Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengelolaan sampah di wilayah perkotaan masih menjadi masalah krusial. DKI Jakarta sendiri memiliki timbulan sampah yang terus meningkat setiap tahuunnya hingga mencapai 7.500 ton/hari pada tahun 2018. Wilayah RW 01, Kelurahan Srengseng Sawah, DKI Jakarta menjadi salah satu RW percontohan pada pengelolaan sampah tingkat rumah tangga melalui prinsip 3R, yaitu melalui pemilahan dan daur ulang sampah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerapan masyarakat pada pengelolaan sampah tingkat rumah tangga dengan prinsip 3R tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode campuran antara kuantitatif dan kualitatif, serta menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat (70%) memiliki tingkat pengetahuan tinggi dan sebanyak 65% masyarakat memiliki sikap cukup baik pada pengelolaan sampah tingkat rumah tangga dengan prinsip 3R. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerapan sebagian besar masyarakat (58%) pada pengelolaan sampah tingkat rumah tangga dengan prinsip 3R ada pada kategori kurang baik. Berdasarkan hasil analisis jalur, faktor yang mempengaruhi tingkat penerapan secara langsung adalah sikap sebesar 23,6%. Hasil selanjutnya pada penelitian ini menemukan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh tidak langsung pada tingkat penerapan mengelola sampah melalui sikap dengan sebesar 13,5%. Kesimpulan yang dapat diambil adalah meskipun tingkat pengetahuan masyarakat tinggi dan sikap yang cukup baik pada pengelolaan sampah, namun tingkat penerapan pada pengelolaan sampah tingkat rumah tangga dengan prinsip 3R belum tentu baik. Hal tersebut karena terdapat pengaruh tingkat pendidikan pada penerapan, semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan cenderung melakukan tindakan ramah lingkungan, salah satunya adalah dengan mengelola sampah melalui prinsip 3R.

---

Waste management in urban areas is still a crucial problem. DKI Jakarta itself has a generation of garbage that continues to increase every year until it reaches 7,500 tons/day in 2018. RW 01, Srengseng Sawah Village, DKI Jakarta is one of the pilot RWs in household tingkat waste management through the 3R principle, namely through sorting and recycle. The purpose of this study is to analyze the factors that influence the tingkat of community application in household tingkat waste management with the 3R principle. This research uses a quantitative approach with a mixture of quantitative and qualitative methods, and uses path analysis.

The results showed that the majority of the community (70%) had a high tingkat of knowledge and as many as 65% of the community had a fairly good attitude on household tingkat waste management with the 3R principle. The results showed that the tingkat of application of the majority of the community (58%) in household tingkat waste management with the 3R principle was in the poor category. Based on the results of path analysis, the factors that influence the tingkat of application directly are attitudes of 23,6%. Further results in this study found that the tingkat of education had an indirect effect on the tingkat of application of managing waste through attitudes 13,6%.

The conclusion that can be drawn is that although the tingkat of community knowledge is high and the attitude is quite good in waste management, the tingkat of application in household tingkat waste management with the 3R principle is not necessarily good. That is because there is an influence of the tingkat of education on the application, the higher a person's education will tend to do environmentally friendly actions, one of which is to manage waste through the 3R principle."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biaya investasi pengolahan sampah akhir di Marunda, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Secara khusus hal-hal yang didentifikasi adalah teknologl yang digunakan dalam pengolahan sampah, aiternatif pemilihan lokasi dan besarnya biaya investasi serta kelayakan suatu proyek pembangunan tempat pengolahan sampah akhir.Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan deskriftif analitik. Pengamatan lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dilapangan, sehubungan dengan penempatan lokasi, disamping itu dilakukan pula wawancara dengan para pihak (staekholder) yang terkait dengan pengelolaan sampah, terutama pegawai Pemda DKI Jakarta yang terbentuk dalam Tim Asistensi Persampah Provinsi DKI Jakarta.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pembangunan tempat pengolahan sampah akhir (TPST teknologi incenerator skala besar), waste to energy dengan kapasitas produksi 1500 ton sampah/hari, menghabiskan biaya investasi lebih kurang sebesar Rp. 128.186.549.000,- dan dari hasil perhitungan didapat total present value selama 20 tahun sebesar Rp. 248.429.789.000,-, maka dihasilkan Net Present Value sebesar Rp. 120.243.240.000,- (bernilai positif), maka pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu teknologi incenerator skala besar (waste to energy) di Marunda Jakarta Utara, layak untuk dilaksanakan."

"Menurunnya kualitas lingkungan yang disebabkan oleh sampah harus ditangani secara serius. Ibarat sebuah "bom waktu? masalah sampah dapat menjadi bencana besar bagi umat manusia, karena dapat meledak kapan saja. Pada tanggal 8 September 2006 pukul 00.00 WIB, telah terjadi tragedi yang menelan korban jiwa di TPA Bantar Gebang milik Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Keadaan ini semata-mata bukanlah sekedar persoalan kelemahan teknologi, melainkan sistem pengelolaan persampahan yang tidak terpadu. Jumlah penduduk di DKI Jakarta, berdasarkan Jakarta Dalam Angka 2003 (tidak termasuk wilayah Kepulauan Seribu) tercatat sebanyak 7.438.008 jiwa dengan tingkat kepadatan 11.244 jiwa/km2. Berdasarkan data Dinas Kebersihan DKI Jakarta diperkirakan telah menghasilkan sampah padat kurang lebih 22.265 m3 per hari atau sekitar 6.000 ton per hari. Pola pengelolaan sampah di Kota Jakarta umumnya masih menganut pola sistem kumpul-angkut-buang dari sumber hingga ke TPA. Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta pada tahun 2001, estimasi sampah padat yang terkumpul dan diangkut kurang lebih 70% ke TPA Bantargebang, 16,5% ke lokasi-lokasi informal, dan 13% tidak terkelola (seperti dibuang ke sungai dan sepanjang pinggir jalan), TPA Bantar gebang semula direncanakan untuk ditutup pada tahun 2003. Sementara mencari altematif pengganti TPA Bantar Gebang yang lain, Pemda DKI Jakarta berusaha mencari jalan keluar, .yaitu memperpanjang usia lahan tersebut dengan melakukan pengolahan sampah 3R (reduce, reuse, recycle) sebelum sampah masuk ke TPA. Salah satu bentuk usaha lain untuk pengurangan sampah pra TPA yaitu dengan membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) I Intermediate Treatment Facilities (1TF) di 4 wilayah Kota Jakarta berdasarkan hasil kajian review master plan DKI Jakarta 2005 - 2015. Tujuan penelitian ini untuk: (1) Mendapatkan informasi mengenai kondisi eksisting sistem pengelolaan sampah di DKI Jakarta khususnya proses pengambilan keputusan tentang pemilihan teknologi pengolahan sampah terpadu 1 intermediate Treatment Facilities (ITF) dan prosedur kerjasama antara pihak Pemda dengan swasta yang telah berjalan saat ini, (2) Menentukan prioritas pilihan teknologi ITF yang dibutuhkan untuk kota Jakarta, (3) Merumuskan Strategi untuk mendukung kelancaran penerapan ITF di dalam sistem pengelolaan sampah DKI Jakarta. Konsep pengelolaan sampah paradigma baru yaitu dengan melakukan intervensi pengolahan sampah dengan cara 3R (reduce, reuse,recycle) dari sumber hingga ke TPA. Untuk mengubah pola kebijakan pengelolaan sampah setidaknya meliputi 5 (lima) aspek yaitu: (1) aspek hukum, (2) aspek kelembagaan, (3) aspek pembiayaan, (4) aspek sosial budaya, dan (5) aspek teknis operasional/ teknologi. Pada tahap penentuan prioritas pemilihan teknologi ITF menggunakan model Analytical Hierarchy Process (AHP) dan perumusan strategi pengelolaan sampah dipergunakan model analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threaths). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) hingga akhir tahun 2006 rencana pembangunan intermediate Treament Facilities (ITF) belum ada yang terealisasi, baru sampai dengan tahap perjanjian kerjasama antara pihak Pemda dan Swasta. Proposal penawaran teknologi ITF yang diterima belum disertai panduan hasil kajian jenis teknologi pengolahan sampah yang sesuai dengan kondisi kota Jakarta; (2) berdasarkan kaidah kriteria pembangunan berkelanjutan, kecenderungan pemilihan teknologi pengolahan sampah berdasarkan hasil analisis AHP adalah teknologi composting & recycling 68% dibandingkan dengan incinerator 32%, dengan overall inconsistency index 0.05. Teknologi tersebut akan dapat memperpanjang usia pemakaian TPA yang telah ada, serta produk akhir berupa kompos lebih aman diserap lingkungan dan dapat digunakan sebagai tanah penutup sanitary landfill; (3) untuk mendukung penerapan ITF agar terkelola dengan baik dan mendukung fungsi pembangunan berkelanjutan, maka hasil rumusan dari analisis SWOT menjelaskan posisi daya saing Pemda DKI Jakarta berada pada posisi yang memiliki kekuatan dan menghadapi ancaman. Istilah lain pada kuadran ini adalah mobilization strategy yaitu strategi memobilisasi kekuatan yang dimiliki lembaga untuk mengatasi hambatan /ancaman. Pada posisi tersebut telah dirumuskan beberapa strategi yaitu: (i) perlu dibuat desain socio-engineering untuk mengantisipasi protes/penolakan masyarakat dengan keinginan Pemda DKI Jakarta untuk mewujudkan pengelolaan sampah terpadu, (ii) pengalokasian dana APBD untuk penanganan sampah dan socio¬engineering, dan (iii) melibatkan peran serta stakeholder sejak awal desain perencanaan pengelolaan sampah. Disarankan untuk mendukung rencana pembangunan ITF perlu diketahui jenis dan teknologi yang benar-benar dibutuhkan bagi Kota Jakarta. Sesuai dengan rencana hasil kajian persampahan dari Bank Dunia, residu dari ITF dapat diteruskan untuk dikelola ke TPA Regional melalui Jabodetabek Waste Management Corporation, maupun ke TPA Bantar Gebang milik Pemda DKI Jakarta. Untuk penerapan ITF di salah satu wilayah Kota Jakarta, maka perlu disertakan konsep desain socio¬engineering-nya. Target socio-engineering tersebut yaitu merubah pola pikir masyarakat NIMBY (Not in My Back Yard) Syndrome menjadi "Sampahku Tanggung Jawabku". Untuk melakukan proses tender pun, kecenderungan pilihan teknologi komposting pada penelitian ini dapat memudahkan pihak Pemda-DKI Jakarta jika tertarik untuk menseleksi tawaran-tawaran proposal teknologi dari pihak swasta yang masuk untuk pengolahan sampah. Seleksi bukan lagi antara teknologi yang tidak sejenis, tapi seleksi antara teknologi yang sejenis dari pihak yang berbeda-beda. Pemda dapat fokus untuk memilih swasta yang profesional dan berpengalaman menangani masalah sampah. Proses seleksi ini sudah diatur oleh Pemerintah Pusat di dalam Perpres No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam upaya Penyediaan Infrastruktur. Selain itu upaya 3R juga sudah dilakukan dari sumber, sarana dan prasarana persampahan sudah mulai dipilah-pilah sesual komposisi sampahnya. Tidak hanya dimulai dari sistem pewadahan yang terpilah namun hingga transportasi pengangkutan sampahnya pun mulai tidak bercampur lagi. Truk-truk pengangkut sampah diharapkan dalam kondisi yang layak, sehingga tidak lagi menyebabkan tetesan air lindi yang menetes disepanjang perjalanan menuju lokasi pengolahan seperti sekarang ini.

---

Degrading quality of the environment caused by waste should be taken seriously. Like a "time bomb" that may go off any time, the problem of waste may turn into a great disaster for people unexpectedly. On September 8, 2006, at 00.00 hours, a tragedy at Bantar Gebang garbage dump (TPA Bantar Gebang) owned by the city administration of Jakarta took place and cost many lives. The cause was not a lack of technology; rather, it was the waste management system that was not implemented in an integrated manner.

According to '2003 Jakarta in Figures' data, the capital city (Kepulauan Seribu not included) had a population of 7,438,008 with population density of 11,2441sq.km. The city's sanitary service estimates that these people produce solid waste of around 22,265 cu.m. per day or 6,000 tons daily. Garbage in Jakarta is still handled using the conservative collect-transport-dump system, from collection sites to dump sites. The sanitary service's 2001 data show that of all solid waste collected, about 70% was transported to Bantar Gebang landfill site and 16.5% was taken to unofficial locations while 13% was not properly handled (dumped to rivers and on roadsides). The city originally planned to close down TPA Bantar Gebang in 2003. While looking for alternative landfills sites, the city administration tried to find solutions to the problem - one of them was to extend the life of landfill use by handling waste using 3R (reduce, reuse, recycle) method before taking it for final processing at garbage dump sites. Another attempt made by city officials was to reduce the amount of waste going to these sites by constructing intermediate treatment facilities (ITF) in 4 areas prescribed according to the results of Jakarta's 2005-2015 master plan review.

This research aims at: (1) describing existing conditions of Jakarta's waste management system, with respect to the plan to install intermediate treatment facilities (ITFs); (2) giving recommendations as to one single technology for use in the ITF installation plan using Analytical Hierarchy Process (AHP) method; and (3) analyzing strategies devised by the city administration in connection with ITF installation plan using SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis.

The new concept of waste management is to handle waste using the 3R (reduce, reuse, recycle) method. In order for the city to be able to change its current waste management policy, the following five aspects should be considered: (1) legal; (2) institutional; (3) financial; (4) socio-cultural; and (5) operational/technological.

Problems were assessed using AHP (Analytical Hierarchy Process) and SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis. The AHP model was used at the technical stage in which ITF technologies were selected while the SWOT analysis method was used at the waste management strategy identification stage.

With regard to Jakarta's waste management system, research results showed the following: (1) until the end of 2006 year, the city's plan to install ITFs in support of the overall waste management system is not realization. The city needs to identify a technology appropriate for its waste management requirements; (2) Base on sustainable development principle, the AHP results with regard to appropriate waste management technologies give composting & recycling model than incineration model (with overall inconsistency index of 0.05) as the best approach for Jakarta's waste problem; (3) in order to support technologically manageable for the ITF, SWOT analysis results positioned the city administration in the strengths and threats quadrants in terms of competitive advantages. It is regarding with the mobilization strategy. It has sufficient and favorable internal strengths to mobilize these threats. The strategy are: (i) need a socio-engineering design to anticipate such threats from the society, regarding local government program of integrated solid waste management, (ii) allocate local government fund (APDB) for solid waste management and socio- engineering design, (iii) involve the stakeholder from the first design of solid waste management plan.

A suggestion to support ITF program, the Jakarta city needs to identify a technology appropriate for its waste management requirements. Based on World Bank study/examination, ITF system can be integrated with Regional Sanitary Landfill, on behalf of Jabodetabek Waste Management Corporation or TPA Banter Gebang. In order to implement of 1TF technology in Jakarta's city, it needs a socio-engineering design. Targets of socio - engineering design are changing a society mindset from "Not in My Backyard Syndrome" into "responsibility of my own waste". Concepts of waste management offered by external parties should go through strict selection procedures. A tender should be held by the administration to select offers made by private technology providers. Bidding should not be concerned with the selection of different technologies but with the selection of different providers of one type of technology. The city administration can focus on appointing a professional private company that has extensive experiences in handling waste.

The selection process itself is governed by the National Government Regulation No. 67. of 2005 on the Cooperation between the Government and Business Entities in the Provision of Infrastructures. An ideal waste management is an integrated system of collecting, sorting and processing garbage starting from the collection all through the garbage dump sites. In order to support such integrated system, waste infrastructures and facilities should be arranged differently according to types of waste. Different containers and means of transportation should be used. Garbage trucks should be properly serviceable to prevent waste water (leachate) dripping all the way to .the dump sites, a problem the city is currently struggling to deal with."

"Dengan permasalahan yang kompleks pada sistem pengelolaan sampah di DKI Jakarta, dibutuhkan sebuah pendekatan yang komprehensif terhadap sistem tersebut. Salah satu pendekatan itu adalah pendekatan makroergonomi, dimana salah satu metode yang dapat digunakan adalah Macroergonomic Analysis and Design (MEAD). Melalui tahapan MEAD, diketahui varian kunci dari sistem ini adalah kesalahan pembuangan sampah pada tempatnya oleh warga DKI Jakarta. Salah satu solusi technical support yang dapat diterapkan adalah perbaikan tempat sampah pilah. Proses perbaikan ini menerapkan New Product Development Processes (NPD Processes). Pengembangan baru dari tempat sampah ini memiliki beberapa fitur, seperti tanda warna, lambang pemilahan, pembedaan lubang, penutup kontainer, pengait kantung sampah, fungsi ayun, dan media informasi.

---

With the complex problems in the waste management system in Jakarta, it takes a comprehensive approach to the system. One of the approaches that could be used is the macro-ergonomics approach, where one of the methods is Macroergonomic Analysis and Design (MEAD). Through stages of MEAD, known key variants of this system is human error to dispose the waste into the proper bin. One solution that can be applied to technical support is improved recycle bins. New Product Development Processes (NPD Processes) is implemented to develop the recycle bin. The new recycle bin development has some features, such as colour coding, signs of waste segregation, differentiation of holes, container?s lids, trash bag?s hooks, swing feature of the bin, and information media."

"ABSTRAKMetode pengadaan langsung merupakan cara pengadaan yang paling sederhanadimana tidak melalui proses lelang, lebih efisien karena dapat melakukannegosiasi langsung kepada penyedia barang/jasa tanpa perantara. Penelitiandilakukan dengan mengumpulkan data melalui survei kuesioner. Kemudian datatersebut dievaluasi dengan analisa deskriptif dan divalidasi dengan wawancarapakar. Manajemen pengadaan langsung di kecamatan dan kelurahan PemerintahProvinsi DKI Jakarta secara keseluruhan dari tahap perencanaan sampai denganpengendalian tidak berjalan dengan baik, SDM dalam pengadaan mempunyaiketerampilan yang kurang dan pejabat-pejabat yang bertanggung jawab dalampengadaan belum sepenuhnya bersertifikat. Selain itu terdapat 13 proses yangbelum diatur secara jelas atau tidak sesuai dengan best practice, maka dibuatstrategi dalam pelaksanaan manajemen pengadaan langsung yang dapatditerapkan di kecamatan dan kelurahan Provinsi DKI Jakarta.

---

ABSTRACTDirect procurement method is the simplest way which does not through an auctionprocess, is more efficient because it can negotiate directly to the providers withoutany intermediaries. The study was conducted by collecting data through aquestionnaire survey. Then the data is evaluated by descriptive analysis andvalidated with expert interviews. Direct procurement management in districts andvillages of DKI Jakarta as a whole from the planning stage until the control is notgoing well, the human resources in the procurement have lack of skills and theofficials that responsible in procurement has not been fully certified. In additionthere are 13 processes that are not yet clearly regulated or not in accordance withbest practice, then the strategy was made in the implementation of directprocurement management that can be applied in the districts and villages of DKIJakarta."