Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembinaan pegawai perlu diperhatikan karena pegawai merupakan tulang punggung organisasi. Pegawai yang terampil secara langsung maupun tidak langsung .dapat membantu atasan dalam mengemban tugasnya. Menyadari akan pentingnya peranan pegawai dalam mengelola informasi, kami memilih sebagai topik skripsi ini' PEMBINAAN PEGAWAI dengan mengambil kasus pelaksanaannya di Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional (PDIN-LIPI). Meskipun sejak 13 Januari 1986 PDIN telah berganti nama menjadi PDII (Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah) namun dalam skripsi ini kami memakai nama PDIN, karena pada saat skripsi ini mulai dikerjakan, namanya masih PDIN. Skripsi ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan pembinaan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan di PDIN. Untuk itu yang dikaji adalah :1. Pelayanan jasa informasi di PDIN. 2. Pengadaan pegawai untuk memenuhi tujuan PDIN. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagai unsur pembinaan pegawai."

"Efektifitas Diklatpim Tingkat III terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi "X" selama ini belum pernah diadakan evaluasi. Selama ini Diklatpim Tk. III berjalan begitu saja seakan-akan sebagai suatu keharusan yang harus diemban oleh setiap pegawai yang akan atau sudah duduk di jabatan struktural eselon III. Selama ini evaluasi terhadap Diklatpim Tk. III yang dikaitkan dengan kinerja pegawai belum dilakukan, sedangkan sebetulnya hal tersebut sangat penting untuk dilakukan.Berdasarkan hasil observasi dan wawancara temyata memang ada beberapa keluhan baik dari atasan peserta Diktat ataupun peserta sendiri mengenai efektifitas Diklatpim Tk. III terhadap peningkatan kinerja. Selama ini memang ada evaluasi tetapi yang berkisar pada penyelenggaraan Diklatpim TK. III saja.Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis berusaha untuk memberikan alternatif salah satu pemecahan masalahnya yaitu dengan mempertimbangkan level-level evaluasi pelatihan sesuai teori Five Level Framework dari Phillips. Untuk mengetahui efektifitas Diklatpim Tk. III terhadap kinerja, maka perlu diadakan evaluasi terhadap program dimaksud dikaitkan dengan kinerja. Evaluasi yang akan dilakukan adalah evaluasi Diklatpim Tk. III bagi pegawai yang akan mengikuti Diklatpim Tk. III. Evaluasi Diktat menurut penulis dengan membuat suatu bentuk evaluasi minimal di level 3 yaitu Job application. Metode yang dipakai dalam mengevaluasi adalah dengan Pretest dan Postest. Yaitu evaluasi tersebut diberikan kepada pegawai sebelum mengikuti Diktat dan setelah mengikuti Diktat dan pada pegawai yang sama. Untuk lebih mengembangkan sistem evaluasi ini, dilakukan sosialisasi baik kepada atasan maupun pegawai sehingga diharapkan evaluasi level 3 dipahami dan diterapkan oleh seluruh pegawai. Rancangan evaluasi ini diharapkan pula dapat menjadi tahap awal bagi pengembangan sistem evaluasi Diklat-diklat di Pemerintah Daerah Provinsi "X"."

"Perempuan, yang dulu bermigrasi sebagai pendamping keluarga, kini mulaipergi keluar negeri untuk bekerja. Mereka mengisi peluang kerja di care industry yang melibatkan proses migrasi yang tidak sederhana. Di Singapura, kompleksitas ini sangat terasa. Transformasi Singapura menjadi global city yang berbasis ekonomi pengetahuan, memaksa Singapura mere-organisasi struktur kerja yang ada. Perempuan kemudian berkontribusi kepada ekonomi dengan menjadi tenaga kerja berketerampilan tinggi. Para wanita karir ini kemudian 'mengimpor' perempuan lain yang bersedia melakukan pekerjaan domestik dari negara-negara yang lebih miskin seperti Indonesia. Penelitian ini berusaha menginvestigasi eksploitasi pada pekerja rumahtangga migran asal Indonesia yang bekerja di Singapura. Penelitian ini mencoba mengkaitkan antara relasi majikan dan pekerja rumah tangga industri- pasar dan aktor dalam supply chain dan keterlibatan negara dalam konteks global untuk menjelaskan konstruksi caring di rumahtangga Singapura, dan bagaimana perempuan baik majikan maupun pekerjadomestik, menegosiasikan makna caring dan peran gender-nya.

---

Women, who used to migrate as accompany to the family, now started to go abroad on her own, to work. They fill out job opportunities in care-giving industry, for which the type of migration is no longer simple. Labor migration has become a complex phenomenon. In Singapore, this complexity is very pronounced.The city's transformation to a global city, creates re-organization of work in Singapore. Moreover, it creates needs to find other women seconded to the family and fill in their role as the family's caregivers. The newly-transformed career women import other women who willing to conduct such domestic works, from poorer countries, such as Indonesia.

This research investigated the exploitation of Indonesia migrant workers in Singapore. It tries to link personal relations between employers and domestic workers, the industry market and actors in the supply chain, and state involvement in the global context to explain the construction of caring in Singaporean household, and how these women both employers and domestic, negotiating the meaning of caring and their gender roles."

"ABSTRAKSimpul transportasi yang akan dikembangkan sebagai kawasan berorientasi transit memiliki tantangan dalam estimasi bangkitan pergerakan. Guna menunjang pengembangan kawasan berorientasi transit maka dinilai perlu adanya gambaran saat ini terkait distribusi pergerakan pada simpul transportasi. Dalam konteks Jabodetabek, Stasiun Sudirman merupakan simpul transportasi perkerataapian perkotaan yang diproyeksikan sebagai kawasan berorientasi transit. Informasi asal dan tujuan dalam menggambarkan distribusi perjalanan menjadi sangat essensial, oleh sebab itu pada penelitian ini mencoba pendekatan survei dan sumber data baru seperti sosial media untuk menggambarkan distribusi perjalanan pekerja urban. Penelitian ini menggunakan analisis spasial deskriptif dengan menggunakan statistik sederhana. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa distribusi pergerakan pada Stasiun Sudirman sebagai stasiun keberangkatan dan tujuan mengakomdasi pekerja urban dari pusat ke pinggiran, pingiran ke pusat, maupun pusat ke pusat di Kota Metropolitan Jakarta yang didominasi pada wilayah penggunaan tanah pemukiman menuju tanah perusahaan dengan pergantian moda angkutan paratransit nontrayek. Perbandingan distribusi perjalanan yang diperoleh melalui pendekatan survei menunjukan hasil yang lebih bervariasi dibandingkan sumber data baru seperti sosial media Twitter.

---

ABSTRACTTransport nodes which will be developed as a transit oriented area has a challenge in estimating the trip generation. In order to support the development of transit oriented areas, it is deemed necessary to conduct the current representation of the movement distribution in gateways. In the context of Jabodetabek, Sudirman Station is an urban rail based transportation node which is projected as an area of transit oriented. The data collection in this research is used through surveys and new data sources such as social media to illustrate the trip distribution of urban workers. The results show Sudirman Station as a departure station and destination accommodates the movement distribution of urban workers from the centre to suburban, suburban to the centre, as well as the centre to the centre of Jakarta Metropolitan Area which is dominated in settlement zone to the commercial zone with the nodal interchange of paratransit mode. Geolocated Tweet was used to identify the origin and destination of urban workers. The trip distribution which was obtained through the survey shows more varied results than new data sources such as social media Twitter, nevertheless both of them show the same trip distribution based on similarity characteristics of the origin and destination area. "

"ABSTRAKPara ekonom percaya bahwa wanita cantik memperoleh keuntungan di banyak hal. Keuntungan tersebut telah dirasakan sejak usia dini, yang juga berdampak di ke pasar tenaga kerja, dan pasar pernikahan. Terlepas dari semua keuntungan tersebut, terdapat upaya untuk mencapai atau mempertahankan daya tarik. Sumber daya seperti waktu dan uang diperlukan untuk meningkatkan penampilan. Dengan menggunakan metode Ordinary Least Squared, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat korelasi antara daya tarik dan pendapatan. Penelitian ini menemukan bahwa wanita cantik dengan kosmetik mendapatkan pendapatan 18.97 lebih banyak dari rekan kerjanya. Namun, penelitian ini menemukan bahwa kecantikan tanpa penggunaan kosmetik tidak berdampak pada pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan bersolek merupakan sumber dari premi kecantikan wanita.

---

ABSTRACTEconomists believe that attractive people gain advantages in many settings. The benefits of being attractive have been perceived since early age, continues to the labour market, and even further to the marriage market. Despite all of the advantages that beauty brings, efforts are being made to achieve or maintain the attractiveness. People spend substantial resources such as time and money have been spent in order to enhance appearance. Using Ordinary Least Squared, this study aims to see the correlation between attractiveness and earnings. This study finds that attractiveness women receive 18.97 more than the unattractive one with make up application. Meanwhile, attractiveness without makeup application is not correlated with earnings. That implies that grooming behaviours might be a source of the observed wage premium for women workers. "

"Berawal dari dikeluarkannya Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa ASN dibagi menjadi 2 yaitu PNS dan PPPK. Amanat Undang-undang Aparatur Sipil Negara tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, pengaturan terkait manajeman PPPK baru dibentuk di akhir tahun 2018. Namun dalam rentan waktu tahun 2014 sampai dengan 2018, berbagai instansi pemerintahan baik kementerian, lembaga negara dan pemerintah daerah melakukan rekrutmen pegawai honorer melalui vendor ataupun hubungan personal pejabat ybs dengan calon pelamar/pegawai. Di lingkungan kementerian perhubungan hal ini tetap diterapkan, padahal jauh sebelum Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 ditetapkan, kementerian perhubungan sendiri sudah mempunya aturan internal terkait PPPK. Dimana dalam Peraturan Menteri No. 80 Tahun 2018 mengatur bahwa PPPK hanya untuk jabatan pelaksana. Tentu tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran administratif dalam Undang-undang. Karena tidak dijalankan sesuai dengan amanat padahal telah ada regulasi yang sah dari instansi. Kedudukan PPPK dalam sistem kepegawaian di Indonesia menjadi permasalahan, dikarenakan tidak adanya jaminan mereka yang mengabdi akan diangkat menjadi PNS. Sehingga dalam hal ini asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan dalam AAUPB dan prinsip Good Governance digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada. Perlu ada penyesuaian peraturan yang jelas terkait kedudukan PPPK sendiri dimana mengutamakan sistem merit dalam birokrasi pemerintahan namun tidak menghilangkan nilai-nilai keadilan, perlindungan hukum dan kemanfaatan bagi PPPK. Karena PPPK sendiri memiliki nilai positif dan negatif dalam birokrasi pemerintahan.

---

Starting from the issuance of Law No.5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus which states that ASN is divided into 2 namely PNS and PPPK. The mandate of the State Civil Apparatus Act was not carried out properly, arrangements relating to first-aid management were only established at the end of 2018. However in the vulnerable period of 2014 to 2018, various government agencies, including ministries, state agencies and regional governments recruited temporary employees through vendor or personal relations of the official with prospective applicants / employees. In the ministry of transportation this matter is still applied, even though it was long before Government Regulation No. 49 of 2018 is stipulated, the ministry of transportation itself has internal rules regarding first aid. Where in Ministerial Regulation No. 80 of 2018 stipulates that first aid is only for executive positions. Of course this action is a form of administrative violation in the Law. Because it is not carried out in accordance with the mandate even though there are legal regulations from the agency. The position of PPPK in the personnel system in Indonesia is a problem, because there is no guarantee that those who serve will be appointed as civil servants. So in this case the principle of legal certainty and the principle of benefit in the AAUPB and the principle of Good Governance are used to analyze existing problems. There needs to be a clear adjustment of regulations regarding the position of the PPPK itself where prioritizing the merit system in the government bureaucracy does not eliminate the values of justice, legal protection and benefits for first aid. Because PPPK itself has positive and negative values in the government bureaucracy."

"ABSTRAKJurnal ini membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja perempuannya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuan. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap pekerja perempuannya dengan studi kasus pada kantor Notaris Fulan di kota Depok. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuannya sama dengan pelaksanaan hubungan kerja pada umumnya yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja. Pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris Fulan dengan pekerja perempuannya telah memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan antara lain dalam hal pengupahan, hak-hak cuti khusus pekerja perempuan, kesempatan dan fasilitas menyusui, tempat kerja yang layak dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui dana pribadi Notaris. Ketentuan yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan Notaris Fulan antara lain mengikutsertakan program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui Badan Penyelenggara Kesejahteraan Nasional BPJS dan pemberian cuti tahunan, serta istirahat panjang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis memberikan saran supaya setiap Notaris dalam melaksanakan hubungan kerja dengan para pekerja perempuannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.Kata kunci: Notaris sebagai pemberi kerja; pekerja perempuan; hubungan kerja.Jurnal ini membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja perempuannya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuan. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap pekerja perempuannya dengan studi kasus pada kantor Notaris Fulan di kota Depok. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuannya sama dengan pelaksanaan hubungan kerja pada umumnya yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja. Pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris Fulan dengan pekerja perempuannya telah memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan antara lain dalam hal pengupahan, hak-hak cuti khusus pekerja perempuan, kesempatan dan fasilitas menyusui, tempat kerja yang layak dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui dana pribadi Notaris. Ketentuan yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan Notaris Fulan antara lain mengikutsertakan program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui Badan Penyelenggara Kesejahteraan Nasional BPJS dan pemberian cuti tahunan, serta istirahat panjang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis memberikan saran supaya setiap Notaris dalam melaksanakan hubungan kerja dengan para pekerja perempuannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.Kata kunci: Notaris sebagai pemberi kerja; pekerja perempuan; hubungan kerja.Jurnal ini membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja perempuannya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuan. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap pekerja perempuannya dengan studi kasus pada kantor Notaris Fulan di kota Depok. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuannya sama dengan pelaksanaan hubungan kerja pada umumnya yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja. Pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris Fulan dengan pekerja perempuannya telah memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan antara lain dalam hal pengupahan, hak-hak cuti khusus pekerja perempuan, kesempatan dan fasilitas menyusui, tempat kerja yang layak dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui dana pribadi Notaris. Ketentuan yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan Notaris Fulan antara lain mengikutsertakan program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui Badan Penyelenggara Kesejahteraan Nasional BPJS dan pemberian cuti tahunan, serta istirahat panjang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis memberikan saran supaya setiap Notaris dalam melaksanakan hubungan kerja dengan para pekerja perempuannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.Kata kunci: Notaris sebagai pemberi kerja; pekerja perempuan; hubungan kerja.Jurnal ini membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja perempuannya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuan. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap pekerja perempuannya dengan studi kasus pada kantor Notaris Fulan di kota Depok. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuannya sama dengan pelaksanaan hubungan kerja pada umumnya yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja. Pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris Fulan dengan pekerja perempuannya telah memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan antara lain dalam hal pengupahan, hak-hak cuti khusus pekerja perempuan, kesempatan dan fasilitas menyusui, tempat kerja yang layak dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui dana pribadi Notaris. Ketentuan yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan Notaris Fulan antara lain mengikutsertakan program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui Badan Penyelenggara Kesejahteraan Nasional BPJS dan pemberian cuti tahunan, serta istirahat panjang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis memberikan saran supaya setiap Notaris dalam melaksanakan hubungan kerja dengan para pekerja perempuannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.Kata kunci: Notaris sebagai pemberi kerja; pekerja perempuan; hubungan kerja.Jurnal ini membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja perempuannya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuan. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap pekerja perempuannya dengan studi kasus pada kantor Notaris Fulan di kota Depok. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuannya sama dengan pelaksanaan hubungan kerja pada umumnya yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja. Pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris Fulan dengan pekerja perempuannya telah memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan antara lain dalam hal pengupahan, hak-hak cuti khusus pekerja perempuan, kesempatan dan fasilitas menyusui, tempat kerja yang layak dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui dana pribadi Notaris. Ketentuan yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan Notaris Fulan antara lain mengikutsertakan program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui Badan Penyelenggara Kesejahteraan Nasional BPJS dan pemberian cuti tahunan, serta istirahat panjang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis memberikan saran supaya setiap Notaris dalam melaksanakan hubungan kerja dengan para pekerja perempuannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.Kata kunci: Notaris sebagai pemberi kerja; pekerja perempuan; hubungan kerja.Jurnal ini membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja perempuannya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuan. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap pekerja perempuannya dengan studi kasus pada kantor Notaris Fulan di kota Depok. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuannya sama dengan pelaksanaan hubungan kerja pada umumnya yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja. Pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris Fulan dengan pekerja perempuannya telah memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan antara lain dalam hal pengupahan, hak-hak cuti khusus pekerja perempuan, kesempatan dan fasilitas menyusui, tempat kerja yang layak dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui dana pribadi Notaris. Ketentuan yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan Notaris Fulan antara lain mengikutsertakan program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui Badan Penyelenggara Kesejahteraan Nasional BPJS dan pemberian cuti tahunan, serta istirahat panjang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis memberikan saran supaya setiap Notaris dalam melaksanakan hubungan kerja dengan para pekerja perempuannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.Kata kunci: Notaris sebagai pemberi kerja; pekerja perempuan; hubungan kerja.Jurnal ini membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja perempuannya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuan. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap pekerja perempuannya dengan studi kasus pada kantor Notaris Fulan di kota Depok. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuannya sama dengan pelaksanaan hubungan kerja pada umumnya yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja. Pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris Fulan dengan pekerja perempuannya telah memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan antara lain dalam hal pengupahan, hak-hak cuti khusus pekerja perempuan, kesempatan dan fasilitas menyusui, tempat kerja yang layak dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui dana pribadi Notaris. Ketentuan yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan Notaris Fulan antara lain mengikutsertakan program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui Badan Penyelenggara Kesejahteraan Nasional BPJS dan pemberian cuti tahunan, serta istirahat panjang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis memberikan saran supaya setiap Notaris dalam melaksanakan hubungan kerja dengan para pekerja perempuannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.Kata kunci: Notaris sebagai pemberi kerja; pekerja perempuan; hubungan kerja.Jurnal ini membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja perempuannya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuan. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap pekerja perempuannya dengan studi kasus pada kantor Notaris Fulan di kota Depok. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuannya sama dengan pelaksanaan hubungan kerja pada umumnya yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja. Pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris Fulan dengan pekerja perempuannya telah memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan antara lain dalam hal pengupahan, hak-hak cuti khusus pekerja perempuan, kesempatan dan fasilitas menyusui, tempat kerja yang layak dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui dana pribadi Notaris. Ketentuan yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan Notaris Fulan antara lain mengikutsertakan program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui Badan Penyelenggara Kesejahteraan Nasional BPJS dan pemberian cuti tahunan, serta istirahat panjang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis memberikan saran supaya setiap Notaris dalam melaksanakan hubungan kerja dengan para pekerja perempuannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.Kata kunci: Notaris sebagai pemberi kerja; pekerja perempuan; hubungan kerja.Jurnal ini membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja perempuannya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuan. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap pekerja perempuannya dengan studi kasus pada kantor Notaris Fulan di kota Depok. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuannya sama dengan pelaksanaan hubungan kerja pada umumnya yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja. Pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris Fulan dengan pekerja perempuannya telah memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan antara lain dalam hal pengupahan, hak-hak cuti khusus pekerja perempuan, kesempatan dan fasilitas menyusui, tempat kerja yang layak dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui dana pribadi Notaris. Ketentuan yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan Notaris Fulan antara lain mengikutsertakan program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui Badan Penyelenggara Kesejahteraan Nasional BPJS dan pemberian cuti tahunan, serta istirahat panjang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis memberikan saran supaya setiap Notaris dalam melaksanakan hubungan kerja dengan para pekerja perempuannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.Kata kunci: Notaris sebagai pemberi kerja; pekerja perempuan; hubungan kerja.

---

ABSTRACTThis journal discusses Notary obligation as employer toward his her female employee. Research question discussed in this thesis is employment relation between the Notary and the female employee. The focus of the research is on the implementation of the obligation of Notary to his her female employee with case study at Notary office Fulan in Depok city. The form of the research is juridical normative with descriptive analysis type. The results of the study show that the implementation of working relationship between the Notary and the female employee is as same as the implementation of employment relations in general that follows the labor regulations as evidenced by the fulfillment of elements of the employment agreement. The practice of the employment relations between the Notary Fulan and his her female employee has complied with the labor regulation, among others are earnings, women 39 s special leave rights, breastfeeding occasions and facilities, proper workplaces and health and safety insurance through personal funds of the Notary. The provisions contained in the labor regulation that have not been executed by the Notary Fulan are including the program of health and safety insurance through the National Welfare Administration Agency BPJS , granting of annual leave and long time rests. Based on the results of the research, the author advises that every Notary in carrying out work relations with his her female employees should be done in accordance with the provisions of labor regulations.Keywords Notary as employer female employee employment relation."