Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Obyek penelitian yang dikaji dalam skripsi ini adalah pemukiman masyarakat Cina di Kota Indramayu, Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan mengetahui kedudukan pemukiman masyarakat Cina di dalam tata ruang Kota Indramayu. Melalui observasi diketahui bahwa pada pemukiman masyarakat Cina di Kota Indramayu dapat dijumpai elemen-elemen pemukiman masyarakat Cina seperti: klenteng, bangunan-bangunan ruko/pasar, akses/orientasi bangunan-bangunan pada pemukiman, serta pelabuhan. Hasil analisis internal terhadap pemukiman masyarakat Cina di Kota Indramayu diketahui bahwa struktur pemukimannya membentuk pola grid dengan sumbu vertikal utara-selatan dan lintang horisontal barat-timur. Dari pola yang demikian, nampak adanya pembagian wilayah yang memperlihatkan fungsi komersial dan strata sosial yang berbeda. Perbedaan ini tergantung pada tingkat kemudahan aksesibilitasnya. Jalan-jalan primer membagi kawasan Pecinan yang memiliki tingkat komersial paling tinggi. Jalan-jalan tersebut juga dapat memperlihatkan batas-batas wilayah pemukiman. Sementara jalan-jalan sekunder merupakan jalan-jalan kecil di antara ruko_ruko yang lebih dikenal dengan gang-gang. Gang-gang ini menghubungkan daerah belakang dengan daerah depan dari pemukiman masyarakat Cina. Ukurannya relatif sempit sehingga gang-gang tersebut hanya dapat dilalui oleh pejalan kaki dan kendaraan_kendaraan seperti motor, becak, dan sepeda. Bangunan-bangunan hunian yang besar dan berornamen mewah menempati daerah di kiri-kanan jalan-jalan primer komersial. Sementara kelompok masyarakat Cina biasa menempati rumah-rumah kecil yang jauh dari jalan-jalan primer. Disamping itu, keletakkan klenteng ternyata memperlihatkan penafsiran yang berbeda-beda di sejumlah kawasan. Hasil analisis ekstemal menunjukkan bahwa di dalam tata ruang Kota Indramayu, pemukiman masyarakat Cina terletak di antara pemukiman Eropa (di utara) dan pemukiman Pribumi-Arab (di selatan) (mediating position). Pemukiman yang dibentuk atas dasar pola grid ini merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung interaksi keruangan, sosial, ekonomik, dan nilai-nilai budaya. Di satu sisi pemukiman masyarakat Cina ini merupakan daerah tertutup, monorasial yang warganya bersandar pada nilai-nilai solidaritas internal dan kekeluargaan. Di sisi lain wilayah ini juga merupakan kawasan multirasial; yakni sebagai pusat kegiatan ekonomi kota yang masyarakatnya heterogen baik dari kebudayaannya (etnik) maupun status sosialnya. Melalui penafsiran peran perantara terhadap tata letak pemukiman masyarakat Cina di dalam tata ruang Kota Indramayu, diketahui bahwa daerah ini memiliki peran perantara (mediating role) baik dalam politik (struktural) maupun ekonomi (fungsional)"

"Kondisi alam dan lingkungan terus berubah baik itu ke arah yang lebih baik atau bahkan yang lebih buruk. Fakta bahwa perubahan tersebut memicu manusia untuk memberikan respon sudah disadari semenjak dahulu. Menanggapi berbagai komplikasi tersebut, kehadiran portable architecture memberikan kompensasi yang baik terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Bangunan permanen yang awalnya dirancang dengan baik secara kontekstual akan selalu memiliki kecenderungan gagal dalam menyeimbangkan diri dengan perkembangan lingkungannya. Hal ini seringkali berakibat fatal dan akan membalikkan keberadaan bangunan tersebut sebagai perusak lingkungan.Keberadaan portable architecture masih sangat kuat tersebar ke seluruh dunia, termasuk Jakarta. Salah satu penerapan portable architecture yang bisa ditemui hampir di sepanjang trotoar Jakarta: warung tenda milik pedagang kaki lima. Keberadaan pedagang kaki lima menjadi kasus yang merepresentasikan fenomena diatas dengan baik. Pada siang hari, tidak tampak adanya tanda-tanda kehidupan mereka, namun pada malam hari keberadaan pedagang kaki lima ini ?mencuri? sebagian besar perhatian pengguna jalan.Pendefinisian tempat, keberdirian warung, pemanfaatan eksisting, sense of place, kontinuitas warung, fleksibilitas, faktor ephemeral, penggunaan waktu yang spesifik, peluang pada suatu ruang dan tata ruang yang sederhana hadir bersama keberadaan pedagang kaki lima di ibukota ini. Keterkaitan faktor-faktor di atas yang memberi keunikan pada kehadiran portable architecture di Indonesia khususnya Jakarta dan sekitarnya.

---

Nature?s condition is continuously altering, whether it is approaching positive or negative consequences. The verity that this transformation elicits responds from human beings has been apprehended since a long time ago. In counter of these impediments, (seen from its notion which persistently compliant to its current settings) the existence of portable architecture seems to encounter the necessities of societal alteration. While contextually permanent buildings are still alleged as the only way to decipher problems architecturally, the failure of building conjunction with surroundings? improvements can easily prejudice its destruction. These incidences often lead to a fatal clause of which will turn a building?s function into the main motive of its environmental demolition.

The survival of portable architecture is nonetheless fervently spread amid the entire world, including Jakarta which reflexively has profound correlation with its concept for over many years. One of the most widespread patterns can be seen alongside Jakarta?s sideways: the street vendors. The oscillation of street vendors? life embodies the perfect occurrence for these phenomena. By day, there is no sign whatsoever pertaining to their being, yet at night their commotions draw most of the attention.

Place definition, vendor formation, existing utilization, sense of place, continuity, flexibility, ephemeral factors, definite time consumption, space opportunity and simple space organization subsists together with street vendors? dispersion throughout this metropolitan city. The bond within these aspects grants inimitability to the existence of portable architecture in Indonesia, mainly in prominent cities such as Jakarta."

"Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (UUPR) dalam Pasal 7 ayat (1) UUPR disebutkan bahwa penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya. Dalam hal ini, sempadan sungai termasuk dalam kawasan lindung. Namun dengan banyaknya permukiman disepanjang tepi sungai kota Jakarta, akibat yang ditimbulkan menurunnya kualitas lingkungan pada kawasan daerah aliran sungai serta tepi sungai. Penulisan ini membahas tentang hukum perencanaan tata kota yang berkaitan dengan penataan permukiman di daerah bantaran kali Jakarta Utara, antara lain apakah terdapat harmonisasi dan sinkronisasi hukum dari berbagai regulasi yang berkaitan dengan perencanaan tata kota dalam hal rencana penataan permukiman di daerah bantaran kali kemudian masalahmasalah apa sajakah mengenai hukum dan non hukum yang timbul dalam penataan permukiman di wilayah bantaran kali Jakarta Utara dan bagaimana upaya menyelesaikannya. Berkaitan dengan perencanaan tata kota dalam hal rencana penataan permukiman di daerah bantaran kali Jakarta utara belum dapat dikatakan terdapat keharmonisan dan sinkronisasi hukum. Dalam pelaksanaan penataan ruang berkaitan dengan permukiman di daerah bantaran kali Jakarta Utara mengalami masalah yang cukup pelik karena begitu banyak faktor-faktor yang saling berkaitan tumpang tindih didalamnya. Masalah hukum dan non hukum, mengenai masalah hukum berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum, kurangnya profesionalitas aparat penegak hukum, dan kurangnya kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat. Kemudian mengenai masalah non hukum berkaitan dengan masalah kependudukan, permukiman kumuh, pencemaran sungai, banjir. Permukiman sebagai wadah kehidupan manusia bukan hanya menyangkut aspek fisik dan teknis saja tetapi juga aspek-aspek sosial, hukum, ekonormi dan budaya. Upaya yang dilakukan dalam menangani masalah dalam penataan ruang berkatan dengan permukiman di daerah bantaran kali Jakarta Utara, tidaklah mudah sebab antara masalah yang satu dengan yang lainnya saling memiliki keterkaitan. Di butuhkan peran serta yang dilakukan tidak hanya oleh pemerintah tapi juga melibatkan masyarakat dan pihak swasta untuk mengatasi berbagai masalah tersebut.

---

According to the law of 24 the year 1992 about space ordering (Penataan Ruang/ UUPR) in paragraph 7 article (1) UUPR, it is mentioned that the main function of space ordering covering patronage region and cultivation. However, because o lot of residences along river side of Jakarta, the environment quality of that region is descending. This paper is about the planning law of city order that related to residences order at flood plain of river in port Jakarta, i.e. is there an harmonizing and synchronizing of law from any regulation that related to the planning law of city order in program of residence order at flood plain of river and then what kind of matters of law and non law that appear in ordering residences at flood plain of river in north Jakarta and what are the solutions. In the case of residence order at flood plain of river in north Jakarta, there is no a harmonized and synchronized of law. There are too many complex factors in giving implementation of residence order at flood plain of river in north Jakarta. In matter of law, less professionalism of the apparatus of law, and less consciousness and culture of law of citizen, become a reason of those factors. In the matter of non law it related to demography, vile residences, soiled river and flood. Residences as place of human living is not just about physically and technically aspect but also is about the aspect of social, law, economy and culture. It is not easy to take in hand the matter of space order that in line with residence at flood plain of river in north Jakarta one problem and another is link to each other. It needs contribution not only from the government but also from community it self and private to give solutions towards those kinds of problems."

"Keberadaan permukiman liar telah menjadi kontradiksi di kalangan pemerhati kota dan bagaimana masa depannya masih merupakan tanda tanya yang besar. Permukiman ini seringkali terletak pada lokasi-lokasi yang berada di luar peruntukannya Letak lokasinya dan kualitas ruang yang tercipta memberikan dampak negatif pada ekologi perkotaan, pencitraan sebuah kota, sekaligus keselamatan penghuni pemukiman itu sendiri. Namun pula pada sisi lain disadari bahwa keberadaanya telah memberikan kontribusi dalam penyediaan perumahan murah yang hingga kini belum dapat diakomodasi oleh otoritas kota. Kontradiksi ini akan senantiasa menimbulkan kerancuan yang menyebabkan kebingungan dalam bagaimana menyikapi keberadaannya di perkotaan. Oleh karena itu, suatu cara pandang-yang melihat formasi fisik sebagai bagian dari proses-diperkenalkan untuk dapat memberikan pemahaman-pemahaman baru mengenai permasalahan ini. Dalam cara pandang ini permukiman liar terkonstruksi oleh dan sekaligus mereproduksi dinamika sosial masyarakatnya.Suatu kerangka teoritis multidisipliner yang melibatkan konsep reproduksi sosial, habitus, dan vita aktiva digunakan untuk mengungkap dinamika sosial yang tersirat dari data yang ditangkap melalui observasi partisipan di Kontrakan Marpaung, Situ Rawa Besar, Depok. Dengan analisis ditemukan bahwa praktik pemukiman liar merupakan hasil pergumulan agen-agen dengan kuasa tertentu dimana pihak pemukim liar itu sendiri lebih menjadi yang terdominasi oleh pihak-pihak lainnya dalam sistem sosial mikro maupun makro. Kemudian, praktik-praktik lain (i.e. sektor informal) yang muncul dari dualisme kota dalam konteks lokal secara langsung berkaitan erat dengan formasi ruang yang terbentuk.Habitus pemukim liar itu sendiri terwujud dalam praktik bertinggal masyarakat miskin yang membentuk sub-budaya yang khusus yang membedakannya dengan kelompok masyarakat lainnya. Dari situ, kontradiksi dapat dikatakan timbul oleh derajat pencitraan yang berbeda-beda dari tiap agen yang berkepentingan. Citra dapat dilihat sebagai suatu hal yang memicu perubahan kepentingan agen yang kemudian berdampak pada reproduksi sosial. Reproduksi sosial itulah yang kemudian memberi jalan pada apropriasi ruang permukiman liar. Pemahaman mengenai ini akan mengajak semua pihak untuk merefleksi realitas-realitas yang tercerap, sehingga perumusan solusi (apropriasi ruang) dapat sejalan dengan dinamika sosial masyarakat terdominasi."

"unsur budaya yang paling mudah dilihat yaitu dari pola pemukiman dan arsitekturnya."