Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kegiatan Future Trading mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai sarana lindung nilai (hedging) dan sebagai salah satu bentuk investasi. Dalam pengambilan keputusan pada kegiatan ini seorang peserta pasar, baik sebagai, hedger maupun sebagai investor, harns memperhatikan pergerakan harga yang terjadi, karena fluktuasi harga cukup tinggi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa dan meramal pola pergerakan harga komoditi yang akan datang berdasarkan pendekatan teknis, dimana variabel yang dianggap relevan adalah data historis dari harga komoditi tersebut. Dimana seorang teknisi percaya bahwa pergerakan harga di pasar merupakan pola-pola pengulangan yang pernah terjadi di masa sebelumnya. Sehingga dengan menganalisa dan mengidentifikasi pola-pola secara tepat maka dengan mudah dapat diambil keputusan yang sesuai, dengan harapan bahwa pola tersebut akan terea1isir di kemudian waktu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan dan penelitian lapangan untuk pengumpulan dan analisa data. Komoditi yang dianalisa adalah Soybean, Rubber, dan Cotton, yang merupakan major commodities. Hasil penelitian yang dilakukan dengan pendekatan analisa te1cnis menunjukkan bahwa harga ketiga komoditi menunjukkan suatu trend yang menurun, dan ketika dikonfinnasikan dengan model peramalan ARIMA dengan metode" Box - Jenkins diperoleh hasil yang sama. Kesimpulan dari proses analisa gabungan di atas, adalah bahwa prakiraan harga komoditi dengan menggunakan metode tersebut memberikan hasil yang cukup baik dan cukup infonnatif bagi pengambilan keputusan mengenai penentuan posisi perdagangan. Saran dari hasil penelitian antara lain dalam melakukan analisa sebaiknya data deret berkala mempunyai dimensi waktu dan periode yang berlainan~ untuk tidak menggunakan hasil prakiraan yang terlalu jauh~ untuk selalu menambah data harga barn yang terakhir muncul~ dan disarankan agar selalu mengkaitkan proses di atas dengan metode" dan perangkat tambahan lainnya untuk memperoleh infonnasi yang lebih lengkap."

"Pengelolaan risiko akan meningkat karena proses integrasi dengan ekonomi dunia akibat globalisasi ekonomi dunia. Pengelolaan risiko mutlak dilakukan Indonesia untuk dapat meningkatkan "bargaining power" di pasaran dunia, yang dapat dilakukan melalui lindung nilai (hedging) di Bursa Berjangka. Dengan adanya rencana kegiatan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia, memungkinkan kalangan dunia usaha di Indonesia, khususnya komoditi kopi robusta dan olein, untuk mengelola risiko akibat fluktuasi harga melalui pemanfaatan lindung nilai yang tersedia di pasar berjangka.Penelitian ini mencoba mengemukakan salah satu alternatif pengelolaan risiko fluktuasi harga melalui pemanfaatan lindung nilai. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yang mengungkap masalah-masalah yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara riset kepustakaan dan wawancara dengan nara sumber. Penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi cara-cara untuk mengurangi risiko akibat globalisasi ekonomi dunia, identifikasi usaha pemerintah Indonesia membantu dunia usaha menghindari risiko fluktuasi harga yang merugikan,identfikasi dampak diperdagangkannya komoditi kopi dan Olein di bursa berjangka di Indonesia serta analisis ex-ante pemanfaatan lindung nilai (hedging) untuk komoditi kopi dan olein.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perdagangan menyediakan mekanisme untuk mengelola risiko harga, dan peranan pemerintah Indonesia mewujudkan kegiatan perdagangan bejangka komoditi memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan daya saing komoditi di pasaran dunia. Dengan akan diperdagangkannya komoditi kopi dan olein memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia, namun berdasarkan hasil analisis ex-ante pemanfaatan lindung nilai, tidak selalu melakukan lindung nilai akan dapat menghilangkan atau mengurangi risiko fluktuasi harga.Dengan akan diperdagangkannya kontrak berjangka komoditi kopi robusta dan olein oleh PT. Bursa Berjangka Jakarta, beberapa saran yang penulis kemukakan adalah agar dipersiapkan kemampuan sumber daya manusia pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka, pemasyarakatan kegiatan perdagangan berjangka perlu dilaksanakan secara meluas, intensif dan terpadu, penertiban terhadap kegiatan perdagangan berjangka yang tidak memenuhi ketentuan hukum, dan untuk penelitian selanjutnya mengenai pemanfaatan lindung nilai disarankan dapat menggunakan analisa Game Theory."

"Perdagangan Berjangka dilakukan di Bursa Berjangka yang memperdagangkan Kontrak Berjangka berbagai Komiditi. Dua fungsi penting Perdagangan Berjangka adalah mengelola risiko dan menciptakan harga forward. Perdagangan berjangka sebagai infrastruktur perdagangan moderen banyak digunakan pengusaha untuk melindungi bisnisnya dari risiko fluktuasi harga yang melekat dalam kegiatan usahanya. Dalam menjamin agar kegiatan di Pasar Berjangka terhindar dari berbagai bentuk penipuan atau kecurangan, diperlukan aturan main yang lengkap dan jelas. Sumber-sumber hukum untuk Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia adalah Undang-Undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Landasan yuridis lainnya adalah berbagai Keppres dan SK Ketua BAPPEBTI serta berbagai Surat Edaran (juklak) yang dikeluarkan sebagai petunjuk dari undang-undang yang ada.Dalam usaha untuk melindungi para pemain di Perdagangan Berjangka dan mendukung perkembangan Bursa Berjangka di Indonesia, beberapa pasal dalam Undang-Undang No.32 Tahun 1997 perlu direvisi dan disesuaikan seperti Pasal 1 butir 2 dan butir 3 tentang Ketentuan Umum Komoditi dan Kontrak Berjangka, Pasal 3 tentang Persetujuan atas Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Pasal 52 ayat (2) tentang Pelaksanaan Perdagangan Berjangka, Pasal 61 tentang Penyelesaian Perselisihan serta SK Kepala BAPPEBTI No.31 tentang Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Luar Negeri, dan SK Kepala BAPPEBTI No.2 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.Dalam memasuki era globalisasi,Perdagangan Berjangka Komoditi akan menghadapi tantangan serius di bidang penegakan hukum, kerangka kerja dan sistem monitoring dan pengawasan yang semakin efektif. Dengan demikian, perlu diciptakan sistem hukum yang mengacu pada praktek Perdagangan Berjangka dunia."

"ABSTRAKDalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2006, disebutkan bahwa "resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang". Dalam penjelasan UU tersebut lebih lanjut dijelaskan bahwa resi gudang sebagai suatu instrumen keuangan dapat diperjualbelikan, ditukarkan, dijadikan jaminan kredit oleh pemegangnya, dan dalam perdagangan derivatif dapat diterima sebagai alat penyelesaian transaksi kontrak berjangka yang jatuh tempo di Bursa Berjangka. Permasalahan yang timbul selanjutnya adalah apabila resi gudang dijadikan sebagai jaminan atau agunan, maka bagaimana bentuk jaminan pada resi gudang tersebut. Di Indonesia, undang-undang resi gudang merupakan undang-undang yang baru dan undang-undang pertama yang mengatur mengenai resi gudang. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba membahas bagaimana kekuatan hukum penjaminan suatu resi gudang apabila digunakan sebagai agunan dalam perjanjian kredit? serta Bagaimana bentuk penjaminannya ditinjau dari hukum jaminan yang ada dalam praktek?. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder disusun dan dianalisis secara kualitatif. Melalui Undang-undang Nomor. 9 Tabun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor. 9/6/PBI/2007 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/2/PB1/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 30 Maret 2007, akan memberikan kepastian hukum bagi para pengusaha kecil dan menengah terutama petani yang berkeinginan untuk menjaminkan resi gudangnya pada lembaga perbankan atau kreditur lainnya. Atas dasar kedua ketentuan hukum tersebut resi gudang sebagai tanda bukti kepemilikan komoditi dapat dijaminkan kepada lembaga perbankan. UU Sistem Resi Gudang mengamanatkan pembentukan suatu lembaga jaminan baru, yaitu Hak Jaminan, karena lembaga hukum jaminan yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan hak jaminan atas resi gudang. Pada bentuk hak jaminan resi gudang penguasaan barang ada di pihak ketiga yaitu pengelola gudang.

---

ABSTRAK

In the Article 1 Section 2 of The Law Number. 9 Years 2006 about The Warehouse Receipt System, mentioned that "a warehouse receipt is an evidence document upon the goods being stored in the warehouse, issued by the warehouse's owner". In it is elaboration explained that the warehouse receipt as a financial instrument can be sold and purchased, treated as a credit guarantee for the holder, while in a derivative trade it also can be used as an instrument to settle a transaction of a temporary trade contract which has been expired on the future exchange. The next problem occurs if the warehouse receipt is used as a guarantee, then how is its form of guarantee. In Indonesia, the law regulating this matter is the new and the first one who regulated the warehouse receipt. Regarding to this, this research is intended to figure out on how far is the legal force of a warehouse receipt in case it is utilized as the guarantee of a credit agreement? How is the process of the guarantee reviewed from the perspective of the applicable law of guarantee and within the practical level? In this research the writer applies a descriptive normative research method, while using the secondary data arranged and analyzed qualitatively. The Law Number. 9 Year 2006 concerning the warehouse Receipt System and Bank of Indonesia Regulation No. 91PBI/2007, which is the second replacement of the Bank of Indonesia Regulation dated at march 30th 2007, will bring legal certainty for the minor and medium entrepreneurs particulary the farmers who have intention to make his warehouse receipt as the guarantee on any banking institution or other creditors. Based on these two law, the warehouse receipt as the proof of commodity ownership is able to be guaranteed to a banking institution. The Law of The Warehouse Receipt System has ordered the forming of a new guarantee institution, named The Guarantee Right, recalling that the existing guarantee law institutions are not able to fill the needs of guarantee right upon the warehouse receipt. In addition, on the warehouse receipt right, the possession right of the commodity lies on the third party namely the warehouse owner."