Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 170072 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2003
S37127
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dimas Saputra Rusmin
"ABSTRAK
Tesis ini berfokus pada Nota Kesepahaman antara Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami implementasi pengelolaan energi panas bumi. Tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang menggunakan data sekunder atau data kepustakaan dan melakukan analisis terhadap nota kesepahaman.
Hasil penelitian penulis temukan adalah bahwa pengelolaan panas bumi dalam implementasinya mengalami hambatan dari ketentuan perundang-undangan khususnya pasal 38 Undang-undang Kehutanan yang menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
Konsekuensinya, pada kawasan hutan konservasi tidak boleh dilakukan pertambangan panas bumi. Selain itu pada kawasan hutang lindung tidak boleh dilakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Akibatnya, optimalisasi produksi dan penggunaan energi panas bumi sebagai daya alam atau sumber energi yang dapat diperbarui menjadi terhambat. Untuk mengatasi hambatan tersebut dilakukan beberapa upaya yaitu perubahan peruntukan kawasan hutan dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan dilakukan perubahan fungsi kawasan hutan baik atas sebagian atau atas seluruh kawasan hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain. Nota Kesepahaman merupakan upaya strategis dalam mempercepat implementasi pengelolaan panas bumi namun tetap menunggu perangkat hukum yang pasti.
Penulis menyarankan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan revisi terhadap Undang-undang Panas Bumi terkait dengan istilah kegiatan pertambangan atau penambangan supaya diubah menjadi kegiatan usaha pemanfataan panas bumi dan tidak masuk kategori kegiatan pertambangan. Penulis menyarankan supaya pemerintah diberi hak untuk melakukan penunjukan langsung tanpa prosedur lelang bagi penambangan panas bumi skala kecil untuk memenuhi kebutuhan listrik daerah terpencil. Kepada Kementerian ESDM disarankan agar terus mengoptimalkan pemanfaatan panas bumi dengan mempersiapkan langkah-langkah dan instrumen-instrumen hukum yang bersifat teknis dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip konservasi.

ABSTRACT
The focus of this study is the Memorandum of Understanding between the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Ministry of Forestry. The purpose of this study is to understand the implementation of management of geothermal energy. This thesis uses normative juridical type of research which use secondary or library data and also analyze the Memorandum of Understanding between the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Ministry of Forestry.
As the result, the author finds that the implementation of geothermal energy finds obstacles especially by Article 38 of Law Number 41 Year 1999 regarding forestry, which only allow the usage of production forest and protection forest for the sake of development which is not related to forestry activities.
Consequently, it is forbidden for mining activities in conservative forest. Besides, in the protection forest, it is forbidden to conduct open geothermal mining. This regulation obstruct the production and consumption geothermal energy as renewable energy. To overcome the obstacles in the implementation of the management geothermal energy especially in conservation energy, the forrest area is changed to non forest area and change the function. It also change the the function for the part or entire of the forrest area to become the different function.
Besides, the Memorandum of Understanding between the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Ministry of Forrestry is a strategic effort in accelerate the implementation of geothermal management, but the effort should perceive the principles of natural resouces and keep on waiting for the definite rule instruments."
2012
T31734
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
cover
cover
Paramitha Tedja Trisnaning
"Bagian timur–selatan kaki Gunung Ungaran, Jawa Tengah dikenal sebagai daerah prospek panasbumi dengan manifestasi panasbumi matair hangat – panas. Masyarakat maupun pemerintah setempat, memanfaatkan manifestasi tersebut sebagai area wisata ataupun pemandian/kolam air panas yang dapat dijumpai di area wisata Candi Gedongsongo, Diwak, Derekan, Kaliulo, dan Banaran. Manifestasi matair panas muncul di permukaan dengan suhu dan karakteristik yang berbeda. Hal ini dimungkinkan karena adanya perbedaan tipe fluida hidrotermal, sehingga menarik dilakukan penentuan tipe fluida hidrotermal berdasarkan kandungan anionnya—Cl-, SO42-, dan HCO3-. Fluida hidrotermal muncul di permukaan sebagai air alkali klorida, air asam sulfat, air asam sulfat–klorida, dan air bikarbonat. Hasil analisis konsentrasi anion pada ke-lima lokasi, menunjukkan konsentrasi Cl- tertinggi ± 4.475 ppm dijumpai pada matair panas Diwak dengan konsentrasi HCO3- 127 – 500 ppm dan SO42- relatif rendah. Tipe fluida hidrotermal mataair panas Gedongsongo, Derekan, Kaliulo, dan mataair Banaran berupa Air Bikarbonat, serta mataair panas Diwak berupa Air Klorida."
Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STTA, 2021
620 JIA XIII:2 (2021)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
"Perkembangan peradaban manusia berlangsung begitu cepat, dari pengetahuan mengenai masyarakat primitif, masyarakat agraris, kemudian berubah ke masyarakat industri, dan akhirnya meloncat pada istilah masyarakat informasi. Yang ternyata seiring dengan berlangsungnya masyarakat industri, era informasi sudah datang dengan cepat. Dengan era informasi ini, semuanya menjadi serba murah, mudah, cepat, tepat, dan akurat. Namun disamping itu ada sisi negatifnya, bila saja era informasi ini tidak dimanfaatkan. Alhasil bagi orang yang tidak mampu menyesuaikan diri, maka mesti bersiap-siap menjadi penonton dalam hiruk pikuk perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi. Maka tulisan ini mengulas tentang peran informasi dan teknologi dalam pembangunan ekonomi."
JIPI 1:1 (2011)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Samosir, Hendrik
"Dalam penulisan karya akhir ini penulis juga membahas perlakuan Pajak Penghasilan atas manfaat dan pembayaran dari perusahaan asuransi jiwa. Mengacu pada sasaran sistem perpajakan maka setiap ketentuan perpajakan harus memperhatikan prinsip keadilan dan netralitas (jaminan atas kepastian hukum dalam pemungutan pajak). Metode penelitian yang digunakan adalah metode diskriptif analitis mencakup analisis teoritis melalui studi kepustakaan dan pendapat beberapa pakar perpajakan serta analisis empiris atas kasus-kasus dilapangan melakukan penelitian di Asuransi Bumi Asih Jaya. Analisis yang didapat bahwa ketentuan perpajakan atas manfaat asuransi jiwa yang tersebut dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-09/PJ.42/1997 tanggal 23 Juli 1997 bertentangan dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Peraturan Pemerintah yang mengenakan Pajak Penghasilan Final terhadap penerima manfaat asuransi jiwa, dan pajak penghasilan atas pembayaran bagian laba dari perusahaan asuransi jiwa kepada para pemegang polis adalah kurang mencerminkan azas keadilan, baik keadilan horizontal maupun keadilan vertikal."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2007
T23847
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Iman Santoso
"Berdasarkan hasil studi pengembangan energi baru dan terbarukan di luar migas di Indonesia, diketahui bahwa panas bumi (geothermal) berpotensi untuk dijadikan sumber energi alternatif dan memiliki kontribusi terbesar dalam pemenuhan kebutuhan tenaga listrik nasional. Untuk mendukung kebijakan diversifikasi sumber energi melalui pemanfaatan panas bumi ini, diperlukan kebijakan ekonomi yang kondusif. Di bidang perpajakan, pemerintah menerapkan bagian pemerintah sebesar 34% dari penerimaan (hasil) bersih usaha yang menggantikan seluruh pajak dan pungutan lain serta berbagai kelonggaran/fasilitas perpajakan lain.
Tesis ini bertujuan untuk membahas tax incentive tersebut berdasarkan analisis instrumen fiskal serta kajian revenue-adequacy & azas keadilan perpajakan. Tesis ini juga dimaksudkan untuk mengetahui aspek kepastian dalam peraturan pelaksanaan perpajakan di bidang pengusahaan sumber daya panas bumi. Penulisan tesis bersifat deskriptif analistis dan dilakukan berdasarkan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, observasi data sekunder, dan wawancara mendalam terhadap pihak-pihak terkait dan berkompeten.
Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pembedaan ketentuan perpajakan bidang panas bumi dari industri pada umumnya, didasarkan atas kekhususan karakteristik industri tersebut, meski terhadap beberapa kewajiban perpajakan tetap diberlakukan ketentuan umum. Namun demikian, beberapa ketentuan perpajakan atas industri ini masih menunjukkan ketidakkonsistenan, diskriminasi perlakuan, dan ketidakpastian hukum yang berpotensi menciptakan ketidakadilan dan perselisihan perpajakan antara pengusaha dan aparat fiskus. Penerapan single fiscal instrument pada industri ini juga dirasakan kurang memperhatikan prinsip revenue-adequacy perpajakan.
Untuk menjamin terpeliharanya iklim investasi yang kondusif tanpa mengurangi penerimaan dari sektor perpajakan, direkomendasikan agar pemerintah mengaktifkan pajak-pajak dan pungutan lain yang diberlakukan pada industri pada umumnya yang status pengenaannya digantikan oleh instrumen fiskal bagian pemerintah, atau mengambil langkah-langkah reformatif terhadap upaya memperluas instrumen fiskal dengan memperkenalkan geothermal royalty atau resources rent tax sebagaimana ditempuh rejim fiskal negara lain. Dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan keadilan di bidang perpajakan, sebaiknya pemerintah melakukan revisi ketentuan perpajakan menyangkut tarif PPh dan perlakuan pemungutan PPh Pasal 22 atas local purchases. Di samping itu perlu diberikan klarifikasi lebih lanjut atas beberapa ketentuan perpajakan seperti : penyeragaman istilah fiskal dalam kontrak, perhitungan penyusutan, batasan daerah terpencil, kewajiban withholding taxes atas biaya alokasi kantor pusat dan jasa teknik yang dilakukan kantor pusat/afiliasi, dan ketentuan baku persyaratan restitusi PPN."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amien Rahardjo
Fakultas Teknik Universitas Indonesia, [date of publication not identified]
LP-pdf
UI - Laporan Penelitian  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2002
TA2471
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>