Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelabuhan penyeberangan Merak yang merupakan pelabuhan penghubung antara pulau jawa dengan pulau-pulau lain di Indonesia khususnya pulau Sumatra menjadi salah satu pelabuhan yang ramai di Indonesia sehingga kualitas pelayanan dari pelabuhan merak sendiri diharapkan dapat dijadikan contoh untuk pelabuhan-pelabuhan lain di Indonesia sehingga fungsi pelabuhan sebagai interface, mata rantai transportasi, pintu gerbang dan unit ekonomi bisa berjalan dengan baik dan pelayanan terhadap masyarakat sebagai tujuan utama dari kegiatan di pelabuhan dapat lebih dioptimalkan maka angkutan penyeberangan harus mampu memberikan kontribusi yang efektif dan efisien sehingga pergerakan barang dan jasa lebih optimal. Untuk meningkatkan pergerakan barang dan jasa tersebut maka tingkat pelayanan kapal harus lebih dioptimalkan, di mana tingkat pelayanan yang dimaksud adalah waktu pelayanan kapal dari dimulai dari kapal bersandar, kapal melakukan kegiatan bongkar muat dan kapal lepas sandar. Untuk mengoptimalkan waktu pelayanan tersebut salah satu faktor yang akan ditinjau adalah posisi dermaga pelabuhan merak sendiri, apakah posisi dermaga pelabuhan merak saat ini sudah memudahkan kapal untuk bersandar dan lepas sandar sehingga waktu yang dibutuhkan kapal untuk bersandar dan lepas sandar lebih singkat, ataukah posisinya mempersulit kapal pada saat kapal bersandar dan lepas sandar sehingga waktu tempuh yang diperlukan lebih lama. Jika posisi pelabuhan mempersulit olah gerak kapal pada saat bersandar dan lepas sandar maka posisinya harus diubah sehingga waktu tempuh yang diperlukan lebih singkat.

---

The Port of Merak feryy port which is the liaison between the island of java to other island in Indonesia, especially sumatra island became one of the busy port in Indonesia so that the quality of service from port of merak itself is expected to the chain of transport, gate and economic units can run well and service to the community as the main purpose of the activity at the port can be further optimized the transport crossing should be able to contribute to effective and efficient movement of goods and services more optimally.

To improve the movement of goods and services the the service level should be further optimized the ship, where the level of service in question is a vessel of the service time starts from the ship rests,conduct loading and unloading ships and boats off the dock.

To optimize the service time is one factor to be considered is the position of the port jetty own peacock, peacock whether the position of the port docks are now easier to lean on and off the ship docked, so the time needed to lean on and off the ship docked shorter, or position complicates the ship when the ship docked, so lean back and take the necessary travel time is longer. If the position if the motion of the ship makes port at the back and off the dock, then the position must be changed so that the travel time required."

"Permasalahan yang dihadapi oleh fasilitas kesehatan angkatan laut adalah kurangnya ketersediaan sarana prasarana dan SDM serta belum mempunyai database yang dapat digunakan bersama untuk melaksanakan monitoring terhadap fasilitas kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem monitoring fasilitas kesehatan angkatan laut di Dinas Kesehatan Angkatan Laut. Pengembangan sistem menggunakan Sistem Development Life Cycle (SDLC) dengan pendekatan prototype. Pengumpulan data primer dengan cara wawancara mendalam. Data sekunder berdasarkan telaahan dokumen pencatatan dan pelaporan. Penilaian didalam sistem monitoring dan evaluasi fasilitas kesehatan angkatan laut berdasarkan peraturan Kementrian Kesehatan. Sistem yang dikembangkan dapat memperlihatkan informasi terhadap kemampuan fasilitas kesehatan (rumah sakit dan BK/BP) di bidang pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana serta SDM. Penggabungan sistem dilaksanakan dengan cara full migrasi agar dapat melaksanakan sharing data secara langsung. Saran tindak lanjut ialah melaksanakan revisi petunjuk pelaksanaan pencatatan dan pelaporan sesuai peraturan Kementrian Kesehatan.

---

Problems being faced by naval medical facilities are the lack of infrastructure and human resources as well as non-availibility of database which can be used simultaneously in carrying out monitoring of health facility. This research is intended to develop a monitoring system for health facilities in the Department of the Naval Health. The development of systems is using the System Development Life Cycle (SDLC) with a prototype approach. Primary data collection is carried out by the method of in-depth interviews. Secondary data research is done by paper based document recording and reporting.

Rating of monitoring and evaluation systems in naval health facilities is subjected to the Ministry of Health regulations. The system being developed is having a capacity of showing the accurate information on the ability of health facilities (hospitals and BK / BP) in area of health care, infrastructures and human resources. Merging of system is carried out by way of full migration as to enable the direct data sharing. Followup suggestion is to revise the recording and reporting implementation guidelines in accordance with Ministry of Health regulations."

"ABSTRAKTantangan terbesar di sektor kesehatan yaitu menurunkan angka kematian ibu (AKI) dengan target Sustainable Developmen Goals 70 per 100.000 kelahiran hidup. Saat ini AKI di Indonesia 305 per 100.000 kelahiran hidup. Tingginya AKI terkait dengan rendahnya pemanfaatan layanan persalinan di fasilitas kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui determinan pemilihan tempat persalinan di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Determinan dilihat dari faktor predisposisi, faktor pemungkin, dan faktor kebutuhan. Desain penelitian adalah cross sectional. Penelitian ini menggunakan data primer. Subjek penelitian adalah ibu yang melahirkan anak terakhir dari bulan Februari-April 2017. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 320 responden. Pengambilan sampel dengan multistage sampling design. Data dianalisis multivariat menggunakan uji cox regresi. Hasil penelitian menunjukkan faktor dominan pemilihan tempat persalinan adalah pengetahuan tentang tanda bahaya kehamilan (PR=1,59), diikuti sikap terhadap pelayanan kesehatan (PR=0,79), dan akses ke pelayanan kesehatan (PR=0,39). Ada interaksi antara variabel sikap dan akses yang memengaruhi pemilihan tempat persalinan pada fasilitas kesehatan. Penelitian ini menyarankan untuk membuat Peraturan Daerah dan kebijakan di tingkat Kecamatan tentang kemitraan bidan dan dukun kampung, meningkatkan Program Perencanaan Persalinan dan Komplikasi (P4K), menyebarkan informasi tentang tanda bahaya kehamilan melalui media massa dan media sosial.

---

ABSTRACTThe biggest challenge in the health sector is to reduce maternal mortality rate (MMR). Currently, MMR in Indonesia 305 per 100,000 live births. The high rate of MMR is related to the low utilization of delivery services in health facilities. The purpose of this study is to determine the determinants of selection delivery places in Kuantan Singingi regency, Riau. Determinants consist of predisposition, enable, and need factors. The study design was cross sectional which used primary data. The subjects were 320 mothers who have the last birth from February to April 2017. This research used multistage sampling design. Multivariat analysis used cox regression test. The result showed that dominant factors of delivery places selection were knowledge about pregnancy danger signs (PR=1,59), followed by attitude of health care services (PR=0,79), and access to health care services (PR=0,39). There is an interaction between variable attitude and access which influencing selection of delivery place at health care. This study suggested to make regional rules and policies in district about partnership of midwife and TBA, to improve complication and delivery planning program (P4K), to spread information about pregnancy danger signs via mass and social media."

"Laporan Global Innovation Index (GII) Tahun 2022 menempatkan Indonesia di peringkat 75 dari 132 negara. Rendahnya peringkat Indonesia pada Global Innovation Index (GII) tersebut dipengaruhi oleh beberapa indikator, salah satunya masih rendahnya anggaran penelitian dan pengembangan (litbang) terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Atas kondisi tersebut, sebelumnya pada tahun 2019 Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia sebagai salah satu Lembaga litbang di Indonesia mempunyai kebijakan untuk melakukan Kemitraan Pemerintah dan Swasta sebagai alternatif untuk mendapatkan pendanaan riset. Salah satu upaya yang dilakukan adalah Kemitraan dengan PT Dyandra Promosindo dalam pengelolaan Kebun Raya yang ditandatangani pada Desember 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari kemitraan tersebut dengan memfokuskan pada Kebun Raya Bogor didasarkan pada kompleksitas dalam pengelolaannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma post positivis dengan teknik pengumpulan data kualitatif menggunakan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kemitraan tersebut termasuk dalam Kemitraan Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership) dengan mendasarkan pada dimensi peran dan tanggung jawab pemerintah dan swasta, kontrak kerjasama yang dilakukan, pengalihan tugas dan fungsi layanan serta risiko, sistem manajerial pelayanan dan inovasi pelayanan oleh swasta; kedua, Kemitraan tersebut belum sepenuhnya efektif ditinjau dari dimensi manfaat kerjasama bagi para pihak di tahun 2020-2021 yang disebabkan pandemi Covid-19, jangka waktu kerjasama yang singkat dan dari dimensi komunikasi ditingkat teknis pengelolaan konservasi tumbuhan.

---

The 2022 Global Innovation Index (GII) report places Indonesia in 75th place out of 132 countries. Indonesia's low ranking on the Global Innovation Index (GII) is influenced by several indicators, one of which is the low research and development (R&D) budget relative to Gross Domestic Product (GDP). Due to these conditions, previously in 2019 the Indonesian Institute of Sciences as one of the R&D Institutions in Indonesia had a policy of conducting Public and Private Partnerships as an alternative to obtaining research funding. One of the efforts made is the Partnership Cooperation with PT Dyandra Promosindo in the management of the Botanical Gardens which was signed in December 2019. This study aims to determine the implementation of the partnership cooperation by focusing on the Bogor Botanical Gardens based on the complexity of its management. This research was conducted using a post-positivist paradigm with qualitative data collection techniques using literature studies and in-depth interviews. The results of the study show that first, the partnership is included in the Public Private Partnership based on the dimensions of the roles and responsibilities of the government and the private sector, the cooperation contracts carried out, the transfer of duties and functions of services and risks, the service managerial system and service innovation by the private sector; secondly, the Partnership is not yet fully effective in terms of the benefits of cooperation for the parties in 2020-2021 due to the Covid-19 pandemic, the short period of cooperation and from the aspect of communication at the technical level in the management of plant conservation."

"Pusat kegiatan, atau daerah pusat usaha di Kodya Depok terletak di Jalan Margonda, yang merupakan jalan masuk dan keluar Kotif menuju Jakarta dan Kabupaten Bogor. Sementara itu kegiatan Kampus Universitas Indonesia (UI) dan kampus universitas lain terletak di sebetah utaranya, yakni di Kelurahan Pondokcina. Kedua kegiatan itu bagaikan dua kutub pusat kegiatan, yang dapat mendorong berbagai kegiatan lain berkumpul (agglomeration) pada masing-masing wilayah itu. Gejala itu mengakibatkan terjadi perbedaan tingkat kemudahan bagi penduduk untuk mencapai pusat pelayan. Waktu tempuh yang dibutuhkan penduduk untuk mencapai fasilitas perbelanjaan menjadi pertimbangan mereka dalam menentukan tempat berbelanja, baik untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun lainnya. Dari studi ini diperoleh empat kiasifikasi wilayah waktu tempuh yang dibutuhkan penduduk untuk mencapai daerah pusat usaha di Kotamadya Depok, yaitu antara lebih dari 10 menit, 10-15 menit, dan kurang dari 30 menit lebih dari 30 menit. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau pasar harian diperoleh tiga klasifikasi biaya angkutan yaitu kurang dari Rp.1.000,-, lebih dari Rp.500,- dan lebih dari Rp.2.000,﷓ Perbedaan waktu tempuh dan biaya angkutan akan mengakibatkan beban hidup penduduk dalam menjangkau fasilitas pelayanan berbeda pula dan akan sangat mungkin menjadi lebih berat bagi penduduk yang tinggal di bagian selatan dan barat daerah pusat usaha."

"[Pada 1 Januari 2014 Negara Indonesia berupaya untuk mensejahterakanrakyatnya melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jaminan Kesehatan berupaperlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatandan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Dalam pelaksanaanpenyelenggraan jaminan kesehatan pada prinsipnya menggunakan konsep managedcare, yaitu suatu teknik yang mengintegrasikan pembiayaan dan pelayanankesehatan melalui penerapan kendali biaya dan kendali mutu dengan tujuanmengurangi biaya pelayanan yang tidak perlu melalui cara meningkatkan kelayakandan efisiensi pelayanan kesehatan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa gambaran polapemanfaatan pelayanan kesehatan bersumber dana kapitasi dan non kapitasi padaFKTP milik Pemerintah di Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini merupakan studianalitik dengan desain cross sectional. Sampel sebanyak 615 pasien, merupakanpasien yang berkunjung ke FKTP milik Pemerintah di tiga wilayah Puskesmasterpilih.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proporsi peserta JKN yangmemanfaatkan pelayanan kesehatan di FKTP milik Pemerintah di KabupatenPandeglang adalah 47,3%, sebesar 52,7% dari yang memanfaatkan pelayanankesehatan merupakan bukan peserta JKN (pasien umum). Pemanfaatan pelayanankesehatan pada peserta JKN sebanyak 66,7% memanfaatkan jenis pelayanankesehatan yang dapat didanai oleh kapitasi dan 33,3% memanfaatkan jenispelayanan kesehatan yang dapat didanai oleh non kapitasi. Pada peserta JKNpemanfaatan jenis pelayanan kesehatan yang dapat didanai oleh non kapitasi lebihtinggi dibandingkan dengan bukan peserta JKN. Faktor – faktor yang berhubungandengan pemanfaatan jenis pelayanan kesehatan yang didanai kapitasi dan nonkapitasi di FKTP adalah status kesehatan, kepesertaan JKN, dan kemampuanmembayar.Disarankan dalam perumusan pembuatan kebijakan tingkat daerahdiharapkan dapat lebih memperhatikan acuan pelaksanaan ditingkat pusat, sehinggamanfaat pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak menjadi bias. Dalammenunjang Universal Coverage pada tahun 2019, mekanisme pendaftaran pesertaJKN diharapkan dapat menjadi bahan pokok bahasan penting di tingkatKementerian Kesehatan maupun BPJS sebagai pelaksana;On 1st January 2014, Indonesia tried to welfare its people by National HealthInsurance (JKN). National Health Insurance in the form of health protection forparticipants to obtain health care benefits and protection to meet basic health needs.Principle of health insurance implementation is using managed care principle,technique that integrates the funding and health care trough the implementation ofcost control and quality control with the aim of reducing the cost of needlessservices by improve the viability and efficiency of health care.This research aims for knowing and analysing the models of health careutilization which funded capitation and non-capitation in government primaryhealth facility of Pandeglang Regency. This research is an analytical study withcross sectional design. Amount of samples are 615 patients, those are visited togovernment primary health facility at the three areas selected health centers.The result of research show that national health insurance proportion ofparticipants who use the health care in government primary health facility ofPandeglang is 47.3%, and 52.7% of using health care is not participant of nationalhealth insurance. In health care utilization of national health insurance participantthere are 66,7% who use health care model of capitation and 33,3% who use healthcare model of non-capitation. In national health insurance participant of health careutilization with non-capitation model is higher than non-participant of nationalhealth insurance. Factors that related to the utilization of health care with fundedcapitation and non-capitation in primary health facility are health status,membership of national health insurance, and ability to pay.It is suggested in the formulation of policy-making in regional level isexpected to be more concerned with the reference implementation at central level,so the benefits of health care for the people will not be refraction. In supporting theUniversal Coverage in 2019, the registration mechanism of national healthinsurance participant is expected to be an important discussion at the HealthMinistry level and BPJS as executor, On 1st January 2014, Indonesia tried to welfare its people by National HealthInsurance (JKN). National Health Insurance in the form of health protection forparticipants to obtain health care benefits and protection to meet basic health needs.Principle of health insurance implementation is using managed care principle,technique that integrates the funding and health care trough the implementation ofcost control and quality control with the aim of reducing the cost of needlessservices by improve the viability and efficiency of health care.This research aims for knowing and analysing the models of health careutilization which funded capitation and non-capitation in government primaryhealth facility of Pandeglang Regency. This research is an analytical study withcross sectional design. Amount of samples are 615 patients, those are visited togovernment primary health facility at the three areas selected health centers.The result of research show that national health insurance proportion ofparticipants who use the health care in government primary health facility ofPandeglang is 47.3%, and 52.7% of using health care is not participant of nationalhealth insurance. In health care utilization of national health insurance participantthere are 66,7% who use health care model of capitation and 33,3% who use healthcare model of non-capitation. In national health insurance participant of health careutilization with non-capitation model is higher than non-participant of nationalhealth insurance. Factors that related to the utilization of health care with fundedcapitation and non-capitation in primary health facility are health status,membership of national health insurance, and ability to pay.It is suggested in the formulation of policy-making in regional level isexpected to be more concerned with the reference implementation at central level,so the benefits of health care for the people will not be refraction. In supporting theUniversal Coverage in 2019, the registration mechanism of national healthinsurance participant is expected to be an important discussion at the HealthMinistry level and BPJS as executor]"

"Pemanfaatan aset kota terutama aset yang marketable seperti kawasan berikat, fasilitas kawasan dan lokasi menjadi pertimbangan oleh pengguna. Fasilitas yang ada dalam kawasan meliputi jalan, bangunan, pelayanan pendukung, dan pelayanan administrasi.Lokasi mencakup aksesibilitas, dan lingkungan sekitar. Pengguna kawasan berikat adalah investor yang bergerak dibidang industri yang berorientasi ekspor baik jenis usaha manufaktur maupun ergudangan. Permasalahan belum optimalnya pemanfaatan kawasan berikat Marunda mendasari dilakukan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui pemanfaatan kawasan berikat sesuai kondisi saat ini. Penelitian dilakukan dengan menggunakan kuesioner, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi sebagai metode pengumpulan data.Hasil pengumpulan data dideskripsikan dan dianalisis menggunakan uji korelasi Spearman?s rho. Hasil deskripsi juga digunakan untuk mengetahui variablevariabel yang belum berhubungan dengan melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk memperoleh informasi lebih mendalam.Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa variable-variabel fasilitas internal meliputi aksesibilitas internal, bangunan, pelayanan pendukung, dan pelayanan administrasi berhubungan dengan pemanfaatan kawasan berikat. Sedangkan variable utilitas khususnya indicator tarif air bersih, variable aksesibilitas eksternal, dan kebijakan insentif pajak masih belum berhubungan dengan pemanfaatan kawasan berikat.

---

Utilization of city asset, especially a marketable asset like a bonded zone; area facility and location criteria is a main consideration by consumer. Area facilities consist of its accessibility and neighborhood. Tenant of bonded zone are investors in various export oriented industries, in manufacturing and warehousing. Under utilization of Marunda Bonded Zone is the main focus of this research.The main objective is to find out the level of utilization of the zone given its existing condition. The research is conducted using survey instrument : questionnaire, interview, observation, and documentation study as data collecting method.The result of data collecting then analyzed using descriptive analysis and correlation test Spearman's rho technique. In depth interview, observation, and documentation study is also used to get a more explanatory description of uncorrelated variable.From the analysis of the study, it can be concluded that internal facilities variables i.e internal accessibility, building, supporting service, and administrative services are correlated to the utilization of bonded zone. Other variables being study i.e clean water tariffs, external accessibility, and policy of tax incentives are not correlated to the utilization of the bonded zone."

"Sebagai negara maritim, Indonesia kerap memanfaatkan transportasi laut dalam jaringan distribusi barang untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Seiring dengan pertumbuhan arus barang dalam peti kemas, pemerintah perlu mengetahui arus peti kemas untuk beberapa tahun mendatang, khususnya di Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan laut utama di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah dapat menyesuaikan fasilitas dermaga yang optimal untuk menghindari banyaknya penumpukan peti kemas maupun antrian kapal di dermaga, ditambah lagi dengan adanya rencana untuk membangun Terminal Peti Kemas Kalibaru (New Tanjung Priok Port) untuk menunjang kinerja Pelabuhan Tanjung Priok. Metode regresi merupakan salah satu solusi untuk memodelkan estimasi arus peti kemas dengan melihat faktor waktu. Selanjutnya, dilakukan optimasi terhadap dimensi dermaga dan jumlah fasilitas dermaga agar mampu melayani arus peti kemas yang telah diestimasi tersebut, dengan mempertimbangkan faktor kapasitas pelayanan dermaga dan biaya pengadaan fasilitas.

---

As a maritime country, most domestic and international commodities are distributed through sea transportation in Indonesia. In accordance with the common trends of container-packed products, government should predict container flow that will enter each port for the upcoming years, especially in Tanjung Priok Port, as the main port in Indonesia. By doing so, government could build and expand sea port facilities to anticipate container accummulation and ship queue, in case of the building of New Tanjung Priok Port (Terminal Peti Kemas Kalibaru) that would serve the exceeded container flow from Tanjung Priok.

Regression is a solution for estimation modelling of container flows, by considering time series factor. Then, optimization will be done to find an optimal number for sea port dimension and facilities, by figuring out capacity, productivity, and procurement costs of of terminal facilities."

"Artikel ini membahas upaya pengadaan bahan bakar minyak murah untuk nelayan di Pantai Utara pulau Jawa melalui program pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan yang dipelopori oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri pada tahun 2003. Tidak hanya dari pemerintahan, usaha ini juga melibatkan masyarakat pesisir di Pantai Utara untuk memberikan kontribusinya sebagai pengurus aktif. Dalam pelaksanaannya, Rokhmin Dahuri kemudian digantikan oleh Freddy Numberi pada tahun 2005 yang melanjutkan usaha dalam membangun stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan hingga tahun 2009. Artikel ini ditulis menggunakan metode sejarah, dengan sumber buku, data statistika dan artikel sezaman berhasil menampilkan beragam kendala yang dihadapi baik dari sisi pembangunan dan penerimaan nelayan Pantai Utara Pulau Jawa dalam masa pembangunan fasilitas di Pantai Utara.

---

This article discusses efforts of providing Javanese Northern Shoreline fishermen with cheap fuels through the buildings of Fishermen Fuel Station, pioneered by Indonesia’s Minister of Maritime and Fisheries, Rokhmin Dahuri in 2003. Not only from the government’s side, the program also encourages locals to contribute actively as local staff. In 2005, Rokhmin Dahuri was replaced by Freddy Numberi his successor who continued his efforts up until 2009. This article is written using history methods, using sources such as books, statistics, and newspaper articles of the corresponding years managed to show the multiple constraints faced both in the buildings of the fuel stations, and from the Javanese northern shoreline fishermen’s acceptance of the program."