Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Persaingan industri asuransi untuk menarik minat tertanggung baru dan mempertahankan tertanggung lama dilakukan dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Kualitas pelayanan dapat diukur dari kecepatan dan kemudahan yang diberikan. Penggunaan teknologi infomasi yang andal adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.Skripsi ini dibuat untuk memberikan solusi terhadap kebutuhan sistern informasi di Departemen Pensiun PT. AALI, dengan fokus utama untuk mengembangkan sistem pendaftaran dan pelayanan. Upaya pengembangan dilakukan dengan metodologi siklus hidup sistem. Sebagai pisau analisa digunakan diagram alir untuk membedah proses bisnis yang ada dan diagram arus data untuk menjelaskan secara logis bagaimana nantinya fungsi-fungsi clidalam sistem informasi ini akan bekerja. Sebagai tambahan acuan, dibual matriks perbandingan pelayanan dari 14 perusahaan asuransi patungan di dalam negeri dan 10 perusahaan asuransi yang beroperasi di luar negeri.Hasil akhir dari skripsi ini adalah terdapatnya efisiensi waktu dan proses didalam pendaftaran dan pelayanan di Departemen Pensiun PT. AALI dengan 2 alternatif solusi, yaitu solusi manual dan solusi on-line. Hasll lain adalah usulan strategi pengembangan sistem informasi asuransi tersebut.

---

Competition in the insurance industry to attract the interest of new policy holders and maintain the old policy holders can bedone by giving best services. The quality of services is measured by the speed and the ease whichare provided. The use of sound information technology is one of the ways to leverage the quality of services.

The goal of this paper is to provide solutions for the infomation system needs of Pension Department of PT. AALI, with the mai.n focus on developing enrollment and services systems. The methodology used is System Development Life Cycle. The analysis tools used are flowcharts and data flow diagrams. Flowcharts are used to analyze the business process, while data flow diagrams are used to describe logically the functions that will be deployed in the system. As a benchmark, service matrices from 14 joint ventures and 10 foreign insurance companies are compared.

The end result of this paper is efficiency in time used and processing ofthe enrollment and services in Pension Department of PT. AALI through two alternative solutions, manual and on-line solution. Insurance information system development strategy is also produced in this paper."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis yuridis terhadap Perjanjian Asuransi Jiwa AlliSya Protection Plus pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Pembahasan skripsi ini menganalisis akad dalam perjanjian berdasarkan ketentuan akad menurut Hukum Perikatan Islam dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah 'PMK 18/2010'. Penulisan dilakukan secara normatif berdasarkan studi kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ketentuan akad dalam Perjanjian Asuransi Jiwa AlliSya Protection Plus pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah diterapkan secara jelas dalam polis menurut ketentuan akad dalam Hukum Perikatan Islam dan PMK 18/2010. Sebaiknya pemerintah dalam hal ini badan legislatif membuat suatu undang-undang tentang asuransi syariah secara spesifik untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap perkembangan ekonomi syariah saat ini, khususnya asuransi syariah.

---

This thesis focuses on judicial review on AlliSya Protection Plus Life Insurance Agreement in PT Asuransi Allianz Life Indonesia. In the analycist section of this thesis analyzes contract in agreement based on provisions stipulated in the Islamic Law and Minister of Finance regulation No. 18 PMK.010 2010 regarding Implementation of Basic Principles on Conducting Insurance and Reinsurance Business According to Sharia Principles 'PMK 18 2010'. The writing was conducted through documentation study. Qualitative analycist using secondary data comprises of primary law source, secondary law source, and tertiary law source.

Based on research, the contract in AlliSya Protection Plus Life Insurance Agreement in PT Asuransi Allianz Life Indonesia has been implemented clearly according to the contract provisions in Islamic Law and PMK 18 2010. Government in this case the legislative composes a constitution of sharia insurance to accomodate the rapid growth of the sharia economic, specifically the sharia insurance."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran sumber daya manusia, standard operating procedure (SOP), sistem informasi dan teknologi, syarat pengajuan proposal, proses underwriting dan pembuatan proposal, dan pengawasan oleh supervisor terhadap keterlambatan pembuatan proposal New Business asuransi kesehatan kumpulan di PT. Allianz Life Indonesia tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualiatif dengan disain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya jumlah dan kualitas SDM, SOP yang kurang efektif, terhambatnya sistem informasi dan teknologi, syarat pengajuan proposal yang tidak lengkap, dan supervisi yang kurang berpengaruh menyebabkan pembuatan proposal New Business menjadi terlambat. Diperlukan penambahan jumlah SDM dan perbaikan sistem informasi serta edukasi tim Sales untuk mengatasi masalah keterlambatan.

---

This study aims to describe the human resources, standard operating procedure, information system and technology, proposal request document, underwriting and proposals process, and supervision to towards overdue in making New Business proposal Group Health Insurance at PT. Allianz Life Indonesia in 2012. This study uses descriptive qualitative research design.

The results showed a lack of quantity and quality of human resource, less effective SOP, inhibition of information system and technology, incompleteness of proposal submission requirements and less effect supervision causes New Business Proposal is overdue. Addition of human resources, improving performance of information system and providing education to Sales team are required to overcome the problem."

"ABSTRAKPengaturan mengenai prinsip kerahasiaan rekam medis di Indonesia masih bertentangan dengan prakteknya, terutama pada praktek usaha asuransi kesehatan. Di mana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 269 Tahun 2008 bahwa berkas rekam medis adalah milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pasien hanya berhak atas isi rekam medis dalam bentuk resume medis. Sedangkan masih ada perusahaan asuransi yang menjadikan rekam medis sebagai salah satu syarat pengajuan klaim. Skripsi ini membahas tentang penerapan prinsip kerahasiaan rekam medis dalam praktek usaha asuransi kesehatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan data sekunder yang didapatkan dari bahan kepustakaan, serta didukung dengan data primer sebagai data penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peraturan perundang-undangan lain yang dapat diaplikasikan pada rekam medis, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2012 tetang Rahasia Kedokteran. Menurut peraturan tersebut, rekam medis termasuk ke dalam rahasia kedokteran yang dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien berupa pembayaran asuransi. Penulis menyarankan agar peraturan mengenai rekam medis lebih diselaraskan dan disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, seperti misalnya perusahaan asuransi.

---

ABSTRACTThe regulation on the principle of confidentiality of medical records in Indonesia is still contrary to the practice, especially in the practice of health insurance business. Where is mentioned in Minister of Health Regulation No. 269 year 2008 that medical record files belong to Healthcare Facilities and patients are only entitled to the contents of medical records in the form of medical resumes. While there are few insurance companies that still set medical records as one of the requirements for filing claims. This thesis discusses the application of the principle of confidentiality of medical records in the practice of health insurance business in Indonesia. This research uses juridical normative research method with secondary data obtained from library materials, and supported by primary data as supporting data. The results showed that there are other laws and regulations that can be applied to the medical record, namely Minister of Health Regulation No. 36 year 2012 about the Medical Confidentiality. According to the regulation, medical record is include to medical confidentiality that can be disclosed for the benefit of patients health in the form of insurance payments. The authors suggest that the regulation on medical records shall be more aligned and adjusted to the patients rsquo needs and other interested parties, such as insurance companies. "

"Prinsip itikad paling baik atau utmost good faith pada intinya mengatur tentang itikad baik antara tertanggung dan penanggung atau perusahaan asuransi saat perjanjian asuransi sedang berlangsung. Prinsip ini diatur dalam Pasal 251 KUHD yang menjadi dasar hukum pembatalan pertanggungan asuransi jika tertanggung menutup-nutupi informasi yang diketahuinya. Sehingga, tertanggung dalam perjanjian asuransi harus menyampaikan informasi dan fakta-fakta materiil terkait dirinya atau objek yang diasuransikan dengan jujur dan apa adanya untuk mengindari pembatalan polis dan/atau penolakan klaim asuransi. Namun, dalam praktiknya, tidak hanya tertanggung yang lalai dalam menjalankan prinsip utmost good faith dan melakukan misrepresentasi, melainkan penanggung juga dapat melakukan pelanggaran terhadap prinsip tersebut. Oleh karena itu, penanggung dan juga agen asuransi yang mewakili penanggung dalam penyelenggaraan perjanjian asuransi diwajibkan untuk menggali fakta-fakta materiil dari pihak penanggung, baik sebelum, saat, dan setelah perjanjian asuransi diadakan. Skripsi ini akan membahas tentang bagaimana pelanggaran prinsip utmost good faith atau itikad paling baik sebagai dasar pembatalan polis asuransi jiwa dan penolakan pencairan klaim asuransi tertanggung dalam sengketa asurasi jiwa antara PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nurmian Sibarani tidak diimplementasikan dengan baik oleh pihak asuransi jika mengacu kepada hukum asuransi, kemudian juga menjelaskan mengenai dampak dari perusahaan asuransi yang tidak memberikan informasi dengan sebenar-benarnya mengenai Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan berbohong kepada tertanggung. Dalam menulis skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan pendekatan kualitatif. Skripsi ini juga akan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Setelah melakukan penelitan, penulis berkesimpulan bahwa pihak penanggung dan pertanggung harus berperan aktif dalam mengadakan perjanjian asuransi; tertanggung menyampaikan fakta materiil dan penanggung menjelaskan ke tertanggung apa saja informasi yang harus disampaikan ke tertanggung dan hal persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh tertanggung. Hal ini bertujuan untuk mengurangi miskomunikasi dan permasalahan antara pihak penanggung dan tertanggung.

---

The principle of utmost good faith essentially regulates the good faith between the insured and the insurer or insurance company in the insurance agreement. This principle is regulated in Article 251 of the Commercial Code which is the legal basis for canceling insurance coverage when the insured conceals information he knows. Thus, the insured in the insurance agreement must convey information and material facts related to himself or the insured object honestly and as it is to avoid policy cancellation and / or rejection of insurance claims. However, in practice, it is not only the insured who is negligent in carrying out the principle of utmost good faith and misrepresentation, but the insurer can also violate this principle. Therefore, the insurer and also the insurance agent representing the insurer in the implementation of the insurance agreement are required to explore the material facts from the insurer, both before, during, and after the insurance agreement is held. This thesis will discuss how the violation of the principle of utmost good faith as the basis for canceling the life insurance policy and refusing to disburse the insured's insurance claim in the life insurance dispute between PT Asuransi Allianz Life Indonesia and Nurmian Sibarani is not implemented properly by the insurance company when referring to insurance law, then also explains the impact of insurance companies that do not provide true information about Life Insurance Request Letter (SPAJ) and lie to the insured. In writing this thesis, the author uses a juridical-normative research method and a qualitative approach. This thesis will also use primary and secondary legal materials. After conducting the research, the author concludes that the insurer and the insured must play an active role in entering into an insurance agreement; the insured should convey material facts and the insurer must explain to the insured what information must be conveyed to the insured and what requirements must be met by the insured. This aims to reduce miscommunication and problems between the insurer and the insured."

"ABSTRAKProgram Pensiun adalah setiap program yang memberikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Tujuan utama dari suatu program pensiun adalah untuk menjamin kesinambungan pendapatan peserta program pensiun, setelah peserta tidak bekerja lagi atau pensiun. Seorang karyawan dapat menjadi peserta program pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan atau dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa. Dana pensiun yang dibentuk oleh pemberi kerja bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya adalah Dana Pensiun Pemberi Keija (DPPK). DPPKdapat menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti. Sedangkan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa adalah dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) dan hanya dapat menyelenggarakau program pension iuran pasti.Manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Pada dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, peraturan dana pensiun memuat hak peserta program pensiun untuk memilih bentuk anuitas dan pengurus dana pensiun diwajibkan mengalihkan tanggung jawab pembayaran manfaat pensiun kpeada perusahaan asuransi jiwa yang dipilih peserta dan selanjutnya perusahaan asuransi jiwa bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran.Produk anuitas yang dijual perusahaan asuransi jiwa menjanjikan berbagai macam manfaat pensiun, dan tidak seluruh produk menjanjikan manfaat yang sesuai, bagi peserta dana pensiun atau penerima manfaat pensiun. Kesesuaian manfaat produk anuitas yang dijual perusahaan dengan ketentuan manfaat pensiun bagi peserta dana pensiun perlu dianalisa. Salah satu cara untuk menentukan sesuai tidaknya produk anuitas bagi penerima manfaat pensiun adalah melakukan analisa kesesuaian produk dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan lainnya.Berdasarkan analisa atas data dari PT. Asuransi Jiwa XYZ, diketahui bahwa hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak seluruh produk anuitas yang dijual perusahaan sesuai bagi peserta dana pensiun atau penerima manfaat pensiun. Beberapa produk menjanjikan manfaat pensiun tambahan sebagai 'pemanis' dan untuk menarik pembeli anuitas. Pemberian manfaat pensiun tambahan dikhawatirkan akan mengurangi nilai manfaat pensiun utama, yaitu manfaat pensiun yang dibayarkan secara bulanan selama seumur hidup. Sebaiknya perlu ada aturan mengenai manfaat pensiun tambahan yang dijanjikan oleh suatu anuitas, meliputi nilai maksimum manfaat pensiun tambahan, kapan manfaat pensiun tersebut dapat dibayarkan dan sebagainya."

"Penulisan ini bertujuan untuk memberikan saran serta solusi bagi Pemerintah, Perusahaan Penjamin (asuransi) dan Perbankan dalam memberikan kredit kepada para pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia tanpa adanya agunan atau jaminan. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kuantitatif dan kualitatif dimana menggunakan logika hipotesa dengan pola pemikiran deduktif, mendapatkan data-data empiris dan turun kelapangan secara langsung yang didukung dengan wawancara terhadap narasumber dibidangnya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam karya tulis ini adalah sering terjadinya benturan kepentingan antar peraturan dikarenakan tumpang tindih peraturan sehingga mempengaruhi jalannya penyaluran dana KUR. Misalnya tentang agunan atau jaminan dimana didalam Undang-Undang Perbankan mewajibkan adanya agunan atau jaminan sedangkan dalam peraturan terkait UMKM tidak mewajibkan adanya agunan atau jaminan. Selain itu, banyaknya peraturan-peraturan yang mengatur tentang UMKM juga menjadi kendala bagi perusahaan penjamin dan perbankan dalam melakukan tugasnya. Akibatnya, program kerja yang sudah tersusun dengan baik tidak berjalan maksimal. Selanjutnya mengenai kendala-kendala yang sering terjadi baik dipihak Perusahaan Pernjamin, Perbankan maupun pelaku UMKM sebagai debitur. Kendala-kendala yang dimaksud sangat mempengaruhi jalannya penyaluran dana KUR UMKM sehingga menjadi evaluasi bagi pihak-pihak terkait untuk menanganinya. Penulis dalam karya tulis ini, mencoba untuk menyusun peraturan-peraturan apa saja yang mengatur tentang UMKM kemudian disinkronisasikan sehingga muncul ide penulis untuk memberikan usulan harmonisasi peraturan UMKM. Harapannya adalah proses penyaluran dana KUR UMKM di Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.

---

This writing aims to provide suggestions and solutions for the Government, Guarantee Companies (insurance) and Banks in providing credit to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs/UMKM) in Indonesia without collateral or guarantees. The research methods used by the author are quantitative and qualitative methods which use hypothetical logic with deductive thinking patterns, obtain empirical data and go directly to the field which is supported by interviews with sources in their field. The problem in this paper is that there are often conflicts of interest between regulations due to overlapping regulations, thus affecting the distribution of KUR funds. For example, regarding collateral or guarantees, the Banking Law requires collateral or guarantees, whereas the regulations relating to MSMEs/UMKM do not guarantee the existence of collateral or guarantees. Apart from that, the many regulations governing MSMEs/UMKM also become obstacles for guarantee companies and banks in doing this. As a result, the work program that had been well structured did not run optimally. Furthermore, regarding the obstacles that often occur both on the part of insurance companies, banks and MSMEs as debtors. The obstacles in question greatly affect the distribution of KUR UMKM funds so that they become an evaluation for the relevant parties to handle them. In this paper, the author tries to compile the regulations governing MSMEs/UMKM and then synchronize them so that the author's idea emerges to provide proposals for harmonization of MSME/UMKM regulations. The hope is that the process of distributing KUR UMKM funds in Indonesia can run smoothly and be on target."

"Dalam proses kegiatan pembangunan, permasalahan yang dihadapi oleh kontraktor bukan saja terbatas pada masalah ketrampilan (skill), peralatan dan permodalan, akan tetapi juga menyangkut masalah sulitnya memperoleh surat-surat jaminan sebagaimana dipersyaratkan oleh para pemilik proyek. Sehubungan dengan pentingnya surat jaminan dalam pelaksanaan pembangunan suatu proyek, saat ini telah tersedia suatu fasilitas jaminan dalam bentuk "Surety Bond" sebagai alternatif baru selain dari Bank Garansi. Jaminan Surety Bond ini hanya diberikan I diterbitkan oleh PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja sebagai satu-satunya Lembaga Keuangan Non Bank yang berwenang menerbitkan Surety Bond. Jaminan ini relatif lebih meringankan bagi para kontraktor karena untuk memperolehnya tidak dipersyaratkan adanya agunan atau setoran uang jaminan, sehingga modal kerja yang dimiliki oleh kontraktor sepenuhnya dapat d ipergun akan untuk pelaksanaan pembangunan proyek. Adapun prosedur untuk memperoleh Surety Bond terdiri dari 2 (dua) tahapan. Pertama, setiap perusahaan (kontraktor) yang berminat menggunakan jaminan Surety Bond harus mengajukan surat permohonan menjadi nasabah terlebih dahulu. Sedangkan tahap kedua setiap kontraktor harus mengajukan surat permohonan jaminan Surety Bond. Permohonan ini hanya dapat dilakukan oleh perusahaan (kontraktor) yang telah menjadi nasabah. Dalam hal pelaksanaan pembangunan apabila kontraktor melakukan wanprestasi dan tidak mau membayar ganti rugi kepada pemilik proyek, maka pemilik proyek dapat mengajukan klaim kepada Jasa Raharja selaku pihak Surety yang menjamin terlaksananya kewajiban kontraktor. Pihak Surety akan membayar ganti rugi sesuai dengan kerugian yang nyata-nyata diderita oleh pemilik proyek dengan ketentuan maksimum sebesar nilai jaminan yang tertera dalam Surety Bond yang diterbitkan. Surety Bond akan hapus/berakhir apabila kontraktor telah selesai melakukan kewajibannya dengan baik atau apabila Jasa Rahaja selaku pihak Surety telah membayar ganti rugi kepada pemilik proyek. Apabila Jasa Raharja telah melakukan pembayaran klaim, maka berdasarkan Perjanjian Ganti Rugi dan adanya prinsip hak Subrograsi pihak Jasa Raharja dapat menuntut kembali ganti rugi kepada kontraktor dan / atau Indemnitor. Apabila baik kontraktor maupun Indemnitor tidak mau membayar ganti rugi kepada pihak Surety, maka Jasa Raharja selaku pihak dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. (HAMID)."