Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan cold storage, dalam hal ini up right freezer chiller 6 doors, pada industri kecil sangat diperlukan untuk menjaga produk makanan pada temperatur pendinginan seragam 5°C, Kondisi penyimpanan tersebut sangat dipengaruhi oleh distrlbusi temperatur dan Kecepatan di ruang penyimpanan untuk dapat menentukan sejauh mana efektifitas cold storoge yang dibuat, sehingga kebutuhan akan distribusi temperatur dan kecepatan yang seragam sangat diperlukan untuk mencapai kondisi dan temperatur penyimpanan yang seragam.Penelitian ini menggunakan tiga metode penelitian, yaitu: metode perancangan berdasarkan ASHRAE HANDBOOK 1998 untuk menghitung beban pendinginan total, dan metode pengukuran data distribusi temperatur dengan termokopel hlngga didapat temperatur pengukuran sebesar 8C, serta metode komputasi dengan bantuan CFD melalui software PHOEN!CS di dalam pembuatan grid dan objek komputasi pada koordinat Cartesian lewat jendela VREditor, dan mensimulasikan kondisi cold storage tersebut dengan menggunakan metode finite volume.

---

The using of cold storage, in this case up right freezer chiller 6 doors. in small industries is very important to keep the product of food in uniform cooling temperature of 5C. This storage condition is very influenced by temperature and velocity distribution in cold storage to decide the effectiveness of cold storage that is made, so that the need of uniform temperature and velocity distribution is very important to achieve the uniform condition and temperature storage.

This research uses three research methods, are: designing method bases on ASHRAF' HANDBOOK 1998 to predict total cooling loads, experiment method of temperature distribution data with thermocouple until measurement temperature of 8C is obtained, and computation method with CFD aided through PHOENICS soffware in making grid and object computation on Cartesian coordinate through windows VREditor, and simulating the cotd storagemethod."

"Kenyamanan okupan dalam sebuah ruangan dikaitkan dengan kenyamanan termal, kesehatan, dan kontrol. Maka, kenyamanan termal adalah salah satu hal yang harus dicapaikan oleh sistem pendingin yang tersedia untuk sebuah ruangan indoor. Analisis kenyaman dilakukan dalam auditorium Makara UI Art Center yang menggunakan Chiller berbasis Refrigeran Alami R290. Pemasangan sistem pendingin ini adalah pertama di Indonesia untuk lembaga akademis sebagai kontribusi Universitas Indonesia pada Green Campus Movement. Maka, relevan untuk mengetahui kondisi kenyamanan termal dalam auditorium dalam kondisi pembebanan parsial dan beban kosong. Analisis dilakukan menggunakan temperature logger real-time. Sistem HVAC tidak dapat bereaksi jika diberikan lonjakan beban panas dan kelembaban yang bersifat tiba-tiba, dan sistem memerlukan waktu sekitar 60 menit untuk mengembalikan kelembaban auditorium kembali dalam zona nyaman. Untuk kondisi auditorium penuh, suhu rata-rata adalah 21.750C, dengan kelembaban rata-rata 57.84%, untuk auditorium kosong suhu rata-rata adalah 21.80 C, dan kelembaban rata-rata sebesar 53.14%, yang berarti kategori kenyamanan untuk auditorium adalah Cool Comfort. Perbedaan suhu simulasi dan data lapangan sebesar 12.7% atau +2.630C. Kecepatan udara di atas kepala menurut simulasi adalah 0.2 hingga 0.4 m/s, dimana titik-titik yang mencapai lebih dari 0.25 m/s dapat dikatakan tidak nyaman.

---

The purpose of this research is to analyze the dry-bulb temperature and humidity about thermal comfort according to SNI 03-6572-2001 standards for the Makara Art Center auditorium at the University of Indonesia using a chiller with the natural refrigerant R290. Thermal comfort is important for the well-being of occupants in the auditorium; therefore, the space must be cooled efficiently to ensure comfort. Data loggers are used to log dry-bulb temperature and humidity data in the auditorium and the results are compared to the SNI-03-6572-2001 indoor thermal comfort standards to create a conclusion of the thermal comfort inside the space. The HVAC system is not capable to detect and mitigate high humidity levels, and requires atleast 60 minutes to return the air humidity to comfortable levels. For full auditorium conditions, the average temperature is 21,750C, with an average humidity of 57.84%, for the auditorium the average temperature is 21.80C, and the average humidity is 53.14%, which means the auditorium can be put in the category of Cool Comfort. The difference in simulation temperature and field data is +12.7% or + 2.630C. The overhead air speed according to the simulation is 0.2 to 0.4 m / s, which means locations reaching more than 0.25 m/s can be considered uncomfortable."

"ABSTRAKPendingin adsorpsi merupakan salah satu solusi terkait permasalahan lingkungan oleh pendingin konvensional. Naskah ini mempresentasikan desain terbaru silica gel-water adsorption chiller yang dikembangkan di Departemen Teknik Mesin, Universitas Indonesia. Konfigurasi chiller terdiri atas dua ruang penyerapan dengan menggunakan fin tube heat exchangers sebagai adsorber, kondenser, and evaporator. Chiller diuji pada kondisi temperatur hot water inlet/cooling water inlet/chilled water outlet sebesar 64.4/31/8.9oC. Heat dan mass recovery diadopsi dalam eksperimen untuk meningkatkan kapasitas pendinginan. Waktu proses pendinginan divariasikan untuk memperoleh waktu optimal berkaitan dengan performa. Nilai COP dan kapasitas pendinginan diperoleh sebesar 0.77 dan 3.2 pada saat waktu adsorpsi/mass recovery/heat recovery sebesar 600/40/20 s.

---

ABSTRACTAdsorption chiller is one of the solution related to enviromental issues by conventional refrigeration. This paper presented a new design of silica gel water adsorption chiller that is developed in Mechanical Engineering, Universitas Indonesia. The chiller design configuration is composed of two sorption chambers with compact fin tube heat exchangers as adsorber, condenser, and evaporator. The chiller is tested under typical condition for hot water inlet cooling water inlet chilled water outlet temperatures are 64.4 31 8.9oC, respectively. Heat and mass recovery were adopted in experimen to increase the cooling capacity. The cooling time was variated to obtain the heat recovery optimum time related to the performance. Average value of COP and colling power were obtained 0.77 and 3.2 kW, respectively, at adsorption mass recovery heat recovery time 600 40 20."

"Sumber daya genetik (SDG) pada awalnya secara natural berpindah dari satu daerah ke daerah lain dengan berbagai tujuan, terutama untuk ketahanan pangan. Perpindahan demikian semula tidak menjadi satu masalah, bahkan dianggap sebagai suatu kegiatan yang saling menguntungkan. Namun, seiring dengan perkembangan realitas sosial dan perkembangan nilai yang tumbuh dalam bangsa-bangsa dunia, SDG yang semula bebas akses karena warisan bersama umat manusia (common heritage of mankind = CHM) pada perkembangannya menjadi hak berdaulat negara yang memberikan hak mengontrol akses dan pemanfaatan SDG yang berada di wilayahnya. Pergeseran ini dipicu oleh ketidakkonsistenan nilai yang diterapkan pada SDG: manakala mengakses, seluruh dunia menggunakan prinsip CHM, namun jika ada hasil komersial dari akses dimaksud, maka hasil tersebut merupakan hak individu berdasarkan prinsip hak kekayaan intelektual (HKI), yang secara tepat digambarkan oleh Olembo: ?what went out free, would return with a price tag? . Dengan mencermati perkembangan yang terjadi di tingkat internasioal dan nasional, pola perlindungan atas SDG Indonesia sekaligus pemanfaatannya secara berkelanjutan harus dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan SDG yang responsif terhadap tuntutan global dan terutama nasional, dengan menggabungkan unsur perlindungan dan pemanfaatan yang memungkinkan beban biaya perlindungan turut juga ditanggung oleh hasil komersialisasi SDG."

"Dengan semakin maraknya penggunaan data pribadi dalam suatu transaksi elektronik yang tidak dengan sepengetahuan atau tidak dengan sepertujuan pemilik data pribadi yang bersangkutan, menjadi suatu permasalahan bagaimana hukum melindungi privasi dan data pribadi termasuk hak pemilik data untuk menghapus informasi. Dengan melakukan penelitian hukum terhadap norma hukum yuridis normatif dengan studi kepustakaan, maka diperoleh hasil penelitian bahwa di Indonesia hak ini sudah ada dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam revisi Undang Undang Informasi dan Transkasi Elektronik yakni Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 pada pasal 27 dan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi yang didalamnya juga memuat mengenai hak pemusnahan data pribadi yang tidak lagi relevan pada sistem elektronik pada pasal 26 dan Pasal 28. Namun, ketentuan dalam peraturan tersebut masih belum efektif karna lebih banyak membuka ruang bagi penyedia jasa aplikasi untuk menolak penghapusan khususnya dengan alasan relevansi.

---

As the number of personal data flow is increasing in electronic transaction, there are troubles that occurs that it needs a right to erase. This research is juridically normative. From this study showed In Indonesia, the new right is recognized and endorsed in 2016 precisely on 29 November 2016 in the renewal of Law No.11 of 2008 on Information and Electronic Transactions on article 26. A few days after the Ministry of Communications and information Indonesia issued a Ministerial Regulation No. 20 of 2016 on the Protection of personal Data also includes the rights to erase personal data that is no longer relevant. There is no further elaboration regarding the extent to which the information can be regarded as irrelevant and that it can be used as a reason for the rejection deletion by an Application Service Provider under the pretext that the information is still relevant and still have an interest. "

"Perkembangan teknologi informasi yang cepat membawa perubahan di hampir semua bidang kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, sosial, pendidikan, termasuk bidang hukum. Keterkaitan antara perkembangan teknologi informasi dengan hukum melahirkan berbagai macam peristiwa baru yang berkaitan hukum dan penggunaan dunia siber. Salah satunya terkait dengan perlindungan hukum atas informasi yang merugikan seseorang di dunia internet berupa penghapusan informasi. Hal ini dikenal dengan istilah hak untuk dilupakan (Right to be Forgotten). Penelitian ini fokus membahas perbandingan pengaturan dan mekanisme penerapan Hak untuk dilupakan (Right to be Forgotten) di Indonesia dengan beberapa negara di Asia Pasifik seperti Australia, Jepang dan Korea Selatan. Dengan melakukan perbandingan hukum, maka akan dapat melihat perbedaan dan mengambil pelajaran dari berbagai negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pengaturan Hak untuk dilupakan (Right to be Forgotten) di Uni Eropa, Australia, Jepang dan Korea Selatan diatur dalam Peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan data / informasi pribadi, sementara Indonesia muncul dan diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Implementasi Hak untuk dilupakan (Right to be Forgotten) dalam General Data Protection Regulation hanya mewajibkan pengontrol data, karena dalam GDPR memisahkan pengontrol dan pemproses data. Sementara Australia, Jepang, Korea Selatan dan Indonesia tidak membedakan antara pengontrol dan pemproses data. Setiap negara membentuk komisi independen untuk melindungi data pribadi dan membantu penyelesaian sengketa data pribadi.

---

The development of information technology that brings changes in all fields of humanity, ranging from economics, social, education, including the legal field. The link between the development of information technology and the law produces a variety of new types relating to law and the use of cyberspace. One of the cyber laws is related to legal protection for information that is detrimental to someone in the internet world is the removal of information. This is known as the Right to be Forgotten. This research focuses on discussing the regulation and implementation of the Right to be Forgotten in Indonesia with several countries in the Asia Pacific such as Australia, Japan and South Korea. By making legal comparisons will be able to see differences and take lessons from various countries. This study uses a normative juridical research method. Regulation of Rights to be Forgotten in the European Union, Australia, Japan and South Korea be regulated in legislation in the sector of personal data/information protection, while Indonesia is emerge and regulated in the Law on Information and Electronic Transactions. Implementation of the Right to be Forgotten in the General Data Protection Regulation only requires data controllers, because in the GDPR the data controller and processors are prepared. While Australia, Japan, South Korea and Indonesia do not distinguish between process controllers and data processing. Each country establishes independent data commission to protect personal data and help resolve personal data."