Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Voice over IP (VoIP) atau sekarang dikenal dengan nama Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP) merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi telekomunikasi yang menggunakan jaringan intemet untuk mengirimkan data paket suara dari suatu tempat ke tempat yang lain menggunakan perantara protokol IP.Di Indonesia, salah satu penyelenggara Iayanan komunikasi suara berbasis VoIP adalah PT. TELKOM, dimana salah satu produknya yaitu TelkomSave. Dengan meningkatnya pemakaian TelkomSave, maka untuk mengetahui dan meningkatkan kepuasan pelanggan yang merupakan salah satu kunci sukses perusahaan diperlukan penelitian yang dilakukan secara berkala terhadap seluruh atribut-atribut jasa ini.Tesis ini ditujukan untuk menganalisa tingkat kepuasan pelanggan produk jasa TelkomSave, dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan dan keinginan masayarakat pelanggan TelkomSave yang diperoleh dari hasil beberapa metode analisa."

"Perkembangan jasa telepon tetap yang dikelola PT. Telkom saat ini cenderung menurun seiring dengan perkembangan teknologi telekomunikasi, diantaranya teknologi telekomunikasi bergerak. Untuk itulah dibutuhkan suatu layanan baru yang inovatif pada jasa telepon tetap sehingga dapat meningkatkan perkembangan jasa telepon tetap tersebut.Video conference merupakan suatu layanan yang berbasiskan multimedia yang akhir-akhir ini di tingkat global meningkat cukup pesat Walaupun begitu penggunaan video conference saat ini khususnya di Indonesia masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan infrastruktur telekomunikasi yang masih sangat terbatas. Tetapi dengan adanya standar 11,324, layanan video conference ini dapat diterapkan pada jaringan jasa telepon tetap yang disebut sebagai layanan Videophone. Sehingga dengan adanya layanan Videophone ini akan meningkatkan jasa telepon tetap yang dikelola oleh PT. Telkom disamping menjadi sumber pendapatan baru dalam penjualan terminal Videophone ini.Oleh karena itu, tesis ini akan membahas analisa kelayakan dari layanan Videophone dan memberikan strategi pemasaran kepada DIVRE II PT. Telkom selaku penanggung jawab penggelaran layanan jasa telepon tetap di Jakarta.

---

Fixed Telephone Service growth remain to managed by PT. Telkom in this time tend to downhill along with technological growth of telecommunications, among other things is technology of celullar telecommunications. To that's required, a new innovative service of fixed telephone service remain to, so that can improve the growth of this fixed telephone service.

Video Conference represent a service which have bases of multimedia which latterly in global storey has a level mount fast enough. Nevertheless video conference use in this time specially in Indonesia still very limites. This matter caused by a telecommunications infrastructure which still very limited. But with standard H.324 existence, this video conference service is applicable at fixed telephone service network, as known as Videophone. So that with this Videophone product, it will improves of demand and income of fixed telephone that managed by PT. Telkom. And beside that, it will become a source of new earnings in sale terminal of this Videophone.

Therefore, this thesis will study elegibility analysis from Videophone service and give marketing strategy to DIVRE II PT. Telkom as underwriter reply a fixed telephone service service that remain in Jakarta."

"Demand yang tinggi terhadap selular serta pertumbuhan pasar selular yang terns meningkat, serta telah diberikannya lisensi untuk penggelaran jaringan 3G, layak menjadi pertimbangan untuk bisnis telekomunikasi telepon generasi-3 selular menggunakan teknologi akses CDMA di Indonesia.Tulisan ini memberikan pendekatan pemasaran untuk menarik minat masyarakat dan merebut pasar di Indonesia untuk layanan telepon generasi-3 selular menggunakan teknologi akses CDMA. Untuk maksud tersebut memerlukan penelitian mengenai perencanaan strategi pemasaran yang bail dan tepat, mengannlisa Kondisi lingkungan bisnis untuk mendapatkan strategi, analisa Segmentasi, Sasaran, serta positioning pasar.Hasil analisa lingkungan menggunakan Matrik SWOT dan Grand Strategy, mendapatkan suatu strategi agresif (Strength-Opportunity) yaitu memanfaatkan peluang yang ada dengan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk menyerbu pasar berdasarkan pemilihan segmentasi,i mendapatkan beberapa sasaran pasar yaitu : konsumen type pengguna pertama, usia diantara 26 sld 35 tahun, dengan tujuan menggunakan untuk Pribadi atau keluarga dan bisnis atau pekerjaan, Dan Positioning produknya berdasarkan manfaat "Telekomunikasi Digital Modern". Berdasarkan konsep positioningnya, disusun rencana strategi pemasaran yang menghubungkan factor utama secara integral, berdasarkan konsep "Marketing mix" yaitu strategi : Produk, Harga, Distribusi, lklan/Promosi.

---

High demand of cellular and also growth the market of cellular which are increasing, and also have given of license for title of network 3G, are competent to become consideration for business of telecommunications phone third generation of cellular use technology access CDMA in Indonesia.

This article give approach of marketing to draw enthusiasm socializes and grabs market in Indonesia for the service phone third generation of cellular use technology access of CDMA. For the purpose of the research need hit planning strategy of good marketing and precisely, analyzing environmental condition of business to get strategy, analyze Segmentation, Target, and also market positioning.

Result of environmental analysis use Matrix SWOT and Grand Strategy, getting an aggressive strategy (Strength-Opportunity) that is exploit existing opportunity with strength owned by company. To invade market of pursuant to election of segmentation, get target of market that are : first type of consumers, age among 26 aid 35 year, with the purpose use to Personal or family and business or work, and Positioning of its product pursuant to benefit " Modem Digital Telecommunications". Pursuant to concept of positioning, compiled by plan of strategy of marketing connecting especial factor integrally, pursuant to concept " Marketing Mix " that is strategy : Product, Price, Distribution, Advertisement/Promotion."

"UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi merupakan artikulasi proses liberalisasi sektor telekomunikasi maupun industri terkait lainnya, termasuk industri intemet dan multimedia. Regulasi, bagaimanapun juga masih dipandang sebagai penyembuh dari segala bentuk market failure. Namun apa jadinya jika terjadi yang terjadi malah sebaliknya? Dimana justru regulasilah yang perlu untuk disembuhkan?Beberapa hal pokok menjadi permasalahan pada tataran regulator telekomunikasi. Pertama, adanya salah persepsi atas fungsi regulator itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia diususul oleh kesuksesan sektor industri, termasuk sektor telekomunikasi yang dipandang memilik leverage effect terhadap sektor lainnya. Tidaklah mengherankan jika kemudian kebijakan publik lebih ditujukan untuk melindungi kepentingan industri sebagai produsen ketimbang kepentingan konsumen. Kebijakan yang berorientasi pada produsen ini terlihat jugs pada regulasi tarif yang berfokus pada cost base price. Suara konsumen dalam pemasalahan ini, seringkali diabaikan.Masalah kedua yang menghadang, yakni tidak adanya transparansi. Berbagai kebijakan telematika (telekomunikasi, media, dan informatika) serta permasalahn lisensilperizinan, selama ini jelas disusun tanpa disertai transparansi yang cukup. Akibatnya, masyarakat tidak dapat memberikan pandangannya secara gamblang dan juga akan manjadi masukan bagi perkembangan industri telekomunikasi.Secara yuridis, bisa dibilang seluruh regulasi ini memenuhi persyaratan. Namun belum tentu secara sosiologis dan filosofis sebagai unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penyusunan ketentuan hukum. Di sinilah pentingnya keterbukaan dan sikap open-minded regulator untuk mengajak pihak-pihak yang akan terkena langsung kebijakan yang dibuatnya. Apalagi jika mereka ini pintar dalam memainkan opini publik melalui media massa.Masalah ketiga adalah hal yang klise, yakni kurangnya sumberdaya manusia yang andal. Bidang telematika memiliki ciri khas, yakni demikian dinamis perkembangannya. Sementara paradigma berpikir kalangan birokrat yang juga merupakan regulator terbilang statis. Peran regulator telematika dibutuhkan kualifikasi yang tinggi, kompeten dan tidak berpihak (impartial). lni berarti tidak boleh ada kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas bisnis yang diaturnya. Kompetensi membutuhkan kemampuan teknis dan operasional yang mumpuni atas bidang yang diaturnya.Untuk terselenggaranya regulasi yang menyangkut fungsi kontrol, dibutuhkan bentuk badan regulasi mandiri atau Independent Regulatory Body (IRB). Megenai lembaga yang independen ini sebenamya telah diatur dalam UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Demi terselenggaranya lembaga regulator yang independen, dibutuhkan independensi dari pihak pemerintah ataupun organ pemerintahan lain yang memiliki keterkaitan dengan industri telekomunikasi. Kondisi yang independen ini cukup menguntungkan saat diambilnya putusan maupun regulasi yang memiliki potensi berbenturan dengan kepentingan pihak pemerintah. Apalagi pemerintah juga berkewajiban membina sektor telekomunikasi dan perkembangan teknologi.Seringkali pada kenyataannya, pemerintah melindungi kepentingan incumbent. Dan dalam beberapa hal seringkali kasus-kasus yang muncul seputar telekomunikasi ini hanya diam ditempat tanpa ada pemecahannya. Maksud dari sifat independen dalam istilah independent regulatory body bukanlah bebas sama sekali dari pengaruh pemerintah. Namun, lebih pada pengertian bebas untuk mengimplementasikan regulasi tanpa adanya intervensi dari pihak yang berkepentingan.Regulator bagaimanapun juga tetaplah menjadi lembaga negara yang mengembang kepentingan publik dan harus mempertanggungjawabkan pelaksanaannya tugasnya dan harus ada yang mengawasinya.Yang harus diperhatikan bukanlah semata-mata dari lembaga regulasi yang independen itu sendiri, melainkan menciptakan kerangka regulasi yang memungkinkan kompetisi industri, mendorong perkemjangan dan pemerataan teknologi. Selain itu, meningkatkan efsiensi dan tak lupa melindungi kepentingan konsumen dan publik yang lebih luas."

"

Teknologi 5G yang diharapkan dapat dikomersialisasikan mulai tahun 2020 diperlukan untuk memenuhi peningkatan permintaan komunikasi data. Salah satu tantangan mewujudkannya terletak pada pemilihan spektrum frekuensi yang tepat untuk implementasi 5G di Indonesia.

Tesis ini membahas secara spesifik aspek tekno-ekonomi dalam menguji kelayakan investasi spektrum frekuensi 28 GHz untuk 5G di Indonesia. Dua indikator utama yang dijadikan sebagai bahan masukan dalam pendekatan Cost-Benefit Analysis dalam studi ini yaitu faktor BHP Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi yang dijadikan sebagai acuan biaya investasi operator dan faktor pendapatan operator dari sisi data layanan 4G.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa investasi pada spektrum frekuensi 28 GHz untuk implementasi 5G di Indonesia akan mencapai titik impas setelah melewati tujuh tahun semenjak implementasi komersial layanan 5G dimulai. Dalam jangka waktu sepuluh tahun investasi, operator memperoleh keuntungan finansial setelah berinvestasi layanan 5G pada spektrum frekuensi 28 GHz.

Selain operator, regulator dalam hal ini negara Indonesia juga dapat meningkatkan penerimaannya yang berasal dari BHP yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor industri telekomunikasi. Oleh karenanya, studi pada tesis ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan rekomendasi bagi regulator di Indonesia dalam menentukan spektrum frekuensi yang tepat untuk era 5G yang sebentar lagi akan dimulai.

---

The 5G technology that is expected to be commercialized starting in 2020 is needed to meet the increasing demand for data communication. One of the challenges in making it happen lies in the selection of the right frequency spectrum for the implementation of 5G in Indonesia.

This thesis discusses specifically the techno-economic aspects in testing the feasibility of investing the 28 GHz frequency spectrum for 5G in Indonesia. The two main indicators that are used as input in the Cost-Benefit Analysis approach in this study are the BHP factor Permission for the Use of Frequency Spectrum which is used as a reference for operator investment costs and operator income factors in terms of 4G service data.

Based on the analysis conducted, it was found that investment in the 28 GHz frequency spectrum for 5G implementation in Indonesia would break even after passing seven years since the commercial implementation of the 5G service began. Within ten years of investment, operators obtain financial benefits after investing 5G services in the 28 GHz frequency spectrum.

In addition to operators, regulators in this case the Indonesian state can also increase its revenue from BHP which is a Non-Tax State Revenue from the telecommunications industry sector. Therefore, the study in this thesis is expected to be one of the references and recommendations for regulators in Indonesia in determining the right frequency spectrum for the era of 5G which will soon begin.

"