Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ir. P. M. Noor reservoir, located in Riam Kanan Catchment (RKC), Banjar Regency-South Kalimantan Province, supplies water including for agricultural, energy, fishery, and domestic need. Due to increasing population and social welfare as well as development of all sectors, water demand has increasing. Meanwhile, the water availability remains constant and varies between dry and wet season. Those situations may create a conflict of interest among the water users. To avoid the problem, water allocation model for the reservoir is needed to manage the water availability.Water Allocation Model (WAM) development requires some inputs such as water requirement for all the users and water availability that comes from Riam Kanan river that flows to the reservoir. Generated inflow is also calculated by using Thomas and Fiering and its modification method. Standard Operating Rule (SOR) for the reservoir is developed based on water balance concept between water requirement and water availability. By using WAM, some scenarios for water simulation could be done. Evaluation of release discharge of the reservoir during 2000-2004 that related to its water requirement is also conducted.The results show that the WAM of the reservoir yields an efficient water allocation. The capacities of existing irrigation network can only serve for 11.000 hectare paddy field with reliability 96%. Meanwhile, the reservoir may serve for 35.000 hectare. Maximum electricity power generation is about 137.32 GWH/year. The evaluation of release discharge release with the reliability < 95%. However, by using water requirement for all the potential irrigation, the simmulation shows that the release with the reliability , 95% occur times."

"Penelitian ini dilakukan di Daerah Irigasi Rawa Pasang Surut Karang Agung Hilir yang berada di dalam wilayah Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin. Tujuan dilakukannya penelitian ialah untuk menganalisis pengaruh pasang surut terhadap pola tata tanam, kebutuhan air dan ketersediaan air eksisting. Berdasarkan data rencana tata tanam dari Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan terdapat dua kali masa tanam yang dapat ditanami padi-padi, palawija-palawija dan tanaman keras (kelapa). Pada penelitian ini dilakukan analisis berdasarkan kondisi eksisting dan analisis hidrotopografi dengan menggunakan Arc-Map dan MOD-LSQ. Pada kondisi eksisting ketersediaan airnya hanya dipengaruhi oleh curah hujan sehingga mengalami defisit sedangkan berdasarkan hasil analisis hidrotopografi, Daerah Irigasi Rawa Karang Agung Hilir terbagi menjadi tiga tipe yaitu A, B dan C. Melalui neraca air dapat diketahui bahwa lahan pasang surut tipe A dan B terjadi surplus karena dipengaruhi oleh tinggi muka air dari pasang surut Muara Sungai Lalan. Sementara itu, untuk lahan pasang surut tipe C terjadi defisit karena lahan tidak terluapi air pasang sepanjang tahun dan tanah di D.I.R Karang Agung Hilir mengandung gambut sebesar 50≤100 cm dan tergolong masam hingga sangat masam karena memiliki kisaran pH 3,50-5,45. Kedalaman piritnya termasuk kedalam kategori dangkal hingga sedang.

---

This research was conducted in the Karang Agung Hilir Tidal Swamp Irrigation Area which is located in the Banyuasin Regency and Musi Banyuasin Regency. The purpose of the study was to analyze the effect of tides on cropping patterns, water requirements and water availability. Based on the data cropping-pattern plan from the Dinas PSDA Sumatera Selatan, There are two planting periods that can be planted with paddy-paddy, palawih=ja-palawija and coconut. In this study, analysis was carried out based on existing conditions and hydrotopographic analysis using Arc-Map and MOD-LSQ. In the existing condition, the availability of air is only influenced by rainfall so that it experiences a deficit based on the results of hydrotopographic analysis, the Karang Agung Hilir Swamp Irrigation Area is divided into three types, namely A, B and C. Through the water balance it can be seen that the tidal land types A and B are surplus. because it is influenced by the water level from the ebb and flow of the Lalan River Estuary. Meanwhile, for tidal land type C, there is a deficit because the land is not flooded with tidal water throughout the year and the soil in Karang Agung Hilir DIR contains peat of 50-100 cm and is classified as acidic to very acidic because it has a pH range of 3.50-5.45. . The depth of the pyrite belongs to the shallow to medium category."

"Air Bersih merupakan Kebutuhan dasar (Basic Need) yang sangat perlu bagi manusia. Sebagian besar tubuh manusia memperoleh sumbangan paling besar dari air untuk kehidupannya. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dapat memberikan kesehatan dasar pada manusia, baik untuk minum, memasak makanan dan keperluan sehari-harinya. Kesehatan manusia ini dapat menunjang kegiatan manusia sebagai pelaku pembangunan. Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Jawa Tengah, memang dijuluki sebagai daerah gersang, yang tidak tanpa alasan. Kualitas dan kuantitas air yang belum memadai menyebabkan banyaknya penyakit yang berhubungan dengan hal itu berjangkit. Upaya penanggulangan sering dilak.ukan, namun masih sukar untuk menurunk.an jumlah penderita, bahkan dalam lima tahun terakhir ini, prioritas perhatian terhadap penyakit masyarakat masih cenderung didominasi oleh penyakit yang mempunyai hubungan dengan air yang kurang memadai. Hasil upaya mengurangi berjangkitnya penyakit-penyakit tersebut merupakan upaya memperbaiki komponen penting yang ikut menentukan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu cara yang dapat diperaunakan untuk: menanggulangi berjangkit secara luasnya penyakit tersebut yaitu dengan meningkatkan kuantitas penggunaan air, walaupun segi kualitasnya masih belum memenuhi standar. Hal ini telah dibuktikan dengan penelitian Saunders dan Was-ford pada tahun 1976 dengan hasil yang menunjukkan kemajuan pesat di bidang ini. Oleh karena itu, kualitas air yang nampaknya masih sukar diperbaiki dapat segera ditanggulangi dengan upaya mencapai target kuantitas. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa pencapaian target penyediaan air bersih yang dilaporkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Grobogan tidak sesuai dengan kenyataan lapangan dan bahwa aspek kelembagaan implementasi merupakan pokok penting yang hasus diperbaiki, sehingga dapat menunjang program air bersih mencapai target riil. Pencapaian target tersebut mendorong perbaikan derajat kesehatan dengan menurunnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kuantitas dan kualitas air yang tidak memadai. Segi kelembagaan merupakan kelemahan dalam implementasi program pembangunan yang dimotori oleh pernerintah dalam upaya mensukseskan program air bersih. Kelemahan penelitian ini ada pada penggunaan teori implementasi yang lebih cenderung bagi model penelitian kasus. Selain itu, kendala paling berat adalah model penelitian survey dengan waktu dan tenaga yang tidak memadai sehingga banyak hal yang nampak, diselesaikan tergesa-gesa. Faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan seperti: Komunikasi, Sumberdaya, Sikap/Watak dan Struktur Dirokrasi dalam kelembagaan implementasi program dapat memberikan sumbangan besar untuk perbaikan program, terutama pencapaian target kuantitas secara riil. Kelemahan kelembagaan pada faktor-faktor tersebut merupakan salah satu kunci pokok upaya mencapai target kuantitas air bersih yang dapat mendorong perbaikan kualitas harus benar terwujud dalam implementasi program air bersih. Dengan wujud nyata kelembagaan impiementasi yang baik dalam program-program pembangunan, maka sekaligus proses Administrasi Negara dapat menyentuh bidang kesehatan sebagai bagian pelayanan masyarakat."

"Tujuan dari penelitian ini adalah mengaplikasikan metode perhitungan daya dukung sumber daya air untuk kasus daerah perkotaan padat penduduk dan daerah pedesaan. Metode daya dukung sumber daya air yang digunakan adalah metode rasional dan metode kesetimbangan air. Status daya dukung sumber daya air ditentukkan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan sumber daya air.Hasil penelitian menunjukan bahwa status daya dukung sumber daya air berdasarkan kedua metode tersebut menunjukan status defisit pada daerah perkotaan, namun surplus pada daerah perdesaan. Dalam skala yang lebih kecil status ini bervariasi secara spasial. Verivikasi di lapangan menunjukan status daya dukung sumber daya air bertolak belakang dengan hasil perhitungan dengan kedua metode. Daerah perdesaan yang surplus ternyata di lapangan mengalami defisit, dan juga sebaliknya pada daerah perkotaan.

---

The purpose of this research is to apply the method of calculation capacity of water resources for cases urban areas high populated and rural areas. This research used rational method and water balance method. Status of capacity of water resources determained by comparing the availability and commodity of water resoources.

The results of the study showed that status of capacity of water resources base on both method showed status the deficit in the urban areas, but there was a surplus for rural areas. On a smaller scale this status varying in spatial. Field verification shown status capacity water resources in contrast with the calculation on with both method. Rural areas that surplus it appeared in the field suffered a deficit, and also in urban areas."

"Berbagai upaya yang dilakukan terhadap terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, adalah merupakan salah satu hal penting yang bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi justru merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh komponen bangsa Indonesia. Adapun salah satu elemen guna dapat diwujudkannya keinginan tersebut, sangat banyak berkaitan dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui ketersediaan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman secara cukup dan memadai. Sebagai salah satu kebutuhan vital bagi kehidupan masyarakat, peran program penyediaan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah beserta sebagian lembaga non pemerintah ini, akan berimplikasi luas terhadap terciptanya peningkatan taraf kesejahteraan bagi masyarakat miskin yang masih banyak tinggal dan hidup diwilayah perdesaan. Hal ini dikaitkan gala dengan orientasi dari program tersebut yang bersifat bantuan dengan tidak mengharapkan perolehan keuntungan secara finansial seperti yang dilakukan oleh PDAM.Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui akan perbedaan yang nyata antara masyarakat desa yang telah memperoleh program penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman dengan masyarakat desa yang belum memperoleh program tersebut, serta dampaknya terhadap tingkat ketahanan daerah Kabupaten Bima, maka pembuktiannya dilakukan melalui studi dengan memilih sekitar 80 (delapan puluh) responden yang ada di delapan desa dari empat kecamatan di wilayah Kabupaten Bima. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh gambaran bahwa suplai air bersih yang cukup serta tersedianya sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman yang memadai, telah banyak membantu masyarakat di sebagian wilayah Kabupaten Bima pada upaya untuk hidup dalam tatanan standar kesehatan yang semestinya. Selain itu, program ini juga merupakan salah satu dari sekian program yang ikut memberikan kontribusi terhadap terciptanya kesejahteraan masyarakat di wilayah perdesaan Kabupaten Bima.Dampak lain terhadap dilaksanakannya program ini secara tidak langsung, adalah selain berkaitan dengan menurunya angka tingkat kematian bayi yang berusia dibawah lima tahun (balita), juga adanya penurunan dari perseteruan/pertentangan antara warga masyarakat yang salah satunya disebabkan oleh karena perebutan sumber mata air yang ada. Oleh sebab itu, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa program penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman yang dilaksanakan selama ini, merupakan salah satu unsur penting untuk ikut serta menciptakan ketahanan daerah Kabupaten Bima."

"Air merupakan kebutuhan esensial kedua yang paling banyak dibutuhkan manusia setelah oksigen. Namun, penggunaan air kian meningkat enam kali lipat selama 100 tahun terakhir dan akan terus tumbuh sekitar 1% per tahun sejak 1980-an. Dengan begitu, sumber daya air semakin dieksploitasi untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Pada saat kebutuhan air yang terus meningkat, BMKG menginformasikan bahwa wilayah Jawa Barat berpotensi mengalami kemarau panjang yang disertai El Nino. Kemarau panjang itu sendiri dapat menyebabkan krisis air. Kabupaten Majalengka Kabupaten Majalengka menjadi salah satu wilayah yang memiliki riwayat kemarau panjang yang mengakibatkan krisis air. Sebagai salah satu sumber air di Kabupaten Majalengka, maka perlu dilakukan analisis ketersediaan air terhadap DAS Cilutung. Analisis ketersediaan air menggunakan persamaan Meijerink (1994), dimana persamaan ini menghitung air yang meresap ke dalam tanah dengan memanfaatkan data iklim, karakteristik fisik, dan luas wilayah.

---

Water is the second most essential need for humans after oxygen. However, water use has increased sixfold over the past 100 years and has continued to grow at around 1% per year since the 1980s. That way, water resources are increasingly being exploited to meet the ever-increasing demand. At a time when the need for water continues to increase, the BMKG informed the public that the West Java region has the potential to experience a long dry season accompanied by El Nino. The long drought itself can cause a water crisis. Majalengka Regency Majalengka Regency is one of the areas that has a long history of drought, which has resulted in a water crisis. As one of the water sources in Majalengka Regency, it is necessary to analyze the water availability of the Cilutung Watershed. Analysis of water availability uses the Meijerink equation (1994), where this equation calculates the amount of water that seeps into the ground by utilizing climate data, physical characteristics, and area."

"PDAM Kabupaten Sleman dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahnn 1990 dan rnempunyai mandat peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat disamping pula sebagai salah satu sumber PAD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja PDAM Kabupaten Sleman dengan membandingkan PDAM Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul dengan menggunakan data selama 4 tahun rnulai tahun 1997 - 2000, selanjutnya dianalisis rasio sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999, serta analisis SWOT untuk pembuatan strategi pemberdayaan kinerja PDAM di masa depan.Untuk mendekati permasalahan kinerja, digunakan pendekatan keuangan dan operasional selama 4 tahun terakhir. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja PDAM Kabupaten Sleman berstatus variatitf dan tahun 2000 mempunyai status "kurang", lebih rendah dibandingkan dengan kinerja PDAM Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul yang berada dalam batas status " nilai cukup".Permasalahan yang nampak dari kinerja tersebut meliputi. Dari aspek keuangan meliputi a) Penerimaan PDAM terlalu kecil dibandingkan dengan pengeluaran PDAM. Akibat hal ini nampak pada rasio laba terhadap aktiva produktif, rasio laba terhadap penjualan, rasio biaya operasi terhadap penjualan air, dengan nilai rendah; b) Adanya beban hutang jangka panjang kepada pemerintah pusat yang semakin memberatkan ekuitas PDAM Kabupaten Sleman. Dari aspek kinerja operasional;, meliputi a) Cakupan pelayanan;. Rendahnya pertumbuhan cakupan pelayanan ini dikarenakan kemampuan perusahaan untuk berinvestasi rendah serta turunnya animo masyarakat menjadi pelanggan PDAM; b) Kontinyunitas air; c) Peneraan meter air.Langkah strategis pemberdayaan kinerja PDAM Kabupaten Sleman, meliputi antara lain : a) Perbaikan alat meter air yang rusak dan melakukan tera alat meter yang telah ada; b) Peningkatan cakupan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan pasokan sumber air dan pendanaan; c) Perubahan pinjaman hutang dari pemerintah pusat menjadi hibah/penyertaan modal pemerintah; d) Pemberian subsidi oleh PEMDA untuk program pemerataan distribusi air bersih: e) Peningkatan tarip air secara hertahap dengan tetap memperhatikan keterjangkauan Jaya beli pelanggan; e) Optimalisasi sumber pasokan air, f) Peningkatan keunggulan pelayanan PDAM kepada masyarakat, g) Pemberian bimbingan kepada wilayah/desa yang telah mengelola penyediaan air bersih secara swadaya."

"The rapid urban population growth in Indonesia has caused a high increased in the demand of public services. One of the most important urban public services needed is water supply. Palembang is one of the big cities in Indonesia which has a problem in providing services in water supply. The local water company, PDAM Tirta Musi, has been established since 1929 to provide such service. This thesis attempts to evaluate PDAM Tirta Musi's Palembang performance in providing water supply, especially with regards to financial and services aspects. As a matter of comparison, its performance will be compared to PDAM Surabaya and PDAM Bogor the first is the second langest city in Indonesia, while the second one is a regent which is also a sub urban area. The results show that, service-wise and financially, PDAM Kotamadya Surabaya and especially PDAM Bogor were better than PDAM Tirta Musi Palembang. The performance of PDAM Tirta Musi is categorized as unsatisfactory and illiquid. There are at least two factors that have caused unsatisfactory performance of PDAM Tirta Musi Palembang in financial and services aspects. These concern with the poor water management and human resources."

"Pelayanan air minum perkotaan mengandung elemen kebijakan sosial yang kuat, karena pelayanan air minum merupakan salah satu jenis pelayanan umum yang berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat luas. Kondisi pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di seluruh Indonesia dinilai oleh banyak pihak tidak baik dan bermasalah. Kondisi ini diasumsikan bersumber dari permasalahan rendahnya tarif jual air dan kebocoran air pada pelaksanaan pelayanan, serta permasalahan sumber daya manusia pengelola. Akibatnya, secara umum, 306 PDAM yang tersebar di seluruh Indonesia mengalami masalah inefisiensi dan terlalu besarnya hutang yang harus di tanggung oleh masing-masing PDAM.Keterpurukan pengelolaan pelayanan air minum ini banyak dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya adalah akibat pengaruh sifat birokrasi pelayanannya yang tidak mengikuti kaidah sifat birokrasi modern. Sikap birokrasi yang tidak modern pada jajaran Direksi PDAM ini mengikuti sikap yang ada pada birokrasi pemerintahan di Indonesia. Birokrasi pemerintah di Indonesia masih merupakan birokrasi tempat saling berbenturannya nilai-nilai modern dan tradisional yang terbentuk dari sejarah yang cukup panjang.Untuk memperbaiki kondisi pelayanan air minum di Indonesia saat ini diperlukan jiwa kewirausahaan sejati dan akuntabilitas dari jajaran Direksi PDAM, sehingga mampu untuk mengatasi berbagai masalah yang menimpa manajemen PDAM. Dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut : 1. Apakah terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap kewirausahaan Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia? 2. Apakah terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia?Tujuan penelitian ini untuk mengetahui :1.Seberapa besar pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Kewirausahaan JajaranDireksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia?2.Seberapa besar pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia?Hipotesis yang diajukan :1.Terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Kewirausahaan .Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia.2.Terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia.Metodologi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:Pengambilan sampel penelitian sebanyak 36 responden dari populasi 306 PDAM, menggunakan Teknik Stratified Random Sampling, stratum sample terdiri dari Direktur Utarna, Direktur Teknik/Operasi, dan Direktur administrasifKeuangan pada PDAM yang terdapat di selurub Indonesia.Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dan alat pengumpulan data yang meliputi Teknik Wawancara, Teknik Kuesionering, Observasi dan Studi Kepustakaan. Penyusunan Kuesionering menggunakan penskalaan Teknik Skala Likert; Teknik analisa data menggunakan Metoda Analisis Deskriptif Kuantitatif yang didukung dengan Metoda Analisis Deskriptif Kualitatif.Hasil Penelitian mencakup gambaran umum permasalahan pelayanan air minum di Indonesia yang dapat disimpulkan sebagai berikut:1. Budaya organisasi yang berlaku di dalam birokrasi pemerintahan merupakan sumber atau acuan sikap manajerial yang masih melekat pads jajaran Direksi PDAM. Atau dengan kata lain, terdapat sikap birokrasi pemerintah di kalangan jajaran Direksi PDAM di Indonesia.2. Sikap birokrasi pemerintah yang melekat pada Direksi PDAM secara sadar atau tidak disadari telah memotivasi dan menjadi sifat kebijakan dan gaya kepemimpinan pada jajaran Direksi PDAM di Indonesia.3. Kebijakan dan kepemimpinan yang demikiian itu mendorong terbentuknya sikap dan perilaku organisasi tertentu dikalangan staf atau pegawai PDAM, yang pada umunya juga berasal dari instansi-instansi pemerintahan.4. Sikap dan perilaku organisasi tersebut kemudian membentuk dan sekaligus menjadi ciri kinerja PDAM.5. Kineija PDAM menunjukan fenomena permasalahan inefisiensi perusahaan yang antara lain disebabkan oleh faktor internal yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan faktor eksternal, yaitu rendah dan tidak layaknya tarif air minum akibat resistensi masyarakat.6. Rendahnya kualitas sumber daya manusia tersebut dapat diartikan sebagai masalah kewirausahaan pada jajaran Direksi PDAM, dan rendah serta tidak Iayaknya tarif air minum dapat diartikan sebagai masalah akuntabilitas publik PDAM."