Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam suatu manajemen proyek dilakukan suatu pengaturan sumber daya sehingga proyek tersebut dapat melakukan aktualisasi kegiatannya yaitu berproduksi, baik itu menghasilkan produk jasa maupun produk barang jadi_ Dalam pengaturan sumber daya yang dilakukan dalam proyek tersebut sehingga mampu beraktualisasi dilakukan konirol atas tiga aspek panting dalarn proyek tersebut yaitu cost (biaya), time (jadwal) dan quaiiiy (kualitas).POKONS (Phase Oriented Key Operation Numbering System) adalah suatu metode pengontrolan biaya, jadwal dan kualitas dengan melakukan kontrol pada kegiatan terkecil dari suatu proyek sehingga penggunaan sumber daya yang direncanakan dan penggunaan sumber daya yang sebenarnya tidak mengalarni penyimpangan yang terlaiu besar. Dalam melakukan konlrol biaya, jadwal dan kualitas dengan menggunakan metode POKONS, kegiatan terkecil dari suatu proyek diidentiikasi dengan menggunakan Rode-kode_ Dengan mengidentiiikasi setiap kegiatan terkecii dari suatu proyek diharapkan setiap Iapisan manajemen dapat memiliki kesamaan persepsi dan pemahaman akan proyek yang sedang di]a1ankan sehingga penyimpangan antara, perencanaan sumber daya yang digunakan dalam proyek dan realisasinya, yang mungkin terjadi dapat diminimalisasi atau bahkan dieiiminir.Berdasarkan analisa yang dilakukan untuk proyek pemeliharaan dan perbaikan KM- Surya Kartika terbukti bahwa metode POKONS mampu menekan penyimpangan jam orang, mesin dan alat hingga mencapai 8-3 %.

---

Managing a project meant controlling three major aspects of the project, they are cost, time and quality. POKONS (Phase Oriented Key Operation Numbering System) is a method to control cost, time and quality by controlling key operation in the project thus to prevent, the deviation between the planned resources to be use and the resources will be use, vary too greatly.

The aim of this analysis is to analyze the effectiveness of POKONS method when applied at ship maintenance and repair project. The method to be used is by applying POKONS method in one of ship maintenance and repair project and in this case is the maintenance and repair project of KM. Surya Kartika. POKONS identitied the key operation using codes and by identifying this key operation hopefully all level of the management will have the same perception of the project and thus will minimize or eliminate the deviation between the planned resources to be use and the resources will be use. The result of the analysis showed that POKONS method is successfully reduce the deviation of man hour, machine hour and the cost of material to 8.3%. Because the deviation is below 10% this proved that POKONS method is effective if applied in ship maintenance and repair project at the shipyard where the KM. Surya Kartil"

"ABSTRAKTNl- Angkatan Laut sebagai bagian integral Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merupakan komponen utama pertahanan keamanan negara, dituntut untuk mampu menjamin terselenggaranya kepentingan Nasional di dan atau lewat laut, baik aspek keamanan maupun aspek kesejahteraan. Untuk itu TNI- Angkatan Laut harus senantiasa memelihara, meningkatkan serta membina kemampuan kekuatan dilaut guna menegakkan kedaulatan dan hukum diperairan yurisdiksi Nasional.Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut diperlukan adanyamaterial alat utama yang berupa KRI ( Kapal Perang RI ) yang siap dan andal dalam jumlah dan kondisi sesuai kebutuhan Operasi Laut. Untuk dapat mewujudkan adanya KRIyang siap dan bernilei guna tinggi haruslah diupayakan agar pemeliharaan dan perbaikan KRI dapat dilaksanalan secara terencana, teratur dan berlanjut.Idealnya semua tingkat pemeliharaan dan perbaikanKRI harus dapat dilaksanakah sendiri oleh pihak TNI-Angkatan Laut , tetapi mengingat masih terbatasnya sarana, prasarana serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan yang dimiliki oleh pangkalan pangkalan TNI- Angkatan Laut,maka pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan KRI tingkat menengah dan tingkat Depo hingga saat ini diborongkan keperusahaan perusahaan galangan kapal Nasional.Untuk mendapatkan prioritas didalain melaksana kan peraeliharaan dan perbaikan kapal kapalnya, TNI-Angkatan Laut mangadakan kerja sama dengan 8 (delapan) Perusahaan Galangan Kapal Nasional yang dianggap mampu. Dalam kerja sama ini pihak TNI-Angkatan Laut memberikan beberapa kemudahan terhadap pihak Perusahaan Galangan Kapal.kemudahan tersebut antara lain berupa : bahwa Perusahaan Galangan Kapal untuk mendapatkan order pekerjaan dari TNI-Angkatan Laut tidak perlu mengikuti proses lelang ( tender ).Seluruh kapal perang R.I. ( KRI ) yang ada dikelompok-kelompokan berdasarkan type / jenis serta adanya persamaan karakteristik tehnisnya. Tiap / masing-masing kelompok KRI tersebut pemeliharaan dan perbaikannya di proyeksikan untuk ditangani oleh satu perusahaan galang kapal tertentu yang telah ikut menandatangani piagam kerja sama tersebut diatas. Selain itu didalam kerjasama ditentukan pula bahua suku cadang KRI yang akan di perbaiki harus disediakan oleh pihak TNI- Angkatan Laut, pihak perusahaan galangan kapal hanya melaksanakan pekerjaannya saja.Setiap KRI yang akan melaksanakan pemeliharaan dan per baikan mengajukan daftar perbaikan ( repair list ) kepada, perusahaan galangan kapal. Pihak TNI-Angkatan Laut bersama pihak perusahaan galangan kapal memerli'ksa kerusakahKRI.Kesepakatan dari hasil pemeriksaan dituangkan keda dalam kontrak / surat perjanjian secara terinci.Dilingkungan TNI- Arigkatan Laut digunakan 2 (dua) bentuk standard / format Surat perjanjian pemborongan .1. SPK ( Surat Perintah Kerja ).bentuk / format surat perjanjian ini digunakan untuk mengadakan perjanjian pemborongan yang bernilai lebih dari Rp 1,000.000,- ( satu juta rupiah ) hingga bernilai Rp 20.000.000( dua puluh juta).Dalam hal perjanjian pemborongan pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan KRI - bentuk / format surat perjanjian ini jarang digunakan.Karena nilai kontrak perbaikan sebuah KRI rata rata diatas Rp 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah),2. Surat Perjanjian Jual Beli.Bentuk /format surat perjanjian ini dipergunakan dalam mengadakan perjanjian pemborongan yang bernilai lebih dari Rp 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah).Kedua bentuk / format standard surat perjanjian tersebut isinya telah dibekukan: untuk keseragaman didalam pembuatan surat perjanjian bagi seluruh jajaran TNIAngkatan Laut dalam menyelenggarakan perjanjian dengan pihak pemborong.Didalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan pemeliharaan KRI, sebelum surat perjanjian ditanda tangani, pihak pemborong diwajibkan menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5 % { lima persen ) dari nilai kontrak.Sering terjadi bahwa tanggal waktu penyalesaian pekerjaan sesuai yang teiah diperjanjiakn didalam surat perjanjian tak dapat ditepati. Hal ini dapat di sebabkan karena :1. Adanya pengembangan volume pekerjaan. Jika pengembangan pekerjaan ini disetujui kedua be lab pihak dibuatlah Amandemen.2. Kesulitan untuk mendapatkan suku cadang yang dibutuhkan.3. Adanya kelalain dari pihak.pemborong/ perusahaan galangan kapal.Didalam pasal 5.1 surat perjanjian dicantumkanadanya sanksi terhadap kelalaian penyelesaian pekerjaan ini. Sanksi berupa denda ganti rugi sebesar 1 %o ( satu permil ) dari nilai kontrak untuk setiap hari kelambatan penyelesaian pekerjaan.Hasil penelitian penulis dengan cara membandingkan jumlah rupiah yang dapat dituntut dengan kerugian yang dialami TNI-Angkatan Laut, ternyata sanksi denda ganti rugi sebesar 1 %o ( satu permil ) dari nilai kontrak untuk setiap hari kelambatan penyelesaian pekerjaan adalah terlalu kecil, tidak sebanding dengan kerugiannya.Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan KRI berdampak luas. Karugian TNI-Angkatan Laut tidak hanya dalam bidang biaya saja tetapi juga meliputi kerugian dalam bidang material KRI, moral dan disiplin ABK ( anak buah kapal ) dan last but not least adalah kerugian dalam bidang militer Operasional."

"Tesis ini membahas tentang usulan perbaikan prosedur petunjuk pemeliharaan pencegahan berdasarkan metode advanced FMEA dengan mengambil studi kasus mesin printing skala industri.Didalamnya dibahas tentang kelemahan - kelemahan analisa traditional FMEA , kelebihan metode advanced FMEA, berbagai revisi tentang perhitungan RPN, serta perbaikan kerangka analisa FMEA dengan cakupan aspek sebab akibat kegagalan dari berbagai jenis prosedur usulan pemeliharaan baru atas petunjuk pemeliharaan yang telah ada.Dengan berpedoman pada diagram alir analisa prosedur advanced FMEA, studi ini menunjukkan bahwa Advanced FMEA memiliki keunggulan komparatif terhadap Traditional FMEA. Keunggulan itu adalah kemampuan identifikasi titik - titik kritis yang lebih banyak, cakupan aspek human error saat proses produksi berlangsung, serta akomodasi cakupan kegagalan pada interface antar sub proses dalam proses printing.Studi ini juga menunjukkan bahwa petunjuk pemeliharaan yang ada tidak cukup efektif untuk mendeteksi potensi kegagalan fungsional mesin printing, sehingga penulis membuat usulan petunjuk pemeliharaan perbaikan yang diharapkan mampu mendeteksi potensi kegagalan fungsional yang akan dialami oleh mesin printing.

---

Proposing Preventive Maintenance Improvement Procedures for Industrial Printing Machine based on Advanced FMEA AnalysisThis thesis discussing on proposing procedure for preventive maintenance improvement procedure based on advanced FMEA analysis with case study in a commercial high volume printing company.In this thesis, it is discussed some of the shortcomings of traditional FMEA, advantageous Advanced FMEA, some revised on RPNs calculation, also improving methodological procedure in FMEA analysis by capturing causal relationships in a cause and effects of failure. From data analysis, it is found that advanced FMEA is having more comparative advantages e.g. its ability to capture more critical components, capturing human error aspects, and interface errors between sub printing process.This study also found that current preventive maintenance checking procedures are not capable enough to capture many potential failures; therefore it is proposed a newly improved preventive maintenance procedure."

"ABSTRAKPada dasarnya pembangunan merupakan suatu proses kegiatan masyarakat dan pemerintah untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada program-program pembangunan Program perbaikan kampung (proyek MHT) yang dilaksanakan oleh Pemerintah DKI Jakarta diharapkan dapat menstimulir dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi yang dinyatakan dengan keikutsertaan mereka dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan sarana hasil program perbaikan kampung (proyek MHT) tersebut Tulisan ini ingin mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Menteng Tenggulun dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan sarana hasil program perbaikan. kampung (proyek MI-IT) dan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi partisipasi masyarakat Menteng Tenggulun tersebut Perolehan data dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan rnetode penelitian lapangan dengan mengambil kepala keluarga sebagai responden dan aparat BAPPEM MHT dan aparat Kelurahan Menteng sebagai informan Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tingkat partisipasi masyarakat Menteng Tenggulun dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan sarana hasil program perbaikan kampung (proyek MHT) ternyata rnasih rendah Dan variabel usia, penghasilan, pendidikan dan lama tinggal mempengaruhi partisipasi masyarakat Menteng Tenggulun dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan sarana hasil program perbaikan kampung (proyek MHT) dengan tingkat hubungan yang lemah Hasil penelitian juga memperlihatkan temuan baru berupa adanya faktor lain yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat Menteng Tenggulun yaitu antara lain faktor ketentuan formal tentang perencanaan proyek MHT dari BAPPEM MHT yang kurang membeni kesempatan kepada masyarakat Menteng Tenggulun untuk berpartisipasi, faktor tersedianya tenaga untuk pelaksana proyek MHT, dan faktor kurang berperannya organisasi-organisasi sosial di kampung Menteng Tenggulun"

"ABSTRAKKapal adalah transportasi laut yang umumnya menggunakan bahan bakar MDO Marine Diesel Oil. Permasalahan timbul saat asap hasil pembakaran terbuang di udara bebas. Setelah itu IMO International Maritime Organization sebagai organisasi induk maritim dunia juga mengamandemen regulasi mengenai penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Hal ini membuat negara - negara di dunia membuat regulasi yang sesuai dengan amandemen IMO. Indonesia tidak ketinggalan untuk memperbaharui regulasi maritim-nya agar sesuai dengan regulasi yang di amandemen oleh IMO. Namun, Indonesia dengan peraturan Menteri ESDM nomor 12 tahun 2015 belum menerapkan peraturan tersebut dengan sempurna. Disini penulis mencoba untuk analisa skenario dimana penulis mengambil acuan dari projek-projek dari negara yang berhasil menggunakan biodiesel untuk kapal. Analisa projek-projek tersebut menggunakan metode AHP Analytical Hierarchy Process

---

ABSTRACTShips are sea transportation which generally use MDO Marine Diesel Oil fuel. The problem arises when the burning smoke is wasted in the free air. Thereafter IMO International Maritime Organization as the world 39s maritime parent organization also amends regulations on the use of more environmentally friendly fuels. This makes countries in the world make regulations in accordance with IMO amendments. Indonesia does not miss to renew its maritime regulations to comply with IMO 39s amendment regulations. However, Indonesia with the regulation of Minister of Energy and Mineral Resources number 12 of 2015 has not implemented the regulation perfectly. Here the author tries to analyze scenarios in which the authors take reference from projects from countries that successfully use biodiesel for ships using AHP Analytical Hierarchy Process. "

"Persaingan bisnis semakin ketal dan turbulen baik didalam negeri maupun secara globaL Hal ini memaksa perusahaan untuk Uerkompetisi dalam hal kualitas, waktu dan harga. Ketiga ha! tersebut men1pakan faktor penting bagi kehmgsungan hidup sebuah perusahaan. Untuk itu pemsahaan harus memperhaiikan biaya yang mendukung segala aktivitas dalam perusahaan. Sistem ABC (Aclivify Based Costing) membcrikan suatu perhiumgan biaya dari setiap aktivitas dan membebankannya kepada objek biaya berdasarkan alokasi aktivitas attHJ pemicu aktivitas. PT. CGE merupakan pcrusnbaan kontraktor rekayasa (eugmeering) yang sifatnya sebagai perusahnan jasa, dimana pekerjaan yang dilakukan bcrsifut job order. PT. CGE mendapnt kesulitan dalam menentukan harga jual jasa dan mengalokasikan biaya tidak langsung proyek terhadap masing - masing proyek yang telah dikerjakan dalam satu bulan. Sehingga dapat diketnhui secara akurat keuntungan a tau kerogian yang dipero1eh dalarn sam bulan. Untuk itu penulis rnelakukan penelitian dengan melakukan analisa biaya dan aktivitas berdasarkan metode ABC. Dcngan metode ini penulis dapat meHentukan biaya dari setiap aktivitas yang terjadL menentukan rare perkiraan biuya tidak langsung yang d\tentukrm dimuka, dan a!okasi biaya yang terjadl tcrhadap masingmasing proyck. Berdasarkan analisa biaya aktivltas, kfta dapat mcnbnatknn umtan prioritas pcrbaikan untuk setiap .aktivita!\ di pcrusahaan. Anali:;a binya prny~¢k mGnghasiikan persentase bcsamya konsumsi biaya dari masing - masing proyck. Mcmberikan informasi umung ntgi yang lebih ~kurat. Sedangknn nnalisis distorsi biaya memberikan infomn1si tetllang perbcdaan konsumsi biaya tidak !angsung proyek yang berdasarkan ta.rif yang ditentukrm dimuka dengan hiaya yang sesungguhnya tctjadi. Kemudian dengan sistem Actil·iry Based 1'~