Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada saat ini, adanya kebutuhan akan sarana komunikasi yang handal merupakan suatu tuntutan yang harus dijawab oleh para penyelenggara telekomunikasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Indonesia mulai mengembangkan ISDN yang merupakan pelayanan telekomunikasi yang memungkinkan penyaluran komunikasi baik suara maupun data didalam satu infrastruktur yang seragam. Namun era komunikasi digital pada saat ini juga harus ditunjang oleh adanya pengintegrasian dari tiap-tiap sistem atau jaringan, agar tercipta suatu jaringan telekomunikasi yang global. Sistem komunikasi yang ada akan sating berintegrasi melalui proses interworking dari sistem-sistem tersebut. ISDN dirancang sebagai suatu sistem yang dapat berinterworking dengan berbagai macam jaringan komunikasi lainnya. Untuk semakin memperluas dan memudahkan usaha pelayanan, maka salah satu pelayanan yang juga telah dikembangkan adalah sistem komunikasi RECT. DECT merupakan salah satu alternatif sistem yang diberikan untuk menunjang berbagai macam aplikasi baik untuk komunikasi bergerak (mobile) maupun untuk komunikasi tetap (fixed) yang juga memiliki kemampuan untuk berinterworking dengan ISDN. Dalam skripsi ini, penulis mencoba menganaiisa interworking sistem DECT dengan ISDN Basic Rate Access melalui komunikasi dari masing-masing protokol kedua sistem serta kemungkinan penerapannya di Indonesia sehingga akan sangat mendukung dalam usaha untuk semakin memperluas pelayanan telekomunikasi saat ini."

"Penelitian ini membahas tentang kualitas pelayanan perizinan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tingkat kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Timur. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kualitas pelayanan perizinan pada PTSP tingkat kelurahan di Jakarta Timur yang terdiri dari PTSP Kelurahan Pulo Gebang, PTSP Kelurahan Klender, PTSP Kelurahan Utan Kayu Utara, PTSP Kelurahan Cililitan, dan PTSP Kelurahan Ciracas. Hal tersebut karena wilayah Jakarta Timur merupakan salah satu wilayah yang memiliki jumlah perizinan terbanyak dan memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tertinggi di antara 5 wilayah lainnya di DKI Jakarta. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa masalah pada unsur-unsur tertentu dalam penilaian kualitas pelayanan dan keluhan dari masyarakat, sehingga dalam penelitian ini kualitas pelayanan menjadi fokus dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan kualitas pelayanan perizinan pada unit PTSP tingkat kelurahan di Jakarta Timur berada dalam kategori baik. Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori SERVQUAL, perbandingan antara layanan yang diharapkan dan layanan yang dirasakan secara langsung oleh pengguna layanan memiliki gap yang kecil yaitu sebesar -1%. Hal ini membuktikan bahwa layanan yang diterima pada pelayanan perizinan unit PTSP tingkat kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Timur hampir memenuhi layanan yang diharapkan oleh para pengguna layanan.

---

This study discusses the quality of service for the Licensing Service at Urban Village level of One Stop Integrated Service (PTSP) in the Administrative of East Jakarta. The purpose of this study is to analyze the service quality of the Licensing Services at the Urban Village level in East Jakarta consisting of PTSP Pulo Gebang, PTSP Klender. PTSP Utan Kayu Utara, PTSP Cililitan, and PTSP Ciracas. It is due to the East Jakarta area is one of the areas which has the greatest number of licensing and the highest Community Satisfaction Index (IKM) score among the 5 other regions in DKI Jakarta. However, there are still some problems found with certain elements in assessing the service quality and complaints from the public, so that this service quality is the focus of this research. This study uses a quantitative approach with mixed method data collection techniques. The research results show that based on the whole of the service quality of the Licensing Service at the Urban Village level in East Jakarta is in the good category. Based on the result of an analysis using the SERVQUAL theory, the comparison between the expected service and the perceived service by users has a small gap of -1%. This proves that the perceived service of licensing service at the Urban Village level of One Stop Integrated Service (PTSP) in the Administrative of East Jakarta almost meet the service expected by users"

"Skripsi ini membahas mengenai PT JakLingko Indonesia dalam Penyelenggaraan Integrasi Sistem Transportasi di Provinsi DKI Jakarta, di mana integrasi sistem transportasi merupakan salah satu hal yang penting untuk dilaksanakan demi mendukung pengarusutamaan penggunaan transportasi publik dan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan kendaraan pribadi. Pada skripsi ini, pembahasan akan difokuskan ke dalam tiga pokok bahasan. Pertama, relevansi dari pembentukan badan usaha yang baru untuk menyelenggarakan sistem integrasi transportasi publik di Provinsi DKI Jakarta. Kedua, perihal kelembagaan PT JakLingko Indonesia dalam penyelenggaraan sistem integrasi transportasi publik di Provinsi DKI Jakarta. Ketiga, mekanisme pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban dari PT JakLingko Indonesia dalam penyelenggaraan integrasi sistem transportasi publik di Provinsi DKI Jakarta. Adapun penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dari berbagai bahan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan PT JakLingko Indonesia merupakan suatu badan usaha swasta dengan bentuk joint venture yang menyelenggarakan integrasi sistem pembayaran transportasi publik dan implementasi paket tarif transportasi publik. Pembentukan PT JakLingko Indonesia merupakan hal yang relevan dan perlu untuk dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, memaksimalkan penyelenggaraan integrasi transportasi publik, dan memandirikan risiko yang ditimbulkan dari penyelenggaraan integrasi sistem pembayaran transportasi publik. Kemudian, sebagai suatu badan usaha dengan bentuk perseroan, PT JakLingko Indonesia tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penelitian ini juga menunjukkan, sebagai badan usaha swasta yang turut terlibat dalam kebijakan integrasi sistem transportasi publik, terdapat beberapa badan/lembaga yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, terlibat dalam pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban terhadap integrasi sistem pembayaran transportasi publik yang diselenggarakan oleh PT JakLingko Indonesia.

---

This thesis discusses PT JakLingko Indonesia in the Implementation of Public Transportation System Integration in DKI Jakarta, where the integration of transportation system is an important aspect to be implemented in order to support the prioritization of public transportation usage and reduce reliance on the use of private vehicles. In this thesis, the discussion will be focused on three main topics. First, the relevance of establishing new business entities to organize the public transportation system integration in DKI Jakarta. Second, the institutional aspects of PT JakLingko Indonesia in organizing the public transportation system integration in DKI Jakarta. Third, the mechanisms of supervision, control, and accountability of PT JakLingko Indonesia in the implementation of the public transportation system integration in DKI Jakarta. This research is conducted as a doctrinal research by conducting a literature review from various sources. The results of this research indicate that PT JakLingko Indonesia is a private business entity in the form of a joint venture that organizes the integration of public transportation payment systems and the implementation of public transportation tariff packages. The establishment of PT JakLingko Indonesia is relevant and necessary to be established in order to implement the provisions of laws and regulations, maximize the implementation of public transportation integration, and to be independent of the risks arising from the implementation of the integration of public transportation payment systems. Furthermore, as a business entity in the form of a company, PT JakLingko Indonesia is subject to the provisions of the Limited Liability Company Law. This research also shows, as a private business entity that is involved in the policy of integrating the public transportation system, there are several agencies / institutions that, in accordance with their main duties and functions, are involved in supervision, control, and accountability for the integration of the public transportation payment system organized by PT JakLingko Indonesia."

"Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan penyebab utama kematian di dunia (74%), di Asia Tenggara (55%) bahkan di Indonesia (73%). Salah satu upaya pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengendalian PTM adalah deteksi dini faktor risiko PTM melalui program UKBM yang disebut dengan Posbindu PTM. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai gambaran pelaksanaan Posbindu PTM di Puskesmas Madiun Kabupaten Madiun. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data wawancara mendalam dilakukan kepada informan PJ Posbindu PTM, Kepala Puskesmas, Kader Kesehatan, Dinas Kesehatan, Kepala Urusan Keuangan Desa, sedangkan FGD dilakukan kepada peserta Posbindu PTM di wilayah Puskesmas Madiun. Sementara untuk data sekunder, dilakukan observasi pada sarana dan prasarana dan telaah dokumen pada dokumen ketenagaan dan pendanaan. Hasil penelitian menunjukkan komponen input untuk kegiatan Posbindu PTM sudah tersedia baik dana, sarana, prasarana, dan SOP. Namun, jumlah petugas puskesmas masih terbatas dan peran kader kesehatan kurang optimal. Dalam komponen process, kegiatan Posbindu PTM meliputi wawancara faktor risiko, pengukuran antropometri, pemeriksaan laboratorium, konsultasi dan edukasi atau penyuluhan serta rujukan bila diperlukan. Namun pada kegiatan pelaporan masih belum dilakukan secara maksimal. Pada komponen output ditemukan masalah yaitu terkait alokasi dana, kurangnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya sosialisasi oleh kader dan petugas puskesmas serta waktu pelaksanaannya. Oleh karena itu, disarankan bagi pihak puskesmas untuk meningkatkan sosialisasi Posbindu PTM dan mungkin dapat melakukan kegiatan Posbindu PTM di luar jam kerja. Dinkes diharapkan dapat memastikan Posbindu Kit diberikan tepat waktu, lebih perhatikan expired date BHP dan meningkatkan pengawasannya. Kemudian pemerintah desa atau kelurahan disarankan turut membantu memotivasi masyarakat untuk datang dan meningkatkan pemanfaatan ADD untuk bidang kesehatan.

---

Non-Communicable Diseases (NCDs) are the main cause of death in the world (74%), in Southeast Asia (55%) and even in Indonesia (73%). One of the government's efforts to prevent and control PTM is early detection of PTM risk factors through the UKBM program called Posbindu PTM. This research aims to explore in-depth information regarding the implementation of Posbindu PTM at the Madiun Health Center, Madiun Regency. This research was conducted qualitatively with a case study design. In-depth interview data collection techniques were carried out with PJ Posbindu PTM informants, Heads of Health Centers, Health Cadres, Health Services, Heads of Village Financial Affairs, while FGDs were carried out with Posbindu PTM participants in the Madiun Health Center area. Meanwhile, for secondary data, observations were made on facilities and infrastructure and documents reviewed on personnel and funding documents. The research results show components input For Posbindu PTM activities, funds, facilities, infrastructure and SOPs are available. However, the number of community health center officers is still limited and the role of health cadres is less than optimal. In components process, Posbindu PTM activities include risk factor interviews, anthropometric measurements, laboratory examinations, consultations and education or counseling as well as referrals if necessary. However, reporting activities are still not carried out optimally. On components output Problems were found, namely related to fund allocation, lack of community knowledge and lack of socialization by cadres and health center officers and the timing of implementation. Therefore, it is recommended for the health center to increase socialization of Posbindu PTM and carry out activities outside working hours. It is hoped that the Public Health office can ensure that the Posbindu Kit is provided on time, so pay more attention expired date BHP and increase its supervision. Then it is recommended that the village or sub-district government help motivate the community to come and increase the use of ADD for the health sector."

"Perkembangan teknologi telah memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk beroperasi lintas negara tanpa membutuhkan kehadiran fisik. Namun, hal ini memberikan tantangan hukum baru bagi negara-negara, yang biasanya mengandalkan kriteria kehadiran fisik untuk menentukan keberadaan secara hukum. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti kasus Netflix di Indonesia, yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2016 dan mendapatkan jumlah pelanggan yang cukup besar, walau tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif disertai dengan studi literatur untuk mengkaji undang-undang seputar layanan digital asing, implementasinya, dan status Netflix di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 telah menjabarkan kewajiban-kewajiban untuk perusahaan digital. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juga telah memperkenalkan konsep “kehadiran ekonomi signifikan” yang bertujuan untuk menghadapi kewajiban pajak perusahaan digital ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Netflix di Indonesia dikelola oleh Netflix Inc. di Amerika Serikat, Netflix Pte. Ltd. di Singapura, dan Netflix International B.V. di Belanda. Setiap kantor memiliki peran yang berbeda dan tunduk pada hukum yang berbeda. Namun, Netflix tetap harus mematuhi hukum Indonesia karena memiliki aktivitas komersial di Indonesia. Tidak adanya keberadaan hukum Netflix di Indonesia menyebabkan pemerintah Indonesia kesulitan dalam menegakkan peraturan terhadap Netflix. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kerangka hukumnya untuk menghadapi pertanyaan tentang layanan digital asing yang beroperasi tanpa kehadiran fisik.

---

Technological developments have allowed companies to manage cross-border operations without physical presence. However, this development presents new legal challenges for States, whose legal systems rely on traditional threshold of physical presence to determine existence of legal presence. This thesis aims to explore the case of Netflix in Indonesia, who has been operating in Indonesia since 2016 and gained considerable number of paid subscribers, despite lacking a permanent establishment in Indonesia. The author uses a juridical-normative research method accompanied with literature study to examine laws surrounding foreign digital services, its implementation, and Netflix’s status in Indonesia. Indonesia’s Government Regulation No. 71 of 2019 and Minister of Communications and Information Regulation No. 5 of 2020 have several obligations for companies operating in the digital sector. Law No. 2 of 2020 also recently introduced the concept of “significant economic presence” aimed at tackling these companies’ tax obligations. This research concludes that Netflix in Indonesia is managed by Netflix Inc. in United States, Netflix Pte. Ltd. in Singapore, and Netflix International B.V. in Netherlands. Each office has different roles and are subject to different laws. However, Netflix still has to comply to Indonesian law as it has commercial activities in Indonesia. Due to its lack of concrete legal personality in Indonesia, the Indonesian government had difficulties in enforcing certain regulations and laws towards Netflix. The government of Indonesia needs to strengthen its legal framework to face the question of foreign digital services operating without physical presence."