Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mempertimbangkan status operasional TransJakarta rute Blok M-Kota akibat adanya MRT Jakarta yang melewati rute Blok M-Kota, beserta model kesediaan berpindah ke MRT Jakarta jika TransJakarta rute Blok M-Kota dihapuskan. Analisis dilakukan berdasarkan survei stated preference dengan 2 kondisi, ketika MRT Jakarta fase 1 beroperasi dan ketika MRT Jakarta fase 2 beroperasi dan dengan metode survei online dan offline. Analisis dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif, statistik korelasi dan statistik komparatif serta menggunakan pendekatan model logit berbasis fungsi utilitas. Hasil analisis survei stated preference menunjukkan kebijakan penghapusan status operasional TransJakarta rute Blok M-Kota ketika MRT Jakarta fase 1 beroperasi tidak layak dilakukan, namun ketika fase 1 & 2 MRT beroperasi kebijakan penghapusan rute TransJakarta Blok M-Kota layak dilakukan. Hasil analisis perbandingan antara survei online dan offline menggunakan uji Mann Whitney dalam beberapa karakteristik memiliki kecocokan. Hasil analisis model utilitas menggunakan regresi logistik biner menunjukkan bahwa ketika MRT fase 1 beroperasi model dipengaruhi oleh variabel frekuensi perjalanan, jarak perjalanan dan tarif MRT Jakarta, sedangkan ketika MRT Fase 2 beroperasi model dipengaruhi oleh variabel frekuensi perjalanan, jarak perjalanan, tarif MRT Jakarta, dan waktu perjalanan.

---

This research is intended to consider the operational status of the TransJakarta Blok M-Kota route due to the existence of the Jakarta MRT that passes the Blok M-Kota route, along with a model of willingness to shift with Jakarta MRT if the TransJakarta Blok M-Kota route is eliminated. Analysis was carried out based on stated preference surveys with 2 conditions, when phase 1 of the Jakarta MRT operates and when phase 2 Jakarta MRT operates and with online and offline survey methods. The analysis was conducted using descriptive statistics, correlation statistics and comparative statistics and using logit model approach based on utility functions.

The stated preference survei results showed a policy of eliminating the operational status of the TransJakarta Blok M - Kota route when the Jakarta phase 1 MRT operates is not feasible, but when phase 1 & 2 MRT operates the policy of eliminating the Blok M - Kota TransJakarta route is feasible. The analysis of the comparison of the survey online and offline in several characteristics have a match.

The results of the utility model analysis using binary logistic regression indicate that when phase 1 MRT operates show that the model is influenced by variable travel frequency, travel distance and Jakarta MRT rates, whereas when MRT Phase 2 operates the model is influenced by variable travel frequency, travel distance, Jakarta MRT rates, and travel time."

"ABSTRAKKemacetan lalu lintas di Kota Metropolitan Jakarta sudah sangat parah akibat pertumbuhan populasi yang tinggi, sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi dan arus populasi ke dalam propinsi di sekitar Jakarta yang kian besar. Untuk dapat mengatasi masalah kepadatan lalu lintas dan penurunan kualitas lingkungan ini, maka pengembangan sistem transportasi massal cepat (yang kemudian akan dinyatakan dengan proyek MRT) menjadi suatu kebutuhan yang mendesak bagi kota Jakarta dan juga Pemerintah Indonesia. Penelitian ini membahas tentang analisis kepemilikan aset dan hutang proyek Mass Rapid Transit Jakarta berdasarkan skenario finansial yang ada. Dimana proyek ini diperkirakan akan memulai fase konstruksi pada tahun 2012. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data-data finansial yang dibutuhkan, kemudian dihitung profit/loss structure dan cash flow yang kemudian akan dilakukan perhitungan untuk mencari rasio profitabilitas dan rasio likuiditas. Analisis finansial kepemilikan aset dan hutang dilakukan dengan berdasarkan rasio -rasio yang telah didapatkan. Hasil akhir dari penelitian ini bertujuan untuk melihat kekurangan dan kelebihan dari masing-masing skenario finansial yang ada, dimana keputusan diserahkan kepada pihak investor.

---

ABSTRACTTraffic congestion in metropolitan Jakarta is very severe due to high population growth, as a result of economic growth and population flows into the provinces around the greater Jakarta. To be able to overcome the problem of traffic congestion and environmental degradation, then the development of mass rapid transport system (which will then be expressed by the MRT project) to be an urgent need for the city of Jakarta and the Indonesian Government. This study discusses the analysis of asset ownership and debt Jakarta Mass Rapid Transit project is based on the existing financial scenario. Where the project is expected to begin the construction phase in 2012. The research was conducted by gathering financial data needed, and then calculated the profit / loss and cash flow structure which will then be carried out calculations to find the ratio of profitability and liquidity ratios. Financial analysis of asset ownership and debt carried by the basis of the ratio -a ratio that has been obtained. The end result of this study aims to look at advantages and disadvantages of each financial scenarios that exist, where decisions are handed over to the investor. "

"Skripsi ini membahas pemaknaan masyarakat kota terhadap ruang kampung kota melalui penciptaan teritori dalam aktivitas sosial unit lokal. Penulisan menginvestigasi konstruksi sosial teritori yang terjadi pada lingkup sosial ekonomi dengan meninjau dari hubungan antara mediator teritorial yang terlibat serta aspek konstruksi teritori sosial didalamnya. Mekanisme dan hirarki masyarakat yang membentuk peristiwa sosial kampung kota teraplikasikan melalui satuan hubungan elemen penyusun dalam konteks yang mewadahinya. Pembahasan ini mengambil studi kasus aktivitas berjualan berskala kecil pada ruang jalan Cempaka Baru Timur dengan pengambilan data kualitatif dan meninjau teritorialitas secara makro terhadap ruang kot, dan terhadap lapak berjualan itu sendiri. Hasil pembahasan ini menyarankan bahwa ruang publik kampung rapat dirancang untuk kemungkinan fluiditas teritorialitas masyarakat kampung sebagai celah dari beragamnya pemaknaan ruang kota. Teritorialisasi juga perlu dilihat sebagai cara masyarakat kampung kota menghuni ruang kota dalam segala dinamikanya sebagai bukti kependudukan.

---

This thesis discusses how Kampung urban society seeks meaning towards the urban village space through the creation of territories in local social units’ activities. The writing investigates the social-territory construction that occurs in the socio-economic sphere by reviewing the relationship between the territorial mediators involved and the aspects of the social territorial construction. Mechanisms and hierarchy of society that make up greater urban kampung social events are applied through a relational unit of elemental relations in the context that accommodates them. This discussion takes cases of activities exhibited in Jalan Cempaka Baru Timur by collecting qualitative data and reviewing the territoriality at a macro level towards the city space, and to the sales stall itself. The results of this discussion suggest that the Kampung public space is designed for the possibility of territorial fluidity of the village community as a gap from different meanings of urban space. Territorialization also needs to be seen as a way for urban village communities to inhabit urban space in all its dynamics as living-proofs of civilization."

"Konflik atas sumber daya hutan terjadi secara meluas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Berbagai kajian mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi di Indonesia ini terjadi karena implementasi kebijakan pemerintah yang membatasi akses warga kampung hutan untuk ikut serta mengelola hutan sekaligus mendapatkan manfaat dari sumber daya tersebut. Konflik yang diuraikan ini sebenarnya hanya merupakan bagian dari konflik secara keseluruhan yang dihadapi warga kampung hutan dalam kehidupan mereka.Dengan melihat konflik sebagai suatu proses rangkaian kejadian dimana masing-masing pihak yang berkonflik berusaha memenangkan kepentingan masing-masing dengan pilihan Cara masing-masing, kajian ini mengupas pilihan pranata yang diambil oleh warga kampung hutan dalam mekanisme penanganan konflik yang mereka hadapi, termasuk konflik yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya hutan. Pilihan ini diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dapat dirumuskan seagai kemanan dan kenyamanan pihak yang terlibat dalam menangani konflik dengan tetap memperjuangkan kepentingannya sebagai tujuannya.Kajian mengenai konflik ini didasarkan pada sejumlah kasus konflik yang ditemukan pada saat penelitian lapangan dan kemudian dituliskan kembali dalam bentuk ilustrasi rangkaian kejadian konflik dengan satu konteks tertentu. Konflik yang disajikan berupa konflik yang berkenaan dengan penguasaan dan pemanfaatan lahan baik di areal warga maupun di kawasan hutan negara, konflik seputar renovasi masjid Al - Iman di Kampung Baru, konflik pengelolaan kawasan hutan berupa peremajaan kopi dan pengarangan dalam kawasan hutan negara dan konflik-konflik pencurian.Dari kajian ini ditemukan bahwa warga kampung hutan mendasarkan pilihan pranata berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang paling mendasar adalah ketersediaan pranata dalam masyarakat setempat. Dari pranata-pranata tersebut, ada kemungkinan pihak-pihak yang terlibat memilih lebih dari satu pranata dengan pertimbangan keamanan dan kenyamanan posisi mereka dan tercapainya tujuan yang diinginkan. Pada kondisi dimana aturan dan mekanisme penanganan konflik tidak tersedia, warga kampung, dengan dibantu oleh pihak luar ataupun tidak, mampu menciptakan pranata baru melalui musyawarah yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan bersama antara berbagai pihak yang berkepentingan. Kehadiran pihak luar sebagai pihak yang menyadarkan para. pihak yang berkonflik dan menggerakkan para pihak itu untuk bersama-sama menangani konflik, sekaligus menjadi teman belajar bersama untuk menemukan suatu bentuk pranata yang sesuai untuk menangani konflik yang terjadi dapat mempercepat proses pembangunan pranata ini.Berdasarkan hasil dari kajian ini, dapat diambil suatu pemahaman baru mengenai konflik masyarakat kampung hutan. Pada umumnya, konflik yang terjadi pada masyarakat kampung hutan terjadi karena adanya ketidaksepahaman yang dibiarkan berlanjut dan diejawantahkan dalam sikap terbuka atau terselubung dalam berbagai arena social. Oleh karena itu, walaupun konflik yang terjadi tidak serta merta dapat difragmentasi sebagai konflik kehutanan atau non-kehutanan. Dengan melihat konflik masyarakat kampung hutan sebagai suatu kesatuan, dapat dilihat dengan lebih jelas bahwa ternyata, konflik warga kampung hutan dengan pihak Dinas Kehutanan sehubungan dengan pemanfaatan dan penguasaan lahan dalam kawasan hutan negara hanya merupakan satu bagian kecil dari satu konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kampung hutan.Upaya untuk mencegah dan menangani konflik yang terjadi Dapat dilakukan secara efektif jika masyarakat memiliki pranata yang kuat sebagai tempat mereka berpaling dan bersandar. Keberadaan pranata yang kuat juga dapat menjadi sarana komunikasi antara warga dan pihak lain yang terkait dengan pengelolaan kawasan hutan. Selain itu, peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah juga dapat dijadikan bagian dari pranata ini dengan cara menyederhanakan proses dan bahasa aturan tersebut. Kiranya, inilah cara yang paling efektif yang dapat dilakukan untuk proses sosialisasi peraturan dan kebijakan."

"Pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960. pendaftaran tanah pertama kali dilakukan dengan 2 cara, secara sistematik yaitu pendaftaran tanah yang dilakukan atas prakarsa pemerintah dalam wilayah suatu desa atau kelurahan dan secara sporadic yaitu pendaftaran tanah yang dilakukan atas permintaan pemilik hak atas tanah. Dengan pendaftaran tanah pemegang hak atas tanah akan mendapatkan tanda bukti berupa sertipikat tanah yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik pasca gempa bumi dan tsunami, hambatan-hambatannya serta bagaimana penyelesaiannya oleh panitia ajudikasi di Kampung Kota Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris dan bersifat deskriptif analitis, melalui penelitian ini didapatkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dan ketentuanketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah secara sistematik. Pelaksanaan pendaftaran tanah ini dimulai dengan beberapa tahapan yaitu persiapan, identifikasi batas bidang, kegiatan pengumpulan data yuridis, kegiatan pengumpulan data fisik, sidang panitia, pengumuman, pembukuan hak, penerbitan dan penyerahan sertipikat. Pada kenyataannya pendaftaran tanah oleh panitia ajudikasi pasca gempa bumi dan tsunami di Kampung Kota Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh banyak mengalami kendala seperti sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pengukuran masih kurang sehingga menghambat kelancaran pekerjaan yang dilakukan oleh panitia ajudikasi dan ada beberapa pemilik tanah yang tidak mendampingi sewaktu penetapan tanda batas karena masih berada di tempat pengungsian selain itu pelaksanaan ajudikasi oleh panitia ajudikasi belum memenuhi tujuan dari pendaftaran tanah karena masa tugas tim ajudikasi telah habis dan panitia ajudikasi tidak menerbitkan setipikat sehingga pemilik tanah tidak mendapatkan sertipikat.

---

Land registration is organized in the framework of providing the assurance of legal certainty as stated in Article 19 of Law No. 5 of the Year 1960. The first land registration can be carried out with 2 methods, systematically which is land registration carried out based on the initiative of the government in the territory of a village or a sub-district, and sporadically which is land registration carried out upon the request of the owner of right over land. With land registration, the holder of right over land will receive evidence in the form of land certificate which will be valid as strong evidence. This research has the objective of identifying the process for the implementation of post earthquake and tsunami systematic land registration, its obstacles as well as its settlements by the adjudication committee in Kampung Kota Baru, Kuta Alam District, Banda Aceh City.The method being used in this research is empirical normative and with descriptive analytic characteristic, through this research can be obtained a thorough and systematic overview regarding the principles of law, legal norms and provisions of the legislations related to land registration in a systematic manner. This implementation of land registration is started by several stages which are preparation, identification over the borders of the parcel of land, juridical data collection activity, physical data collection activity, committee meeting, publication, record entry of the right, issuance and delivery of certificate. I reality, post earthquake and tsunami land registration by adjudication committee in Kampung Kota Baru, Kuta Alam District, Banda Aceh City, faced many obstacles, such as, the facilities and infrastructures being used in the measurement process were still insufficient, therefore, they hampered the efficiency of work being carried out by the adjudication committee and there were several landowners who did not accompany the adjudication committee during the stipulation of marks of borders because they were still in the refuge, in addition, the implementation of adjudication by the adjudication committee did not yet fulfill the objective of land registration since the term of office of the adjudication team has already expired, and the adjudication committee did not issue certificates, therefore, landowners do not receive any certificates."

"Pembangunan kota Jakarta yang hanya berorientasi pada pertumbuhan, akan mendorong tefjadlnya pengambilalihan lahan milik masyarakat kota (penggusuran dan relokasi). Pembangunan lni juga mendorong munculnya kesenjangan sosial ekonomi dan sosial kultural antara masyarakat tradisional kota dengan hasil pembangunan kota yang baru. Akiba!nya te adi baik konflik vertikal maupun konflik horisontal. Penggusuran, kesenjangan sosial serta konflik yang banyak terjadl di kota menekan keberadaan masyarakat tradistonal kota, termasuk kampung kota. Keberadaan kampung kota dan upaya komunitas di dalamnya untuk mempertahankan teritori kampung terhadap tekanan pembangunan kota menjadi issue pembangunan kota yang perlu diperhatikan. Hal ini mengarah pada fenomena teriorialitas baik yang terjadi di dalam kampung maupun teritorialitas komunitas kampung untuk mempertahankan kampungnya dari tekanan luar. Kampung memiliki karalderistik-karakteristik yang membedakannya dengan kota yang modem. Kampung dihuni oleh komunitas yang memiliki ikatan yang kuat dengan tempat tinggalnya (communty sentiment) dan interaksiyang tinggi diantara anggotanya. Kondisi fisik lingkungan kampung juga memiliki karakteristik yang menunjang dan dipengaruhi oleh karakter komunitas dl dalamnya. Karakteristlk kampung, baik karaktetistik komunitas di dalamnya, maupun kondisi fisik lingkungannya, mempengaruhi fenomena teritorialitas yang terjadi dalam komunitas parkampungan. Dari arah luar, tekanan pembangunan kota terhadap kampung, mempengaruhi teritorialitas kampung untuk mempertahankan kampungnya. Intensitas tekanan dan status kepemilikan teritori kampung menjadi dua variabel yang sangat mempengaruhi teritorialitas komunitas kampung untuk mempertahankan kampungnya. Fenomena teritorialitas ini dapat menjadi masukan untuk perancangan dan perencanaan kota Jakarta di masa mendatang."

"Penyeragaman bentuk Pemerintahan Desa seperti yang tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 1979 merupakan awal terciptanya hukum nasional di bidang Pemerintahan Desa. Di Sumatera Barat, lahirnya UU Nomor 5 Tahun 1979 tersebut telah menyebabkan perubahan yang mendasar bagi penyelenggaran Pemerintahan Nagari, terutama karena ditetapkannya Jorong (wilayah administratif dari Pemerintahan Nagari) menjadi Desa.Dua puluh tahun kemudian, sejalan dengan gencarnya tuntutan reformasi dan demokratisisasi di berbagai bidang, Pemerintah mengganti UU Nomor 5 Tahun 1979 tersebut dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 22 ini membuka pintu seluas-luasnya bagi refomasi bentuk Pemerintahan Desa.Tesis ini merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan pada Desa Kampung Baru dan Desa Situjuh Ladang Laweh Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat dengan judul "Dari Sistem Pemerintahan Desa Kembali Ke Sistem Pemerintahan Nagari" (Studi di Desa Kampung Baru dan Desa Situjuh Ladang Laweh Kabupaten Lima Puluh Kota). Rumusan masalah dari penelitian ini adalah faktor-faktor apakah yang memotivasi masyarakat untuk kembali ke sistem Pemerintahan Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.Meskipun perubahan sistem Pemerintahan Desa kembali menjadi Pemerintahan Nagari merupakan perubahan organisasi formal yang menjadi objek kajian dalam administrasi negara, namun dalam tesis ini perubahan Desa kembali menjadi Nagari akan dilihat sebagai proses sosiologis yaitu proses perubahan lembaga sosial baik pada tingkat pranata sosial yaitu perangkat kaidah-kaidah status dan peran dan pads tingkat organisasi yaitu kelompok individu yang terlibat dalam dalam aktivitas lembaga Pemerintahan Desa dan Nagari. Perubahan Sistem Pemerintahan Desa Kembali Menjadi Sistem Pemerintahan Nagari akan dilihat dalam keutuhan sistem sosial melalui penelusuran gejala-gejala empirik yang dianalisa dan dijelaskan dalam kaitan dengan berbagai kegiatan dan fenomena proses pembangunan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuaiitatif. Dengan demikian dalam penelitian ini tidak digunakan model serta uji statistik angka-angka dan laporan statistik digunakan dalam rangka memperjelas masalah atau gejala yang diteliti.Penelitian ini hanya akan difokuskan pada tiga faktor yang diduga sebagai faktor yang mempengaruhi motivasi untuk kembali ke Sistem Pemerintahan Nagari, yaitu :1) terjadinya krisis kepemimpinan di tingkat Desa dan Nagari,2) terjadinya disintegrasi sosial masyarakat Nagari dan3) terlantarnya harus kekayaan Nagari.Krisis Kepemimpinan adalah merosot atau berkurangnya kewibawan serta kurangnya keleluasaan untuk berinisiatif dari Pemerintah Desa dan Kerapatan Adat Nagari dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibandingkan dengan Pemerintah Nagari. Disintegrasi Sosial adalah suatu keadaan dimana hubungan timbal balik antar sesama warga masyarakat Nagari tidak berlangsung dengan balk yang terlihat dari semakin melemahnya semangat kelompok kekerabatan dalam masyarakat Nagari. Terlantarnya Harta Kekayaan Nagari adalah suatu keadaan dimana Marta kekayaan Nagari tidak terkelola dengan baik sehingga tidak dapat memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat Nagari.Tesis ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi masyarakat untuk kembali ke Sistem Pemerintahan Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota, dan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam menata pemerintahan terendah untuk menyikapi aspirasi masyarakat.Tesis ini berkesimpulan bahwa sepanjang sejarah Minangkabau, belum ada ideologi di tingkat supra Nagari yang secara radikal menghapus sistem otoritas tradisional Minangkabau. Melihat sejarah perkembangan Pemerintahan Nagari sampai dengart berlakunya UU Nomor 22 Tahuh 1999, maka bentuk pemerintahan terendah di Kabupaten Lima Puluh Kota idealnya adalah kembali ke sistem Pemerintahan Nagari, karena sistem itu berakar dari kekuatan dasar-dasar sosiologis, ekonomis dan politis."

"ABSTRAKPerkembangan kota di Jakarta semakin lama semakin tidak terkendali. Penduduk yang semakin padat menyebabkan kebutuhan rumah tinggal semakin meningkat. Hal tersebut tidak diimbangi dengan ketersediaan tanah untuk membangun unit hunian sehingga menyebabkan permasalahan perkotaan seperti munculnya permukiman kumuh, permukiman kampung kota dan perkembangan kota yang tidak sesuai masterplan kota. Pemerintah dan pakar perkotaan mempunyai solusi mengatasi masalah perkotaan tersebut dengan cara membangun bangunan vertikal dalam bentuk rumah susun dan kampung vertikal. Skripsi ini membahas apakah kampung vertikal dapat menjadi alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan perkotaan di Jakarta terutama dalam konteks relokasi kampung kota. Hasil observasi didapatkan bahwa kampung vertikal dapat dijadikan alternatif relokasi kampung kota jika pemerintah memperhatikan aspek arsitektural dan non-arsitektural dalam perancangan kampung vertikal secara seimbang dan beriringan.

---

ABSTRAKThe development of the city in Jakarta was increasingly uncontrollable. The population which is progressively crowded lead to an increasing needs of residential houses. It is not commensurate with the availability of land to build residential units, so that causing urban problems, such as the appearance of slums, kampung kota settlement, and the development of the city that do not appropriate with the masterplan of the city. The government and the urban experts have a solution to overcome this problems by constructing urban vertical building in the forms of flats and vertical kampong. This study aims to discuss whether vertical kampong can be an alternative solution to exceed urban problems in Jakarta, especially in the context of the relocation of the kampung kota. The observation result shows that vertical kampong relocation can be an alternative if the government notices the architectural and non-architectural aspects in design of a vertical kampong in balance and concomitantly."