Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Globalisasi yang sudah berada di depan mata, bukan saja menjadi sebuah tantangan, tetapi juga peluang bagi perusahaan-perusahaan untuk dapat bertahan bahkan melakukan ekspansi di pasar global. Hilangnya batas-batas antar negara dan policy dari negara tertentu untuk melindungi perusahaan lokalnya, mendorong perusahaan-perusahaan untuk melakukan standarisasi di bidang mutu yang menjadi tuntutan pasar global. Salah satunya adalah dengan melakukan standarisasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9000 series.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keuntungan(benefit) secara kuantitatif dari implementasi SMM ISO 9000 series dan mengetahui keberhasilan (konsistensi) dari implementasi SMM ISO 9000 series melalui pendekatan analisa biaya mutu dan analisa investasi. Sebagai studi kasus, penelitian dilaksanakan di PT TELKOM Kandatel Jakarta Timur untuk implementasi SMM ISO 9002 pada proses pasang baru (PSB).Tahap awal dari penelitian ini adalah dengan melakukan studi literatur SMM ISO 9000 series, bagaimana proses persiapan, implementasi dan pemeliharaan sertiiikat. Serta mencari parameter-parameter benefit dari implementasi yang dapat dinilai secara kuantitatif.Tahap selanjutnya adalah tahap pengumpulan data dan pengolahan data, yang secara garis besar dibagi menjadi 2 yaitu :- Investasi implementasi Sistem Manajemen Mum ISO 9002- Biaya Mulu pta dan pasca ISOSetelah dilakukan pengolahan data, kemudian dilakukan analisa pada kedua bagian di atas.Pada tahap akhir, dilakukan analisa secara menyeluruh untuk analisa investasi dan analisa biaya mutu , untuk mengetahui kondisi konsistensi implementasi SMM ISO 9002 di PT TELKOM yang akan memberikan data kuantitatif untuk pengambilan keputusan bagi manajemen tentang penerapan SMM ISO 9002 pada proses PSB."

"Era globalisasi telah melahirkan gala kompetisi yang sangat ketat pada berbagai sektor komoditi dunia usaha baik produk maupun jasa, karenanya hanya produk dan jasa yang memiliki daya saing tinggi yang dapat melakukan kompetisi. Begitu pula untuk sektor industri konstruksi, dalam menghadapi era globalisasi maka perusahan industri konstruksi hams mempersiapkan diri, salah satu caranya adalah dengan mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9002.Tuntutan kualitas penerapan sistem manajemen mutu ISO 9002 yang memiliki daya saing sehingga perusahaan industri konstruksi dapat melakukan kompetisi dengan baik menjadi begitu penting. Penelitian mengenai biaya mutu ( quality cost atau cost of quality ) yang dikaitkan dengan kualitas penerapan sistem manajemen mutu ISO 9002 merupakan salah satu cara untuk mendapatkan daya saing tersebut.Biaya mutu yang terdiri dari tiga kelompok yaitu biaya pencegahan ( prevention cost ), biaya penilaian ( appraisal cost ) dan biaya kegagalan ( failure cost) dalam penilitian ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi biaya mutu.Penelitian ini mempunyai tujuan untuk melihat adanya hubungan melalui analisa regresi berganda pengaruh kualitas penerapan sistem manajemen mutu ISO 9002 terhadap kinerja biaya mutu pada pekerjaan-pekerjaan proyek di lingkungan PT. Waskita Karya.Hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan analisa statistik terhadap sampel proyek memperlihatkan hasil yang menyatakan bahwa kualitas penerapan sistem manajemen mutu ISO 9002 dengan variabel-variabel penentu yang mewakili variabel lainnya mempunyai pengaruh 74.1 % terhadap kinerja biaya mutu dengan model regresi linier dengan variabel penentunya adafah bahan yang disuplai oleh pihak pemilik dan persyaratan kerja dalam kontrak yang sesuai dengan keinginan pihak pemilik.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas penerapan sistem manajemen mutu ISO 9002 akan meningkatkan kinerja biaya mutu pekerjaan-pekerjaan proyek di lingkungan PT. Waskita Karya."

"Hasil pengkajian di dua belas Rumah Sakit pada Propinsi Jawa Timur, Bali dan Sumatra Barat menunjukan kondisi tentang kurang baiknya mutu pelayanan Rumah Sakit Pemerintah. Kebijaksanaan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap II dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit diupayakan melalui peningkatan sumber daya manusia, pelatihan dalam penerapan peningkatan mutu dan pelaksanaan akreditasi Rumah Sakit.Telah diupayakan intervensi implementasi Sistem Manajemen Mutu Terpadu (MMT) di lima Rumah Sakit Swadana, tetapi masih didapat hasil yang belum memuaskan. Status Rumah Sakit Jiwa Pusat Semarang sebagai instansi Pengguna Penerimaan Negara Bukan Pajak yang merupakan transisi kearah unit Swadana membutuhkan model implementasi Sistem Manajemen Mutu Terpadu.Dilakukan analisis lima konsep Sistem Manajemen Mutu Terpadu sehingga didapatkan suatu konsep model sintesa. Model kemudian diuji dengan melakukan implementasi pada Rumah Sakit Jiwa Pusat Semarang. Kemudian dilakukan analisis dan hasil implementasi di Rumah Sakit Jiwa Pusat Semarang tersebut. Dari analisis dihasilkan; pertama Model Implementasi Sistem MMT untuk Rumah Sakit;kedua deskripsi model konseptual implementasi Sistem MMT; ketiga deskripsi model implementasi di Rumah Sakit Jiwa Pusat Semarang; keempat model evaluasi implementasi Sistem MMT; kelima masalah potensial dalam implementasi Sistem MMT di Rumah Sakit adalah belum siapnya individu, kelompok dan organisasi menerima perubahan.Berdasarkan kesimpulan disarankan kepada Departemen Kesehatan untuk membuat rumusan konsep Model dan Strategi untuk Implementasi Sistem MMT bagi Rumah Sakit Pemerintah; memilih beberapa Rumah Sakit Jiwa Pusat menjadi unit swadana;merumuskan perubahan Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Pusat dan Pelatihan MMT bagi Pimpinan Rumah Sakit Jiwa Pusat. Disarankan pula kepada Pimpinan Rumah Sakit untuk komit terhadap implementasi Sistem MMT. Kepada PERSI agar melaksanakan pelatihan teknis perumah sakitan dan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam pengawasan mutu pelayanan yang diberikan rumah sakit.

---

Model Development and Total Quality Management System Implementation Analysis in Hospital, A Case Study in Semarang State Mental Hospital. Survey result 12 Hospital in East Java, Bali and West Sumatra indicate that public hospital quality care were not good. Directorate General Medical Care Policy in Longterm Development Stage 11 due to hospital quality care improvement is effort with human resources empowerment, implementing quality improvement training, and hospital accreditation.

It has been done Total Quality Management System intervention in five Self Financing ("Swadana") a hospital, but the result were not satisfied. Semarang State Mental Hospital status as institution of government revenue non tax ("Instansi Pengguna Penerimaan Bukan Pajak") as transition to self financing unit required Total Quality Management System Model.

There are five Total Quality Management Concept have been analyzed and then Synthesized Model Concept as a result. Synthesized Model has been implemented in Semarang State Mental Hospital and follow by analyze. The result of analyzed are : First, Total Quality Management Implementation System for Hospital ; Second, Total Quality Management Implementation Conceptual Model description ; Third, Implementation Model description in Semarang State Mental Hospital ; Fourth, Evaluation model of Total Quality Management Implementation ; Fifth, Potential problem in Total Quality Management Implementation in Hospital are individual, group and organization nit ready for changes.

As a conclusion is suggested to Ministry of Health for making conceptual Model and Total Quality Management System implementation strategic for public hospital , choosing several state mental hospital become self financing unit, changing state mental hospital organizational structure and training Total Quality Management for State mental hospital's Director. Another suggestion to Hospital Director had commitment for Total Quality Management implementation. To Indonesian Hospital Association doing hospital technical training and to community doing participation and controlling hospital quality care."

"Konsep Total Quality Management telah dikenal luas sebagai suatu cara meningkalkan kinerja secara terus-menerus pada setiap level operasi atau proses dengan menggunakan sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Integrasi konsep dan teknik TQM ke dalam manajemen keselamatan berawal dari bagaimana mendapatkan beberapa inti manajemen keselamatan dan filosofi TQM yang telah diakui secara prinsip selama ini. Penelitian ini mencoba menggunakan kerangka kerja Stephen C. K. Yu dan Bob Hunt untuk melakukan pendekatan TQM pada penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di sebuah perusahaan konstruksi. Sistem audit yang selama ini dilakukan hanya mengidentifikasi naik turunnya indeks K3 tanpa adanya analisa kendala faktor keselamatan apa yang dapat diprioritaskan dari sebuah proyek yang sedang berjalan. Selanjutnya dengan mengikuti kerangka kerja Stephen C. K.Yu dan Bob Hunt, dilakukan analisa keseluruhan terhadap kemungkinan pendekatan TQM dalam penerapan K3 di perusahaan. Hasil analisa menunjukkan bahwa tiga faktor K3 yaitu material berbahaya, komunikasi bahaya, dan gas bertekanan menjadi prioritas kendala dari proyek yang sedang berjalan saat ini. Inkonsistensi pencapaian zero accident menjadi hambatan bagi perusahaan untuk dapat dikatakan telah melakukan manajemen K3 yang berbasis TQM."

"Konsep Total Quality Management telah dikenal luas sebagai suatu cara meningkatkan kinerja secara terus-menerus pada setiap level operasi atau proses dengan menggunakan sumber daya manusia dan modal yang tersedia. lntegrasi konsep dan teknik TQM ke dalam manajemen keselamatan berawal dari bagaimana mendapatkan beberapa inti manajemen keselamatan dari filosofi TQM yang telah diakui secara prinsip selama ini.Penelitian ini mencoba menggunakan kerangka kerja Stephen C-K. Yu dan Bob Hunt untuk melakukan pendekatan TQM pada penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di sebuah perusahaan konstruksi. Sistem audit yang selama ini dilakukan hanya mengidentifikasi naik turunnya indeks K3 tanpa adanya analisa kendala faktor keselamatan apa yang dapat diprioritaskan dan sebuah proyek yang sedang berjalan. Selanjutnya dengan mengikuti kerangka kerja Stephen C.-K, Yu dan Bob Hunt, dilakukan analisa keseluruhan terhadap kemungkinan pendekatan TQM dalam penerapan K3 di perusahaan.Hasil analisa menunjukkan bahwa tiga factor K3 yaitu material berbahaya, komunikasi bahaya, dan gas bertekanan menjadi prioritas kendala dari proyek yang sedang berjalan saat ini. Inkonsistensi pencapaian zero accident menjadi hambatan bagi perusahaan untuk dapat dikalakan telah melakukan manajemen K3 yang berbasis TQM.

---

Total Quality Management concept has been widely recognized as a way of performance continuous improvement in each level of operation or process using available human resources and capital. The starting point of the integration of TQM concepts and techniques into safety and health management system is how to get some cores of safety management from the philosophy of TQM which have been admitted principally during the time.

This research tries to use the framework formulated by Stephen C.-K. Yu and Bob Hunt which proposed an approach of TQM in applying safety and health management system in a construction company. The audit system conducted by company during the time only identifying the fluctuation of safety indexes without the existence of analysis to identify which safety factor constraint should be given high priority in the on going project. Hereinafter by following the framework proposed by Yu and Hunt, the overall analysis was conducted to see the possibility of TQM approach in safety management system in the company.

The result of analysis indicates that there are three factors of safety and health, i.e. Hazard Materials, Hazard Communications, and Compressed Gases that become constraint priority in the on going project. Inconsistency attainment of zero accident becomes a resistance to the company to be able to be said that have conducted TQM-based safety and health management system."

"Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya hasil pengamatan ada beberapa lulusan SMK sudah mampu bersaing dengan lulusan pendidikan tinggi, tetapi hal tersebut masih sebagian kecil saja dan itupun bagi lulusan yang memang mempunyai daya juang dan kreativitas yang tinggi. Walaupun inovasi-inovasi pembelajaran yang dilakukan sekolah dan daya dukung dari pihak dunia usaha dan industri disinyalir terjadi peningkatan, namun tetap saja menimbulkan permasalahan yang sepertinya mengulang masalah lalu. Model Pengembangan Manajemen Mutu Pendidikan kaitannya dengan efektivitas penyelanggaraan pendidikan SMK di Kota Bandung bertujuan untuk: 1) Memverifikasi dan mendeskripsikan data tentang rencana dan program pendidikan yang dikembangkan dalam upaya meningkatan mutu dan relevansi pendidikan, 2) memverifikasi, mendeskripsikan dan memaknai strategi pelaksanaan rencana dan program pendidikan pada SMKN di Kota Bandung, 3) Memverifikasi dan mendeskripsikan pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan sekolah, dan 4) Memverifikasi upaya-upaya perbaikan guna mewujudkan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan dunia industri. Hasil penelitian sementara ini menemukan bahwa secara prinsipnya sekolah sudah mempunyai model manajemen mutu, dengan mengembangkan sistem penjaminan mutu berbasis pada ISO 9001:2008. Namun, sistem tersebut baru hanya sebatas pada prosedur dan prasyarat untuk kepentingan akreditasi dan menarik perhatian bagi pengguna jasa pendidikan, belum sepenuhnya menjadi landasan atau dasar dalam menjalankan proses pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Berdsarkan hal tersebut, maka sudah sewajarnya penelitian yang berkaitan dengan pengembangan model manajemen mutu pendidikan di SMK perlu dilakukan, sebagai bahan pertimbangan dan rujukan dalam rangka lebih meningkatkan hasil pendidikan yang bermutu."

"FMC Santana PEI primary service base and manufacturing center to support the Indonesian petroleum industry. In fulfill and desire requirement of customer and also continue to take care of the quality of from yielded product, P.T. FMC Santana PEI till now have owned standard certificate ISO 9001:2000 and ISO 14001:1996 from Det Norske Veritas registrar and also license from American Petroleum Institute (API) in the form of Production Specification Level 4 (PSL-4).

P.T. FMC Santana PEI has run practice in course of management as according to QMS and EMS. But in both of the management system still have constraint in attainment of Total Quality Management (TQM). In overcoming the constraints require to analyzed exhaustively to degradation or improvement result of audit and evaluate to principles in ISO 9001:2000 and ISO 14001:1996 with Total Quality Management (TQM) concept.

In compiling implementation process of ISO 9001:2000 and ISO 14001:1996 in attainment of Total Quality Management (TQM) used combination of two methodologies that is method 5 phase approach and 6 key steps in continuous improvement. Which is consist of 4 steps that are assessment, planning, implementation and also audit and evaluation.

---

P.T. FMC Santana PEI adalah pusat dari divisi pelayanan dan manufaktur, yang memberikan dukungan kepada dunia industri pengeboran minyak bumi di Indonesia. Dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan serta terus menjaga kualitas dari produk yang dihasilkan, P.T. FMC Santana PEI hingga saat ini telah memiliki sertifikat standar ISO 9001:2000 dan ISO 14001:1996 dari pihak registrar Del Norske Veritas serta lisensi dari American Petroleum Institute (API) berupa Production Specification Level 4 (PSL-4).P.T. FMC Santana PEI telah menjalankan praktek-paraktek dalam proses manajemen sesuai dengan SMK dan SML. Tetapi dalam pelaksanaan kedua sistem manajemen tersebut masih terdapat kendala dalam pencapaian Manajemen Kualitas Terpadu (TQM). Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut perlu dilakukan analisa secara mendalam terhadap peningkatan atau penurunan hasil audit dan melakukan tinjauan terhadap prinsip-prinsip dalam ISO 9001:2000 dan ISO 14001:1996 dengan konsep Manajemen Kualitas Terpadu (TQM).Dalam menyusun proses penerapan ISO 9001:2000 dan ISO 14001:1996 dalam pencapaian Manajemen Kualitas Terpadu (TQM) digunakan penggabungan dua buah metodologi yaitu metode 5 phase approach dan 6 langkah kunci dalam perbaikan berkelanjutan. Yang terdiri dari 4 langkah yaitu penilaian, perencanaan, implementasi serta audit dan evaluasi."

"Tesis ini diangkat dari sebuah penelitian kualitatif tentang pengimplementasian Sistem Manajemen Kinerja Polri pada Polres Metro Jakarta Barat. Sebagai sebuah hasil penelitian tesis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang terbentuknya tindakan tidak prosedural personel Polri dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang dipengaruhi oleh kemampuan interpretasinya sebagai individu yang dapat mempengaruhi struktur. Polres Metro Jakarta Barat sebagai salah satu ujung tombak pelaksana kebijakan Polri pada jajaran Polda Metro Jaya, telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Kinerja Polri sebagai kelengkapan administrasi serta syarat formal penilaian kinerja personel Polri. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi Sistem Manajemen Kinerja Pada Polres Metro Jakarta Barat belum berjalan secara optimal. Masih terjadi penyimpangan-penyimpangan di antara prosedur normatif dan praktik sesungguhnya di lapangan oleh para personel Polri. Penyimpangan itu terbentuk sebagai hasil interpretasi subjektif mereka atas kontradiksi struktural yang terjadi. Sebagai konsekwensinya pemaknaan itu menghasilkan tindakan-tindakan yang berbeda dari prosedur normatif yang telah ditentukan yang terbentuk sebagai sebuah struktur baru tentang Sistem Manajemen Kinerja Polri. Tindakan tidak prosedural ini akan sangat mempengaruhi bahkan menghambat tercapainya tujuan dari di tetapkannya kebijakan tersebut, yaitu mewujudkan perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja personel Polri. Tesis ini, mengaplikasikan berbagai teori yang berkenaan dengan tindakantindakan individu. Teori utama berasal dari perspektif interpretif interaksi simbolik oleh George Herbert Mead, Blumer, dan Goffman. Serta beberapa teori dan konsep lain yang di anggap relevan untuk mengkaji permasalahan yang di teliti, yaitu : teori strukturasi oleh Anthony Gidden, teori implementasi kebijakan oleh George C. Edwards, konsep birokrasi Weber, dan konsep pembentukan kebijakan oleh Frank T.Paine. Oleh sebab itu, guna meningkatkan pemahaman dan komitmen para personel Polri untuk dapat melaksanakan Sistem Manajemen Kinerja Polri sesuai dengan prosedur normatifnya, optimalisasi sosialisasi, pelatihan dan pengawasan adalah sangat penting. Selain itu dalam rangka efektifitas dan efesiensi, maka perlu adanya penyempurnaan terhadap metode Sistem Manajemen Kinerja Polri melalui pengaplikasian sistem informasi teknologi sebagai data base, yang dapat diakses langsung oleh para personel Polri. Dengan demikian, kinerja personel Polri dapat di kelola dengan lebih professional, transparan, dan akuntabel.

---

This thesis is based on a qualitative study on the implementation of the Police Performance Management System in West Jakarta Metro Police. As a result of this thesis research is intended to provide an overview of the formation of police personnel procedural acts in implementing a policy that is influenced by the ability of its interpretation as an individual who can affect the structure.

West Jakarta Metro Police as one end of tombaj implementers at national police ranks Jakarta Police have implemented a performance management system as the completeness of the national police administration and the terms of formal performance appraisals national police personnel. However, based on the results of the study concluded that the implementation of performance management systems in jakarta metro west district police has not run optimally. There are still deviations between normative procedures and actual practices in the field by the national police personnel.

The deviation was formed as a result of their subjective interpretation of the structural contradictions that occurred. As a consequence of meaning that result in actions that are different from normative procedure that has been determined that formed as a new structure of the Police Performance Management System. No procedural actions will greatly affect even hinder attainment of the objectives of the enactment of the policy, namely to realize performance improvements and improved quality national police personnel. This thesis applies the various theories concerning the actions of individuals.

The main theory comes from the interpretive perspective of symbolic interaction by George Herbert Mead, Blumer, and Goffman, as well as some teory and other concepts that are considered relevant to assessing the problems under study, namely: the theory of structuration by Anthony gidden, the theory of policy implementation by george c. Edwards, weber concept of bureaucracy, and the concept of policy formation by frank t. Paine.

Therefore, in order to enhance understanding and commitment of the national police personnel to be able to implement the national police's performance management system in accordance with the normative procedures, optimization of socialization, training and supervision is very important. In addition, in order to effectiveness and efficiency, it is necessary improvements to the method of performance management systems through the application of national police information system technology as a database, which can be accessed directly by the national police personnel. Thus, the performance of national police personnel can be managed with a more professional, transparent and accountable. Key words: interpretation, procedures, national police performance management systems, personel of metropolitan distric police west jakarta."

"Dalam lingkungan proyek konstruksi di kementerian PUPR sistem manajemen mutu SMM sudah diatur dalam Permen PU No.04/PRT/M/2009. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gap dari kegiatan SMM pada prinsip pendukung dalam Permen PU No.04/PRT/M/2009 dengan ISO 9001:2015 dan untuk mengetahui bagaimana penerapan kegiatan SMM di proyek Bina Marga. Hasil dari penelitian ini ditemukan terdapat sembilan kegiatan SMM pada prinsip pendukung yang belum terdapat pada Permen PU No.04/PRT/M/2009 yaitu berkaitan dengan pengetahuan organisasi dan komunikasi. Selain itu, terdapat empat kegiatan SMM yang penerapannya masih kurang maksimal pada pelaksanaan proyek Bina Marga dimana kegiatan tersebut berkaitan dengan komunikasi dan penentuan sarana prasarana.

---

In the construction project environment in the ministry of PUPR the quality management system SMM is regulated in Ministry of Public Works No. 04 PRT M 2009. This research was conducted to know the gap of SMM activities on the principle of support in PU Regulation No.04 PRT M 2009 with ISO 9001 2015 and to know how the implementation of SMM activities in Bina Marga project. The results of this study found there are nine activities of SMM on the principle of support that has not been found in the PU Regulation No. 04 PRT M 2009 is related to organizational knowledge and communication. In addition, there are four SMM activities that are not maximized in implementation of Bina Marga projects where activities are related to communication and determination of infrastructure."

"Salah satu penyebab kegagalan proyek disebabkan oleh perbedaan-perbedaan dalam perencanaan, perencanaan yang kurang baik, dan manajemen yang tidak efisien. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gap dari kegiatan SMM pada prinsip perencanaan dalam Permen PU No.04/PRT/M/2009 dengan ISO 9001:2015 dan untuk mengetahui bagaimana penerapan kegiatan SMM di proyek Bina Marga. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat tujuh variabel ISO 9001:2015 yang belum terdapat di Permen PU No.04/PRT/M/2009, empat diantaranya mengenai klausul perencanaan dalam tindakan pada peluang dan risiko, serta tiga mengenai klausul perencanaan dalam merencanakan perubahan. Dalam penerapannya dua variabel dalam penerapannya berpengaruh terhadap proyek di kementerian PUPR mengenai merencanakan perubahan untuk meningkatkan SMM, serta satu variabel dalam penerapannya berpengaruh yang tidak dominan mengenai manual mutu.

---

One of the causes of project failure is due to differences in planning, poor planning, and inefficient management. This research was conducted to know the gap of SMM activities on the principles of planning in the Minister of Public Work Regulation No.04 PRT M 2009 with ISO 9001 2015 and to know how the implementation of SMM activities in Bina Marga project. The results of this study found that there are seven variables of ISO 9001 2015 that have not been included in Regulation of Minister of Public Works No.04 PRT M 2009, four of which are about planning clauses in action on opportunity and risk, and three regarding planning clause in planning change. In its application two variables in its application affect the project in the PUPR ministry on planning changes to improve the QMS, as well as one variable in its application has an effect that is not dominant about the quality manual."