Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Formalisme hukum yang kering terhadap rasa keadilan, demi logika peraturan harus dikaji secara filosofis. Hans Kelsen seorang filsuf penganut formalisme hukum dalam teori hukum murninya menyatakan bahwa hukum seharusnya hanya terdiri dari norma-norma hukum dengan memisahkan materi dan bentuk, setelah menjadi positif, hukum harus dipahami hanya sebagai hukum dan teori hukum fokus pada normatif dan positif. Critical Legal Studies menempatkan hukum dalam konteks sosial, dengan menolak pandangan formalisme yang mengisolasi hukum dari faktor seperti politik, ekonomi, psikologi, dan moral dan menerapkan kritik terhadap ketidaknetralan dan tendensi politis dalam praktik hukum. Metode penelitian dipakai adalah kritik paradigma kritis dari critical legal studies. Teori hukum murni, buku pure theory of law Hans Kelsen dan buku-buku filsafat dan hukum terkait. Tujuannya adalah untuk melihat relevansi teori hukum murni dengan keadaan hukum pidana di Indonesia. Pembahasannya mencakup narasi hukum dan kritikan di Indonesia terkait Hans Kelsen, dengan tujuan membandingkan dan menguraikan keyakinannya. Penelitiannya menggunakan beberapa pemikiran sebagai kerangka analisis dan teoritis. Saya menggunakan kerangka teori untuk membahas relevansi teori hukum murni, terutama dengan pemikiran Hans Kelsen, terhadap hukum pidana Indonesia. yakni teori hukum positif umum. Ini mencakup aspek etika, politik, sosiologi, antropologi, psikologi, dan ekonomi. Kelsen: Mempengaruhi pembuatan hukum, tetapi hanya hukum positif yang dianggap sebagai hukum. Critical Legal Studies menolak pandangan normatif dan formalisme dalam undang-undang karena sebenarnya memiliki nilai kepentingan dari si pembuat. Critical Legal Studies faktor non- hukum yang mempengaruhi hukum untuk legislasi. Hukum tidak netral dan doktrin hukum tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan dalam konteks sosial-politik dan hukum pidana Indonesia harus fokus pada nilai-nilai keadilan,dan demokrasi.

---

The dry legal formalism against the sense of justice, for the sake of the logic of the regulation, must be studied philosophically. Hans Kelsen, a philosopher who adheres to legal formalism in his pure legal theory, stated that law should consist only of legal norms by separating matter and form, after becoming positive, law should be understood only as law and legal theory focuses on normative and positive. Critical Legal Studies places law in a social context, by rejecting the formalist view that isolates law from factors such as politics, economics, psychology and morals and applying criticism of non- neutrality and political tendencies in legal practice. The research method used is critical paradigm criticism from Critical Legal Studies. Pure theory of law, Hans Kelsen's pure theory of law book and related philosophy and law books. The aim is to see the relevance of pure theory of law to the state of criminal law in Indonesia. The discussion includes legal narratives and criticism in Indonesia regarding Hans Kelsen, with the aim of comparing and explaining his beliefs. His research uses several ideas as an analytical and theoretical framework. I use a theoretical framework to discuss the relevance of pure theory of law, especially Hans Kelsen's thinking, to Indonesian criminal law. namely general positive law theory. It covers aspects of ethics, politics, sociology, anthropology, psychology, and economics. Kelsen: Influences lawmaking, but only positive law is considered law. Critical Legal Studies rejects normative views and formalism in laws because they actually value the interests of the maker. Critical Legal Studies non-legal factors that influence law for legislation. The law is not neutral and legal doctrine is not sufficient to resolve problems in a socio-political context. Criticism of Kelsen's legal theory of Indonesian criminal law must focus on the values of justice and democracy."

"Sertipikat ganda adalah lebih dari satu sertipikat yang menguraikan satu bidang tanah yang sama. Terjadinya sertipikat ganda dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kelalaian dari pihak Kantor Pertanahan dan belum terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Dari hasil analisa penelitian ini apabila terjadi sertipikat ganda atau tumpang tindih atas satu bidang tanah, maka salah satu harus dibatalkan.Yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya sertipikat ganda, upaya penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan terhadap sertipikat ganda dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 138/K/TUN/2010 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

---

Double sertificates are more than one certificates which explain one same of land. The occurrence of double sertificates on one object of land can caused by several factors, some of the caused factors are the negligence of land registration office and unimplemment of an order administration of land registration. The research also shows that if one object of land has two certificate, that one of them should be declared null and void.

The problems of this research are to find out the cause of double sertificates, efforts to dispute settlement of double sertificats through litigation against in the Supreme Court of Indonesia Decision Number : 138/K/TUN/2010 in accordance applicable with the laws. This research using legal normative point of view with descriptive analytic design."

"ABSTRAKTanah merupakan suatu bagian yang penting dalam kehidupan manusia olehkarena itu manusia harus senantiasa menjaga tanah tersebut demi kestabilanhidup manusia serta menjaganya dari kepunahan. Dalam pembuatan sertipikathak atas tanah tersebut para pihak harus membuat suatu surat setor pajaksebagai bukti pembayaran yang sah. Permasalahan yang dihadapi oleh penulisyaitu mengenai tanggung jawab PPAT dalam pembuatan sertipikat hak atastanah yang beralas surat setor pajak ganda dan sertipikat itu sendiri sebagai alatbukti yang kuat. Metode penelitian yang digunakan berdasarkan penelitiankepustakaan dimana pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridisnormatif. Tanggung jawab PPAT terhadap surat setor pajak yang palsu tersebutadalah bahwa PPAT tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebabPPAT hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yangdilakukan oleh para pihak atau penghadap ke dalam akta. Penelitian inimenggunakan metode penelitian hukum normative, tipe penelitian deskriptif, dandata yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data dalam penulisan tesis inidilakukan menggunakan metode analisis kualitatif.

---

Abstract The soil is an important part in people lives therefore humans mustmaintain the lands for the sake of the stability of human life as well aspreventing them from extinction. In the making of these land rights titledeed applications parties should make a letter as proof of payment of thetax selor legitimate. The problem is given by the author regardingresponsibilities in making the title deed applications ppat land rights aregrounded in a double tax and title deed application selor itself as a meansof evidence. The research method used is based on the research librarywhere research approach used is the juridical normative. The responsibiltyof mail selor ppat false tax is that ppat can not legally accountable for theppat just recorded or pouring an act of law made by the parties orpenghadap into the deef of. This research using methods normative legalresearch, descriptive research and data type used is a secondary data. Dataanalysis in the writing of the thesis is done using qualitative methods ofanalysis."

"Sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat dalam penerbitannya seringkali membawa akibat hukum bagi pihak yang bersangkutan maupun pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, sehingga tidak jarang terjadi perselisihan yang akhirnya diselesaikan di pengadilan. Dalam kasus ini perselisihan terjadi karena timbulnya sertipikat ganda pada obyek tanah yang sama. Permasalahan disini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya sertipkat ganda, bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang sertipikatnya dibatalkan dalam sertipikat ganda, dan apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 PK/TUN/2007 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, tipe penelitian deskriptif, dan data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data dalam penulisan tesis ini dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif.

---

Certificate as a strong admissible evidence instrument, in its issuance, often brings and created a legal impact for those who being related or those whose interests being jeopardized, therefore many times disputes related to the issuance of a certificate have been recurring and ended in the court for its settlement. In this case study, the dispute occurred due to the existence of double certificates on the same object (in this matter such object is land). The problem identified includes; what are the factors which lead to the existence of a double certificate, how is the legal protection being given to the party which certificate's being cancelled in the case of double certificates and is the Verdict of the Supreme Court number 56 PK/TUN/2008 has been in conjunction with the current regulation. This thesis is using normative-based research method with descriptive research type and the data being used is a secondary data. The data analysis within this thesis writings is using qualitative analysis method."

"Sebagaimana diketahui, bahwa sistem pajak penghasilan badan berdasarkan Undang undang PPh yang berlaku sekarang masih menganut sistem klasikal dengan fenomena pajak ganda ekonomis atas devidennya yang bersifat diskriminatifterhadap bunga (pinjaman) dibanding dengan deviden (ekuitas). Haltersebut memberikan pelu ngbagi investor asing untuk melakukan ivestasi di Indonesia melalui subsidiary lebih mengutamakan pembiayaan dengan pinjaman disbanding ekuitas. Pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya potensi kehilangan penerimaan Negara. Menteri Keuangan untuk menetapkan batas antara jumlah pinjaman dibanding modal (debt equity ratio limit), namun pemberlakuan debt equity ratio limit tersebut ditunda sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan teknik pengambilan sampel non·probabilitas terhadap perusahaan PMA di sektur industri kimia di Indonesia.Dari basil penelitian terhadap 38 (tiga puluh delapan) perusahaan PMA industri kimia di peroleh 9 (sembilan) perusahaan PMA industi kimia mempunyai debt equity ratio lebih besar dari 3 (tiga). Hasil penghitungan potensi kehilangan penerimaan negara dari 9 (sembilan) perusahaan PMA industri kimia berdasarkan pendekatan arus kas atas pembayaran bunga adalah sebesar US$ 84,79 juta, jika digunakan pendekatan arus kas alas beban pajak adalah sebesar US $ 71,11 juta setiap tahunnya. Untuk mengurangi potensi kebilangan negara, disarankan agarsegera diberlakukan debt equity ratio limit 3:1 untuk Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan dan 6 : 1 untuk Perusahaan Lembaga Keuangan dengan menggunakan pendekatan overall basis."