Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PT X merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang E-Commerce atau belanja lewat internet. Untuk mengetahui faktor-faktor kehandalan, kelemahan, peluang dan ancaman yang terdapat di PT X maka diperlukan suatu analisis yang dilakukan secara menyeluruh. Karenanya penulis mencoba melakukan analisis SWOT terhadap penerapan E-Commerce di PT X. Di dalam penulisannya penulis mencoba melihat berbagai faktor baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan penerapan E-Commerce berdasarkan kondisi yang ada dan data yang berdasarkan survey dari berbagai pihak yang terkait dengan penerapan E-Commerce. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk membuat perencanaan strategi perusahaan untuk mengantisipasi hal-hal yang terdapat dalam analisis SWOT. Tulisan ini diharapkan menjadi masukan bagi PT X sebagai pertimbangan dalam menentkan keputusan dalam membuat strategi perusahaan."

"Tujuan penelitian yaitu menganalisis pelaporan biaya terkait situs web pada tahapan operasi PT X di Laporan Keuangan apakah sudah sesuai dengan PSAK 19 Aset Takberwujud dan ISAK 14 Biaya Situs Web dan menganalisis pelaporan PT X dalam melaporkan biaya tersebut apakah sudah sesuai dengan aturan perpajakan. PSAK 19 dan ISAK 14 menyatakan bahwa biaya terkait situs web dibagi atas tahapan pengembangan dan tahapan operasi. Sesuai ISAK 14, pada tahap operasi, seluruh pengeluaran diakui sebagai beban kecuali memenuhi kriteria pengakuan PSAK 19 paragraf 18. Kemudian beban-beban yang memenuhi PSAK 19 paragraf 18 akan dikapitalisasi. Paragaf 18 PSAK 19 menyatakan pengeluaran dikapitalisasi jika memenuhi definisi aset takberwujud yang meliputi keteridentifikasian, pengendalian atas sumber daya, adanya manfaat ekonomik masa depan dan kriteria pengakuan. Sedangkan aturan perpajakan belum mengatur secara jelas. Studi kasus pada PT X bahwa terdapat biaya signifikan terkait situs web yang tidak dikapitalisasi padahal biaya tersebut memenuhi kriteria paragraf 18 PSAK 19 yang seharusnya dikapitalisasi. Kemudian dari aspek perpajakan, karena tidak jelas, sesuai dengan paragraf penjelasan pasal 28 ayat (7) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pembukuan didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan, maka seharusnya biaya yang signifikan yang memiliki manfaat lebih dari 1(satu) tahun juga harus dikapitalisasi.

---

The purpose of this study is to analyze website cost – operation phase of PT X whether it is in accordance with PSAK 19 Intangible Assets, ISAK 14 Website costs and taxation rules. PSAK 19 and ISAK 14 state that the costs related to the website are divided into development and operating stages. In accordance with ISAK 14, at operating stage, all expenditures are recognized as expenses unless they meet recognition criteria of PSAK 19 paragraph 18. Then the expenses that meet PSAK 19 paragraph 18 will be capitalized. Paragraph 18 of PSAK 19 states that expenditures are capitalized if they meet 1) the definition of intangible assets which are identifiable, control of resources, future economic benefits and 2) recognition criteria. While the Indonesian taxation rules have not clearly regulated yet. There is significant website costs that is not capitalized even though these costs meet the criteria of paragraph 18 of PSAK 19. On taxation side, in accordance with the paragraph explanation of article 28 paragraph (7) of Law No. 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures as lastly amended by Law No. 16 of 2009 bookkeeping is based on Accounting Standards, then significant website costs that have more than 1 (one) year benefit should also be capitalized."

"Tesis ini membahas mengenai dampak lokalisasi data pada sektor e-commerce dilihat dari sudut pandang ASEAN Agreement on E-Commerce dan Pasal XIV dari General Agreements Trade in Services dengan pokok permasalahan pertama adalah mengenai dampak lokalisasi data dan cross border data transfer pada pertumbuhan perdagangan di ASEAN, permasalahan kedua adalah bagaimana kedisiplinan penerapan lokalisasi data di negara-negara ASEAN dilihat dari peraturan ASEAN Agreement on E-commerce dan permasalahan ketiga adalah apakah penerapan pengecualian di dalam ASEAN Agreement on E-Commerce dan Pasal XIV dari General Agreements Trade in Services sebagai penyeimbang antara perlindungan data dan liberalisasi perdagangan. Metode penelitian dan teori hukum yang dipergunakan untuk membahas permasalahan dalam tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa lokalisasi data menjadi hambatan dari perdagangan secara global, penerapan lokalisasi data menjadikan suatu negara tidak menarik di mata investor karena penempatan server di negara tempat berbisnis dan biaya yang tinggi. Belum semua negara memiliki hukum perlindungan data pribadi, beberapa negara seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar tidak memiliki peraturan yang komprehensif mengatur perlindungan data. Vietnam masih mempertahankan lokalisasi data dengan mangharuskan perusahaan asing menempatkan server di negaranya. Dibutuhkan perjanjian regional seperti ASEAN Agreement on E-commerce untuk harmonisasi perlindungan data di ASEAN terutama di sektor e-commerce. Dibutuhkan balancing untuk menyeimbangkan perdagangan dan perlindungan data, salah satu alat yang dapat digunakan adalah GATS Pasal XIV dimana terdapat pengecualian terutama untuk Privasi dan Ketertiban Umum. Pengaturan di GATS Pasal XIV dan Weighing dan Balancing dapat menjadi equilibrium dalam keseimbangan perdagangan dan perlindungan data.

---

This thesis discusses the impact of data localization on the e-commerce sector from the perspective of the ASEAN Agreement on E-Commerce and GATS Article XIV . The first problem is the impact of data localization on trade conditions between ASEAN countries, The second problem is how discipline the implementation of data localization is in ASEAN countries, seen from the regulations of the ASEAN Agreement on E-commerce, and The third issue is whether the application of exceptions in the ASEAN Agreement on E-Commerce and Article XIV of the General Agreements on Trade in Services can bring balance between data protection and trade liberalization.. The research method and legal theory used to discuss the problems in this thesis are normative juridical research methods. The research results show that data localization is an obstacle to global trade, the implementation of data localization makes a country unattractive in the eyes of investors because of the placement of servers in the country where they do business and high costs. Not all countries have personal data protection laws, some countries such as Cambodia, Laos and Myanmar do not have comprehensive regulations governing data protection. Vietnam still maintains data localization by requiring foreign companies to locate servers in the country. Regional agreements such as the ASEAN Agreement on E-commerce are needed to harmonize data protection in ASEAN, especially in the e-commerce sector. Balancing is needed to balance trade and data protection, one tool that can be used is GATS Article XIV where there are exceptions, especially for Privacy and Public Order. The arrangements in GATS Article XIV and Weighing and Balancing can be an equilibrium in the balance of trade and data protection."

"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh attitude dan trust terhadap loyalitas konsumen pada e-commerce produk pakaian pria di Lazada.co.id. Variabel dalam penelitian ini adalah online shopping experience, security protection, third party evaluation, kualitas produk, inovasi produk, kepuasan pelanggan, kepercayaan pelanggan, reputation dan loyalitas konsumen. Sampel penelitian yang digunakan ini adalah pelanggan e-commerce produk pakaian pria Lazada.co.id. sebanyak 180 orang. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, menggunakan metode Analisis SEM Structural Equation Model dengan program AMOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa online shopping experience berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Online shopping experience berpengaruh positif terhadap e-trust. Security protection berpengaruh positif terhadap e-trust. Third party evaluation berpengaruh positif terhadap e-trust. Kualitas produk berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Inovasi produk berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap e-trust. Kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap reputation. E-trust berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Reputation berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan pada e-commerce produk pakaian pria di Lazada.co.id.

---

This study was conducted with the aim to know and analyze the influence of attitude and trust on consumer loyalty on e commerce products men 39 s clothing at Lazada.co.id. Variables in this study are online shopping experience, security protection, third party evaluation, product quality, product innovation, customer satisfaction, customer trust, reputation and customer loyalty. The sample of this research used is e commerce customer of Lazada.co.id menswear products. as many as 180 people. The type of research used is descriptive quantitative, using SEM Structural Equation Model with AMOS program.

The results showed that online shopping experience has a positive effect on customer satisfaction. Online shopping experience positively affects e trust. Security protection has a positive effect on e trust. Third party evaluation has a positive effect on e trust. Product quality positively affects customer satisfaction. Product innovation has a positive effect on customer satisfaction.

Product innovation has a positive effect on customer satisfaction. Customer satisfaction positively affects e trust. Customer satisfaction has a positive effect on reputation. E trust has a positive effect on customer loyalty. Reputation positively affects customer loyalty in e commerce of menswear products at Lazada.co.id."

"Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah e-commerce di Indonesia terus mengalami peningkatakan hal ini mencerminkan industri ini semakin kompetitif oleh karena itu setiap e-commerce terus melakukan berbagai upaya dan pendekatan dengan memanfaatkan publikasi potensial melalui media sosial dan mengadakan berbagai kegiatan sesuai dengan behavioral belief konsumen, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Media Sosial yang diukur oleh (Social Interaction Ties dan Social Media Commitment) terhadap Repurchase Intention dengan mempertimbangkan Social Impact Transfer (Normative Social Influence dan Informational Social Influence) dan Behavioral belief (Perceived Value dan Price Conciousnes) yang dimiliki konsumen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pengguna Media Sosial yang berbelanja di e-Commerce dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Data diolah dengan menggunakan Amos seri 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosial Interaction Ties dan Sosial Media Commitment terbukti memiliki pengaruh positif terhadap Normative Social Influence dan Informational Social Influence, Normative Social Influence dan Informational Social Influence juga terbukti memiliki pengaruh positif terhadap Repurchase Intention namun Normative Social Influence dan Informational Social Influence juga terbukti memiliki pengaruh positif terhadap Revisit Intention. Pada behavioral belief dibuktikan bahwa Price Concicousness dan Perceived Value terbukti memiliki pengaruh positif terhadap Repurchase Intention dengan Attitute towards eCommerce dan Revisit Intension sebagai mediasinya.Kata kunci: social interaction ties; social media commitment; normative social influence; informational social influence; perceived value; price conciousnes; attitute towards e-commerce; revisit intension – repurchase intention; social media; e-commerce

---

According to the Badan Pusat Statistik (BPS), the numbers of e-commerce in Indonesia continues to increase, reflecting this industry is increasingly competitive, therefore every e-commerce continues to make various efforts and approaches by utilizing potential publications through social media and conducting various activities in accordance with the behavioral consumer belief, This study aims to determine the effect of Social Media measured by (Social Interaction Ties and Social Media Commitment) on consumer repurchase intention (Repurchase Intention) by considering Social Impact Transfer (Normative Social Influence and Informational Social Influence) and Behavioral belief ( Perceived Value and Price Conciousnes) owned by consumers. The sample used in this study is Social Media users who have also shopped at e-Commerce in the last 3 months. Data was processed using Amos series 26. The results showed that Social Interaction Ties and Social Media Commitment proved to have a positive influence on Normative Social Influence and Informational Social Influence, Normative Social Influence and Informational Social Influence also proved to have a positive influence on Repurchase Intention but Normative Social Influence and Informational Social Influence also proved to have a positive influence on Revisit Intention. In behavioral belief, it is also proven that Price Concicousness and Perceived Value have a positive influence on Repurchase Intention with Attitute towards eCommerce and Intension as the mediation.

Keywords: social interaction ties; social media commitment; normative social influence; informational social influence; perceived value; price conciousness; attitude towards e-commerce; revisit intension - repurchase intention; social media; e-commerce"

"Penelitian ini bermula dari fenomena UMKM yang menggunakan E-commerce serta sedang berkembang saat ini. Penelitian ini menguji pengaruh antara aspek pemasaran dan aspek operasi terhadap kinerja usaha pada UMKM di Indonesia. Penelitian ini juga menyelidiki peran E-commerce experience dan firm size dalam memoderasi hubungan antara dampak penggunaan E-commerce pada aspek operasi dan pemasaran terhadap kinerja UMKM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data survei sebanyak 120 responden yaitu UMKM yang menggunakan E-commerce di Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh aspek operasi dan aspek pemasaran terhadap kinerja. Serta, untuk mengetahui peran moderat firm size dan E-commerce experience dengan menggunakan analisis regresi moderat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek operasi dan aspek pemasaran memberi pengaruh yang signifikan pada kinerja UMKM yang menggunakan Ecommerce. Sedangkan, firm size dan E-commerce experience dalam memoderasi aspek operasi dan aspek pemasaran terhadap kinerja, masing-masing menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh secara signifikan.

---

This study is initially from Indonesian SMEs which using E-commerce phenomenon. This study is to distinguish the impacts of E-commerce on marketing and operations aspects and investigate how these impacts have affected performance. This study also investigates moderating roles of firm size and Ecommerce experience between operations and marketing effect on business performance.

This study using survey data from 120 responses of Indonesian SMEs in adopting E-commerce. The analysis used a multiple linear regression to determine the effect of operations and marketing effect on performance. And verified the roles of size and E-commerce experience using moderated regression analysis.

The results show that operations and marketing aspects of E-commerce have strong impacts significantly on performance of SMEs while firm size and Ecommerce experience have no impact significantly between operations and marketing effect on business performances."

"Penelitian ini berfokus pada intensi pembelian konsumen generasi X yang sebagian besar memiliki daya beli yang kuat. Berdasarkan sampel 190 responden generasi X di Indonesia, peneliti menguji pengaruh variabel personal awareness of security, personal innovativeness, perceived ease of purchasing, dan perceived usefulness terhadap online purchase intention dengan menjadikan variabel attitude towards online purchase dan habitual online usage sebagai variabel mediasi dan menggunakan metode analisis data berbasis structural equation modelling SEM. Hasilnya, nilai personal awareness of security yang rendah menunjukkan kekhawatiran konsumen generasi X terhadap situs e-commerce, lalu personal innovativeness dan perceived usefulness menjadi faktor penting yang menentukan intensi pembelian online, sedangkan perceived ease of purchasinghanya berpengaruh secara langsung terhadap intensi pembelian online tanpa dimediasi oleh kedua variabel mediasi. Temuan dalam penelitian ini diharapkan memiliki implikasi bagi para peneliti, pelaku bisnis e-commerce dan pihak ritel dengan target di segmen generasi X, di mana harapannya adalah mereka mampu memahami secara lebih baik karakteristik target konsumennya dan dapat merumuskan strategi online yang lebih baik.

---

This study focuses on the intention of purchasing of consumer generation X which mostly have a strong purchasing power. Based on a sample of 190 respondents of generation X consumers in Indonesia, the researcher examined the effect of personal awareness of security, personal innovativeness, perceived ease of purchasing, and perceived usefulness toward online purchase intention by making the attitude towards online purchase and habitual online usage as mediator variables and using SEM based data analysis method. As a result, the low personal awareness of security pointed to the worries of generation X consumers on e commerce, on the other hand personal innovativeness and perceived usefulness became important factors in determining online purchasing intention, while perceived ease of purchasing affects directly the intention of online purchase without any mediation on both mediator variables. The findings in this study are expected to have implications for researchers, e commerce and retailers with a target in the generation X consumers, with expectations that they get better understanding of the characteristics of their target customers thus they can formulate better online strategies."

"Tugas akhir ini berisi analisis penerapan dan usulan Penilaian Kinerja Pegawai (PKP) di PT. A, sebuah BUMN di bawah Departemen Perhubungan yang bergerak di bidang pengelolaan dan pengusahaan jasa bandar udara di Indonesia (profil perusahaan lihat lampiran 1). Sebagai salah satu sub sistem dalam pembinaan pegawai berdasarkan prestasi (merit system) di PT. A maka terapkanlah PKP sejak tahun 1994. Pada kenyataannya sistem PKP ini tidak berjalan dengan semestinya. Salah satu penyebabnya adalah sistem PKP di PT. A menggunakan sistem penilaian multi-raters. Sistem penilaian ini mengharuskan bawahan menilai alasan, sedangkan budaya perusahaan belum siap menerimanya. Sistem PKP yang sudah ada juga kurang spesifik mengukur hasil kerja karena belum ada Sasaran Kerja Individu-nya. Selain itu masih ada hal-hal lain yang belum diatur pada sistem PKP PT. A antara lain tidak adanya féedback dan jabatan khusus yang bertugas dan bertanggung jawab atas jalannya PKP. (lihat analisis data pada halaman 15-32).Menanggapi kondisi di PT.A, penulis menginformasikan bahwa PKP sebagai bagian dari sistem manajemen kinerja harus kongruen dengan strategi, tujuan dan budaya dari Suatu organisasi Sementara itu masih ada faktor-faktor eksternal (di luar sistem PKP) yang dapat memuluskan jalannya PKP di suatu organisasi, seperti dukungan yang signifikan dari manajemen senior dan dijadikannya PKP sebagai masalah strategis dalam organisasi.Berdasarkan analisis sistem PKP di PT. A, penulis memberikan usulan sistem PKP yang disesuaikan dengan budaya PT. A. Penyesuaian terdapat pada sistem penilaian dan penerapan PKP’ berbasis sasaran (SKI) yang salah satu sasarannya kerjanya adalah menjalankan PKP dengan tepat waktu Sehingga jalannya PKP terjamin dan terpantau. Usulan juga diberikan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam sistem PKP PT. A seperti pemberian feedback dan jabatan khusus Dari dua alternatif sistem penilaian yang ada (single-rarer dan multi-raters), penulis merekomendasikan sistem penilaian tetap multi-ratersnamun bawahan tidak lagi sebagai penilai. Atasan I, atasan II, rekan sekerja dan diri sendiri menjadi penilai pemegang jabatan manajer atau supervisor. Untuk penerapan SKI diusulkan agar dikerjakan oleh konsultan bekerjasama dengan personalia PT. A."

"Digitalisasi memberikan dampak perkembangan di sektor perbankan yang kian lengkap dengan hadirnya financial technology (fintech). Dalam hal ini, layanan fintech lending memberikan kemudahan untuk mendapatkan pendanaan dengan persyaratan yang cepat dan fleksibel. Adapun, kerja sama antara perusahaan fintech lending dengan e-commerce dapat memberikan dampak positif bagi pemulihan perekonomian. Namun dalam praktiknya pelaksanaan fintech lendingdi Indonesia tidak terlepas dari peran regulasi dalam pemulihan perekonomian nasional. Dalam hal ini, pelaksanaan fintech lending di Indonesia disertai dengan perkembangan regulasi, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Adapun, implementasi kerja sama antara perusahaan fintech lending dengan e-commerce dilaksanakan sebagai bentuk dorongan dalam pemulihan perekonomian nasional. Tulisan ini akan mengidentifikasi perkembangan regulasi terhadap pelaksanaan fintech lendingdalam pemulihan perekonomian nasional dan menganalisis implementasi kerja sama antara perusahaan fintech lendingdengan e-commerce dalam pemulihan perekonomian nasional dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Peran otoritas tentunya dibutuhkan untuk memberikan perlindungan serta pengawasan terhadap pelaksanaan fintech lending di Indonesia. Kewenangan tersebut dilakukan beberapa lembaga, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Hal ini ditunjukan dengan terbitnya berbagai regulasi dari otoritas berwenang untuk mengawasi pelaksanaan fintech lending di Indonesia. Pelaksanaan kerja sama antara perusahaan fintech lending dan e-commerce bertujuan untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada para merchant yang telah terverifikasi di e-commerce untuk mengembangkan bisnisnya. Dalam hal ini, e-commerce melakukan kerja sama dengan perusahaan fintech lending yang telah terdaftar dan diawasi oleh otoritas berwenang sehingga pelaksanaan kerja sama tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun, pelaksanaan kerja sama fintech lendingdan e-commerce harus didampingi dengan mitigasi risiko, khususnya risiko gagal bayar. Hal ini dapat diupayakan dengan adanya mitigasi risiko berupa asuransi kredit. Dalam hal ini, otoritas diharapkan dapat memberikan pengaturan terkait kasus gagal bayar Penerima Dana, khususnya mekanisme pencairan dana asuransi yang lebih komprehensif agar terciptanya kepastian hukum dan kejelasan perlindungan terhadap Pemberi Dana pada pelaksanaan fintech lending.

---

Digitalization has impacted developments in the banking sector which are complete with the presence of financial technology (fintech). In this case, fintech lending services make it easy to get funding with fast and flexible requirements. Meanwhile, cooperation between fintech lending companies and e-commerce can positively impact economic recovery. However, in practice, implementing fintech lending in Indonesia is inseparable from the role of regulation in recovering the national economy. Regulatory developments accompany the development of fintech lending in Indonesia, namely the Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services. Meanwhile, implementing cooperation between fintech lending companies and e-commerce is a form of encouragement in recovering the national economy. This paper will identify regulatory developments on implementing fintech lending in the recovery of the national economy and analyze the implementation of cooperation between fintech lending companies and e-commerce in recovering the national economy using normative juridical research methods. The authorities' role is certainly needed to protect and supervise the implementation of fintech lending in Indonesia. In this case, this authority is carried out by several institutions, such as Bank Indonesia, the Financial Services Authority, and the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia. The authorities issue various regulations to oversee the implementation of fintech lending in Indonesia. The implementation of cooperation between fintech lending companies and e-commerce aims to provide loan facilities to merchants verified in e-commerce to develop their businesses. In this case, e-commerce cooperates with fintech lending companies that have been registered and supervised by the competent authorities so that applicable regulations can implement this cooperation. Meanwhile, implementing cooperation between fintech lending and e-commerce must be accompanied by risk mitigation, especially the risk of default. The risk of default can be pursued by risk mitigation in the form of credit insurance. In this case, the authorities are expected to be able to provide arrangements regarding cases of default on Recipients of Funds, in particular, a more comprehensive insurance fund disbursement mechanism in order to create legal certainty and clarity of protection for Fund Providers in the implementation of fintech lending."