Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan sel surya sebagai sumber catu daya bagi divais elektronik masih dibatasi cuaca dan pergantian siang malam. Di lain pihak, meskipun sangat menjanjikan, pemanfaatan energi dari sinyal RF (Radio Frequency) masih dibatasi rendahnya level daya yang tersedia. Penggunaan dua sumber ini sebagai sumber catu daya bagi satu divais elektronik berpotensi menghasilkan sumber catu daya yang mendukung portability, mobility dan availability. Sistem RF energy harvesting dari sinyal RF frekuensi GSM 900 MHz menggunakan rangkaian voltage multiplier sebagai rectifier dan amplifier. Sistem charger berbasis sel surya menggunakan rangkaian voltage regulator untuk menghasilkan nilai tegangan yang stabil. Tegangan DC digunakan untuk men-charging baterai handphone.

---

Solar cell-based electronic applications are still limited by the availability of sunlight during the day time. While this is not a problem for RF (Radio Frequency) energy, it‟s low power availabilty in the free space is the major issue that most applications must deal with. Using these two ambient energy sources to power the same device could lead to power sources that support portability and mobility applications.

This thesis proposes a design of RF energy harvesting system from 900 MHz GSM signal with voltage multiplier circuit to rectify and amplify the input signal. The solar cell-based system with voltage regulator is required in the system to produce a stable value of DC voltage from solar cell. The produced DC voltage will be used to charge a mobile phone."

"Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara yang bersifat strategis serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga harus dikelola secara efektif dan efisien guna memperoleh manfaat yang optimal. Penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan peruntukannya serta tidak saling mengganggu mengingat sifat spektrum frekuensi radio yang dapat merambat ke segala arah. Dikarenakan masih banyaknya terdapat penggunaan frekuensi baik oleh masyarakat maupun penyelenggara, khususnya pada dinas siaran radio FM yang menggunakan frekuensi tidak dilengkapi dengan izin stasiun radio dan tidak sesuai dengan aturan alokasi frekuensi yang telah ditentukan serta juga penggunaan alat perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat, menyebabkan potensi terjadinya gangguan frekuensi yang merugikan atau harmful interference menjadi tinggi. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan monitoring dan penertiban yang diawali dengan pengukuran frekuensi, identifikasi legalitas stasiun radio, deteksi sumber pancaran frekuensi, selanjutnya dilakukan inspeksi sebagai langkah penertiban terhadap pengguna frekuensi yang telah terbukti melakukan pelanggaran penggunaan frekuensi secara ilegal. Setiap tahapan kegiatan yang dilakukan telah menerapkan dan memperhatikan prinsip dan kaidah pokok ilmu keinsinyuran seperti profesionalisme, prinsip dasar kode etik dan etika profesi insinyur, serta unsur keselamatan kesehatan keamanan kerja dan lingkungan (K3L) sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan dengan dilakukannya kegiatan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio pada dinas siaran radio FM di wilayah layanan DKI Jakarta dapat menekan potensi terjadinya harmful interference, sehingga seluruh masyarakat pengguna frekuensi dapat memanfaatkan frekuensi dengan tertib, nyaman, dan aman dari gangguan-gangguan interferensi frekuensi yang merugikan.

---

The radio frequency spectrum is a limited natural resource controlled by the state which is strategic in nature and has high economic value so it must be managed effectively and efficiently in order to obtain optimal benefits. The use of the radio frequency spectrum must be in accordance with its intended purpose and not interfere with each other considering that the nature of the radio frequency spectrum can propagate in all directions. Because there is still a lot of frequency use by both the public and organizers, especially in the FM radio broadcast service which uses frequencies that are not equipped with radio station permits and do not comply with predetermined frequency allocation rules and also the use of telecommunications equipment that does not have a certificate, causes the potential for harmful frequency interference or harmful interference becomes high. The activities carried out include monitoring and controlling activities starting with frequency measurements, identifying the legality of radio stations, detecting frequency emission sources, then carrying out inspections as a control measure against frequency users who have been proven to have committed illegal frequency use violations. Each stage of activity carried out has implemented the basic principles and rules of engineering science such as professionalism, basic principles of the code of ethics and professional ethics of engineers, as well as paying attention to elements of safety, health, occupational safety and the environment (K3L) in accordance with applicable laws and regulations. It is hoped that by carrying out activities to monitor and control the radio frequency spectrum in the FM radio broadcast service in the DKI Jakarta service area, it can reduce the potential for harmful interference, so that all frequency users can utilize the frequency in an orderly, comfortable and safe manner from harmful frequency interference."

"Terjadinya gangguan 4 kabel secara bersamaan pada sistem Jawa-Bali dapat menyebabkan turunnya frekuensi dikarenakan hilangnya suplai daya sebesar 339,9 MW. Penurunan ini dapat berakibat buruk pada kinerja sistem sehingga dibutuhkan pengembalian frekuensi ke kondisi normal. Pengembalian frekuensi ke nilai awal dapat dicapai dengan pelepasan beban dengan skema secara bertahap.Dalam studi ini dilakukan simulasi pelepasan beban secara trial and error menggunakan software DIgSILENT PowerFactory sampai tercapai kondisi ideal yaitu frekuensi mendekati 50 Hz. Dari simulasi yang dilakukan didapat bahwa kondisi terbaik dicapai oleh skema pelepasan beban tiga tahap dengan perbandingan beban pertahapnya bernilai seimbang yaitu pada Skema II, dengan maksimum frekuensi tercapai adalah 49,94 Hz dalam waktu 9,068 detik.

---

The breakdown of 4 wires simultaneously in the Java - Bali system can cause a decline in the frequency due to the loss of 339,9 MW energy supply. This decrease can adversely impact the performance of the system thus frequency needed to be returned to normal conditions . Returns of the frequency of the initial value can be achieved by a load shedding scheme with gradual step.In this study, load shedding simulation is done by trial and error using DIgSILENT PowerFactory software to achieve ideal frequency conditions, which is approximately 50 Hz. From the simulation, we found that the best condition is achieved by using Scheme II, a 3 steps load shedding scheme with similar ratio per step, which reach a maximum frequency of 49,94 Hz and is reached within 9,068 seconds."

"Dalam sistem tenaga listrik, daya yang dibangkitkan harus disesuaikan dengan daya yang dibutuhkan konsumen listrik, dan secara teknis disebut sebagai beban sistem. Masalah utama dalam hal ini adalah jika sistem mengalami gangguan, seperti gangguan mendadak pada unit pembangkit besar yang menyebabkan jatuhnya unit tersebut maupun gangguan penyaluran berupa putusnya saluran transmisi yang mengakibatkan sistem mengalami kehilangan daya seimbang. Hal tersebut tentunya berpengaruh pada operasi sistem.Apabila daya yang dibangkitkan lebih kecil dari beban sistem karena beberapa unit pembangkit jatuh, maka frekuensi sistem akan turun. Jika penurunan frekuensi tidak terlalu tajam, perbaikan frekuensi masih dapat dilakukan oleh reaksi governor, yaitu dengan mengatur frekuensi, baik pengaturan primer maupun sekunder. Tapi bila frekuensi sistem turun tajam karena beberapa unit pembangkit besar jatuh, sehingga pemulihannya tidak dapat ditanggung oleh kerja governor dan cadangan berputar karena keterbatasannya, maka perlu dilakukan pelepasan sejumlah beban sistem (load shedding) sama atau Iebih kecil dari beban yang berlebih. Pemutusan beban pada kondisi laju penurunan frekuensi yang cepat, harus dilakukan secara cepat dan tepat. Hal ini dapat dilakukan oleh rele frekuensi rendah (Under Frequency Relay-UFR) yang terpasang pada penyulang beban terpilih.Perencanaan pelepasan beban, merupakan salah satu langkah awal dalam menjaga keandalan sistem, yang merupakan proses simulasi program pelepasan beban yang bersifat coba-coba (trial and error) guna memperoleh suatu program pelepasan beban dengan konfigurasi beban terhadap penurunan frekuensi yang tepat, Untuk itu diperlukan prosedur yang cukup jelas yang dapat dimodelkan dalam persamaan-persamaan guna penentuan sualu program peiepasan beban pada suatu sistem tenaga Iistrik sesuai dengan karakteristiknya. Dalam penentuan beban yang akan dilepas, sebelumnya harus diketahui besarnya gangguan frekuensi sistem akibat hilangnya MW pembangkitan, sehingga dapat ditentukan besarnya frekuensi minimum yang terjadi dan beban berlebih maksimum yang akan dilindungi. Dalam hal ini, total beban yang dilepas harus dapat mengembalikan frekuensi sistern mendekati nominalnya. Guna menghindari pelepasan beban yang berlebihan, maka besarnya beban dilepas dalam tahapan-tahapan menurut tahapan penurunan frekuensi. Pembahasan masalah ini dilakukan dengan menggunakan sebuah program simulasi model sistem pembangkit listrik tenaga uap (rehear system) dengan parameter-parameter yang cukup terwakili. Program simulasi ini diharapkan dapat membantu menghitung dan merancang program pelepasan beban."

"Semakin bertambahnya keberadaan stasiun radio FM di Indonesia membuat spasi kanal frekuensi radio di Indonesia semakin menipis. Hal ini dikarenakan pada radio analog FM, setiap satu spasi kanal frekuensi FM hanya dapat dipakai oleh satu stasiun radio FM saja. Oleh karena itu pengalihan teknologi radio analog menjadi radio digital dapat menjadi solusi yang baik untuk keterbatasan lebar kanal frekuensi ini. Teknologi tersebut terkenal dengan sebutan sebagai teknologi T-DAB (Terrestial-Digital Audio Broadcasting). Perancangan distribusi frekuensi T-DAB merupakan langkah awal dari penerapan T-DAB pada suatu wilayah. Hanya Propinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat sajalah yang dipilih sebagai wilayah perancangan distribusi frekuensi T-DAB pada perancangan ini. Ketiga Propinsi tersebut memiliki 14 wilayah layanan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dan menjadi obyek dalam perancangan distribusi ini. Perancangan distribusi frekuensi T-DAB tidak hanya terbatas pada penentuan sebuah saluran kanal saja tetapi terkait juga dengan penempatan stasiun pemancar pada suatu lokasi dan penetapan ERP agar protection ratio yang didapatkan sesuai dengan acuan secara internasional sehingga didapatkan perancangan yang baik dan efisien. Selain itu evaluasi akan adanya daerah blank spot dari layanan T-DAB dan adanya intereferensi sinyal T-DAB terhadap sinyal eksisting (sinyal televisi) menjadi hal perlu dipertimbangkan dalam perancangan ini. Dengan menggunakan Software Chirplus BC, perancangan distribusi frekuensi T-DAB ini menghasilkan pengalokasian kanal yang efisien pada band III VHF dengan cakupan wilayah yang optimal pada ke-14 wilayah layanan tersebut. Spesifikasi tinggi dan ERP tiap pemancar T-DAB pada perancangan ini pun telah memenuhi standard dari Final Acts of the CEPT T-DAB tentang protection ratio DAB-DAB dan T-DABV sehinga permasalahan tentang adanya interferensi dari sinyal lain baik sesama sinyal T-DAB maupun sinyal televise dapat diatasi dengan baik.

---

As the increasing number of FM radio station in Indonesia, the frequency channel space in Indonesia grew narrow continually. It is mainly due to in analog radio, each frequency channel space only used by one FM radio station. Therefore, the technology conversion from analog radio to digital radio would be the most promising solution to the limitation of frequency channel space. The technology is well known as T-DAB (Terrestrial-Digital Audio Broadcasting) technology.

The design of T-DAB frequency distribution is a first step of the implementation of T-DAB in an area. This paper selected DKI Jakarta, Banten and West Java as the areas for T-DAB frequency distribution design. These three provinces had 14 service area that is assigned by authorities and would be the main object on this project.

Frequency distribution of T-DAB was not only limited on channel allotment but also related to the most suitable placement of transmitter and ERP adjustment so that the proper protection ratio can be obtained to acquire the most efficient model. And also evaluation of blank spot among the service areas and T-DAB interference due to existing signal became a necessary variable that need to be considered in this design.

By using Software Chirplus BC, this design result an efficient channel allocation in band III of VHF with optimal coverage area at those 14 service areas mentioned above. And also, high specifications and ERP of each T-DAB transmitter have meet the criteria of Final Acts of the CEPT T-DAB about DAB-DAB and T-DABV protection ratio, therefore the possibility of occurring interference among T-DAB transmitter or between T-DAB and television signal could be handled well."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi yang sangat cepat telah memungkinkan berbagai aplikasi spektrum yang baru. Kemampuan dari setiap negara untuk memanfaatkan sepenuhnya sumber daya alam spektrum sangat tergantung kepada kemampuan pengelola spektrum di dalam mempermudah implementasi sistem. Penerapan biaya hak penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio dengan tujuan menutupi biaya sistem manajemen spektrum merupakan suatu metoda untuk mendistribusikan biaya manajemen spektrum kepada pihak yang sebenarnya menerima manfaat dari penggunaan spektrum.Saat ini di Indonesia struktur pentarifan spektrum harus segera diperbaharui, mengingat begini banyaknya jasa komunikasi radio baru berdatangan di Indonesia Struktur tarif spektrum yang lama tidak memadai, proporsional dan rasional, dan tidak mencakup teknoiogi baru. Oleh karena itu studi pentarifan BHP spektrum frekuensi radio di Indonesia ini sangat bermanfaat baik bagi regulator, operator, maupun pengguna spektrum.Tesis ini bertujuan untuk memberikan alternatif sistem pentarifan spektrum di Indonesia. Gagasan dasar dari sistem pentarifan spektrum ini ialah menghubungkan antara potensi ekonomi spektrum dengan biaya manajemen spektrum. Walaupun demikian, tidak tertutup kemungkinan untuk menyisihkan sebagian hasil penarikan tarif spektrum sebagai pendapatan negara bukan pajak yang dibutuhkan di dalam proses pembangunan.Sistem pentarifan spektrum yang dibahas di dalam tesis ini dibatasi untuk servis-servis komersial saja, seperti Fixed Services, Mobile Services, Satellite Services dan Broadcasting Services. Selain itu juga akan dilakukan perbandingan antara struktur tarif spektrum alternatif dengan struktur tarif spektrum yang lama.

---

ABSTRACT

The ongoing technological developments have opened the door to a variety of new spectrum applications. The ability of each nation to take full advantage of the spectrum resource depends heavily on spectrum managers facilitating the implementation of radio systems, and ensuring their compatible operation. The use of license fees for the purpose of covering the costs of the spectrum management system is a potentially more appropriate method of distributing the costs of spectrum management to those who actually receive benefits.

Currently in Indonesia the spectrum license fees regimes need to be reviewed urgently, since many new radio communication services will be implemented here. The existing frequency license fees regime is not sufficient, proportional, rational, and unable to cover the new technology. This study of frequency license fees structure in Indonesia will contribute a great benefit for regulator, operator, and spectrum user in Indonesia.

This thesis is intended to develop spectrum license fees structure, which is most suitable in Indonesia. The basic idea is to relate the economic value of radio frequency spectrum and the spectrum management cost. Instead of that, there is a possibility to distribute a part of the spectrum revenues as a non-tax state income, which is heavily needed in the national development process.

The spectrum license fees discussed in this thesis is limited for the commercial services, such as Fixed Services, Mobile Services, Satellite Services and Broadcasting Services. Furthermore, there will be a comparative analysis between the alternative spectrum license fee structure and the existing license fee."