Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tidak banyak yang menyadari bahwa kehadiran komunitas pemulung telah turut andil dalam menjaga kebersihan lingkungan. Pekerjaan memulung yang selalu berhubungan dengan sampah menimbulkan pandangan bahwa cara hidup pemulung adalah cara hidup yang kotor dan negatif. Padahal pemulung dengan segala keterbatasan yang dimilikinya mereka memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan perumahannya secara mandiri. Di Kelurahan Tengah terdapat pemukiman komunitas pemulung yang dikategorikan menjadi pemukiman komunitas pemulung di Lokasi TPSS dan pemukiman komunitas pemulung di luar TPSS. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa (1) penataan pemukiman pemulung didasari oleh peran anggota komunitas pemulung dalam lapisan sosialnya; (2) rumah sebagai tempat produksi menempati posisi yang penting bagi pemulung ; dan (3) para pemulung sangat bergantung pada keberadaan Bandar yang menyediakan rumah sebagai ruang tinggal pribadi.

---

The scavenger community contributes on environment cleanness and waste management. Scavenge profession will always have relation with rubbish. This fact appears some perception that the life way of scavengers are dirty and negative. But actually with all shortage condition, the scavenger community have capability to fill housing needs by own. The scavenger community settlement in Kelurahan Tengah is categorized as scavenger community settlement on TPSS and scavenger community settlement outside TPSS.

Result of research indicates that (1) the space arrangement of scavenger settlement clearly showed the role of scavenger position in their own social stratification (2) house as place to work has important role for scavengers community; and (3) the scavengers very depend on Bandar whom over house as private dwelling."

"Penelitian dengan judul Proses pemberdayaan komunitas pemulung dalam menggunakan alat pelindung kerja (studi kasus pemberdayaan pemulung di Pondok Labu Jakarta Selatan) Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses pemberdayaan bagi para pemulung khususnya perubahan perilaku untuk mau menggunakan alat pelindung kerja seperti sarung tangan, masker dan alas kaki. Pemberdayaan yang dilakuklan dilokasi pemulung bukan sebagai program tetapi sebagai proses oleh karena kegiatan pemberdayaan terus-menerus dilakukan walaupun LKC telah melakukan terminasi. Yang menjadi latar belakang dari pemilihan topik pada penelitian ini adalah banyaknya korban akibat para pemulung tidak bisa membedakan mana sampah yang aman dan mana yang berbahaya. Dikatakan berbahaya apabila sampah tersebut mengandung zat kimia tertentu yang tidak boleh tersentuh kulit atau tercium hidung. Sumber sampah B3 berasal dari tempat pembuangan sampah di rumah sakit, pabrik atau pasar. Sebelum pemberdayaan ini dilakukan banyak pemulung yang menderita penyakit seperti ispa, kulit, flu dan lain-lain. Dari hasil wawancara sebelum ada program pemberdayaan ini sering kali diantara mereka yang pusing, mual atau gatal-gatal akibat bersentuhan langsung dengan bahan kimia beracun dan berbahaya. LKC sebagai organisasi non profit yang bersungguh-sungguh membantu masyarakat miskin khususnya bidang kesehatan berusaha melakukan proses pemberdayaan pada kelompok pemulung ini untuk merubah agar pemulung menggunakan alat pelindung kerja saat bertugas. Harapan yang diinginkan dari kegiatan ini adalah terbebasnya para pemulung dari ancaman sampah beracun dan berbahaya. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sementara jenisnya adalah penelitian yang tergolong penelitian case study. Lokasi penelitian adalah para pemulung yang tinggal di kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan. Jenis sampling (Type of Sampling) pada penelitian ini adalah nonprobability sampling atau nonrandom sampling dan penentuan informan dalam penelitian ini mengggunakan metode Purfosif. Pengumpulan data sendiri pada penelitian ini dilakukan melalui empat cara yaitu pengumpulan data melalui wawancara mendalam (In Depth interview), observasi dan pengumpulan data dengan menggunakan sumber data non manusia (data sekunder) serta di analis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitaif. Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan dari Isbandi Rukminto Adi.Teori Pemberdayaan digunakan untuk menganalisis perubahan perilaku yaitu menggunakan alat pelindung kerja. Dalam melakukan proses pemberdayaan agen pemberdaya melakukan langkah-langkah seperti melakukan persiapan internal berupa penyiapan anggaran, penetapan personal dan kebijakan keuangan sedangkan persiapan eksternal berupa perizinan. Langkah berikutnya yaitu assessment untuk mengidentifikasi kebutuhan dan sumber daya kelompok sasaran. Setelah assessment langkah selanjutnya adalah tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan (designing) sebagai jawaban terhadap masalah yang mereka hadapi. Langkah berikutnya adalah memformulasikan rencana aksi, setelah itu langkah selanjutnya adalah tahap pelaksanaan program atau kegiatan. Langkah evaluasi dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan yang terjadi terhadap rangkaian kegiatan yang telah dilakukan, terakhir adalah terminasi. Dalam melakukan proses pemberdayaan kendala yang ditemui dipangan yaitu dari pemulung berupa pendidikan yang rendah, dari pihak lapak berupa ketidakmampuan ketua lapak melepaskan diri dari para preman, sedang dari pihak pemerintah setempat yaitu kekurang peduliannya terhadap keberadaan para pemulung sehingga para pemulung sehingga layanan sosial bagi orang miskin tidak dapat dinikmati oleh para pemulung.Hasil penelitian ini merekomendasikan untuk berbagai pihak terutama untuk LSM agar ketika melakukan hal yang sama ditempat lain dapat mengambil pelajaran agar terhindar dari kegagalan yaitu lakukanlah komunikasi yang intensif agar tidak timbul kecurigaan dari kelompok sasaran. Saran untuk pihak pemerintahan setempat yaitu tingkatkan kepedulian pada para pemulung dalam bentuk membantu mempermudah mereka mendapatkan identitas kependudukan agar dengan itu ia dapat memanfaatkan layanan sosial yang disediakan pemerintah.

---

ABSTRACTA researh entitles the process of empowering the waste-picker community in using work protection tools ( a case study of empowering waste-picker in Pondok Labu, South Jakarta). This research aims to describe the process of empowerment for the waste-picker community specifically on behavior change of willingness to use work protection tools such as glove, face mask and footwear. The empowerment to the wastepicker within their community is not a particularly a program yet as a process, therefore the suistanable empowerment activities have been implemented even though LKC (free community health service) has completed their program. The background of the topic in this research is the significant increasingly number of affected waste pickers who are not able to distinguish the safe and the harmful garbage. The garbage is identified as harmful if the garbage consists of specific chemical essence which relectant to the skin surface and inhaled. B3 waste is usually from hospitals, factories and markets. Before this empowerment activity occured, it was found that some waste pickers was affected asthma, skin diseases, flu and so on. From the interview with the community before this program implemented some of the community members had got fever, itchy, and sligtly vomit as the effect of direct interaction with the harmful chemical essence. LKC is as non-profit organization is willingly help the poor community especially in health service and also initiate to do the empowerment process for groups of waste-pickers to advocate the them intorder to use work protection tools when doing their activity. The output from this activity is the waste-picker community is free from the threat of harmful garbage. The approach of this research is a qualitative research in which case study is as type of. The location of this research is the waste-picker community lives in Pondok Labu, CIlandak, South Jakarta. Type of sampling in this research is non-probability sampling or non-random sampling and the respondents? selection is using purposive method. Data collection in this research was conducted into 4 (four) mechanisms they are In Depth interview, observation and data collection through secondary data and data analysis using qualitative-descriptive. The narrative of this research is using the empowerment theory of Isbandi Rukminto Adi.Empowerment theory is used to analyse the behaviour change of using work protection tools. In implementing the empowerment process, the agent of empowerment is doing significant steps such as budget preparation, staffing, and financial policy while the external preparation is such as reserach permit. Next step is assessment of needs and resources identification of targeted community. Followed up with program planning or designing as the answer of the problems faced by them. Then, formulate the action plan follwed up with the implementation or the excecution of the program. Evaluation activity is conducting to identify the weaknesses of the activity process and at last the termination of the activity. Some obstacles appeared during the program implementation especially the lack of education, and also lack of capacity form the leader of land owner to anticipate the involvement of the unresponsible persons. From government side, it is known that there is lack of attention and cooperation from the government which cause the social service for the waste-pickers and poor people is not iptimized.The result of this research is to encourages and to recommend stakeholders particularly Non-Government Organization to replicate similar acitivities in different location and can observe the lessons learned from this program to avoid the failure implementation. it is expected that the NGO will have intensive communication to the beneficiaries to minimize the internally social conflict. We hope that the local government will significatly particiapte and have awareness to the waste-picker community by providing them easy access to have legal identification so that they can use the social service provided by government."

"Hasil penelitian menunjukan bahwa pemulung di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Bandung , dipandang dari segi ekonomi dan sosial, sebagian besar tergolong masyarakat miskin."

"Komunitas miskin kota kerap kali tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses hak-hak dasarnya, salah satunya hak atas pendidikan. Kampung Pemulung Karang Pola sebagai salah satu komunitas miskin kota di DKI Jakarta menghadapi berbagai permasalahan dalam mengakses hak atas pendidikan mereka, yang ditunjukkan dengan tingginya angka putus sekolah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana regulasi dan implementasi akses terhadap pendidikan yang didapatkan oleh masyarakat Kampung Pemulung Karang Pola. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode sosio-legal, yang menganalisis secara empiris bagaimanana akses terhadap pendidikan didapatkan oleh masyarakat dengan berbagai kompleksitas sosial yang ada. Selain itu, dilakukan studi normatif untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak atas pendidikan yang terdapat dalam kebijakan mengenai pendidikan bagi anak di Kampung Pemulung Karang Pola. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa secara normatif akses terhadap pendidikan sudah tersedia dengan baik dalam konvensi-konvensi internasional, undang-undang, hingga peraturan daerah.sesuai dengan amanat Konstitusi UUD 1945. Khususnya di Kampung Pemulung Karang Pola, selain program wajib belajar, terdapat Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dari pemerintah, serta Technique Informal School (TIS) FTUI, Yayasan Gemilang, dan Dilts Foundation dari lembaga non pemerintah yang memberikan bantuan pemenuhan hak atas pendidikan. Namun, secara empiris, program-program pendidikan belum diimplementasikan sesuai dengan kerangka normatif yang ada, sehingga belum sepenuhnya dapat memberikan pemenuhan hak konstitusional dalam hal pendidikan. Didapati bahwa setidaknya terdapat 15 orang anak putus sekolah dan 2 orang anak belum bisa masuk sekolah. Dengan begitu, diperlukan langkah-langkah strategis dengan pembaharuan kebijakan dan program untuk menyediakan pendidikan yang layak secara maksimal oleh lembaga-lembaga pemerintah lintas sektoral dan lembaga non pemerintah.

---

Urban poor communities often do not get equal opportunities in accessing their basic rights, one of which is the right to education. Kampung Pemulung Karang Pola as one of the urban poor communities in DKI Jakarta faces various problems in accessing their right to education, which is indicated by the high dropout rate. This research was conducted to find out how the regulation and implementation of access to education obtained by the people of Kampung Pemulung Karang Pola. The method used in this research is socio-legal method, which empirically analyzes how access to education is obtained by the community with various existing social complexities. In addition, a normative study is conducted to find out how the protection of the right to education is contained in policies regarding education for children in Kampung Pemulung Karang Pola. Based on this research, it was found that normatively, access to education is already well provided for in international conventions, laws, and regional regulations in accordance with the mandate of the 1945 Constitution. Especially in Kampung Pemulung Karang Pola, in addition to the compulsory education program, there are Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus provided by the government, as well as Technique Informal School (TIS) FTUI, Yayasan Gemilang, and Dilts Foundation from non-governmental institutions that provide assistance in fulfilling the right to education. However, empirically, education programs have not been implemented in accordance with the existing normative framework, so that they have not been able to fully fulfill constitutional rights in terms of education. It was found that at least 15 children dropped out of school and 2 children could not enter school. Therefore, strategic steps are required to provide maximum proper education with policy and program reforms by cross-sectoral government institutions and non-government institutions."

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan-permasalahan keluarga pemulung dan ketahanan keluarga, khususnya empat keluarga pemulung di pemukiman Al Bahar Rt 09 Rw 02 Kelurahan Abadijaya dengan menitikberatkan pada tiga kunci ketahanan keluarga yaitu sistem kepercayaan, pola organisasi, dan pola komunikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil pene litian memperlihatkan bahwa empat keluarga di pemukiman pemulung memiliki masalah yang cukup beragam antara lain masalah ekonomi, musibah banjir dan kebakaran, dan masalah dari internal keluarga. Sementara itu, hasil penelitian juga memperlihatkan keluarga pemulung di pemukiman Abadijaya memiliki kualitas ketahanan keluarga yang berbeda-beda.

---

This paper discusses about the problem's of scavenger families and scavenger families resilience in Al Bahar settlement Rt 09 Rw 02, Abadijaya Village, especially for four families by focusing on three key family resilience, they are a belief system, organization pattern, and communication process. The method is used qualitative approach and type of descriptif research.

The result showed that five scavenger families in Al Bahar settlement have variety problems including economic, floods and fire disaster, and internal families problem. Meanwhile, scavenger families in Al Bahar settlement have different resilience qualities."

"Fenornena penduduk miskin yang tinggal di pemukiman kumuh merupakan persoalan global yang terjadi di berbagai belahan dunia terutama di negara - negara dunia ketiga termasuk Indonesia. Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Asy'ari menyatakan sampai pada tahun 2005 di Indonesia terdapat sekitar 4.750 hektar perumahan kumuh yang menjadi tempat tinggal 17,2 juta kepala keluarga (Tempo, 21/07/2005. Sebagai upaya dilakukan untuk mengatasi persoalan ini seperti program perbaikan kampung, pembuatan Rumah Sederhana/ Rumah Sangat Sederhana (RS/RSS), pendirian rumah susun dan sebagairtya. Namun hingga saat ini pemukiman kumuh masih menjadi salah satu persoalan krusial di perkotaan dan ironisnya praktek penggusuran tanah diikuti dengan solusi yang memadai masih sering dilakukan untuk mengatasi permasalahan Hasil studi Bandung Institute Governance Studies menyimpulkan terdapat tujuh faktor yang membuat pemukiman kumuh menjadi persoalan yang pelik di Indonesia, yaitu : sulitnya mewujudkan tingkat penyediaan rumah yang layak dan terjangkau; penurunan kualitas lingkungan pemukiman yang signifikan di perkotaan, rendahnya kemampuan -kelompok masyarakat miskin dalam memenuhi- kebutulian perumahan; kelompok masyaxakat miskin seringkali hanya mampu mengakses lingkungan kumuh atau pemukiman liar di kota; tingginya harga tanah di perkotaan; sistem pembiayaan perumahan belum memberikan ruang bagi kelompok miskin dan kualitas kelembagaan bidang perumahan yang belum tertata baik (http:/ /www.bigs.or.id).Salah satu pemukiman kumuh yang bermasalah di Jakarta adalah pemukiman Penastanggul di bantaran kali Cipinang. Institut Sosial Jakarta (ISJ) sejak tahun 1989 mencoba melakukan pemberdayaan komunitas (community development) untuk meningkatkan kualitas kehidupan komunitas. Selain itu kegiatan ini juga berangkat dari pemikiran bahwa komunitas tersebut sangat rentan terhadap penggusuran dan berpotensi kehilangan akses terhadap hak- hak dasarnya sebagai warga negara. Dari gambaran di atas, studi ini dilakukan untuk memahami bagaimana proses pemberdayaan komunitas yang dilakukan ISJ. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif ini untuk dapat menangkap berbagai fenomena yang terjadi kemudian dianalisis dengan menggunakan kerangka teori dan konsep yang relevan. Pada bagian akhir penulis mencoba mengelaborasi apa saja rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan komunitas tersebut.Warga yang tinggal di Penastanggul sebagian besar merupakan pendatang dari luar Jakarta dengan pola migrasi bertingkat yang memanfaatkan hubungan kerabat atau rekan satu daerah yang telah tinggal di kawasan tersebut lebih dulu. Mereka umumnya bekerja pada sektor informal dan karena keterbatasan kempuan ekonomi mereka akhirnya mereka tinggal di kawasan tersebut. Akibat status tanah kawasan pemukiman mereka yang "ilegal" mereka dianggap oleh peraerintah sebagai pemukim liar sehingga tidak memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik seperti KTP, akses terhadap listrik, air bersih dan sebagainya. Metode yang dilakukan oleh ISJ dalam proses pemberdayaan di Penastanggul meliputimelakukan integrasi sosial dengan komunitas; melakukan studi komunitas; pembentukan kelompok inti; melakukan pendidikan komunitas untuk mengembangkan kesadaran kritis masyarakat; pengorganisasian komunitas dengan melakukan pertemuan rutin warga untuk mendiskusikan masalah dan mencoba mencari solusinya serta membentuk forum warga; advokasi untuk mendapatkan pengakuan atas keberadaan pemukiman mereka.Pala pemberdayaan komunitas yang dilakukan ISJ di Penastanggul menggunakan kombinasi model development of community yang menempatkan komunitas sebagai aktor utama dan menekankan pada pengembangan kekuatan warga melalui proses pendidikan dan pengorganisasian dan development with community yang menekankan kolaborasi warga dengan aktor luar melalui berbagai kegiatan. Secara umum proses pemberdayaan komunitas yang difasilitasi ISJ telah berhasil membawa capaian sesuai dengan rencana awal, kehidupan komunitas Penastanggul jauh lebih baik dibandingkan ketika ISJ pertama kali masuk. Hal ini tampak dalam berkembangnya kesadaran warga alas hak - hak dasar mereka, solidaritas dan aktivitas kolektif untuk memecahkan persoalan yang mereka hadapi seperti ketika melakukan advokasi rencana penggusuran pada tahun 1991 serta mengupayakan pengakuan keberadaan pemuidman mereka maupun dalam pembangunan sarana fisik komunitas. Selain itu capain ini juga tercermin dari peningkatan kualitas kondisi fisik pemukiman seperti tata letak bangunan yang lebih teratur dengan sarana dan prasarana publik yang lebih memadai seperti aliran listrik, saluran air bersih, jalan lingkungan beraspal, dan MCK."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas dinamika ketahanan keluarga pemulung terkait masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan relasional keluarga kaitannya dalam pemenuhan kesejahteraan anak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif dengan menggambarkan kesulitan yang dihadapi, kekuatan yang dimiliki, dan upaya menyelesaikan kesulitan tersebut pada 4 keluarga pemulung yang tinggal di RT 09/RW 02 Kelurahan Abadi Jaya. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa setiap keluarga memiliki sumber kesulitan, tingkat kesulitan, dan sumber kekuatan yang berbeda. Sehingga dinamika keluarga yang terbentuk berbeda-beda juga. Hasil dari upaya penyelesaian kesulitan tersebut juga berbeda yang pada akhirnya mempengaruhi upaya pemenuhan kesejahteraan anak.

---

ABSTRACT

This paper discusses about dynamic of informal waste picker (pemulung) family resilience related to facing their problems include economic, health, education, and family relationship in order to fulfill their child welfare. This research is qualitative study that is processed in descriptive way with describing about difficulties, strength, and effort to solve their problems on four informal waste picker family that lives at RT 09/RW 02 Kelurahan Abadi Jaya, Depok City. From the result of this research we can assume that each families have different sources and level of difficulties and also have different sources of strength. Therefore dynamic of each family is different from other. In the end, the result of effort to solve their difficulties also different of each family that influence in order to fulfill their child welfare."

"Pemulung adalah sebuah pekerjaan yang banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Sustainable architecture memiliki keterkaitan dengan aktivitas pemulung, contohnya dalam prinsip 4R (Reduce, Reuse, Recycle, dan Regenerate). Sementara, everyday digunakan sebagai sebuah cara pandang untuk melihat bagaimana bentuk-bentuk interaksi pemulung dengan ruang-ruang hidup kesehariannya. Skripsi ini membahas keseharian pemulung dalam skala ruang domestik dan skala urban yang dapat disebut sebagai sustainable architecture ditinjau dari sudut pandang everyday. Pemulung sebagai aktor everyday dalam kedua skala ruang tersebut memiliki peran tertentu dalam sustainable architecture.

---

Pemulung (waste picker) is a profession found profoundly in developing countries. Sustainable architecture has connections with pemulung activities, e.g. the principle of 4R (Reduce, Reuse, Recycle and Regenerate). Meanwhile, everyday can be used as a perspective to observe how pemulung's interaction with their daily living spaces can occur.

The focus of this thesis is pemulung daily life experience at domestic and urban scale stated as sustainable architecture observed by everyday viewpoint. Pemulung, as everyday actor in both scale, has certain roles in sustainable architecture."

"Sebuah permukiman berisi sejumlah kumpulan elemen-elemen fisik yang membentuk fungsi tertentu yang kemudian dapat dirasakan kehadirannya dengan panca indera kita (dapat dilihat, ditinggali, diraba). Permukiman yang ditinggali oleh sebuah komunitas juga mencitrakan sebuah nilai dan menyinarkan kualitas budayanya Sebab setiap manusia memiliki penilaian ternadap apa yang dirasakannya bila ia berada di sebuah permukiman (dalam skala wilayah yang Iuas ataupun kecil), ia dapat berkata dan merasakan permukiman ini : tenang, damai, kacau, menakutkan, semrawut, mati, dan ungkapan-ungkapan lainnya.Ternyata permukiman punya citra tersendiri, ia memiliki jiwa (ruhiyah), dan makna yang lebih dari sekedar tempat bertinggal. Nilai positif dari kehidupan manusia adalah ketika manusia mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan menjalankan hidup dan kehidupannya. Pada hakekatnya 'nilai positif' ini adalah tujuan dari sistem nilai yang dikehendaki oleh Sang Pencipta (Al-Khalik) kepada hamba-Nya (yaitu manusia). Oleh karenanya ketika manusia ingin mendapatkan "nilai positif" tersebut manusia mencoba menata tempat ia bertinggal baik sebagai individu maupun kolektif untuk mendudukan sitem nilai Ilahiah (Ketuhanan) daIam aspek pengaturan lingkungan binaanya. Masjid adalah elemen fisik, yang sangat penting dan utama dalam sebuah komunitas masyarakat Islam, kehadirannya seharusnya tidak hanya dijadikan sebagai wadah untuk melakukan ibadah ritual shalat saja. Akan tetapi bila masjid difungsikan dan memainkan peran yang optimal, masjid dapat memberi pengaruh yang kuat terhadap kehidupan komunitas di sekitarnya, karenanya denyut kehidupan masjid dapat dijadikan patokan untuk melihat "kualitas" manusia yang tinggal di sekitarnya. Sehingga kita dapat melihat bagaimana proses kaum Muslim membangun masjid akan diikuti oleh proses masjid membangun kaum Muslim."