Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"VPN-IP merupakan pengembangan jaringan komunikasi private yang sering digunakan oleh perusahaan, organisasi, ataupun pengguna individu untuk berkomunikasi melalui jaringan publik (contohnya internet). VPN-IP memberikan jaminan keamanan untuk koneksi end-to-end, peningkatan konektivitas dan biaya yang lebih efektif dibandingkan jaringan dedicated private, karena hanya menggunakan jaringan existing yang telah ada. Meningkatnya permintaan untuk upstream yang lebih besar, sebagaimana ditawarkan dalam teknologi akses simetrikal, dan layanan-layanannya seperti video-conferencing atau pertukaran data dan jaringan peer-to-peer berdasarkan konsep upstream dan downstream yang seimbang. Menarik perhatian para provider telekomunikasi untuk menyelenggarakan layanan VPN-IP. Maka ADSL2+ dan G.SHDSL merupakan dua teknologi pilihan jika digunakan untuk layanan VPN-IP pada konsumen residential dan bisnis menengah. Untuk mengetahui performansi G.SHDSL dan ADSL2+ maka pada skripsi ini dibandingkan unjuk kerja teknologi alternatif di atas untuk layanan VPN-IP. Performansi yang dianalisis berdasarkan throughput dan dilihat dalam variasi jarak kabel telepon tembaga. Pengukuran dari throughput G.SHDSL dan ADSL2+ dilakukan di laboratorium jaringan akses Telkom Risti. Hasil pengukuran menunjukkan kedua metode akses G.SHDSL dan ADSL2+ dapat digunakan pada layanan VPN-IP dengan bandwidth 384 kbit/s dan 448 kbit/s. G.SHDSL dengan bandwidth 384 kbit/s dan 448 kbit/s dapat digunakan untuk layanan VPN-IP sampai jarak 8700 meter dari DSLAM. ADSL2+ hanya dapat digunakan untuk layanan VPN-IP sampai jarak 7000 meter untuk bandwidth 384 kbit/s dan sampai jarak 6000 meter untuk bandwidth 448 kbit/s dimana throughput pada upstream maupun downstream-nya masih simetrik.

---

A VPN-IP is extensions of private communications network usually used within a company, organization, or individual to communicate over a public network (e.g. the Internet). VPN-IP gives more secure for end-to-end connection, improve connectivity, and cost-effective compared to a dedicated private network, because VPN-IP only using existing network. Increasing demand for more upstream bandwidth, as well as symmetry access technology, and services like video-conferencing or streaming data and peer-to-peer network based on balanced upstream and downstream concepts turns the attention of telecommunication provider to establish VPN-IP. So, ADSL2+ and G.SHDSL is technology can used for VPN-IP to residential user and middle level business. This paper evaluates and compares these two alternatives technology for VPN-IP. Performance relation to throughput with varying telephone copper loop length. This comparison is based on G.SHDSL and ADSL2+ throughput measurements on Wireline Access Laboratory, Telkom Risti. As a result, measurements show both G.SHDSL and ADSL2+ can used in VPN-IP with 384 kbit/s and 448 kbit/s bandwidth. G.SHDSL with 384 kbit/s and 448 kbit/s bandwidth can used for VPN-IP wheres distance 8700 meters from DSLAM. ADSL2+ only can used for VPN-IP with 384 kbit/s bandwidth until 7000 meters distance from DSLAM and 448 kbit/s bandwidth until 6000 meters distance from DSLAM, with balanced upstream and downstream throughput."

"Seiring dengan perkembangan teknologi tuntutan akan kualitas layanan dan sekuritas (keamanan) terhadap kerahasiaan informasi yang saling dipertukarkan tersebut semakin meningkat. Sehingga bermunculah berbagai macam cara untuk mengamankan paket yang dilewatkan pada suatu jaringan, diantaranya adalah IPSec, MPLS-VPN, tunneling, kombinasi dan sebagainya yang tidak melupakan QoS. Untuk pengiriman informasi yang bersifat rahasia diperlukan jaringan yang berada pada kondisi top secret, salah satu caranya dengan membangun MPLS-VPN yang di kombinasikan dengan IPSec. Skripsi ini membahas tentang hubungan antara perbandingan dari implementasi enkripsi AES & 3DES pada IPSec di atas MPLSVPN terhadap parameter QoS yang meliputi delay, jitter, dan throughput. Traffic yang di jadikan acuan yaitu UDP dengan RTP yang berbasis codec G.723.1 (audio) dan codec H.263(video), yaitu dengan menggunakan Netmeeting. Pada pengujian diberikan paramater ketika jaringan tidak dibebani. Alasan pemilihan traffic yang digunakan realtime karena saat dan kedepan nanti banyak yang memanfaatkan IPBASED video Telephony. Dari hasil pengujian didapatkan bahwa pada audio streaming 3DES memberikan QoS lebih baik sebesar 0.03% - 10.78%, sedangkan pada streaming video AES memberikan QoS lebih baik sebesar 2.56 % - 9.36 %, dan pada pengujian transfer data AES juga memberikan QoS lebih baik sebesar 5.24 % - 7.49%.

---

Along with the development of the technology, demands of the quality of service and security of the confidentiality of the information exchanged in the mutual increasing. So, appear various ways to secure the packet that cross on public network, such as IPSec, MPLS-VPN, tunneling, and so combination QoS. The information is confidential which required a network that is on top secret conditions, one can build with the MPLS-VPN on the combine with IPSec.

It discusses the relationship between the comparison of the implementation of AES & 3DES encryption in IPSec on MPLS-VPN QoS parameters, such as delay, delay jitter, and throughput. Traffic in the reference is made to the UDP-based RTP codec G.723.1 (audio) codec and H.263 (video), with using Netmeeting.

Those parameters are given in the test when the network is not burdened. Reason of election realtime traffic that is used as the fore later time and take advantage of the many IP-BASED video Telephony.

From test results obtained in streaming audio 3DES is better 0.03% - 10.78%, in video streaming AES is better 2.56 % - 9.36 % than 3DES, in testing transfer file AES is better 5.24 % - 7.49% than 3DES."

"Setelah hadirnya TV kabel dan TV satelit, kini muncul Internet Protocol Television (IPTV) dengan memberikan layanan yang lebih beragam. Dengan IPTV, pelanggan dapat berinteraksi dengan penyedia layanan, meminta layanan yang diinginkan sewaktu-waktu. Alokasi bandwidth yang diperlukan untuk mengimplementasikan layanan IPTV yaitu 2 - 6 Mbps untuk Standard Definition Television (SDTV) dan 12 - 19 Mbps untuk High Definition Television (HDTV). Untuk memenuhi kebutuhan bandwidth tersebut maka digunakan teknologi Asymmetric Digital Subscriber Line Two Plus (ADSL2+) yang memiliki kecepatan downstream mencapai 24 Mbps dan upstream 1 Mbps. Pengiriman layanan IPTV memiliki kendala jarak. Pelanggan yang berada jauh dari Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM) akan menerima layanan IPTV dengan kualitas yang buruk. Skripsi ini bertujuan untuk menentukan jarak maksimum pelanggan dari DSLAM untuk pengiriman layanan IPTV pada platform jaringan ADSL2+. Parameter kualitas layanan IPTV yang akan dianalisis adalah throughput, delay, packet loss, dan Moving Picture Quality Metric (MPQM). Throughput dan delay diperoleh dari hasil pengukuran, sedangkan packet loss dan MPQM diperoleh dari pengolahan data hasil pengukuran. Pengukuran dilakukan dengan memvariasikan bandwidth dan jarak. Dari data hasil pengukuran dan pengolahan menunjukkan bahwa jarak maksimum pelanggan dari DSLAM untuk pengiriman layanan IPTV yang memenuhi parameter throughput, delay, packet loss, dan MPQM dengan bandwidth 2 Mbps (minimum) adalah 4,5 kilo meter (km), 3 Mbps adalah 4 km, 4 ? 6 Mbps adalah 3 km, 8 ? 12 Mbps adalah 2 km, dan 14 ? 18 Mbps adalah 1 km. Sedangkan untuk bandwidth 7 Mbps, 13 Mbps, dan 19 Mbps memiliki jarak maksimum yang berbeda-beda. Dengan demikian, DSLAM baru dapat ditambahkan minimum pada jarak 4,5 km dari DSLAM utama.

---

After the presence of satellite TV and cable TV, Internet Protocol Television (IPTV) has emerged to provide more varied services. With IPTV, subscriber can interact with service provider to request for services according to subscriber?s desire. Bandwidth allocation for implementing IPTV services is 2 - 6 Mbps for Standard Definition Television (SDTV) and 12 - 19 Mbps for High Definition Television (HDTV). To fulfill this requirement, Asymmetric Digital Subscriber Line Two Plus (ADSL2+) technology which has downstream speed up to 24 Mbps and upstream speed up to 1 Mbps is used. Delivering IPTV services encounters a distance problem. The subscriber who is located far away from Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM) will receive bad quality IPTV services. The purpose of this research is to determine maximum distance subscriber from DSLAM for delivering IPTV services on ADSL2+ network platform. The parameters of Quality of Service (QoS) of IPTV which will be analyzed are throughput, delay, packet loss, and Moving Picture Quality Metric (MPQM). Throughput and delay are measured, whereas packet loss and MPQM are obtained from processing of throughput measured. These data are taken by varying bandwidth and distance. From the processed and measured data, it shows that maximum distance subscriber from DSLAM for delivering IPTV services which fulfill throughput, delay, packet loss, and MPQM with bandwidth 2 Mbps (minimum) is 4.5 kilo meter (km), 3 Mbps is 4 km, 4 ? 6 Mbps is 3 km, 8 ? 12 Mbps is 2 km, and 14 ? 18 Mbps is 1 km. Whereas, bandwidth 7 Mbps, 13 Mbps, and 19 Mbps have different maximum distance. In conclusion, additional DSLAM can be added at a minimum distance of 4.5 kilo meter from core DSLAM."

"Layanan Access Virtual Private Network (VPN Akses) sangat berkembang di kalangan perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melakukan pertukaran data. Platform Single-pair High-bit-rate Digital Subscriber Line (G.SHDSL) merupakan teknologi berbasis Digital Subscriber Line yang simetris akan digunakan untuk melewatkan layanan VPN akses ini. Kesimetrisan dalam penerimaan bit-rate dan diisukan mampu mengirimkan bit-rate yang besar untuk jarak jangkau yang jauh merupakan keutamaan dari platform ini untuk pengimplementasian dari suatu layanan VPN akses. Tujuan dari skripsi ini adalah menganalisis kinerja platform G.SHDS dengan melihat throughput di sisi downstream dan upstream dalam implementasi layanan VPN akes agar didapatkan skenarion atau skema pengiriman dari G.SHDSL dan dapat menegtahui jarak tempuh maksimum yang dapat dilewatkan oleh G.SHDSL. Analisis dilakukan melalui proses pengukuran throughput di dua sisi yaitu downstream maupun upstream dengan menggunakan dua konfigurasi. Konfigurasi pertama yaitu, Commited Access Rate (CAR) sebagai jaminan pemberian kapasitas bandwidth ke pelanggan sekaligus sebagai batasaan maksimum dari pengiriman dengan kelipatan 64 Kbps. Konfigurasi kedua, yaitu konfigurasi jarak, sehingga dapat diketahui jarak tempuh dari paltform G.SHDSL dalam melewatkan layanan G.SHDSL. Pengukuran dilakukan di laboratorium Wireline Access PT. Telkom RisTi. Hasil pengukuran dan analisis dapat disimpulkan untuk mendapatkan throughput yang diinginkan maka, skenarion yang digunakan adalah dengan menaikkan konfigurasi CAR menjadi satu tingkat lebih tinggi dan untuk jarak tempuh dengan variasi bandwidth sampai 512 Kbps kurang lebih sejauh 8 Km.

---

Access Virtual Private Network (Access VPN) service has been widely used in many companies in Indosesia to perform data exchange. Platform Single-pair High-bit-rate Digital Subscriber Line (G.SHDSL) is a technology based on symmetric Digital Subscriber Line, this platform will be used to perform access VPN service. The symmetry in receiving bit-rate, and it is believed that this paltform is able to deliver high bit-rate for long distance, are the main reasons why this platform is suitable to be implemented in access VPN service. The purpose of this research is analyzing platform G.SHDSL performance which look for throughput at downstream and upstream side for access VPN service implementation, therefor the scenario or schema from G.SHDSL will be known and to obtain the maximum distance which still be passed through by G.SHDSL. The analysis has been done through the measuring process of throughput for two sides, downstream and upstream side which used two onfigurations. First configuration is, Commited Access Rate (CAR) configuration as a guaratee of bandwidth capacity to the customer as well as delivering maximum limitation multiplying with 64 Kbps. Second configuration, is distance configuration to obtain the information on how far platform G.SHDSL still able to perform G.SHDSL service. This research has been performed at laboratory Wireline Access PT.Telkom RisTi. The conclusion from the measurement and analysis result is to get desirable throughput the scenario or schema of delivering G.SHDSL service in access VPN which uses CAR up to one stage above and for maximum distance with bandwidth variation up to 512 Kbps is 8 Km."

"Salah satu Langkah untuk mengatasi masalah emisi karbon di Indonesia adalah dengan melakukan program konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Konversi ke pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) saat ini difokuskan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Namun, ada beberapa kendala yang akan dihadapi yaitu intensitas radiasi cahaya matahari yang fluktuatif dan kondisi suhu lingkungan tempat PLTS beroperasi. Untuk mengatasi hal tesebut maka dibutuhkan sistem baterai penyimpanan (Battery Energy Storage System /BESS). Namun, dengan berbagai jenis teknologi baterai maka dilakukanlah sebuah studi analisis perbandingan teknologi untuk mendapatkan rekomendasi dari jenis baterai yang akan digunakan dan juga dilakukan sebuah simulasi dengan menggunakan perangkat lunak HOMER untuk mendapatkan ukuran (sizing) dari baterai yang akan digunakan. Sementara itu, perbandingan dilakukan dengan metode scoring matrix. Berdasarkan hasil scoring matrix tersebut, baterai Li-ion memiliki nilai tertinggi sehingga dapat menjadi rekomendasi untuk digunakan dalam program konversi PLTD dan berdasarkan hasil simulasi baterai Li-ion memiliki persentase terbesar pada kontribusi energi BESS dan PV yaitu sebesar 90,9% yang membutuhkan 939 unit baterai dengan total kapasitas 939 kWh untuk PV sebesar 318 kWp dan sebesar 91,3% yang membutuhkan 967 unit baterai dengan total kapasitas 967 kWh untuk PV sebesar 300 kWp.

---

One of the steps to overcome the problem of carbon emissions in Indonesia is to carry out a Diesel Power Plant (PLTD) conversion program. Conversion to Renewable Energy (EBT) is currently focused on Solar Power Plant (PLTS). However, there are several obstacles that will be faced, namely the fluctuating intensity of solar radiation and the environmental temperature conditions where the PLTS operates. To overcome this, a storage battery system (Battery Energy Storage System / BESS) is needed. However, with various types of battery technology, a technology comparison analysis study was conducted to obtain recommendations for the type of battery to be used and a simulation was also carried out using the HOMER software to obtain the size (sizing) of the battery to be used. Meanwhile, comparisons were made using the scoring matrix method. Based on the results of the scoring matrix, Li-ion batteries have the highest value so that they can be recommended for use in the PLTD conversion program and based on the simulation results Li-ion batteries have the largest percentage of BESS and PV energy contributions, which is 90,9% which requires 939 units, a battery with a total capacity of 939 kWh for PV of 318 kWp and 91,3% requiring 967 units of battery with a total capacity of 967 kWh for PV of 300 kWp."

"ABSTRAKLayanan In-Flight Connectivity (IFC) dengan teknologi Air-to-Ground (A2G) belum terimplementasi di Indonesia. A2G adalah jaringan terestrial di darat yang terdiri dari sejumlah Ground Station (GS) untuk melayani konektivitas internet di pesawat terbang selama penerbangan dengan mengarahkan sinyal radio GS tersebut ke jalur penerbangan pesawat terbang.Metode STEP analysis (Social, Technology, Economy, Policy) dipilih dalam melakukan analisis teknologi A2G di Indonesia ini bertujuan untuk dapat melakukan pendekatan dengan melihat permasalahan secara menyeluruh berdasarkan aspek sosial, teknologi, ekonomi dan aspek kebijakan sehingga diperoleh perspektif yang utuh dalam rangka implementasi teknologi A2G di Indonesia.Berdasarkan analisis metode STEP ini diperoleh hasil bahwa dari aspek sosial masyarakat Indoensia di kalangan ekonomi menengah ke atas menginginkan kehadiran layanan internet di pesawat dengan skema layanan merupakan bagian dari fasilitas yang diberikan oleh maskapai penerbangan kepada penumpang. Dari aspek teknologi dengan melihat kondisi geografis Indonesia, maka teknologi yang layak diimplementasikan adalah kombinasi antara A2G dan Satelit. A2G untuk melayani penerbangan saat di atas daratan dan teknologi satelit untuk mengcover layanan saat penerbangan di atas lautan yang tidak terlayani oleh A2G. Dari aspek ekonomi implementasi internet A2G akan memunculkan potensi pendapatan baru selain pendapatan akses internet yaitu pendapatan iklan, pendapatan konten premium dan pendapatan e-commerce. Dari aspek kebijakan terkait dengan regulasi penggunaan perangkat elektronik di pesawat, maka rekomendasi durasi waktu penerbangan yang layak untuk disediakan layanan internet di pesawat adalah minimal 1,5 hingga 2 jam perjalanan.

---

ABSTRACTIn-Flight Connectivity (IFC) services with Air-to-Ground (A2G) technology have not yet been implemented in Indonesia. A2G is a terrestrial network on ground consisting of several Ground Station (GS) to serve internet connectivity on an aircraft during flight by directing the GS radio signal to the flight path of an aircraft.The STEP analysis method (Social, Technology, Economy, Policy) chosen in conducting A2G technology analysis in Indonesia aims to identify problems in a comprehensive manner based on social, technological, economic and policy aspects so that a complete perspective is obtained in implementing A2G in Indonesia.Based on the analysis of the STEP method, it is obtained that from the social aspects of the Indonesian people at the middle to upper economic level, they want internet service on a plane with a service scheme to be part of the facilities provided by airlines to passengers. From the technological aspect by looking at Indonesia's geographicalconditions, the technology that is feasible to be implemented is a combination of A2G and Satellite. A2G to serve flights while on land and satellite technology to cover services when flights over seas that are not served by A2G. From an economic aspect, A2G implementation will bring up new revenue potential besides internet access revenue,namely advertising revenue, premium content revenue and e-commerce revenue. From the policy aspects related to the regulation of the use of electronic devices on the aircraft, the recommended duration of flight time is adequate for internet services provided on the aircraft at least 1.5 to 2 hours."

"Kepuasan pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu indikator keberhasilan kinerja sebuah organisasi teknologi informasi dan komunikasi, baik di sektor swasta maupun instansi pemerintah, termasuk Kementerian Luar Negeri Kemlu . Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan Pustekinfokom KP sebagai organisasi pengelola teknologi informasi dan komunikasi di Kemlu menjadikan kepuasan pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu indikator keberhasilan kinerjanya. Namun, Pustekinfokom KP tidak pernah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna internal pegawai Kemlu terhadap layanan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna layanan teknologi informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran dengan melakukan wawancara dan penyebaran kuesioner. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Model SEM sehingga didapatkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi di Kemlu. Dari hasil analisis data tersebut diperoleh bahwa faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi di Kemlu adalah produk teknologi informasi. Produk teknologi informasi juga memiliki hubungan positif dengan faktor lainnya, yaitu dukungan teknologi informasi dan kehandalan teknologi informasi.

---

User satisfaction of information and communication technology services has become one of key performance indicators of an information and communication technology organization, both in private and government sectors, including in the Ministry of Foreign Affairs of Republic of Indonesia. Center for Information and Communication Technology Ministry and Representative Pustekinfokom KP as the organization of information and communication technology management in the Ministry of Foreign Affairs of Republic of Indonesia, makes user satisfaction of information and communication technology services as one of its key performance indicators. However, Pustekinfokom KP never know the factors that affect the internal user satisfaction employees satisfaction of information and communications services.

Therefore, the purpose of this study is to analyze the factors that affect user satisfaction of information and communications technology services. The research method used is a mixed method by conducting interviews and distributing questionnaires. Data analysis was done by using Structural Equation Model SEM to obtain the factors that influence user satisfaction of information and communication technology service in the Ministry of Foreign Affairs. The results obtained are factors that affect user satisfaction of information and communication technology services in the Ministry of Foreign Affairs is information technology IT product. IT product has positive relationship with other factors, namely information technology IT support and information technology IT reliability."

"Perusahaan startup memiliki peran penting dalam ekonomi saat ini. Di Indonesia, perkembangan perusahaan startup didukung oleh pertumbuhan jumlah pengguna internet serta perkembangan positif dan pangsa pasar konsumen yang besar telah menarik minat investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Startup bernama Atourin merupakan sebuah platform untuk pelayanan perencanaan perjalanan. Dengan proses bisnis yang unik dan sangat bergantung pada keefektifan pemosisian produk dan cara promosi, Atourin membutuhkan pengembangan strategi penentuan posisi kompetitif dan strategi serta taktik pemasaran untuk mengembangkan model bisnisnya. Hal tersebut dapat membantu untuk memenuhi target yang ditentukan yang dibentuk secara periodik dalam jangka waktu 5 tahun sebagai acuan pengembangan bisnis untuk tim internal Atourin, yang nantinya akan menjadi suatu pelaporan yang dipertanggungjawabkan kepada investor. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang termasuk ke dalam case study dengan melakukan wawancara terhadap top level management Atourin dan observasi terhadap kinerja Atourin serta melakukan market and competitive analysis yang relevan dengan model bisnis Atourin untuk memberikan rekomendasi kepada perusahaan berupa strategi pemasaran berbasis teknologi informasi yang disesuaikan dengan konteks Atourin. Penelitian ini menjelaskan tentang berbagai strategi dan taktik dalam pemanfaatan pemasaran berbasis teknologi informasi untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan, yang menghasilkan delapan strategi dan empat belas taktik yang secara umum mendeskripsikan tentang strategi dalam menarik pengunjung yang memiliki minat dalam pariwisata agar mengunjungi situs Atourin dan menjadi pengguna aktif Atourin. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pembentukan strategi pemasaran berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Atourin.

---

Startup companies have an important role in the economy today. In Indonesia, the development of startup companies is supported by the growth in the number of internet users and also positive developments and large market customers have attracted investment interest both from within and outside the country. A startup named Atourin is a platform for travel planning services. With the business process that is unique and highly dependent on the effectiveness of product positioning and promotion methods, Atourin requires the development of strategies to improve competitiveness and strategy and improve marketing to develop its business model. This can help to meet the targets designed for a period of 5 years as a reference for business development for the Atourin internal team, which will be information that is accountable to investors. Therefore, this research was conducted with a qualitative approach that was included in the case study by interviewing Atourins top level management and observing Atourin's performance and conducting market and competitive analysis relevant to the Atourin business model to provide recommendations to companies in the form of marketing-based strategies information technology tailored to the context of Atourin. This study describes various strategies and tactics in utilizing information technology based marketing to achieve the stated objectives, which produce eight strategies and fourteen tactics which generally describes strategies in attracting visitors who have an interest in tourism to visit the Atourin site and become active users of Atourin. The results of this study can be used as a reference in the formation of information technology based marketing strategies that are in line with Atourin's business needs."

"Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT sebagai lembaga litbangyasa mempunyai lima fungsi yaitu: intermediasi, technology clearing house, pengkajian teknologi, audit teknologi dan solusi teknologi. Dalam menjalankan perannya tersebut BPPT mempunyai berbagai program yang dikelola melalui kerangka kerja kerekayasaan. Suatu program litbangyasa harus dikelola dengan baik agar sasaran yang dicapai terus berkembang sehingga dapat meningkatkan tingkat technology readiness level yang lebih baik. Akan tetapi pada kenyataannya hasil litbangyasa tidak terkelola dengan baik. Sehingga hal tersebut dapat menghambat proses inovasi karena dapat memicu reinventing the wheel. sehingga sasaran program tidak tercapai sesuai dengan road map. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun arsitektur SI/TI yang sesuai dengan kebutuhan PTIPK dalam mengelola kegiatan litbangyasa. Dengan pendekatan strategi Business Process Reengineering BPR diharapkan sistem informasi tidak hanya mempermudah organisasi dalam pengelolaan kegiatan tapi juga dapat meningkatkan fungsi bisnis menjadi lebih efisien dalam menjalankan visi dan misinya. Proses BPR dilakukan dengan merujuk pada praktik terbaik dan memperhatikan kesesuaian dengan aturan internal yaitu sistem tata kerja kerekayasaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mendapatkan arsitektur yang sesuai kebutuhan proses litbangyasa dapat dilakukan desain ulang proses bisnis dengan strategi e-business.

---

The Agency for Assessment and Application of Technology as an R D institution has five functions intermediation, technology clearing house, technology review, technology audit and technology solution. In carrying out its role, BPPT has various programs managed through the engineering framework. An R D program should be well managed so that the goals achieved and grow to improve the technology readiness level better. But in reality the R D programs are not well managed. So it can hinder the innovation process because it can trigger reinventing the wheel. so that the goals are not achieved in accordance with the road map.

This study aims to develop the architecture of IS IT in accordance with the needs of BPPT to manage R D activities. With the Business Process Reengineering BPR strategy approach, information system is expected not only to facilitate the organization to manage the activities but also to improve the business function to be more efficient in carrying out its vision and mission. The BPR process is done by referring to best practices and paying attention to conformity with the internal rules of the engineering framework. This research concludes that to get the appropriate architecture needsof R D process can be done by business process re design with e business strategy."

"Dalam rangka mengakselerasi transformasi digital di Indonesia, Regulatory Technology (“Regtech”) dan Supervisory Technology (“Suptech”) hadir sebagai pendekatan pengawasan berbasis teknologi yang dapat meningkatkan kepatuhan para Penyelenggara Teknologi Finansial. Regtech merupakan pemanfaatan teknologi untuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan secara efektif dan efisien yang digunakan oleh Penyelenggara Teknologi Finansial, sedangkan Suptech merupakan penggunaan teknologi inovatif oleh Lembaga Pengawas dengan tujuan untuk mendorong pelaksanaan fungsi pengawasan. Skripsi ini meneliti mengenai pengaturan Regtech dan Suptech serta permasalahan dan tantangan yang ditimbulkan dari pemanfaatan Regtech dan penerapan Suptech terhadap Teknologi Finansial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didasarkan pada bahan hukum tertulis seperti Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan pemanfaatan Regtech dan penerapan Suptech di Indonesia. Kesimpulan dari Skripsi ini adalah pemanfaatan Regtech dan penerapan Suptech telah memiliki dasar hukum yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Kemudian, permasalahan dan tantangan yang muncul menghambat pemanfaatan Regtech dan penerapan Suptech oleh para Penyelenggara Teknologi Finansial, seperti permasalahan regulasi, permasalahan infrastruktur informasi teknologi, permasalahan jaringan internet, dan permasalahan biaya. Penulis menyarankan adanya pedoman mengenai pemanfaatan Regtech dan penerapan Suptech dan melakukan penyelarasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 Tahun 2018 dengan Surat Penetapan Hasil Regulatory Sandbox untuk Penyelenggara Aggregator.

---

In order to accelerate digital transformation in Indonesia, Regulatory Technology (“Regtech”) and Supervisory Technology (“Suptech”) are present as technology-based supervisory approaches that can improve compliance by Financial Technology Operators. Regtech is the use of technology for compliance with laws and regulations effectively and efficiently used by Financial Technology Operators, while Suptech is the use of innovative technology by the Supervisory Agency to encourage the implementation of the supervisory function. This thesis examines the regulation of Regtech and Suptech as well as the problems and challenges that arise from the use of Regtech and the application of Suptech to Financial Technology in Indonesia. This study uses a normative juridical method based on written legal materials such as the Act, Bank Indonesia Regulations, and Financial Services Authority Regulations relating to the use of Regtech and the application of Suptech in Indonesia. The thesis concludes that the use of Regtech and the application of Suptech have a legal basis issued by the Financial Services Authority and Bank Indonesia. Then, the problems and challenges that arise hinder the use of Regtech and the application of Suptech by Financial Technology Operators and Supervisory Agencies, such as regulatory issues, information technology infrastructure problems, internet network problems, and cost issues. The author suggests guidelines regarding the use of Regtech and the application of Suptech and harmonizing the Financial Services Authority Regulation No. 13 of 2018 with a Letter of Determination of Regulatory Sandbox Results for Aggregator Operators."