Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penulisan ini adalah untuk mengevaluasi perhitungan harga pokok produksi komponen pembangkit dan jaringan, Live Line Connector (LLC) yang diproduksi PLN-JP UPCTR berdasarkan metode perhitungan hasil penelitian Balai Pengembangan Industri Logam dan Mesin Bandung. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa metode ini merupakan alat yang tepat bagi kegiatan usaha industri jasa perbengkelan karena menghasilkan suatu rumusan yang dapat mengukur setiap variabel biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memenuhi sejumlah pesanan tertentu. Rumusan penentuan tarif mesin per jam dari metode tersebut akan menjadi basis penentuan biaya pengerjaan produk. Satu hal lagi yang diperlukan untuk menghitung biaya pengerjaan pesanan dengan akurat adalah dengan menghitung waktu standar proses pada masing-masing mesin diperoleh nilai biaya pengerjaan. Selain itu dilakukan juga perhitungan kapasitas produksi, tarif upah, biaya perkakas, biaya overhead dan biaya material sebagai dasar untuk menghitung harga pokok produksi produk LLC per unit, yang selama ini harga pokok produksinya ditetapkan hanya berdasarkan anggaran. Berdasarkan perhitungan waktu standar diperoleh jam orang untuk pengerjaan 1 unit LLC adalah 21,62 menit dengan kapasitas produksi aktual dari proses pengerjaan LLC adalah 20 menit per hari. Berdasarkan waktu standar, kapasitas produksi, tarif mesin, tarif upah dan variabel biaya lainnya diperoleh nilai harga pokok produksi satu unit LLC sebesar Rp 60.220,50. Harga pokok produksi ini dapat ditekan sebesar Rp 24.421,78 dengan cara membeli salah satu komponen LLC, yaitu bolt dan dengan meningkatkan kinerja operator supaya nilai kapasitas produksinya ikut meningkat."

"Komoditi gula merupakan salah satu komoditi strategis terutama jika dilihat dari peranannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah bertujuan untuk dapat mencapai swasembada gula sehingga dapat mengurangi ketergantungan kita terhadap pihak luar. Untuk itu perlu diusahakan agar petani tebu tetap mempunyai keinginan untuk menanam tebu dan tidak beralih ke tanaman lain, karena yang terakhir ini sering dianggap lebih menguntungkan. Pemilihan topik ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana proses produksi gula, dari bahan baku sampai menjadi gula dan kemudian melihat bagaimana perhitungan harga pokoknya. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, dilakukan peninjauan langsung ke pabrik gula ini, juga menganalisa laporan keuangan perusahaan dan melakukan wawancara dengan bagian keuangan serta produksi. Selain itu guna melengkapi tulisan ini dan sebagai bahan acuan, dilakukan studi atas literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Perhitungan harga pokok pada pabrik gula ini, dilakukan dengan mengumpulkan semua biaya yang terjadi, yang kemudian dikelompokkan ke beberapa bagian, seperti biaya bahan, biaya tenaga kerja dan biaya overhead keseluruhan, dan dibuat laporan biaya produksinya. Laporan ini dibuat sesuai dengan proses produksi yang ada pada pabrik gula ini, yaitu sebanyak 4 (empat) stasiun, yang terdiri dari stasiun gilingan, stasiun pemurnian, stasiun penguapan, stasiun putaran. Pada laporan biaya produksi ini akan diketahui total biaya dan biaya produksi per unit. Jumlah biaya dirinci menurut unsur-unsur harga pokok untuk tiap bagian yang bertanggungjawab terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan. Seperti diketahui pemasaran gula ini masih dilakukan oleh Bulog. Di dalam memasarkan gula ini, yang sering menjadi sorotan adalah banyaknya pungutan yang dilakukan. Karena itu, agar dapat meningkatkan daya saing gula dalam negeri terhadap gula impor, harus ditinjau kembali pungutan-pungutan mana yang dapt dihilangkan sehingga tidak membebani harga jual gula. Pemerintah harus berusaha agar petani tebu tetap bergairah menanam tebu yang merupakan bahan baku gula dan dilain pihak tetap menjaga agar harga gula tetap terjangkau oleh konsumen."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kemampuan membayar/ ability to pay (ATP) dan kemauan membayar/ willingness to pay (WTP) penduduk Kepulauan Seribu untuk layanan transportasi laut mereka, sebagai dasar untuk menentukan subsidi yang tepat. Skema subsidi ditawarkan dalam rangka menyematkan kesetaraan perlakuan antara penyelenggaraan transportasi di Jakarta daratan dengan Kepulauan Seribu dan juga dalam rangka mendukung mobilitas masyarakat Kepulauan Seribu. Nested Logit Binomial yang disederhanakan digunakan untuk menurunkan fungsi utilitas menggunakan respon dari kuesioner stated preference. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan membayar (Rp63.484) dari penduduk berada di bawah kesediaan mereka untuk membayar (Rp102.500 pada probabilitas 0,5), oleh karena itu subsidi cukup diperlukan untuk meningkatkan mobilitas penduduk Kepulauan Seribu. Penyaluran subsidi tarif angkutan oleh pemerintah dapat dilakukan langsung kepada masyarakat melalui subsidi tarif angkutan yaitu dengan mengisi celah antara tarif kapal tradisional eksisting dengan kemampuan membayar masyarakat. Cara berikutnya adalah melalui subsidi operator kapal tradisional dengan skema buy the service di mana pemerintah membayar besaran Rp/mil kepada operator sesuai dengan layanan yang diproduksi.

---

The purpose of this study is to analyze the ability to pay (ATP) and willingness to pay (WTP) of the inhabitants of the Kepulauan Seribu for their maritime transportation services, as a basis for determining appropriate subsidies. The subsidy scheme is offered to ensure equality of treatment between transportation services on the mainland of Jakarta and the Kepulauan Seribu, as well as to support the mobility of the Kepulauan Seribu community. A simplified Nested Logit Binomial is used to derive utility functions using responses from a stated preference questionnaire. This study indicates that the ability to pay (Rp63,484) of the inhabitants is below their willingness to pay (Rp102,500 at a probability of 0.5); therefore, subsidies are needed to enhance the mobility of the inhabitants. The distribution of transportation fare subsidies by the Government can be directly provided to the public through transportation fare subsidies, by bridging the gap between existing traditional boat fares and the community's ability to pay. The next method is through subsidies to traditional boat operators with a "buy the service" scheme, where the Government pays a certain amount per mile to the operator in accordance with the service provided."

"Salah satu cara untuk memastikan tindakan yang diambil sebelum kecelakaan terjadi adalah penggunaan proses yang dikenal sebagai formal safety assessment FSA . Hal ini penting karena, antisipasi terhadap terjadinya kecelakaan lebih penting daripada membuat aturan setelah adanya kecelakaan. Terkait kasus kebakaran Kapal Zahro Express, kapal penumpang Muara Angke ke Kepulauan Seribu, merupakan hal yang penting untuk melakukan FSA pada kapal tradisional penumpang yang juga kapal penyeberangan Muara Angke-Kepulauan Seribu. Pada kapal tradisional, FSA dilakukan terhadap 4 subjek, yaitu unsur manusia, kapal, lingkungan dan manajemen. Hasil dari FSA terhadap kapal tradisional adalah daftar bahaya, analisis risiko, pilihan kontrol risiko, analisis biaya-manfaat, dan rekomendasi ke berbagai pihak terkait dalam rangka meningkatkan keselamatan. Pada penelitian ini diperoleh hasil hampir semua kapal tradisional di Kali Adem memiliki bahaya yang hampir sama. Urutan bahaya yang harus di perbaiki adalah pertama pihak manajemen atau pengelolah kapal, kedua unsur kapal, ketiga manusia, dan terakhir adalah lingkungan.

---

One way of ensuring that action is taken before a accident occurs is the use a process known as formal safety assessment FSA . This is important because the anticipation of accidents is more important than making rules after an accident. Related to Zahro Express ship fire case, Muara Angke passenger ship to Kepulauan Seribu, it is important to conduct FSA on traditional passenger ship which is also crossing Muara Angke to Kepulauan Seribu. On the traditional ship FSA conducted on 4 subjects, the human element, ship, environment, and management. The results of the FSA on traditional vessels are a list of a hazards, risk analysis, risk control option, cost benefit analyzes, and recommendations to various stakeholders in order to improve safety. In this study the authors get almost all the traditional ships in Kali Adem have almost the same problem. The order of issues to be improved is first the management, the second elements is the ship, the third is human, and the last is the environment."

"Tesis ini didasari oleh pemikiran bahwa penyusunan tarif listrik saat ini belum sepenuhnya berdasarkan pada prinsip-prinsip tarif yang ekonomis, sehingga tarif tidak cost reflective. Dalam hat ini, Pemerintah perlu menentukan harga listrik yang memenuhi aspekaspek keekonomian agar Pelaku Usaha Listrik (PUL) dan konsumen dapat memperoleh keuntungan dan harga yang wajar. Selain itu juga menjamin kesinambungan penyediaan tenaga listrik, investasi pada sektor listrik, dan pertumbuhan perekonomian seeara luas. Tujuan tesis ini adalah menganalisis penentuan tarif pada tingkat keekonomiannya berdasarkan metode Revenue Requirement (RR) dan metode Long Run Marginal Cost (LRMC). Studi ini membahas: (1) perhitungan tarif listrik yang ekonomis pada sistem Jawa-Bali tahun 2002 dengan metode RR dan metode LRMC; (2) analisis sensitivitas tarif terhadap ROR pada metode RR dan terhadap unsur-unsur biaya pada metode LRMC; dan (3) disain tarif berdasarkan metode LRMC. Pembahasan tersebut Akan memberikan gambaran mengenai metode mana yang tepat untuk menentukan tarif yang ekonomis, terjangkau oleh masyarakat dan tetap menjamin kondisi sektor ketenagalistrikan yang sehat sehingga dapat dirumuskan kriteria tarif yang sesuai dengan prinsip dasar tarif yang ekonomis dan kebijakan harga energi yang tepat.Dengan menggunakan cara perhitungan tarif berdasarkan sistem akuntansi biaya pada metode RR dan sistem biaya marjinal pada metode LRMC dapat dianalisis accounting profit dan economic profit PUL. Berdasarkan hasil simulasi dan analisis, dapat dikemukakan bahwa metode LRMC dan metode RR dapat digunakan untuk menentukan tarif yang cost reflective namun penggunaan kedua metode ini harus disesuaikan dengan price regulation. Selain itu, ada beberapa kebijakan yang perlu diterapkan, yaitu: (1) PUL (regulated utility) menjamin bahwa fasilitas dan peralatan yang diperolehnya mendapatkan tingkat penggunaan yang tinggi agar menguntungkan investor dan konsumen; (2) PUL perlu menentukan RR minimum sebagai indikator tingkat pendapatan; (3) Perusahaan harus berkembang sejalan dengan perkembangan komunitas yang dilayaninya; (4) PUL harus mengikuti perkembangan teknologi agar dapat menurunkan biaya pelayanan serta memperbaiki kualitasnya sebagai public goodwill dan melindungi posisi monopolinya; (5) Investasi harus diberikan perhatian yang sangat cermat untuk menjamin arus modal yang tepat bagi keperluan ekspansi; (6) Pemerintah perlu menyadari bahwa PUL hams diperbolehkan untuk menghasilkan pengembalian yang dapat menjamin arus modal yang cukup; (7) Perlu dibentuk suatu komisi utilitas publik yang keanggotaannya terdiri dari masyarakat, PUL, dan pemerintah. Komisi ini bertugas melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengendalian. Sedangkan, beberapa saran untuk pengembangan metode penerapan tarif listrik di masa mendatang, yaitu: (1) Pemerintah perlu mereview penerapan price regulation berdasarkan peak load pricing dan load management techniques agar dapat memberikan sinyal yang tepat kepada konsumen dan perusahaan dan (2) Sejalan dengan perkembangan saat ini perlu adanya perubahan paradigma dalam pasar ketenagalistrikan Indonesia yaitu, dapat mengaplikasikan sistem regional electricity market dengan penerapan unun farm tariff di beberapa wilayah Indonesia."