Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masyarakat di sekitar Jakarta membutuhkan alat transportasi untuk mobilitas saat berangkat maupun pulang beraktivitas. Alternatif alat transportasi yang dapat memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat adalah kereta api. PT Kereta Api Commuter Line Jabodetabek merupakan badan penyelenggara tunggal jasa angkutan kereta api di wilayah Jabodetabek perlu meningkatkan kualitas layanannya sebagai wujud pelayanan publik. Tujuan penulisan tesis ini adalah mengetahui persepsi dan harapan pengguna jasa PT Kereta Api Commuter Line Jabodetabek dari dimensi bukti fisik, reliabilitas, daya tanggap, jaminan kepastian dan empati dengan menggunakan metode servqual. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kualitas pelayanan jasa Kereta Api Commuter Line Jabodetabek belum memenuhi harapan pengguna jasa sehingga perlu perbaikan pelayanan pada kelima dimensi terutama pada dimensi daya tanggap. Prioritas kebijakan yang perlu dilaksanakan yaitu penambahan frekuensi pemberangkatan kereta, ketepatan jadwal perjalanan serta perbaikan sikap petugas dalam melayani pengguna jasa agar lebih responsif terhadap keluhan, permasalahan pengguna jasa dan kemudahan dalam memperoleh informasi apabila terjadi gangguan dalam pemberangkatan kereta.

---

People around Jakarta require transportation for mobility. Alternative transportation that can meet the needs of public transportation is train. PT Jabodetabek Railway Commuter as a single administrator`s railway services in Jabodetabek area needs to improve its service quality as a form of public service.

The aims of this research are to determine the consumers perceptions and expectations of Jabodetabek Railway Commuter Line`s services by dimensions of tangibality, reliability, responsiveness, assurance and empathy, using servqual method.

Based on the results of the study, we conclude that the services quality of Jabodetabek Railway Commuter Line has not met the consumer`s expectations so that it needs to improve the services on the five dimensions, especially in the dimension of responsiveness. Policy priorities that need to be implemented such as increase frequencies of train departure, improved accuracy of trip schedules,enhance officer attitudes to be more responsive to consumers complaints, and ease of obtaining information in case of an interruption in the train departure."

"Pada Tesis ini, penulis ingin menunjukkan bahwa calo tiket kereta api di Stasiun Gambir merupakan masalah sosial yang dapat mengakibatkan ketidak percayaan terhadap petugas, karma keberadaan dan kelanggengan calo dapat merusak keteraturan sosial yang menghambat produktifitas masyarakat, yang disebabkan adanya faktor-faktor 1) Iemahnya sistim penjualan dan pendistribusian tiket, 2) perilaku social sebagian rnasyarakat, 3) tidak seimbangnya "suplay and demand", dan 4) belum adanya aturan hokum yang mengatur tentang percaloan. Sejalan dengan pemikiran tersebut, yang menjadi permasalahan dalam Tesis ini adalah praktek percaloan tiket kereta api di Stasiun Gambir, sedangkan fokusnya adalah mencari dan menemukan factor-faktor penyebab kelanggengan calo tiket kereta api di Stasiun Gambir tersebut.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografis. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dengan tehnik pengamatan, wawancara, dan pengamatan terlibat untuk mendapatkan gambaran nyata tentang praktek percaloan tiket.Hasil penelitian menunjukkan bahwa calo adalah seseorang atau sekelompok orang yang bisa mendapatkan tiket dengan mudah karena adanya hubungan yang sating menguntungkan dengan petugas dan memahami sistim penjualan tiket, sehingga dapat menguasai tiket, memblokir akses calon penumpang untuk mendapatkan tiket, selanjutnya membuat calon penumpang membeli melalui mereka."

"Dalam memberikan pelayanan public yang baik dan berkualitas kepada para pengguna jasa kereta api, PT. Kereta Api Indonesia Persero memiliki telah melakukan berbagai upaya peningkatan pelayanan yang telah dilterapkan guna meningkatkan pelayanan pada kereta api kelas ekonomi Non-Public Service Obligation (Non-PSO). Dari sisi pelayanan intangibleyang diberikan PT. KAI Persero kepada para pengguna jasa kereta api sudah berupaya memberikan pelayanan dengan baik. Namun dari sisi dimensi pelayanan tangibles yang dilakukan pada kereta ekonomi Non-PSO new image terdapat kendala pada layout kursi yang kurang sesuai dengan ekspetasi para penggguna jasa kereta api yang menjadi faktor penghambat untuk menerapkan upaya peningkatan pelayanan yang dilakukan PT. KAI. Beberapa langkah konkret sudah dilakukan guna mengatasi hal ini dengan menarik kembali armada kereta api ekonomi Non-PSO new image yang bermasalah dan melakukan koordinasi dengan PT. INKA untuk dilakukan perbaikan terhadap layout kursi agar sesuai dengan kebutuhan para pengguna jasa kereta api.

---

In providing good and quality public services to rail service users, PT. Kereta Api Indonesia Persero has undertaken various efforts to improve the services that have been implemented to improve service on the economy class train Non-Public Service Obligation (Non-PSO). In terms of intangibles service provided by PT. KAI Persero to the railway service users have been trying to provide good service. However, in terms of service dimension tangibles conducted on non-PSO new economy train there are obstacles in the seat layout that is less in line with the expectations of railway service users who become the obstacle factor to implement efforts to improve services conducted by PT. KAI. Several concrete steps have been taken to overcome this by withdrawing the non-PSO new economy's problematic railway fleet and coordinating with PT. INKA for improvements to the turret layout to suit the needs of train users."

"Dalam kehidupan masyarakat, transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dan berfungsi sebagai pendorong bagi proses pembangunan di barbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Tersedianya pelayanan jasa transportasi juga merupakan salah satu syarat bagi perkembangan daerah perkotaan dan berfungsi sebagai urat nadi tata kehidupan nasional nasional, seperti yang tertera di dalam Undang-Undang Perkeretaapian No. 13 tahun 1992, pasal 3 yaitu : "Perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara masal, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas serta sebagai pendorong dan penggerak pembangunan nasional ".Selain itu sebagai moda transportasi yang hemat energi, hemat lahan, sangat bersahabat dengan lingkungan, tingkat keselamatan tinggi dan mampu mengangkut dalam jumlah besar dan massal, kereta api juga merupakan angkutan umum massal perkotaan, yang sangat penting dan dibutuhkan sebagai alternatif moda transportasi darat Iainnya selain bus dan kendaraan pribadi, yang sangat diharapkan dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di kota-kota besar seperti halnya Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek); dimana mobilitas penduduknya sangat tinggi dan pada akhirnya kereta api justru sangat diharapkan dapat menjadi tulang punggung sistem angkutan penumpang di wilayah tersebut.Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai kereta api terutama dalam hal tarif, yang sangat berkaitan erat dengan masyarakat dan kebutuhannya untuk menggunakan moda ini, mengingat sejak tahun 80-an, menetapkan tarif angkutan yang pas untuk semua pihak sangatlah sulit dilakukan apalagi ditambah keragu-raguan pemerintah sebagai regulator untuk mengambil keputusan terakhir.Pemerintah hingga saat ini masih menetapkan tarif angkutan kereta api kelas ekonomi lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan, dan secara prinsip bila ditinjau dari prinsip cost accounting, hal itu tentunya sangat merugikan perusahaan, terutama dalam hal pendapatan dan kesinambungan moda transportasi kereta api ini di masa-masa yang akan datang, namun sekali lagi menyeimbangkan antara kepentingan pengelola (operator), masyarakat dan juga pemerintah bukanlah hal yang mudah mengingat kebijakan yang diterapkan justru paling tidak harus dapat menjembatani kepentingan semua fihak agar tidak ada yang merasa terlalu diuntungkan ataupun merasa dirugikan.Karena itu menghitung tarif yang tepat berdasarkan biaya pasokan rata-rata di masa depan, biaya kapasitas dan tingkat subsidi yang dibutuhkan untuk angkutan umum perkeretaapian - terutama untuk kereta api ekonomi Jabotabek, diherapkan dapat menjadi salah satu masukan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan yang tepat mengenai perkeretaapian khususnya kereta api Jabotabek di masa-masa yang akan datang."