Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada sistem pembayaran non tunai, layanan jasa pembayaran terbaru yang ditawarkan oleh Bank Indonesia adalah Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). Sistem BI-RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan per transaksi dan bersifat real time. Sistem BI-RTGS saat ini merupakan muara dari seluruh penyelesaian transaksi nilai besar keuangan di Indonesia. Sebagai sistem settlement yang bersifat strategis dan kritikal serta berdampak luas, perhatian terhadap pengelolaan risiko operasional dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS perlu terus ditingkatkan, mengingat terjadinya risiko operasional secara tidak langsung akan memberikan stimulus terhadap terjadinya risiko likuiditas dan risiko kredit yang berkibat pada terganggunganya stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.Tahapan yang dilakukan dalam melakukan manajemen risiko operasional penyelenggaraan Sistem BI-RTGS secara garis besar mengikuti Australian/New Zealand Risk Management Standard (AS/NZS 4360:1999). Proses identifikasi dan evaluasi risiko dilakukan dengan menggunakan metode control self assessment (CSA) dalam bentuk penyebaran kuesioner kepada beberapa karyawan Bank Indoensia yang memiliki pengetahuan cukup baik tentang Sistem BI-RTGS.Dari hasil kuesioner tersebut kemudian diperoleh daftar 5 risiko terbesar berdasarkan nilai risiko yang ada yang kemudian ditentukan strategi penanganan beserta biayanya. Selanjutnya, untuk mendapatkan alokasi biaya terbaik terhadap tiap strategi penanganan risiko, maka dilakukan optimasi alokasi biaya dengan beberapa asumsi dana yang tersedia untuk mengelola risiko. Proses optimasi ini dilakukan dengan menggunakan proses OptQuest pada Crystal Ball 2000. Studi ini diharapkan akan dapat membantu Bank Indonesia untuk mengurangi risikorisiko operasional dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.

---

In non-cash payment system, Bank Indonesia now is offering a new service which is called Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) System. BIRTGS System is a settlement process of payment which is done individually (per transaction) and real time. Now days, BI-RTGS System is an estuary of all high value payments' settlement in Indonesia. As a strategic and critical settlement system, failure on BI-RTGS System will give a stimulus of liquidity risk and credit risk which will disturb Indonesian finance widely. That's why attention on operational risk management in BI-RTGS System implementation needs to be improved. Overall.

Steps which are taken in managing operational risk of BI-RTGS System's implementation are following Australian/New Zealand Risk Management Standard (AS/NZS 4360:1999). Identification and evaluation process are done by using control self assessment (CSA) method. This method is done by spreading questioners to some employees in Bank Indonesia whose have good knowledge about BI-RTGS System.

The result of questioners then used for listing 5 top risks based on its scores. Next, treatment plans for these 5 top risks and cost all_Cation at each treatment are considered. To get the best cost all_Cation, optimization of cost all_Cation with several budget assumptions is done by using OptQuest process in Crystal Ball 2000. Hopefully, this study will be able to help Bank Indonesia to decrease operational risks in BI-RTGS System's implementation."

"Dalam rangka meningkatkan sistem pembayaran nasional, Bank Indonesia menerapkan suatu peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh peserta BI-RTGS dalam pelaksanaan transfer dana melalui sistem BI-RTGS, yang dikenal dengan nama Indonesian Bankers Bye-Laws And Regulation atau lebih dikenal sebagai Bye-Laws. Permasalahan yang dapat diajukan adalah mengenai kendala-kendala dalam melakukan penyeragaman hak dan kewajiban bank-bank peserta BI-RTGS melalui Bye-Laws dan bagaimanakah Bye-Laws memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna sistem BI-RTGS. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa Bank Indonesia selain menggunakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PB1/2008 Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, juga menggunakan Surat Edaran Nomor 10/10/DASP tanggal 5 Maret 2008 Perihal Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dalam rangka Perlindungan kepada Nasabah Peserta Sistem BI-RTGS dan peraturan perbankan lainnya yang berkaitan dengan sistem BI-RTGS ini. Bahwa dalam sistem ini masih ditemukan kendala-kendala, yaitu: Gridlock, kegagalan pembayaran, kendala yang berkaitan dengan alat bukti elektronik, resiko transaksi dan resiko suku bunga. Dan Bye-Laws memberikan perlindungan kepada nasabah mulai dari instruksi transfer; penyampaian dana kepada nasabah peserta penerima; pengumuman biaya transfer dan jam pelayanan nasabah untuk transfer melalui sistem BI-RTGS; hingga tata cara penghitungan bunga dan kompensasi. Dimana secara jelas dinyatakan disetiap aturan ini mengenai pertanggungjawaban bank peserta BI-RTGS kepada nasabah penggunanya. Maka guna mengatasi segala kendala yang ada pada sistem ini, hendaknya ditingkatkan pemeriksaan internal dan security audit pada bank peserta, penyempurnaan dan monitoring terhadap seluruh komponen sistem BI-RTGS baik hardware, Software, jaringan komunikasi, power supply dan peningkatan kemampuan petugas operasional bank.

---

In order to improve national payment System, Indonesian Central Bank, Bank Indonesia, implement a compulsory nile for all BI-RTGS participants practicing funds transfer through the BI-RTGS system, known as Indonesian Bankers Bye-Laws and Regulation or Bye-Laws. Participating banks may propose various constraints in making all rights and obligation equal or uniform for all participating banks through Bye-Laws and how Bye-Laws provide legal protection for BI-RTGS customers. The research method used was a normative research method in which both primary and secondary datas being analyzed qualitatively. The research shown that Bank Indonesia, apart from applying the Peraturan Bank Indonesia No. 10/6/PB1/2008 Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, also applies Surat Edaran No. 10/10/DASP dated March 5, 2008 Perihal Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement in order to Protect BI-RTGS Participating Customers and other banking regulation related to the BI-RTGS system. The fact that in this system, constraints still exist such as gridlocks, payment failures, problems connected with electronic receipts, transaction risks and interest rates risks. Bye-Laws provides protection for customers starting from transfer instructions, delivering funds to recipient, cost of transfer and customer service hours for transfers using BI-RTGS system to procedures of calculating interest and compensation. All clearly defined in all regulations about participating BI-RTGS banks responsibilities to its customers.

Maka guna mengatasi segala kendala yang ada pada sistem ini, hendaknya perlu juga ditingkatkan pemeriksaan internal dan security audit pada bank peserta, penyempurnaan dan monitoring terhadap seluruh komponen sistem BI-RTGS baik hardware, Software, jaringan komunikasi, power supply dan peningkatan kemampuan petugas operasional bank.

"

"Penelitian ini ingin melihat dampak pengaruh dari transaksi Bank Syariah melalui Sistem BI-RTGS terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Transaksi Perbankan Syariah yang dilakukan melalui Sistem Pembayaran Bank Indonesia antara lain Sistem Bank Indonesia–Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) dapat memainkan peran kunci dalam pembiayaan ekonomi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Menggunakan pendekatan Generalized Method of Moment (GMM), penelitian ini menganalisis pengaruh dari Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Menggunakan data sekunder, data yang digunakan adalah data Bank Syariah yaitu, data transkasi RTGS dan CAR. Pada penelitian ini menggunakan data panel dengan pendekatan metode Generalized Method of Moments (GMM), periode analisis dari Tahun 2016 sampai Tahun 2022. Hasil estimasi menggunakan metode Generalized Method of Moments (GMM) membuktikan bahwa bagaimana transaksi Sistem Pembayaran yang dilakukan oleh Bank Syariah melalui Sistem BI-RTGS menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penting untuk diingat bahwa dampak dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti kebijakan pemerintah, stabilitas makroekonomi, tingkat suku bunga, kebijakan moneter, dan kondisi ekonomi global.

---

This study wants to see the impact of the influence of Sharia Bank transactions through the BI-RTGS System on Economic Growth. Sharia Banking transactions conducted through the Bank Indonesia Payment System, including the Bank Indonesia System–Real Time Gross Settlement (BI-RTGS System), can play a key role in the economic financing needed to achieve better economic growth goals and the Sustainable Development Goals. Using a generalized method of moment (GMM) approach, this study analyzes the influence of the Real Time Gross Settlement (BI-RTGS System) on Economic Growth. Using secondary data, the data used is Sharia Bank data, namely RTGS transaction data and CAR. In this study, panel data was used using the Generalized Method of Moments (GMM) method approach, the analysis period from 2016 to 2022. The results of the estimation using the Generalized Method of Moments (GMM) method proves that Payment System transactions carried out by Sharia Banks through the BI-RTGS System show a significant influence on economic growth in Indonesia. It is important to remember that the impact is influenced by a variety of other factors such as government policies, macroeconomic stability, interest rates, monetary policy, and global economic conditions."

"Dalam tugas Bank Indonesia mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, diperlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal demi efektivitas pelaksanaan tugas. Berkenaan dengan hal tersebut, diterapkan sistem Real Time Gross Settlement (RTGS) di Indonesia mulai tanggal 17 November 2000 dengan nama Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). Dalam rangka penyempurnaan, kini Bank Sentral membentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Transfer Dana. Kejahatan dalam bidang transfer dana kini bertambah dengan munculnya kasus pada Bank Rakyat Indonesia dengan modus manipulasi pengucuran kredit dan penyalahgunaan dana transfer RTGS oleh ‘orang dalam’. Melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 230/PID.B/2004/PN.JKT.PST, Ir. Deden Gumilar Sapoetra selaku Pimpinan Cabang BRI Segitiga Senen terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan praktik penyalahgunaan RTGS, perlu dikaji pengaturan sistem pembayaran elektronik Real Time Gross Settlement secara keseluruhan di Indonesia serta sejauh mana pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam kasus BRI tersebut guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan sistem pembayaran RTGS pada studi kasus BRI. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Proses transfer dana melalui RTGS akan ditinjau berdasarkan mekanisme maupun secara prinsip transfer dana guna melihat apakah transfer dana terlaksana secara efektif. Pelaksanaan transfer dana sendiri menuntut kepatuhan para pihak akan hak dan kewajibannya masing-masing. Namun, adakalanya proses transfer dana tidak efektif karena pelanggaran kewajiban pihak yang tidak bertanggung jawab, dengan memanfaatkan celah yang ada pada sistem kontrol internal bank yang bersangkutan. Pengaturan sistem pembayaran elektronik RTGS dinilai masih belum memadai mengingat aspek pidana dan alat bukti dalam transfer dana belum diakomodasi oleh dasar hukum berupa Undang-Undang. Selain itu, penyimpangan dana transfer RTGS bukan dilakukan terhadap sistem BI-RTGS, namun terhadap fungsi kontrol internal bank yang bersangkutan karena pada prinsipnya sistem BI-RTGS tidak memungkinkan adanya kecurangan karena terdapatnya jaminan keamanan dan proteksi terhadap sistem RTGS."

"Penelitian ini membahas mengenai kesesuaian pelaksanaan audit pada BI-RTGS di PT X terhadap standar audit Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank, yang selanjutnya disebut SPFAIB, dan COBIT for Assurance. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan perbandingan antara assurance step pelaksanaan audit pada BI-RTGS di PT X terhadap standar audit SPFAIB dan COBIT for Assurance, sehingga dapat dinilai kesesuaiannya dan ketidaksesuainnya dan dianalisis alternatif perlakuannya apabila tidak sesuai. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data melaui kuisioner dan wawancara langsung ke PT X dan studi literatur terkait.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan audit pada BI-RTGS di PT X terhadap standar audit SPFAIB sesuai sebesar 94 persen dan COBIT for Assurance sesuai sebesar 89 persen. Walaupun begitu, masih terdapat sejumlah kecil assurance step yang tidak sesuai dengan pelaksanaan audit pada BI-RTGS di PT X, yang masih perlu disesuaikan dan memiliki risiko yang berdampak signifikan pada teknologi informasi dan pengendalian internal teknologi informasi, bahkan juga terhadap operasional bisnis PT X.

---

This research discusses about the analysis of audit practices compatibility on BI RTGS in PT X towards SPFAIB and CobiT for Assurance Audit Standards. Researcher used the method of comparison between assurance step of audit on BI RTGS in Company X towards SPFAIB and COBIT for Assurance audit standards, therefore researcher can valued the compatibility or the incompatibility then to analyze the alternative of application if any inconformity existed. This research was done by gathering data from questionnaire, direct interview to Company X, and in depth literature study.

The result of the research suggests that the audit processes of BI RTGS at Company X are 94 percent compatible with SPFAIB and 89 percent compatible with COBIT for Assurance. Despite the aforementioned result, there are still limited assurance steps which are not compatible with the audit process of BI RTGS at Company X. Thus, further alignments are needed. Also, researchers believe some misalignment could cause significant risk to the information technology and internal control of IT. Furthermore, it bears business risk to PT X."

"Sebagai pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia telah mengimplementasikan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). Mengingat sampai saat ini belum terdapat ketentuan atau undang-undang yang mengatur transfer dana secara umum, maka dalam pelaksanaan kegiatan transfer dana melalui sistem BI-RTGS masih terdapat beberapa permasalahan hukum antara lain : bagaimana hak dan kewajiban serta perlindungan hukum para pihak dalam sistem pembayaran dengan BI-RTGS.Metode analisis data bersifat deskritif normatif digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh berupa hasil wawancara dengan narasumber di Bank Indonesia, penelitian dari buku-buku mengenai sistem pembayaran, laporan Studi banding, serta produk hukum yang berkaitan dengan BI-RTGS untuk disajikan secara deskritif.Hasil atau kesimpulan yang diperoleh dari tesis ini adalah hak dan kewajiban peserta (Bank Indonesia dikecualikan) telah diatur secara rinci dalam Bye Laws, sedangkan hak dan kewajiban nasabah pengguna jasa transfer melalui peserta belum diatur secara jelas serta perlindungan hukum terhadap Bank Indonesia atas resiko kegagalan pembayaran yang disebabkan oleh kesalahan sistem belum diatur. Sedangkan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dalam transfer dana melalui BI-RTGS masih terdapat ketidakjelasan terhadap proses pembuktian oleh hakim apabila terjadi perkara di pengadilan."

"Menjadikan sistem pembayaran aman, efisien, cepat dan handal merupakan tanggung jawab dan tugas Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Oleh karena itu, Bank Indonesia merealisasikan suatu in struktur yang handal yang memungkinkan terciptanya mekanisme transfer dana dalam jumlah besar secara seketika (real time) antar bank-bank dengan Bank Indonesia yang dikenal dengan nama Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). Sistem RTGS merupakan sistem yang direkomendasikan oleh Bank for International Settlement (BIS) dan telah lama diterapkan oleh negara-negara maju. Selain itu, implementasi sistem RTGS dapat mengakomodasikan kepentingan Bank Indonesia untuk menurunkan resiko dalam sistem pembayaran khususnya yang selama ini terjadi pada sistem kliring dengan metode multilateral neting.Kelancaran pelaksanaan sistem BI-RTGS, bergantung kepada peserta BI-RTGS yaitu adalah Bank umum. Bank Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan yang terkait dengan pelaksanaan sistem BI¬RTGS khususnya yang mengatur hak dan kewajiban antara Bank Indonesia sebagai penyelenggara dan bank umum sebagai peserta. Bersamaan dengan penerapan sistem BI¬RTGS pada tanggal 17 November 2000, disusun suatu peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh peserta BI-RTGS dalam pelaksanaan transfer dana melalui sistem BI¬RTGS,yang dikenal dengan nama Indonesian Bankers Bye-Laws And Regulation atau yang dikenal sebagai Bye-Laws.Dalam melakukan penelitian tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dari pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum para pihak yang berkepentingan dalam transfer dana melalui BI-RTGS masih terdapat adanya ketidak jelasan dalam masalah proses pembuktian oleh Hakim apabila perkara dibawa kemeja pengadilan. Kekuatan mengikat dari Bye-Laws secara yuridis dapat dikatakan sangat lemah, dirasakan belum memberikan kekuatan yang memaksa kepada para peserta tersebut. Di dalam salah satu ketentuan dari kesepakatan ini menegaskan bahwa segala keputusan yang diambil oleh Komite Bye-laws merupakan keputusan akhir atau final dan mengikat kepada seluruh bank peserta Sistem BI-RTGS."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa keuangan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Kebijakan tersebut mengatur mengenai kewajiban Bank Indonesia sebagai Pengusaha Kena Pajak. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa implementasi Pajak Pertambahan Nilai atas jasa keuangan BI-RTGS sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 telah sesuai dengan asas certainty dan hambatan apa yang dihadapi pada implementasinya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masih terdapat ketidakpastian mengenai subjek, objek dan prosedur dalam implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa keuangan BI-RTGS.

---

This study discusses the analysis of policy implementation of Value Added Tax on financial services Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. The policy governing the obligations of Bank Indonesia for VAT purposes. The purpose of research is to analyze the implementation of Value Added Tax on financial services in accordance with the BI-RTGS Law. 42 of 2009 in accordance with the principles of certainty and obstacles encountered in the implementation. This research is a descriptive qualitative approach using qualitative data. Results of this study concluded that there is still uncertainty about the subject, object and procedures in the implementation of Value Added Tax policy to financial services BI-RTGS."