Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan Industri Perumahan sejajar dengan Pertumbuhan Gross Domestic Product suatu negara, di saat Indonesia pertumbuhan ekonominya baik, baik pula pertumbuhan Industri Perumahan. Keadaan krisis sejak tahun 1997 merupakan menyebabkan terpuruknya kehidupan Industri Perumahan, keadaan ini merupakan dilema bagi developer yang sedang berada di tengah per jalanan usahanya, karena berkurangnya penjualan. Meskipun pangsa pasar berkurang tetapi konsumen rumah menengah tetap ada, analisis faktor- faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen rumah menengah pada masa krisis ekonomi berasal dari faktor lokasi, faktor cara pembayaran, faktor fasililas pertunjang dan faktor produk.Tujuan penelitian ini adalah menggabungkan faktor-faktor tersebut di atas sehingga didapat hasil yang benar-benar dominan pengaruhnya pada penilaian Kepuasan Konsumen Perumahan Menengah pada masa krisis Ekonomi di Bekasi Selatan. Dalam penelitian ini tehnik analisis yang kami gunakan ialah fiurgsi multiple Regression, didapat variabei kepuasan pembeli yang dipengaruhi oleh variabel kedekatan lokasi terhadap perguruan tinggi/sekolak, variabel tingkat kemacetan yang rendah; dan variabel banyaknya paket kredit yang disediakan oleh developer."

"Penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak masyarakat oleh pihak pengembang dan Pemerintah Daerah melalui konsep hubungan peran yang terjadi di antara para pelaku. Unit analisisnya adalah masyarakat sebagai konsumen perumahan yang memiliki hak dan sikap terhadap status hukum bangunan rumah; pihak pengembang perumahan sebagai pihak swasta yang memiliki orientasi terhadap keuntungan, namun sekaligus harus bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya; serta Pemerintah Daerah sebagai pelindung hak masyarakat, pembuat kebijakan, pengawas dan pengendali dari berlakunya suatu kebijakan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode instrumental case study. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada para pemilik rumah yang bangunannya belum memiliki IMB, masyarakat/warga Perumahan X dan Y, pihak pengembang, dan pihak Pemerintah Daerah terkait dengan pembangunan perumahan; observasi; serta studi literatur, baik institusional maupun teori keilmuan.Hasil penelitian diketahui bahwa : (1) Masyarakat sebagai konsumen memiliki kelebihan muatan peran berupa : peran terlalu besar, peran tidak jelas, dan peran saling bertentangan. Konsumen mengembalikan kelebihan muatan peran tersebut kepada pihak pengembang; (2) Terdapat peran yang saling menguntungkan antara pihak pengembang dan Pemerintah daerah ketika dilakukan perubahan site plan yang disebut sebagai negosiasi peran; (3) Pemerintah Daerah menghilangkan peran sebagai pengawas terhadap ketidaksesuaian pembangunan perumahan, dan menguatkan peran dalam mengesahkan dan/atau memberi ijin pembangunan perumahan melalui perubahan site plan, yang memicu terjadinya negosiasi peran.

---

This research focuses on meeting people's rights by the developer and the local government through the concept of the role which occur in the relationship between the actors. The unit of analysis is the community as a residential consumer who has the rights and attitudes towards the legal status of the house; housing developer as private parties who have an orientation towards profit, but at the same time be responsible in conducting its business; and local government as a protector of people's rights, policy-makers, supervisor and controller of the effect of a policy.

This research used a qualitative approach with instrumental case study method. The data was collected through interviews with the homeowners whose property has not yet IMB, community/citizen housing X and Y, the developers, and the local government associated with residential development; observation; and the study of literature, both institutional and scientific theory.

Results reveal that: (1) People as consumers have a role overload: too large a role, the role is not clear, and conflicting roles. Consumer returns that role overload to the developer, (2) There is a mutually beneficial role between the developer and the local government when it made changes to the site plan referred to as a role negotiation, (3) Eliminating the role of local government as a watchdog against mismatches housing development, and strengthen the role in validating and/or give permission housing development through site plan changes, negotiations which led to a role."

"Tingginya presentase keluhan kesehatan pada lansia di Indonesia pada tahun 2014 yaitu52,67 . Hal tersebut menunjukkan bahwa keluhan kesehatan di Indonesia masihmerupakan masalah kesehatan masyarakat. Adanya penurunan fungsi berbagai sistemorgan pada lansia dan akibat dari faktor lain memperburuk keluhan kesehatan pada lansia.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengankeluhan kesehatan pada lansia di Indonesia tahun 2015. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis lanjut data sekunder Susenas Kor 2015. Desain studi yang digunakan adalahcross sectional dengan jumlah sampel 94.326 lansia. Sampel diambil secara totalsampling. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui lansia yang mengalami keluhankesehatan sebesar 46.202 lansia 49. Faktor yang berhubungan dengan kejadian keluhan kesehatan pada lansia yaitu usia ge; 80 tahun POR=1,17, usia 70-79 tahun POR=1, 18; jenis kelamin perempuan POR=0,82, status perkawinan hidup tanpa pasangan POR=1,08; pendidikan tidak pernah bersekolah/tidak tamat SD POR=1,68, pendidikan rendah POR=1,41, pendidikan sedang POR=1,12; sudah tidak bekerja POR=1,38; daerah tempat tinggal perdesaan POR=1,04 ; merokok POR=0,89 danmemiliki jaminan kesehatan POR=1,24. Status ekonomi tidak berhubungan denganterjadinya keluhan kesehatan pada lansia. Nilai EF tertinggi pada faktor pendidikan tidak pernah sekolah atau tidak tamat SD 38,56 dan berpendidikan rendah 26,78 dan faktor pekerjaan sudah tidak bekerja 14,78. Sedangkan nilai PF tertinggi padafaktor pendidikan tidak pernah sekolah atau tidak tamat SD 59,65 dan berpendidikanrendah 35,02 dan faktor pekerjaan sudah tidak bekerja 14,38.

---

The high percentage of health complaints in Indonesian elderly in 2014 is 52.67 .This shown that health complaints in Indonesia still be a public health problem.Decreased of multiple organ systems in the elderly and the consequences of other factorsmaked health complaints increased in the Indonesian elderly. The purpose of this studywas to determine the factors associated with health complaints in the Indonesian elderlyviiiUniversitas Indonesiain 2015. This study was analyze the secondary data of Susenas Kor 2015. This study useda cross sectional design with 94,326 sample. Samples were taken in total sampling.

The result showed that 46,202 elderly 49 the elderly had health complaints. Factorsassociated with the incidence of health complaints in the elderly are age ge 80 years POR 1.17, age 70 79 years POR 1.18 sex female POR 0.82, life without spouse POR 1.08 education never attended school did not complete primary school POR 1.68, low education POR 1.41, medium education POR 1.12 is not working POR 1.38 rural area POR 1.04 smoking POR 0.89 and have health insurance POR 1.24. Economic status is not related to the occurrence of health complaints inthe elderly. The highest EF were education factor never attended school or did notcomplete elementary school 38.56 and low educated 26.78 and work factor notworking 14.78. While the highest PF were education factor never attended schoolor did not complete primary school 59.65 and low education 35.02 and work factors already not working 14.38."

"Pemukiman merupakan salah satu wadah berkumpul bersama masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan bersosialisasi."

"in 2012, research institute for housing and human settlements, established the inspection agency (LI) for building function worthy certification. The establishment of this LI was followed by the preparation of work instruction (IK) and forms (FI) which are used as guidelines in carrying out inspections."

"Penutup lahan merupakan aspek dasar untuk memperkirakan berbagai peristiwa yang terjadi di permukaan bumi seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, serta evaluasi pengelolaan lahan dan tata ruang wilayah. Perubahan penutup lahan merupakan fenomena yang kompleks dan dinamis berdasarkan ruang dan waktu. Perubahan tersebut akan terus berlanjut sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Kecamatan Parakansalak, Kabupaten Sukabumi adalah salah satu kecamatan dengan peningkatan laju pertumbuhan 1,49%, di atas rata-rata laju pertumbuhan Kabupaten Sukabumi, sehingga kebutuhan akan lahan juga akan meningkat seiring dengan bertingkatnya laju pertumbuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan penutup lahan permukiman tahun 2011, 2016, dan 2021 serta prediksi penutup lahan permukiman di Kecamatan Parakansalak pada tahun 2032 dan membuat arahan pengembangan permukiman berdasarkan kesesuaian lahan permukiman dan RTRW Kabupaten Sukabumi tahun 2012-2032 di Kecamatan Parakansalak. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah lereng, jarak dari jalan, jarak dari sungai, jarak dari POI, dan kawasan rawan longsor. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah model Cellular Automata-Markov Chain untuk memprediksi penutup lahan permukiman pada tahun 2032 untuk dihitung daya dukung lahan permukimannya. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa lahan permukiman di Kecamatan Parakansalak mulai dari tahun 2011, 2016, dan 2021 terus mengalami perkembangan di Kecamatan Parakansalak, dengan peningkatan 40,63% pada tahun 2011-2016 dan 23,62% pada tahun 2016-2021. Hasil prediksi menunjukkan bahwa luas permukiman di Kecamatan Parakansalak akan meningkat 39,04% pada tahun 2032. Hasil perhitungan jumlah penduduk dan kebutuhan lahan tahun 2032 menunjukkan bahwa RTRW perlu dievaluasi. Dari hasil arahan pengembangan permukiman, dapat melakukan pengembangan pada area pengembangan I.

---

Land cover is a basic aspect for predicting various events that occur on the earth's surface, such as climate change, environmental damage, as well as evaluation of land management and regional spatial planning. Land cover change is a complex and dynamic phenomenon based on space and time. These changes will continue in line with population growth. Based on data from the Central Bureau of Statistics, Parakansalak District, Sukabumi Regency is one of the sub-districts with an increased growth rate of 1.49%, above the average growth rate of Sukabumi Regency, so that the need for land will also increase along with the gradual growth rate. This study aims to analyze the development of settlement land cover in 2011, 2016, and 2021 as well as predictions of settlement land cover in Parakansalak District in 2032 and to make directions for settlement development based on the suitability of residential land and the RTRW of Sukabumi Regency in 2012 – 2032 in Parakansalak District. The variables used in this study are slope, distance from the road, distance from the river, distance from POI, and landslide-prone areas. The method used in this study is the Cellular Automata-Markov Chain model to predict residential land cover in 2032 to calculate the carrying capacity of residential land. The results of data processing show that residential land in Parakansalak District starting from 2011, 2016 and 2021 continues to experience development in Parakansalak District, with an increase of 40.63% in 2011-2016 and 23.62% in 2016-2021. Prediction results shows that the area of settlements in Parakansalak District will increase by 39.04% in 2032. The results of calculating the population and land requirements in 2032 show that the RTRW needs to be evaluated. From the results of settlement development directives, development can be carried out in development area I."