Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini akan memhahas mengenai proses pengadaan barang (procuremem), yang merupakan aktivitas pendukung dalam kegiatan bisnis perusahaan. Dalam pelaksanaannya, proses ini cukup sering dihadapkan kepada permasalahan inefisiensi, karena sering keluamya biaya yang tidak diperlukan, serta waktu proses yang panjang. Hal ini pada umumnya terjadi karena proses yang terlibat tedalu banyak, melibatkan terlalu banyak karyawan, dan organisasi data yang kurang akurat. Electronic Procurement merupakan salah satu alternatif solusi bagi permasalahan tersebut, dengan mengotomasi proses yang ada, sehingga mampu mengurangi waktu siklus proses pengadaan, mengurangi biaya transaksi, meminimasi terjadinya human errors, serta memperbaiki organisasi data untuk keperluan pengambilan keputusan. Sebelum mengimplementasi, perlu dilakukan suatu analisis kelayakan, untuk mengetahui sejauh mana sistem ini mampu mcmberikan kontribusi dan pemecahan terhadap masalah yang dihadapi perusahaan. Dengan metode lnfornwflon Economics. akan dianalisis, sejauh mana sistem ini, dapat memberikan manfaat bagi proses pengadaan barang pendukung (indirect goods) pada perusahaan ritel, yaitu PT. GORO Batara Sakti, dimana penelitian diadakan, dari tiga aspek, yaitu ekonomi, bisnis dan teknologi.

---

This paper win discuss about procurement process, one of the support activities in company's business activities. On it's operation, inefficiency seldom happens, due to the occurance of unnecessary costs, and also a long cycle time. These things usually happen because there are too many processes in each procedure, using and counting on too many employees, and also unaccurate data organization. Electronic Procurement is believed as one of the alternative solution to this problem. By automating the process, it will be able to reduce the cycle time, reducing the transaction cost, minimizing human errors, and also improving the dam organization to help the decision--making process. Before implementing this system, we need to make a feasibility analysis. to find out how far this system could give contributions and solve the company's problem. Information Economics method will analyze how far this system will give benefits to company's indirect goods procurement on retail business, m this case, on PT. GORO Batara Sakti, where the research is being held, based on three aspects : economy, business and tedmology."

"ABSTRACTImplementasi e-procurement di Indonesia didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya. Kementerian Keuangan telah mengembangkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang menyediakan layanan e-procurement bagi, tetapi tidak terbatas pada kantor-kantor di lingkup Kementerian Keuangan dengan membentuk kantor pada setiap provinsi di Indonesia. Implementasi e-procurement bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi dan keamanan pengadaan barang dan jasa. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik deskriptif, penelitian ini menganalisis implementasi e-procurement pada LPSE Kementerian Keuangan di Papua Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi e-procurement telah memenuhi tujuannya yaitu, meningkatkan akuntabilitas, transparansi,efektivitas, efisiensi dan keamanan pengadaan barang dan jasa."

"Dalam konteks manajemen logistik, perusahaan FMCG umumnya memiliki sejumlah besar transportasi, produk, dan distributor. Sejumlah besar distributor yang beroperasi secara terpisah memiliki potensi kesalahan informasi yang diberikan kepada perusahaan. Ada kebutuhan untuk sistem informasi logistik untuk mengintegrasikan informasi dan operasi secara real-time untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang tepat dan cepat. Penggunaan teknologi informasi seperti Internet untuk aplikasi berbasis hal-hal semakin dibutuhkan untuk inovasi dalam pengembangan proses logistik karena dapat mempercepat proses dan mengurangi biaya. Namun, ada risiko dan tantangan dalam menerapkan teknologi IoT ke sistem termasuk sumber daya manusia, kemampuan teknologi dan, sehingga perusahaan harus menyiapkan biaya investasi untuk memenuhi kebutuhan penerapan teknologi baru. Penilaian kelayakan ekonomi diperlukan untuk menilai apakah investasi dapat menguntungkan perusahaan. Penelitian ini menggunakan perhitungan Net Present Value (NPV), Periode Payback (PP), Return on Investment (ROI), dan Profitability Index (PI).

---

In the context of logistics management, FMCG companies generally have a large amount of transportation, products, and distributors. A large number of distributors operating separately has the potential for misinformation provided to the company. There is a need for a logistics information system to integrate information and operations in real-time to solve problems and make the right and fast decisions. The use of information technology such as Internet of things-based applications is increasingly needed for innovation in the development of logistics processes because it can speed up processes and reduce costs. However, there are risks and challenges in applying IoT technology to the system including human resources, technological capabilities and, so companies must prepare investment costs to meet the needs of implementing the new technology. An economic feasibility assessment is needed to assess whether the investment can benefit the company. This study uses the calculation of Net Present Value (NPV), Payback Period (PP), Return on Investment (ROI), and Profitability Index (PI)."

"Upaya pemerintah mengenai peningkatan produksi target satu juta barel minyak pada tahun 2030 harus didukung oleh berbagai sarana yang menunjang peningkatan di industri minyak dan gas. Program tersebut dapat membawa dampak pada peningkatan stuktur lepas pantai. Dalam menunjang operasional eksplorasi dan produksi minyak dan gas dibutuhkan sarana berupa kapal. Salah satu tipe kapal yang banyak digunakan pada kegiatan lepas pantai di sektor hulu migas yaitu kapal jenis Anchor Handling Tug and Supply (AHTS). Kapal AHTS menyumbang valuasi kurang lebih 25% dari keseluruhan nilai pasar kapal lepas pantai global, menjadikannya jenis kapal lepas pantai terbesar kedua dalam hal jumlah porsi pasar. Jumlah nilai pasar kapal penunjang kegiatan lepas pantai diproyeksikan  mencapai $28,20 miliar pada tahun 2031. Pertumbuhan ini dapat dikaitkan dengan meningkatnya permintaan kebutuhan kapal AHTS untuk mendukung kegiatan operasi di sektor hulu migas. Namun dalam proses pengadaan kapal AHTS diperlukan banyak pertimbangan untuk memilih penyedia atau vendor yang paling sesuai dengan kebutuhan. Salah satu upaya untuk penyelesaian masalah tersebut ialah dengan merancang suatu Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat membantu untuk memilih vendor. Karena kriteria bersifat kompleks, SPK akan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk mendukung proses analisis menjadi lebih efektif. Dengan adanya SPK dapat meningkatkan efisiensi proses dari pengadaan kapal AHTS.

---

The government's efforts to increase the production of one million barrels of oil target by 2030 must be supported by various facilities that support improvements in the oil and gas industry. The program can have an impact on increasing offshore structures. In supporting oil and gas exploration and production operations, facilities in the form of ships are needed. One type of ship that is widely used in offshore activities in the upstream oil and gas sector is the Anchor Handling Tug and Supply (AHTS) type ship. AHTS vessels account for a valuation of approximately 25% of the overall global offshore vessel market value, making them the second largest type of offshore vessel in terms of market share. The total market value of vessels supporting offshore activities is projected to reach $28.20 billion by 2031. This growth can be attributed to the increasing demand for AHTS vessels to support operations in the upstream oil and gas sector. However, in the AHTS ship procurement process, many considerations are needed to choose the provider or vendor that best suits the needs. One of the efforts to solve this problem is to design a Decision Support System (DSS) that can help to select vendors. Because the criteria are complex, the DSS will use the Analytical Hierarchy Process (AHP) method to support the analysis process to be more effective. With the DSS, it can improve the efficiency of the AHTS ship procurement process."

"Kredit Usaha Kecil (Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No.22/4/UKK tanggal 29 Januari 1990) adalahinstrumen pemerataan dibidang usaha yang mewajibkan bank untuk mengalokasikan sebesar 20% dari kredit yang diberikan untuk disalurkan kepada pengusaha kecil, sehingga usaha kecil diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam perekonomian nasional. Di sisi lain, pengusaha kecil dalam mengajukan permohonan pinjaman kepada bank kerapkali menghadapi kendala dalam penyediaan jaminan/agunan sebagai persyaratan yang digariskan undang-undang, dan alasan ini seringkali digunakan pihak bank untuk menolak permohonan kredit dari pengusaha kecil. Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan telah memberikan satu dasar hukum terhadap suatu pola kredit yang berorientasi pada kelayakan usaha yaitu degan melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon debitur, dan apabila dianggap layak maka kredit dapat diberikan dengan barang, hak tagih, dan proyek atau usaha itu sendiri sebagai jaminan/agunan. Dengan kredit yang berpola pada kelayakan usaha ini, maka setiap pengusaha kecil yang memiliki usaha yang layak akan mempunyai peluang yang sangat luas dan sama dalam memperoleh pinjaman dari bank. Bagi pihak bank sendiri pola kredit ini salah satu alternatif terbaik dalam menyalurkan kepada pengusaha kecil."

"Restrukturisasi merupakan isu penting dalam pemulihan ekonomi di Indonesia, bahkan restrukturisasi pula yang menjadi salah satu butir kesepakatan Letter of Intents antara IMF dengan pemerintah Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa organisasi PERTAMINA yang dibentuk sesuai dengan Keppres No.11 tahun 1990 menjadi tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Untuk mendapatkan sebuah proses bisnis baru yang sesuai dengan Visi perusahaan menjadi perusahaan minyak dan gas bumi kelas dunia, diperlukan sebuah metodologi restrukturisasi yang sesuai dengan metodologi Business Process Reengineering (BPR) atau rekayasa ulang proses bisnis. Dalam melakukan rekayasa ulang proses bisnis, teknologi informasi memegang peran penting sebagai pemungkin (enabler) sehingga proses bisnis yang baru dapat berlangsung dengan baik. Teknologi informasi akan memberikan kontribusi dalam: otomatisasi, memungkinkan bisnis dilakukan dalam lokasi yang berbeda, memberikan fleksibilitas pada manufaktur dan memberikan layanan yang cepat kepada pelanggan. Implementasi SAP R/3 sebagai sebuah produk teknologi informasi yang memuat rekyasa ulang proses bisnis, akan melakukan integrasi seluruh proses bisnis sehingga akan didapatkan tujuan tersebut.Implementasi SAP R/3 dalam penerapan rekayasa ulang proses bisnis akan melibatkan sumberdaya (baik sumberdaya manusia maupun sumber daya keuangan) yang tidak sedikit, sehingga dalam penerapannya diperlukan justifikasi yang mampu memberikan kuantifikasi. Untuk hal tersebut dengan menggunakan metodologi Information Economics (IE) akan diukur secara kuantitatif proyek implementasi SAP R/3. Hasil perhitungan dengan menggunakan kajian Information Economics (IE) untuk proyek implementasi SAP R/3 di PERTAMINA didapat hasil sebagai berikut: Simple ROI sebesar 48,56%, IE scorecard menghasilkan skor 89,7 dan payback period selama 2,45 tahun.

---

Restructuring is an ultimately important issue in Indonesian economical rebuilding, even it becomes one of the main points in letter of intents agreement between IMF and Indonesian governments. This is a proof that PERTAMINA's organization which is based on Presidential Decree Nov 11, 1990 is not appropriate.

To get a new business process which is in accordance with company's vision to become an international gas and oil company, a restructuring method which is in line with Business Process Reengineering (BPR) method is needed.

In carrying out BPR, information technology (IT) holds an important role as enabler for the new business process to happen. IT will contribute in creating automation, enabling business to be performed in different places, improving flexibilities for manufacturers, and delivering quick services to customers.

SAP R/3 implementation as an IT product which brings BPR, will integrate all business process to achieve those mentioned purposes. SAP R/3 implementation as the best practice model of the application of BPR will involve a huge amount of various resources both manpower and fund, therefore it needs a justification which is able to present quantification. For this purpose, Information Economics (IE) method is used to quantitatively measure SAP R/3 implementation project.

The result of applying such method on SAP R/3 implementation project are as follows: simple ROI 48.56%, IE scorecard 89.7 and payback period 2.45 years."

"ABSTRAKKekosongan hukum Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001tentang Merek merupakan ketentuan yang rentan menimbulkan masalahsehingga harus segera ditetapkan oleh pemerintah. Muculnya berbagai masalahmerek terkenal jauh sebelum undang-undang ini berlaku juga disebabkan olehkekosongan hukum Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Merekkarena Pasal tersebut mengamanatkan lahirnya sebuah Peraturan Pemerintahyang mengatur tentang perlindungan merek terkenal terhadap barang dan ataujasa yang tidak sejenis. Akibatnya, pengertian dan kriteria merek terkenal sertapengertian dan penjelasan lebih lanjut mengenai barang dan jasa tidak sejenisapakah mencakup barang-barang yang berbeda kelas barang belum dapatdiketahui secara pasti dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Alasannyakarena untuk menentukan keterkenalan suatu merek sangat tergantung padapenilaian Hakim yang memeriksa sengketa tersebut. Padahal sistem Peradilan diIndonesia tidak menganut azas precedent dimana Hakim tidak diharuskan untukmengikuti putusan-putusan Hakim sebelumnya bahkan untuk sengketa yang sama atau mirip. Walaupun bangsa Indonesia tunduk kepada instrumen internasional seperti (The Paris Convention for the Protection of IndustrialProperty/Konvensi Paris) dan (Agreement on Trade Related Aspects ofIntellectual Property Rghts, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs),tetapi semua ketentuan yang terdapat didalamnya juga tidak memberikanpengertian yang jelas dan lengkap mengenai perlindungan terhadap barang yangtidak sejenis. Ketentuan ini juga memberikan kebebasan kepada setiap negaraanggota untuk menetapkan dan mengatur keterkenalan suatu merek di negaranyamasing-masingg. Oleh sebab itu, penentuan keterkenalan suatu merek padaakhirnya tetap diserahkan kepada Majelis Hakim maupun Direktorat JenderalHKI. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) TRIPs yang menerapkan Pasal 6 Bis KonvensiParis secara mutatis mutandis dapat diartikan sebagai perluasan perlindunganhukum Hak Atas Merek Terkenal untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis."