dan kebudyaan (pada umumnya) oleh Dr. J. H. Bavinck (hlm. 49 sampai dengan 64); (5) Islam di Hindia Belanda oleh Prof. Dr. W. J. A Kernkamp (hlm. 65 sampai dengan 82)."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis respon perusahaan pada industri sepeda motor setelah Permendag No.21/M-DAG/PER/10/2005 terhadap structure, conduct, dan performance : Price Cost Margin sebagai performance, belanja R D serta iklan sebagai conduct, dan rasio konsentrasi sebagai structure terhadap Industri sepeda motor pada periode 2001 - 2014, yang dianalisis berdasarkan tingkat perusahaan. Setelah peraturan Permendag disahkan, justru hal tersebut membuat kompetisi semakin lemah. Hal ini diawali dengan rasio konsentrasi yang lebih tinggi setelah peraturan Permendag dan berkorelasi dengan jumlah keanggotaan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia AISI semakin sedikit dan dibatasi. Hal ini menjadi dugaan bahwa penyalahgunaan keanggotaan terhadap posisi dominan pada pasar industri sepeda motor di Indonesia. Setiap pertemuan keanggotaan asosiasi dapat berpotensi mempermudah dalam membuat koordinasi. Baik langsung maupun tidak langsung, hal tersebut bisa membuat rasio profitabilitas lebih besar. Penelitian ini menggunakan model sistem persamaan simultan, digunakan Two Stage Least Square TSLS untuk estimasi parameter. Data diperoleh dari Statistik Industri Skala Menengah dan Besar baik ISIC 35911 pada periode 2001-2009 dan ISIC 30911 pada periode 2010-2014. Data rasio konsentrasi diperoleh dari AISI yang menggambarkan tingkat persaingan. Hasil empiris menunjukkan bahwa dari analisis model secara simultan ditemukan bahwa Permendag berpengaruh secara tidak langsung terhadap PCM. Permendag pengaruh positif signifikan secara langsung terhadap CR-2 dan kemudian hal ini menjadikan interaksi antara CR-2 dan pertumbuhan demand industri berpengaruh positif terhadap PCM secara signifikan.

---

ABSTRACTThis research analyzes firms respond in motorcycle industry after Permendag No.21 M DAG PER 10 2005 on structure, conduct, and performance price cost margin as performance, advertising and R D expenditure ratio as conduct, and concentration ratio structure in the motorcycle industry in the 2001 ndash 2014 period, which are distinguished based on firm size. After Permendag regulation, it makes the competition even lower. It begin higher concentration ratio after Permendag regulation and corelate with membership of Indonesia Motorcycle Industry Associaton AISI is getting smaller and smaller. This is a conjecture that membership abuse of dominant market power of motorcycle industry in Indonesia. Any membership in the AISI can make ease of collution and makes some coordination of price and quantitiy production. Both direct and indirect, it can make profitability ratio bigger. This study uses simultaneous equation system model, and the Two Stage Least Square TSLS for the parameter estimation. Data obtained from Medium and Large Scale Industries Statistics both ISIC 35911 in the 2001 2009 period and ISIC 30911in the 2010 2014 period. Data of concentration ratio obtained from AISI and describing level of competition. The empirically result shows that permendag regulation and dummy krisis as exogenous variable can make CR2 grow and have negative impact on motorcycle industry competition. Foreign direct investment as foreign shareholder of the firm have negative impact on conduct of firm because no big five firm have central of R D in Indonesia. On the performance, efficiency have positive impat on price cost margin. The others variables on performance, concentration ratio and growth industry interaction have positif impact on price cost margin. It describe that ease of collution of motorcycle industry in Indonesia can make high performance on price cost margin. "

"Merupakan jurnal setebal 365 halaman tentang hari-hari seseorang yang mencurahkan isi hatinya dan berbicara mengenai berbagai tema dan subjek seperti rokok, harta, uang, seks, hingga masalah moral di kota besar."

"Di Indonesia, energi migas masih menjadi pemasok kebutuhan energi utama dalam negeri. Sebanyak 37,56% Tingkat produksi minyak bumi dalam negeri hanya mencapai angka 746.000 bpd, jauh dibawah kebutuhan energi dalam negeri sebesar 1,8 juta bpd. Sumur produksi minyak di Indonesia telah memasuki usia akhir produksi. Strategi peningkatan pemulihan produksi minyak berupa penerapan teknologi enhanced oil recovery seperti EOR injeksi-CO2, well workover, dan infill drilling telah diajukan. Parameter penelitian difokuskan pada perbandingan peningkatan jumlah produksi lifting produksi minyak bumi terhadap biaya investasi tambahan diperlukan untuk melihat hubungan keekonomian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan total investasi sebesar US$ 30,61 juta untuk menerapkan ketiga teknologi tersebut sehingga mampu menambah total lifting produksi minyak sebesar 143 bbl/d. Analisis keekonomian menggunakan NPV menghasilkan NPV sebesar US$3,7 juta dengan IRR sebesar 25% untuk penerapan teknologi tersebut. Analisis menggunakan Cox, Ross, Rubinstein (CRR) dan Binomial Lattice menghasilkan valuasi proyek peningkatan kualitas sumur sebesar US$ 25,72 juta dibandingkan dengan metode NPV sebesar US$23,68 juta

---

In Indonesia, oil and gas energy is still the main supplier of domestic energy needs. As much as 37.56% The level of domestic oil production only reached 746,000 bpd, far below the domestic energy demand of 1.8 million bpd. Oil production wells in Indonesia have entered the final age of production. A strategy to increase oil production recovery in the form of the application of enhanced oil recovery technology such as CO2-injection EOR, well workover, and infill drilling has been proposed. The research parameters are focused on the comparison of the increase in the amount of oil production lifting production against the additional investment costs needed to see the economic relationship. The results showed that a total investment of US$ 30.61 million was required to implement the three technologies so as to increase the total lifting of oil production by 143 bbl/d. The economic analysis using NPV resulted in an NPV of US$3.7 million with an IRR of 25% for the application of the technology. Analysis using Cox, Ross, Rubinstein (CRR) and Binomial Lattice resulted in a project valuation of well quality improvement of US$ 25.72 million compared to the NPV method of US$ 23.68 million."

"Industri Minyak Bumi di Indonesia tergantung terhadap trend harga minyak yang berfluktuasi. Harga minyak yang cenderung menurun mengharuskan perusahaan melakukan efisiensi dalam operasinya. Salah satunya fokusnya adalah terhadap sistem pemeliharaan karena investasi pemeliharaan sangat signifikan terutama di industri minyak bumi. Pemilihan strategi pemeliharaan harus mengacu kepada kinerja kehandalan dan ketersediaan, dan juga efektifitas biaya total pemeliharaan. Pemeliharaan berbasis kondisi adalah salah satu strategi yang dipandang mempunyai efektifitas biaya yang tinggi. Penelitian ini mengenai analisis biaya dan manfaat dari strategi pemeliharaan berbasis kondisi pada industri minyak bumi di Indonesia. Beberapa perusahaan melakukan pemeliharaan berbasis kondisi untuk mengoptimalkan interval kegiatan inspeksi dengan mengawasi parameter dari peralatan baik secara manual ataupun pemasangan alat monitor di peralatan tersebut.

---

Crude oil industry depends on the trend of world oil price. The oil price trend has been decreasing in the last five years. As a results, crude oil industry has to minimize their operation cost. Maintenance have significant contribution to operation cost. One focus to minimize operation cost is by maintenance strategy selection. The selection must be based on reliability, availability and total maintenance cost.

Condition based maintenance is a maintenance strategy which seen as highly cost effective strategy. The objective of this research is to analyze condition based maintenance implementation on an oil production facility in Indonesia. Finding indicates that condition based maintenance could reduce total maintenance cost up to 60% in ideal condition."