Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyalahgunaan narkoba di Indonesia menjadi persoalan seriusoleh karena terjadi hampir merata di semua lapisan masyarakat, darikalangan atas hingga anak ja|anan_ Sasaran peredaran gelap narkobatidak hanya pada tempat-tempat umum saja tetapi sudah merambah padaIingkungan perguruan tinggi, sekolah-sekolah bahkan sampai kepadalingkungan pemukiman.Terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, masyrakat menjaditerusik ketentramannya oleh karena takut terhadap banaya narkobaapalagi bila Salah satu anggota keluarganya terjerumus pada kecanduannarkoba. Pada sebuah masyarakat di Iingkungan pemukimen Rw.O7kelurahan Kayu Putih berupaya untuk mengatasi masalah narkobadengan ikut berperan serta melakukan gerakan sosial masyarakat untukmemberantas penyatahgunaan dan peredaran gelap narkobaTujuan penulisan tesis adalah untuk mendiskripsikan sertamemahami bentuk dan kegiatan gerakan sosial masyarakat. Teori yangdigunakan adalah ?Teori Gerakan Sosiat dan Mobilisasi Sumber Daya"_Melode yang digunakan adalah kualitatif sedangkan untuk memahamisecara mendalam dari gerakan sosial tersebut penulis menggunakanmetode Studi Kasus deng n tehnik pengumpulan data : pengamatan,wawancara terstruktur ataupun spontan dalam rangkaian pengamatanterlibat.Hasil penelitian adalah bahwa masyarakat melakukan gerakansosial oleh karena para orang tua merasa khawatir anak-anaknyaterjerumus menjadi pecandu narkoba, masyarakat khawatir denganadanya perilaku kriminal dari penyalahguna narkoba seperti teriadinyapencurian, masjid AI Fallah dij dikan alamat transaksi peredarannarkoba, aparat keamanan belum me1akukan tindakan represif,mendukung program pemda DKI.Dalam gerakan sosial masyarakat ini kegiatan yang dilaksanakanberupa orasi, pemasangan spanduk-spanduk, pamp1et~pampIet,penggeledahan rumah-rumah dan penangkapan orang-orang yangdicurigai sebagai penyalahguna dan pengedar narkoba. Sedangkanfaktor-faktor yang menentukan sukses tidaknya suatu gerakan sosial yaituadanya kepemimpinan, organisasi dan taktik yang digunakan, tujuan,jumlah orang dan Iamanya berlangsung. Demikian juga faktor-faktor yangmendukung yaitu peraturan hukum, pejabat yang membantu dan sumberdaya pendukung. Pada gerakan sosial ini masyarakat tidakmelaksanakan sendiri tetapi adanya kerja sama dengan aparat Kepolisian."

"ABSTRAKMasyarakat seharusnya menjadi pihak utama dalam mengelola sumber daya alam karena peransertanya akan mempengaruhi kelangsungan sumber daya tersebut, balk secara Iangsung maupun tidak Iangsung. Sayangnya, banyak Peranserta yang tidak sejalan untuk mendukung kelestarian lingkungan dan cenderung mengarah kepada kerusakan ekosistem dan pencemaran lingkungan. Dalam penelitian ini, pengaruh Peranserta masyarakat yang tinggal di sempadan sungai Enim dan kondisi penanganan Iimbah terhadap pengelolaan kualitas sumber secara khusus dipertanyakan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji seberapa besar pengaruh Peranserta masyarakat dan kondisi penanganan Iimbah terhadap pengelolaan sumber daya air.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa (1) Peranserta masyarakat dan kondisi penanganan Iimbah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari, (2) pengaruh Peranserta masyarakat terhadap pengelolaan kualitas air, (3) hubungan antara kondisi penanganan Iimbah dan kualitas air; (4) pengaruh Peranserta masyarakat dan kondisi penanganan Iimbah terhadap pengelolaan kualitas air, secara bersamaan (simultan). Penelitian deskriptif analitis yang menggunakan metode survey ini dilakukan di daerah sepanjang Sungai Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan. Ada 132 responden yang tinggal di pinggir sungai, diambil sebagai sampel yang kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa korelasi dan regresi. Hasil pemrosesan data statistik menunjukkan bahwa besamya pengaruh simultan Peranserta masyarakat (X1) dan kondisi penanganan limbah (X2) terhadap pengelolaan kualitas sumber daya air (Y) adalah 0,733 yang berarti cukup kuat. Sedangkan kontribusi simultan variabel X1 dan X2 terhadap Y is 73,3% or (Y)= R2 x 100% = 73.3% dan sisanya ditentukan oleh variabel lain. Lebih jauh lagi, naikturunnya pengelolaan kualitas sumber daya air dapat diprediksi atau dihitung melaiui persamaan regresi Y = 18.665 + 0.227 Xi + 0.459X2. Besarnya pengaruh variabel X1 terhadap Y adalah 0,685 atau 68,5%; kemudian, sisanya ditentukan oleh variabel lain. Besarnya koefisien pengaruh kondisi penanganan limbah terhadap pengelolaan sumber daya air adalah 0,566 atau kontribusi sebesar 56,6%.Angka-angka di atas menunjukkan adanya korelasi yang besar antara (1) Peranserta masyarakat (X1) dan pengelolaan kualitas air (Y), (2) kondisi penanganan Iimbah (X2) dan pengelolaan kualitas air (Y), (3) Peranserta masyarakat (X1) bersamaan dengan kondisi penanganan limbah (X2) terhadap pengelolaan kualitas sumber daya air (Y). Dengan kata lain, masing-masing variabel (XI dan X2) saling mempengaruhi terhadap pengelolaan kualitas air baik secara individu maupun bersamaan.Dari hal tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa Peranserta masyarakat dan kondisi penanganan limbah harus diperhatikan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mendorong Peranserta masyarakat untuk ramah lingkungan dan menciptakan kondisi yang lebih balk dalam penanganan limbah. Ini memerlukan usaha-usaha strategis dan terpadu untuk menciptakan kondisi yang mendukung masyarakat memiliki Peranserta yang diinginkan dan ramah pada lingkungan. Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan pemerintah daerah untuk berupaya mengubah Peranserta masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya menjaga keberlangsungan lingkungan. Hal ini tentunya akan menghasilkan keuntungan yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada umumnya dan generasi mendatang dalam jangka panjang. Dalam prakteknya, masyarakat harus diberikan pelatihan khusus dan penyuluhan mengenai cara penangangan limbah yang lebih baik. Terakhir, penyediaan prasarana yang relevan dan insentif yang nyata juga panting diberikan.

---

ABSTRACTSociety should be the main agent in managing natural resources, as their participation will influence the natural resources' sustainability, directly or indirectly. Unfortunately, many of the participations are not in line to support the environment preservation so that their daily activities often produce pollutions. The same thing happens to Enim River. In this research, the influence of participation of the society living on the riverside of Enim and the waste processing condition to water resource management in specific is questioned. Therefore, this research is to study how much the effect of society's participation and waste-processing condition to the quality of water resource management is.The purposes of the research are to identify and analyze (1) the society's participation and the condition of waste processing resulted from daily activities; (2) the influence of society's participation on water quality management; (3) the relations between waste processing condition and water quality; (4) the influence of society's participation and waste processing condition on water quality management, simultaneously. This analytical descriptive research, which uses survey method, was conducted in the riverside of Enim Lematang River, District of Muara Enim, Province of South Sumatra. There are 132 respondents living on the riverbanks taken as samples, which later analyzed by using correlation coefficient and regression.The statistical data processing result shows that the coefficient of simultaneous effect of the society's participation (X1) and the condition of waste processing (X2) to the management of water resource quality (Y) is 0.733, which means relatively strong. While the simultaneous contribution of variable XI and X2to (Y) = R2 x 100% = 73.3% and the rest is decided by other variables_ Furthermore, the fluctuation of the management of water resource quality can be estimated through the regression equivalence of Y = 18.665 + 0.227 XI + 0.459X2. The effect coefficient of variable Xl to Y is 0.685 or 68.5% in percentage; later, the rest is determined by other variables. The effect coefficient of waste processing condition to water resource management is 0.566 or contribution as of 56.6% in percentage. Those figures can be interpreted that there are considerable correlations between (1) the society's participation (XI) and water resource management (Y); (2) waste processing condition (X2) and water resource management (Y); (3) the society's participation (X1) together with waste processing condition (X2) and the water resource management (Y). In other words, those variables (Xiand X2) influence the water resource management, either solely or simultaneously.The research shows that the society's participation and waste processing condition should be paid attention to promote the water resource management. It can be done by encouraging the people's participation to be friendly-environment and creating the better condition of waste processing. The findings of the research support the conclusion that the better transformation of society's participation promotes the success and effectiveness of the water resource management. It needs strategic and comprehensive efforts to create conditions, which favor the society to have desirable and friendly-environmental participations.Based on the above conclusion, this research recommends the local government to attempt to transform the people's participation to increase their knowledge and awareness of the importance of keeping the environmental sustainability. It surely leads to the benefits, which will promote the life quality of the society in general, and the next generation for the long term. To put it into practice, the local government should give special training and counseling to the society on how to process waste better. The measures are expected to change the people's participation to treat the environment better. In addition, the government should also provide the relevant facilities or infrastructures and real incentives to the society."

"[ABSTRAKPerkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk suatu kota, menyebabkan permintaan akan pelayanan prasarana perkotaan meningkat pula, seperti pembangunan jalan raya, penyediaan kawasan permukiman dan pusat-pusat pelayanan umum, seperti tempat-tempat perdagangan, perkantoran, rumah sakit, sekolah dan lain-lain.Hal ini akan mengubah sifat permukaan tanah yang sebelumnya dapat meresapkan air, menjadi sukar/tidak dapat meresapkan air, sehigga volume limpasan hujan akan bertambah besar. Karena sistem drainase kota yang kurang baik serta badan air penerima, seperti sungai dan waduk sudah terlewati daya tampungnya, maka limpasan hujan tadi menjadi penyebab terjadinya banjir di kawasan tersebut.Secara konvensional konsep pengelolaan limpasan hujan pada suatu kawasan perkotaan berdasarkan pada gagasan bagaimana mengalirkan limpasan hujan secepat mungkin keluar dari kawasan tersebut langsung ke badan air penerima. Untuk mengatasi masalah limpasan hujan, dapat diterapkan konsep pengembangan lahan berwawasan lingkungan melalui pendekatan inovatif berbasis ekosistem yang dikenal sebagai konsep “Low Impact Development (LID)” yaitu pengembangan suatu sistem pengelolaan yang memperkecil laju dan volume limpasan hujan untuk menahan dan memperlambat aliran limpasan hujan masuk kebadan air, sekaligus memberi kesempatan air meresap kedalam tanah sebagai salah satu cara untuk pengisian kembali air tanah, tanpa menyebabkan timbulnya genangan/banjir pada kawasan tersebutDalam rangka pengelolaan limpasan hujan dan pelestarian sumberdaya air, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 115 Tahun 2001, Tentang Pembuatan Sumur Resapan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Namun sejak Perda tersebut diundangkan, pelaksanaan peraturan belum berjalan dengan baik.Untuk menanggapi masalah ini, dilakukan penelitian dengan tujuan: (a)untuk mengetahui tingkat peranserta masyarakat dan pihak-pihak yang terkait lainnya (stakeholders) dalam kegiatan pengelolaan limpasan hujan, (b) memberikan masukan kepada Pemeritah/Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan limpasan hujan yang ideal dengan pendekatan yang berbasis peran serta masyarakatPenelitian dilakukan dengan pendekatan metode “Stakeholders Analysis” (World Bank 1998), untuk mengetahui partisipasi ideal stakeholder dalam kegiatan pembuatan sumur resapan tersebut, sehingga akan diperoleh pemetaan strategi partisipasi dari setiap kelompok stakeholder. Hasil pemetaan ini akan dibandingkan dengan pelaksanaan aktual di lapangan, dengan studi kasus di kelurahan Duren Sawit dan Pondok Kopi, kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur.Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei, dengan sifat penelitian deskriptif analitik. Pengambilan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara, observasi dan studi literatur. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif untuk kelompok-kelompok stakeholder.Dari perbandingan tingkat partisipasi ideal dan partisipasi aktual (hasil penelitian) dari setiap kelompok stakehoder, dapat diambil kesimpulan bahwa:1. Usaha-usaha Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam mensosialisasikan Keputusan Gubernur DKI Jakarta, Nomor 115, Tahun 2001 belum maksimal, sehingga sebagian besar masyarakat tidak mengetahui tentang adanya Perda tersebut.2. Tingkat kesadaran dan peranserta/partisipasi masyarakat sangat kurang dalam mewujudkan usaha-usaha Pemerintah DKI Jakarta dalam pengelolaan limpasan hujan dalam rangka penanggulangan banjir dan pelestarian sumberdaya air, karena Pemerintah (DKI Jakarta) tidak optimal menjelaskan maksud dan tujuan PLH kepada masyarakat, dan tidak optimal pula dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pembuatan sumur resapan, sehingga terjadi ketidak patuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut, walaupun mereka sebagian besar dari golongan menengah keatas, berpendidikan cukup tinggi, dan dengan status tempat tinggal milik sendiri.Kesimpulan diatas memperlihatkan bahwa implementasi dari Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 115 Tahun 2001, Tentang Pembuatan Sumur Resapan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sampai saat ini belum berjalan dengan baik.

---

ABSTRACTThe economic development and the population growth of a city lead to the increasing demand for public services such as new roads, settlement areas, trade centers, office buildings, hospitals and schools. However, this, in the long run will affect the ground surface condition and change from pervious to impervious surface, the condition which will cause increasing volume of surface run-off and higher flood potential. The condition of over capacity of the rivers and reservoirs and poor drainage system of the city contributes to flood occurrence.The concept of conventional stormwater management is based on the idea of draining the water from the affected area in the quickest manner to the recipient water body.To overcome the run-off problem, an innovative, sustainable ecosystem- based approach for land development and run-off management, known as “Low Impact Development (LID)” concept is to be adopted. The basic idea of the concept is to detain and slow down the flow of run-off entering the water body, giving time for the water to infiltrate into the ground and recharge the ground water without flooding the area.Within the framework of run-off management and water resources reservation, the Provincial Government of DKI Jakarta has issued the Decree of Governor of DKI Jakarta, Number 115 Year 2001, on the Making of Infiltration-Well in the Province of DKI Jakarta. This, however, has not been successfully implemented.The purpose of the present research is therefore (a) to know the level of participation of stakeholders in run-off management activity, (b) to advise the government on the ideal community-based participation run-off management.The present research is carried out by applying the “Stakeholders Analysis” (World Bank, 1998) approach to obtain the stakeholders level of participation and the strategic mapping of participation in the making of infiltration-well. Analysis is made by making comparison between the mapping and the actual activity in case study areas in Kelurahan Duren Sawit and Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, East Jakarta.A field survey is conducted and a further descriptive analysis is utilized. Data collection is carried out through interviews and questionnaires, observations and literature studies. Data is then analysed quantitatively and qualitatively for individual groups of stakeholders.Based on the comparisons made between the ideal level of participation and the actual participation of each stakeholder group, conclusions can be drawnas follow:1 The Provincial Government of DKI Jakarta has not made maximum efforts in promoting the Decision of the Governor of DKI JakartaNumber 115 Year 2001 which has resulted in the limited number of community members who recognize the regulations.2. The community level of awareness and participation in the implementation of the DKI Jakarta Provincial Government efforts in the run-off management and water resources reservations is low. This is due to the failure of the government to inform the community the purposes and aims of the PLH, as well as the inadequate and weak monitoring of the making of infiltration wells by the community members. The above conclusions indicate that the Decision of The Local Government of DKI Jakarta Number 115 Year 2001 on The making of Infiltration Well in the province of Jakarta has not been well implemented and executed.;The economic development and the population growth of a city lead to the increasing demand for public services such as new roads, settlement areas, trade centers, office buildings, hospitals and schools. However, this, in the long run will affect the ground surface condition and change from pervious to impervious surface, the condition which will cause increasing volume of surface run-off and higher flood potential. The condition of over capacity of the rivers and reservoirs and poor drainage system of the city contributes to flood occurrence.The concept of conventional stormwater management is based on the idea of draining the water from the affected area in the quickest manner to the recipient water body.To overcome the run-off problem, an innovative, sustainable ecosystem- based approach for land development and run-off management, known as “Low Impact Development (LID)” concept is to be adopted. The basic idea of the concept is to detain and slow down the flow of run-off entering the water body, giving time for the water to infiltrate into the ground and recharge the ground water without flooding the area.Within the framework of run-off management and water resources reservation, the Provincial Government of DKI Jakarta has issued the Decree of Governor of DKI Jakarta, Number 115 Year 2001, on the Making of Infiltration-Well in the Province of DKI Jakarta. This, however, has not been successfully implemented.The purpose of the present research is therefore (a) to know the level of participation of stakeholders in run-off management activity, (b) to advise the government on the ideal community-based participation run-off management.The present research is carried out by applying the “Stakeholders Analysis” (World Bank, 1998) approach to obtain the stakeholders level of participation and the strategic mapping of participation in the making of infiltration-well. Analysis is made by making comparison between the mapping and the actual activity in case study areas in Kelurahan Duren Sawit and Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, East Jakarta.A field survey is conducted and a further descriptive analysis is utilized. Data collection is carried out through interviews and questionnaires, observations and literature studies. Data is then analysed quantitatively and qualitatively for individual groups of stakeholders.Based on the comparisons made between the ideal level of participation and the actual participation of each stakeholder group, conclusions can be drawnas follow:1 The Provincial Government of DKI Jakarta has not made maximum efforts in promoting the Decision of the Governor of DKI JakartaNumber 115 Year 2001 which has resulted in the limited number of community members who recognize the regulations.2. The community level of awareness and participation in the implementation of the DKI Jakarta Provincial Government efforts in the run-off management and water resources reservations is low. This is due to the failure of the government to inform the community the purposes and aims of the PLH, as well as the inadequate and weak monitoring of the making of infiltration wells by the community members. The above conclusions indicate that the Decision of The Local Government of DKI Jakarta Number 115 Year 2001 on The making of Infiltration Well in the province of Jakarta has not been well implemented and executed.;The economic development and the population growth of a city lead to the increasing demand for public services such as new roads, settlement areas, trade centers, office buildings, hospitals and schools. However, this, in the long run will affect the ground surface condition and change from pervious to impervious surface, the condition which will cause increasing volume of surface run-off and higher flood potential. The condition of over capacity of the rivers and reservoirs and poor drainage system of the city contributes to flood occurrence.The concept of conventional stormwater management is based on the idea of draining the water from the affected area in the quickest manner to the recipient water body.To overcome the run-off problem, an innovative, sustainable ecosystem- based approach for land development and run-off management, known as “Low Impact Development (LID)” concept is to be adopted. The basic idea of the concept is to detain and slow down the flow of run-off entering the water body, giving time for the water to infiltrate into the ground and recharge the ground water without flooding the area.Within the framework of run-off management and water resources reservation, the Provincial Government of DKI Jakarta has issued the Decree of Governor of DKI Jakarta, Number 115 Year 2001, on the Making of Infiltration-Well in the Province of DKI Jakarta. This, however, has not been successfully implemented.The purpose of the present research is therefore (a) to know the level of participation of stakeholders in run-off management activity, (b) to advise the government on the ideal community-based participation run-off management.The present research is carried out by applying the “Stakeholders Analysis” (World Bank, 1998) approach to obtain the stakeholders level of participation and the strategic mapping of participation in the making of infiltration-well. Analysis is made by making comparison between the mapping and the actual activity in case study areas in Kelurahan Duren Sawit and Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, East Jakarta.A field survey is conducted and a further descriptive analysis is utilized. Data collection is carried out through interviews and questionnaires, observations and literature studies. Data is then analysed quantitatively and qualitatively for individual groups of stakeholders.Based on the comparisons made between the ideal level of participation and the actual participation of each stakeholder group, conclusions can be drawnas follow:1. The Provincial Government of DKI Jakarta has not made maximum efforts in promoting the Decision of the Governor of DKI JakartaNumber 115 Year 2001 which has resulted in the limited number of community members who recognize the regulations.2. The community level of awareness and participation in the implementation of the DKI Jakarta Provincial Government efforts in the run-off management and water resources reservations is low. This is due to the failure of the government to inform the community the purposes and aims of the PLH, as well as the inadequate and weak monitoring of the making of infiltration wells by the community members. The above conclusions indicate that the Decision of The Local Government of DKI Jakarta Number 115 Year 2001 on The making of Infiltration Well in the province of Jakarta has not been well implemented and executed., The economic development and the population growth of a city lead to the increasing demand for public services such as new roads, settlement areas, trade centers, office buildings, hospitals and schools. However, this, in the long run will affect the ground surface condition and change from pervious to impervious surface, the condition which will cause increasing volume of surface run-off and higher flood potential. The condition of over capacity of the rivers and reservoirs and poor drainage system of the city contributes to flood occurrence.The concept of conventional stormwater management is based on the idea of draining the water from the affected area in the quickest manner to the recipient water body.To overcome the run-off problem, an innovative, sustainable ecosystem- based approach for land development and run-off management, known as “Low Impact Development (LID)” concept is to be adopted. The basic idea of the concept is to detain and slow down the flow of run-off entering the water body, giving time for the water to infiltrate into the ground and recharge the ground water without flooding the area.Within the framework of run-off management and water resources reservation, the Provincial Government of DKI Jakarta has issued the Decree of Governor of DKI Jakarta, Number 115 Year 2001, on the Making of Infiltration-Well in the Province of DKI Jakarta. This, however, has not been successfully implemented.The purpose of the present research is therefore (a) to know the level of participation of stakeholders in run-off management activity, (b) to advise the government on the ideal community-based participation run-off management.The present research is carried out by applying the “Stakeholders Analysis” (World Bank, 1998) approach to obtain the stakeholders level of participation and the strategic mapping of participation in the making of infiltration-well. Analysis is made by making comparison between the mapping and the actual activity in case study areas in Kelurahan Duren Sawit and Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, East Jakarta.A field survey is conducted and a further descriptive analysis is utilized. Data collection is carried out through interviews and questionnaires, observations and literature studies. Data is then analysed quantitatively and qualitatively for individual groups of stakeholders.Based on the comparisons made between the ideal level of participation and the actual participation of each stakeholder group, conclusions can be drawnas follow:1 The Provincial Government of DKI Jakarta has not made maximum efforts in promoting the Decision of the Governor of DKI JakartaNumber 115 Year 2001 which has resulted in the limited number of community members who recognize the regulations.2. The community level of awareness and participation in the implementation of the DKI Jakarta Provincial Government efforts in the run-off management and water resources reservations is low. This is due to the failure of the government to inform the community the purposes and aims of the PLH, as well as the inadequate and weak monitoring of the making of infiltration wells by the community members. The above conclusions indicate that the Decision of The Local Government of DKI Jakarta Number 115 Year 2001 on The making of Infiltration Well in the province of Jakarta has not been well implemented and executed.]"

"Partisipasi masyarakat dalam penerapan program pemberdayaan masyarakat menarik untuk diteliti karena telah banyak program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan tetapi belum menunjukkan hasil yang maksimal. Banyak program yang telah dilakukan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan namun belum berperan optimal untuk pemberdayaan masyarakat dan hanya sebagai penonton dan berada di luar sistem yang ada.Dominannya peranan pihak-pihak di luar masyarakat dalam menjalankan program pembangunan tetapi partisipasi masyarakat belum terlaksana sebagaimana diharapkan. Padahal partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek dari keberhasilan program penanggulangan kemiskinan.Penelitian ini menagunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Informan yang diwawancarai adalah anak dan dewasa yang dikelompokkan dari 4 wilayah yang mendapatkan dampingan secara intensif dan 3 wilayah yang tidak mendapatkan dampingan secara intensif (non intensif).Hasil analisis data dari wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut : Pembuatan rencana program di Proyek Susukan relatif sudah cukup baik karena sudah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya sehingga masyarakat mengetahui peran serta apa yang dibutuhkan dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. Namun, tidak seluruh unsur yang ada di masyarakat turut dalam proses perencanaan.Adapun dalam pelaksanaan kegiatan lebih banyak lagi masyarakat yang terlibat, tidak hanya sebagai peserta tetapi juga turut andil dalam memberikan sumberdaya yang mereka miliki untuk keperluan program. Sedangkan dalam monitoring dan evaluasi terhadap program, masyarakat juga telah terlibat di dalamnya. Bentuk keterlibatan masyarakat adalah dengan memberikan penilaian terhadap program yang berlangsung di Proyek melalui forum-forum diskusi atau menyampaikan langsung kepada pihak proyek.Partisipasi masyarakat dalam program proyek dipengaruhi oleh kebijakan Proyek yang mensyaratkan masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses pada program yang dilakukannya disamping kesadaran masyarakat untuk memperoleh manfaat dari program yang ada. Selain itu faktor-faktor pendorong masyarakat untuk berpatisipasi adalah karena faktor komunikasi yang baik, faktor kesadaran, faktor penyuluhan dan pelatihan serta faktor kebutuhan dari masyarakat.Berkenaan dengan hal tersebut di atas, penulis menyarankan mengurangi bantuan yang sifatnya karitatif sehingga akan terlihat motivasi masyarakat yang sesungguhnya apakah karena adanya bantuan atau karena ingin meningkatkan kualitas hidup. Dalam perencanaan juga perlu melibatkan lebih banyak unsur dari masyarakat agar program yang dihasilkan lebih representatif dan menjawab kebutuhan masyarakat."

"Studi ini mencoba mengkaji pola-pola interaksi sosial dalam komuniti di permukiman kumuh sebagai tempat tinggal dan usaha pendatang di sekitar kawasan industri, dengan fokus studi pada motivasi penduduk dalam menetap di permukiman, pengelompokan yang terjadi. Adaptasi pendatang di permukiman baru serta peluang dan kendala yang menghambat keserasian sosial dalam menunjang ketahanan lingkungan.Penelitian ini dilakukan di kelurahan Rawa Terate Kecamatan Cakung Kotamadya Jakarta Timur pada bulan Nopember 1997 hingga Januari 1996. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan Disktiptif. Pemilihan sampel dilakukan secara acak sebanyak 100 responden dan 10 informan atau tokoh masyarakat yang dianggap mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai masalah yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara berstruktur dan wawancara mendalam, pengamatan terlibat dan pengamatan biasa, serta Studi Pustaka.Data yang terkumpul di Edit, Code, Tabulasi dan dianalisa dengan bentuk distribusi frekuensi dan tabel silang berdasarkan perhitungan proporsi persentase dan pengukuran Skala Bogardus. Hasil penelitian didapat bahwa motivasi utama penduduk menetap di permukiman kumuh sebagian besar karena masalah ekonomi dan merasa aman, dan sebagian kecil karena panggilan kerja dan keluarga. Pengelompokan tempat tinggal dengan alasan untuk menghemat biaya sewa rumah, menghemat biaya ke tempat kerja, satu profesi/pekerjaan dan bisa menitipkan uang ke kampung. Dalam adaptasi di permukiman, umumnya mengikuti kegiatan sosial yang terwujud, yaitu Kerja Bakti, Pengajian, olah raga, Karang Taruna, Arisan, Siskamling dan PKK. Namun ada yang tidak mengikuti kegiatan sosial formal tersebut karena kesibukan dan kelelahan kerja sehari-hari, sehingga fungsi rumah / tempat tinggal hanyalah untuk beristirahat. Kesertaan penduduk dalam kegiatan sosial ini sangat dipengaruhi oleh lama tinggal di permukiman, status kependudukan, tingkat penghasilan dan pendidikan. Peluang untuk memperkuat keserasian sosial adalah kegiatan non formal yang tercipta di permukiman sedang yang menjadi kendala dalam keserasian sosial adalah konflik yang terjadi dan kejadian yang bersifat negatif.Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penduduk permukiman kumuh di sekitar kawasan industri Pulo Gadung ,ini relatif heterogen dan pola interaksi yang berlangsung bersifat simbiotik konflik terbuka dan tertutup, dan masing-masing menjaga jarak serta terdapat peluang untuk memperkuat keserasian sosial melalui kegiatan non formal sehingga akan memperkuat solidaritas sesama yang akhirnya akan memperkuat ketahanan lingkungan. Namun sangat lemah / rawan bagi katahanan wilayah mengingat penduduknya relatif rendah pondidikannya dan miskin dalam bidang ekonominya, sehingga mudah digerakkan untuk tujuan yang bersifat negatif."

"ABSTRAKBerkembangnya kehidupan demokrasi di Indonesia telah disusul dengan tuntutan demokratisasi dalam berbagai bidang termasuk dalam penataan ruang. Menguatnya tuntutan masyarakat agar diikutsertakan dalam perencanaan tara ruang kota merupakan salah satu indikasi perubahan tersebut. Sebelumnya, kebijakan nasional yang mengadopsi PSM dalam perencanaan sudah banyak. Fakta lapangan, penyelenggaraan PSM dalam perencanaan tata ruang masih terus dipertanyakan banyak pihak. lni berani pendekatan PSM belum terinstitusionalisasi dalam arti belum diterima, belum dinilai tinggi, dan belum dipaluhi.Rencana tata ruang kota merupakan kebijakan publik (public poiicy). Pemasalahan kebijakan akan terjadi apabila kebutuhan-kcbutuhan (needs), nilai-nilai (valtrex), dan potensi/peluang untuk perbaikan belum tercalisasi padahal seharusnya dapat didorong melalui public action. Munculnya tunlulan masyaral-:al berperan serla dalam perncanaan lata ruang kota mengindikasikan adanya kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi, nilai-nilai terdistorsi, dan peluang perbaikan yang tidak termanfaatkan. Kesenjangan yang ada antara kebijakan pnblik dengan harapan masyarakat merupakan persoalan kebijakan (policy probiem).Berdasarkan permasalahan dikemukakan diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah persoalan kebijakan (policy problem) PSM dalam perencanaan tata ruang kota di kota Jakarta? 2) Bagaimana model PSM yang diinginkan stakeholders dapat ditransformasikan dalam proses pelembagaan perencanaan tata ruang kota Jakarta? 3) Bagaimana institusionalisasi PSM tersebut di dalam perencanaan tata ruang kota Jakarta?Penelitian ini berlolak dari asumsi, proses perencanaan tata ruang kota merupakan proses pembuatan kebijakan publik. Berdasar asumsi ini, proses perencanaan tata ruang pada dasarnya mengikuti kerangka proses pembuatan kebijakan publik (public policy making). Untuk mengkaji persoalan kebijakan mengenai PSM, dilakukan analisis secara policy content terhadap tatanan peraturan nasional serta tatanan peraturan dan kebijakan yang terkait langsung dengan PSM dalam perencanaan di DKI Jakarta. Ada beberapa teori yang digunakan sebagai alat analisis. Pertama, A ladder of citizen participation dari Arnstein. Kedua, lnstitusionalisasi yang diangkat dari teori institution building dari The Inter-University Research Programme for Instituion Building. Ketiga teori tentang instrumen kebijakan dari Howlett & Ramesh.Eksplorasi terhadap model PSM yang diinginkan stakeholders, didekati dari teori tentang lingkup PSM oleh Ronald McGill dan Margareth, teori tentang obyek PSM dari Fagence, teori tentang isu-isu panting dalam penyelenggaraan PSM dari Margareth. Untuk mengetahui pola interaksi antar kelompok stakeholders, didekati dengan paradigma jaringan kolaboratif PSM yang dikemukakan Innes & Booher, serta teori social capital khususnya pola interaksi antar institusi yang dikemukakan Ismail Serageldin & Christian Grootaert. Sedangkan untuk mengetahui institusionalisasi PSM dalam perencanaan tata ruang Kota Jakarta, didekati dari teori institution building dikemukakan diatas.Penelitian ini dirancang sebagai penelitian deskriptif-eksploratif. Disebut deskriptif karena merupakan penelitian klarifikasi PSM sebagai fenomena sosial. Sebagai penelitian eksploratif penelitian ini berupaya mencari jawaban-jawaban mengenai How dan Why perihal PSM. Data kuantitatif diperoleh dari pengolahan terhadap jawaban responden atas kuesioner, dan data kualitatif diperoleh dari wavtancara mendalam dengan para informan, hasii telaahan terhadap tatanan peraluran, kebijakan, dan dokumen terkait lainnya, Serta observasi lapangan. Responden dipilih dari stakeholders kelompok government, pi-ivote sector, dan civil society secara purposive yang diwakili institusi, asosiasi, organisasi, dan kelompok yang berpartisipasi dalam penataan ruang.Temuan penelitian menyingkapkan bahwa tatanan peraturan nasional membatasi PSM hanya pada tingkatan informing, consultation, dan plocotion (tangga ke 3, 4, dan 5), dan sedikit pada taraf kemitraan ("partnership?). PSM yang lelah diterapkan oleh Pemda DKI Jakarta mencapai tingkatan kemitraan (partnership) melalui perwakilan institusi dari Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi, Asosiasi Pelaku Bisnis, institusi-institusi pemerintah pusat dan daerah, dan LSM sehingga PSM bersifat institusional. Sedangkan PSM yang diharapkan stakeholders mencapai tingkatan delegated power dan citizen control (tangga ke 7 dan 8 Arstein). Namun khususnya kelompok civil society, memilih tetap dilakukan bersama-sama dengan pemerintah dan private sector secara terbuka.Sebagian besar stakeholders menyatakan tingkat pelibatan PSM selama ini tidak cukup, padahal dinilai sangat panting. Nilai-nilai keadilan, dan pernerataan sosial-ekonomi dinilai belum terealisasi. Stakeholder menyatakan bahwa tujuan utama PSM adalah untuk memastikan aspek keadilan dan pemerataan sosial ekonomi diakomodasikan dalam rencana tata ruang kota. Penelitian ini menyimpulkan tidal( efektifnya pelaksanaan PSM dalam perencanaan, bersumber dari tidak adanya pcngaturan PSM pada sebagian besar unsur/sub-unsur institusionalisasi, baik pada tatanan peraturan nasional maupun daerah. Kebijakan strategis (UU Penataan Ruang) yang telah mengadopsi pendekatan PSM, temyata juga tidak ditindaklanjuti dengan penetapan instrumen-instrumen kebijakan yang memadai agar kebijakan strategis tersebut efektif sehingga untuk menyelenggarakan PSM pedomannya tidak memadai.Model PSM dalam perencanaan tata ruang kota yang diinginkan stakeholders, memiliki pola benjenjang/bertahap. Bukan seperti PSM paradigma tradisional lagi, tetapi tidak pula seperti paradigma jaringan kolaboratif yang dikemukakan Innes and Booher. Untuk tahap awal, stakeholders menghendald forum-forum informal, dimana kelompok civil society harus dipisah dengan kelompok bisnis (private sector). Selain itu, stakeholders menginginkan adanya Komisi Perencanaan, bertugas mengembangkan pendekatan, menyusun strategi, mengagendakan, dan membahas hasil akhir dari proses PSM dalam perencanaan tata ruang kota.Penelitian ini menunjukkan bahwa institusionalisasi PSM masih rnenghadapi masalah besar. Sebanyak 21 dari 27 unsur/sub-unsur institusionalisasi kondisinya masih "tidak memadai? sebagai persyaratan berlangsungnya proses institusionalisasi PSM dalam perencanaan tata ruang kota. Dinas Tata Kota DK1 Jakarta sebagai institusi perencanaan, tidak disiapkan untuk menyelenggarakan PSM dengan partisipasi yang lebih luas dari civil society, private sector dan government sebagai implementasi pendekatan PSM yang sudah diadopsi UU Pcnataan Ruang . Hal ini terkait dengan tidak memadainya instrumen kebijakan dari UU tersebut.

---

ABSTRACTThe evolvement of democratic life in Indonesia has been followed by the need of democratization in all sectors including in spatial planning. lnvigorating contention from community demanding to be involved in the urban planning process is one ofthe indications of such evolvement. Prior to that, the national policy adopting Public Participation (hereinafter ?PP?) in planning had reached numerous numbers. ln contrary, the empiric Facts show that the implementation of PP in urban planning process remains questioned frequently by many parties. This implies that the approach of PP has not been institutionalized, in a way that it has not been well-accepted, not highly praised, and has been neglected.Urban planning is a public policy. Policy problems will occur if needs, values, and opportunities for improvement have not been executed, whereas they could be encouraged through public action. The existence of public contention to be involved in urban planning indicates that there arc unfullilled needs, distorted values, and unutilized opportunities for invoking improvement. Gap occurred between settled public policies with public?s expectations constitutes as a policy problem. According to problems elaborated above, this research questions: l) ?What are policy problems of implementating PP in urban planning process in Jakarta?? 2) ?How could the PP model desired by stakeholders be transformed in institutionalization process of urban planning of .lakarta'?? 3) ?How has the institutionalization of PP in the urban planning of Jakarta been institutionalized??This research is based on the assumption that the process of urban planning is a process of public policy making. Evolving from such assumption, the process of urban planning basically follows the frame of public policy making process. In reviewing policy problem of PP in urban planning, analysis through policy content is conducted towards the set of national regulations and provincial regulations directly attached with PP in the planning of Jakarta. There are several theories utilized as tools of analysis in this research. The first theory is ?A ladder of Citizen Participation" from Amstein. The second theory is the institutionalization which arises from the theory of institution building from ?The Inter-University Research Programme for Institution Building?. The third theory is concerning the policy instrument by Howlett & Ramesh.Exploration of the PP model intended by the stakeholders is observed by the approach using several theories; the theory on the coverage of PP by Ronald McGill and by Margareth, the theory on the object of PP by Fagence, and also the theory conceming major issues in the implementation of PP also by Margareth. In identifying the interaction pattern among the stakeholders, a theory on the paradigm of colaborative network of PP by Innes & Booher, and also a theory on social capitol specifically on the interaction pattem among institutions by Ismail Serageldin & Christian Grootaert, are applied. In the other hand, in identifying the institutionalization of PP in the Jakarta urban planning, the aforementioned institution building theory is applied.This research is built as descriptive-explorative research. It is descriptive because it is a research on the clarification of PP as a social phenomenon. It is an explorative research because it aims to find solutions on ?how? and ?why? regarding PP. Quantitative data is obtained through the analysis of respondents? answers to questionnaires, and qualitative data is obtained through profound interviews with informants, critical review on the set of regulations, law, related documents and field observation. Respondents are chosen from groups of stakeholders, government, private sector, and civil society in purposive order represented by institutions, associations, organizations, and groups of participants on spatial planning.Research finding reveals that the set of national regulation enacts limitation to PP only to the degree of informing, consultation, and placation (the 3rd, 4th, and 5th ladder), and a little to the degree of partnership. PP implemented by the provincial government of Jakarta has reached the degree of partnership through institution representatives from universities, professional associations, business associations, central and regional govemmental institutions, and non-governmental organizations that makes PP institutional. However, PP aspired by stakeholders reaches the degree of delegated power and citizen control (the 7th and 8th Amstein?s ladders). Though, groups of civil society in particular, prefer to participate together with government and private sector transparently.Most of stakeholders narrated that the involvement degree of PP up to the present is not suflicient, whereas its value considered being very substantial. Values of justice and redistribution of social-economics are argued to be not realized yet. Stakeholders affirm that the main objective of PP is to ensure that the aspects of justice and social-economics equality are being accommodated in urban planning process. This research concludes that the ineffectivencss of the implementation of PP in planning is rooted from the absence of the regulation of PP in most of institutionalization elements in both national and regional/provincial set of regulations and policies. The strategic policy (The Spatial Planning Act No.24/1992) adopting PP implementation is infact not equipped with sufficient policy instruments in order to make the strategic policy becomes effective. Thus, the directive of PP implementation is also insufficient.Model of PP in urban planning process intended by the stakeholders has a grading pattern. It is not similar to the traditional paradigm of PP or either to the collaborative network paradigm stated by limes & Booher. In the first grade of the model, stakeholders yearn for informal forums, in which civil society groups must be separated from private sector groups. Moreover, stakeholders request for a Commission of Planning. This commission has the obligation to develop model of approach, set strategies, arrange agenda and discuss the linal results of PP process in urban planning.This research illustrates that the institutionalization of PP still faces problems. 21 out of 2? elements/sub-elements of institutionalization still struggle with the condition of ?insufficiency? as a requirement to implement PP institutionalization process in the urban planning. City Planning Agency of Jakarta?s Government, as a planning institution, is not prepared to perform PP implementation with a wider range of participation from the civil society, private sector, and the govemment, as an implementation of PP approach that had been adopted by The Spatial Plaruiing Act No.24/1992. This is in accordance to the fact of the insufficient policy instrument in the derivative of such act."