Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan karena adanya permasalahan yang timbul di area penelitian ruas tol Jagorawi menuju Bogor, sering terjadinya kecelakaan di beberapa titik yang disebabkan oleh beberapa faktor.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik lalu lintas yang terjadi di area penelitian serta korelasi dengan kecelakaan yakni dengan mengambil data primer berupa data volume kendaraan dan waktu tempuh kendaraan dan didukung oleh adanya data sekunder. Dari hasil penelitian ini diharapkan terdapatnya analisa permasalahan yang terjadi dan dapat ditemukan solusi yang terbaik. Adapun faktor kecelakaan dilihat dari beberapa parameter berikut yaitu karakteristik lalu lintas, jumlah dan bobot kecelakaan yang terjadi, jenis kecelakaan dan kendaraan apa yang paling banyak terlibat. Sebelum di lakukan pengolahan data primer dan sekunder, terlebih dahulu dilakukan pengolahan uji korelasi untuk mendapatkan hubungan positif antara variabel, setelah di lakukan pengujian bahwa variabel arus, kecepatan dan kepadatan berpengaruh besar terhadap kecelakaan, maka setelah itu dilakukan pengolahan data primer yang ditunjang dengan data sekunder dan diperoleh hasil bahwa adanya korelasi kecelakaan di suatu ruas berbeda dengan di ruas lainnya sesuai dengan parameter yang ada di ruas tersebut.Berdasarkan tujuan dari penelitian yaitu untuk menganalisis karakteristik lalu-lintas (arus, kecepatan dan kepadatan) maka jumlah atau bobot kecelakaan terbesar berada di KM.6+400-KM.14+600 dengan kondisi jumlah arus kendaraan dan kecepatan tempuh yang tergolong rendah (berada kurang dari nilai median) sedangkan kepadatan yang tinggi (berada lebih dari nilai tengah) menghasilkan jumlah kecelakaan terbesar sehingga dapat disimpulkan bahwa pada segmen ini kecelakaan terbesar terdapat pada kondisi area penelitian yang cukup padat dengan jenis kecelakaan depan-belakang.Pada segmen/penggal jalan di lokasi KM.3+867-KM.4+700 memiliki jumlah dan bobot kecelakaan paling rendah bahwa jumlah arus dan kepadatan tidak mempengaruhi jumlah kecelakaan karena kecepatan maksimum mencapai 34 km/jam ditambah kepadatan paling tinggi di segmen ini menyebabkan pengemudi kehilangan konsentrasi tinggi.Dari perhitungan uji korelasi didapatkan nilai korelasi (r11) dan nilai determinasi (KD) masing-masing variabel yaitu korelasi angka kecelakaan dan volume sebesar 0,94, angka kecelakaan dan kecepatan sebesar 0,93, angka kecelakaan dan kepadatan 0,93 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linier diantara ketiga variabel tersebut.

---

This study was conducted because of the problems that arise in the study area Jagorawi towards Bogor toll road, the frequent occurrence of accidents at some point due to several factors.This study aims to assess the characteristics of the traffic that occurs in the study area as well as the correlation with the accident by taking the primary data in the form of data traffic volume and vehicle travel time and is supported by the presence of secondary data . From the results of this study are expected presence of analyzing problems that occur and can be found the best solution. The accident factors seen from the following parameters ie traffic characteristics, the number and weight of the accidents occurred , what type of vehicle accidents and most involved . Before doing data processing at the primary and secondary , first performed correlation processing to obtain a positive relationship between the variables, after doing the test that the variable flow, speed and density greatly affect the accident , then after it is done processing the primary data are supported by secondary data and the results showed that the correlation accident in a segment different from other segments in accordance with the parameters that exist in the road segment .Based on the purpose of the study was to analyze the characteristics of the traffic (flow, speed and density) then the number or weight of most accidents are in KM.6 Km.14 +400- +600 with the current condition of the number of vehicles and the relatively low travel speed (located less than the median value), whereas a high density (located over the middle value) produces the largest number of accidents so we can conclude that in this segment the largest accident conditions contained in the study area are quite dense with the kind of front-rear crash.In the segment / cut roads in locations Km.3 +867- +700 KM.4 have the number and weight of the lowest accident that the amount of current and density did not affect the number of accidents due to reach a maximum speed of 34 km / hour plus the highest density in this segment causes driver loses concentration.From the calculation of correlation obtained correlation values (R11) and the value of determination (KD) of each variable is the number of accidents and volume correlation of 0.94, the number of accidents and speeds of 0.93, 0.93 accident rate and density so that it can be concluded that there is a linear relationship between these three variables."

"Penyimpangan pada hakekatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan norma agama serta membahayakan kehidupan masyarakat. Meskipun demikian perbuatan tersebut tetap saja terjadi dilakukan oleh setiap orang.Penyimpangan dalam penegakan hukum lalu lintas di jalan raya yang terjadi di lingkungan PJR dari dahulu sampai saat ini masih terus berlangsung dan dianggap sebagai hal yang biasa sebagai interaksi antara petugas PJR dengan pengemudi kendaraan yang melakukan pelanggaran.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu partisipasi observasi / pengamatan terlibat karena secara kebetulan peneliti adalah anggota polisi yang bertugas di tempat tersebut. Penelitian dilakukan dengan cara pengamatan terlibat dengan menumpang pada kendaraan dinas patroli secara bergantian.Kerangka teori utama yang digunakan adalah mengacu kepada teori Differential Association (Sutherland) yang berkaitan dengan masalah penyimpangan dalam penegakan hukum di jalan raya, tertetak pada learning theory yang menjadi hakekat subtansi teori dimaksud, sedangkan teori-teori penyimpangan lain adalah sebagai teori penunjang.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa penyimpangan dalam penegakan hukum lalu lintas di jalan tol yang dilakukan anggota PJR terdapat dua pola penyimpangan yaitu pertama berupa denda damai dan yang ke dua adalah berupa salam tempel, pada masing-masing pola tersebut memiliki karakteristik yang bebeda. Pola-pola penyimpangan tersebut terus berlangsung sampai saat ini dikarenakan adanya kesempatan dalam tugas sebagai anggota PJR, adanya sosialisasi melalui pengalaman kerja, adanya dukungan kawan sejawat dan kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan tugas di lapangan."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model yang menyatakan hubungan antara tingkat kebisingan dengan volume kendaraan (kend/jam), kecepatan (km/jam), persentase kendaraan berat (% KB) dan jarak pengamatan (meter) dengan mengabaikan pengaruh kondisi geometrik jalan dan kondisi sekitarnya.Pengembangan model dilakukan dengan 2 (dua) cara. Model I dibentuk berdasarkan interval persentase kendaraan berat dengan jarak pengamatan dianggap linear. Pada model 2 jarak pengamatan dianggap kuadratis dan persentase kendaraan berat dimasukkan langsung sebagai variable bebas.Uji data terhadap paramater lalu lintas dan pengamatan kebisingan pada ruas jalan tol dan jalan alteri dilakukan dengan pendekatan Statistik Non parametrik yakni metoda Kruskal Wallis. Regresi untuk mendapatkan model terbaik (the most plousible value) dilakukan berdasarkan kriteria waktu sibuk (peak hour) dan waktu lengang (off peak). Selain dilakukan analisis variansi juga dihitung besarnya penyimpangan berdasarkan pendekatan statistik deskriptif dan hasilnya dibandingkan dengan hasil perhitungau metoda DOT HMSO Welsh Office maupun FHWA."

"Industri jasa perhotelan yang semakin berkembang, memberikan banyak Kemacetan merupakan hal yang sangat menghambat aktifitas manusia dalam bekerja. Banyak waktu terbuang karena terhambat dalam kemacetan. Semanggi sebagai salah satu jalan utama di lbu Kota yang menghubungkan pusat kegiatan bisnis dan perekonomian negara sangat vital peranannya daiam menunjang aktititas pelaku bisnis dan ekonomi. Pengaturan Ialu Iintas di Semanggi merupakan hal yang penting dalam mewujudkan Ialu lintas yang Iancar. Semanggi sebagai perempatan dirancang sedemikian rupa sehingga tidak memerlukan Iampu pengatur lalu Iintas. Namun tetap saja kemacetan terjadi terutama pada jam sibuk di sore hari. Kemacetan ini terjadi pada jembatan semanggi disebabkan oleh kendaraan yang ingin berbelok pada kembangan Semanggi. Apabila kembangan Semanggi ini ditutup diharapkan akan meningkatkan keluaran dari sistem jembatan Semanggi ini. Untuk itu dilakukan simulasi penutupan kembangan Semanggi yang dapat menggambarkan karaktenstik penutupan tersebut. Dilakukannya simulasi karena dengan simulasi ini perubahan-perubahan yang hendak diterapkan pada sistem jembatan Semanggi tidak akan mempengaruhi sistem sesungguhnya, dengan demikian dapat dilihat karateristik sistem ketika dilakukan perubahan tanpa mengganggu sistem sebenarnya. Penelitian ini menggunakan simulasi komputer (Promodel 4.0) sebagai alat bantu untuk mengetahui karakteristik dari sistem Semanggi yang diamati. Penelitian dipusatkan pada keadaan laIu Iintas di jam sibuk khususnya pada sore hari. Data probabilitas kendaraan yang berbelok diambil pada saat lalu-Iintas tidak terlalu padat yang diasumsikan mewakili keadaan ketika jam padat. Hal ini dilakukan karena ketika lalu Iintas padat hasil pengukuran akan menunjukkan arus lalu lintas yang rendah sehingga tidak akan menyamai sistem yang sebenarnya. Dalam penelitian ini akan dilihat efek dan penutupan kembangan Semanggi dan penutupan pintu to! pada beberapa tingkat kecepatan kendaraan. Lalu dilihat perubahan keluaran yang dihasilkan oleh sistem lalu lintas Semanggi ini. Hasilnya menunjukkan bahwa penutupan kembangan Semanggi pada umumnya meningkatkan keiuaran yang dihasilkan oleh sistem. Beberapa ruas jalan tertentu jika ditutup akan meningkatkan kinerja sistem (misalnya skenario DC. AD, AD DC) tetapi ada pula ruas jalan jika ditutup akan menurunkan kinerja sistem (Skenario CB). Hal ini disebabkan karena selain kembangan ada pula hal Iain yang menyebabkan kemacetan seperli bis yang berhenti menunggu penumpang."

"Pencemaran udara dapat disebabkan oleh berbagai sumber, antara lain dari aktifitas industri. Untuk mengatasi persoalan pencemaran udara, termasuk dari industri, pemerintah di berbagai negara, termasuk di Indonesia, mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk mengendalikannya. Namun demikian, penelitian mengenai efektivitas dari kebijakan yang telah ditetapkan masih sangat kurang dilakukan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah berusaha untuk: (1) mengetahui efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta, Indonesia, (2) mengetahui efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di NSW, Australia. (3)mengetahui perbandingan efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta dengan di New South Wales.Penelitian ini menggunakan pendekatan expost facto terhadap data sekunder berupa laporan-laporan badan-badan pemerintah di kedua negara yang diterbitkan antara tahun 1990 - 2006 dan hasil-hasil penelitian lain yang relevan. Analisa dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan nilai (1-5) dari masing-masing parameter efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri. Parameter untuk mengukur efektivitas kebijakan terdiri dari parameter produk kebijakan (policy output), parameter hasil antara kebijakan (intermediate outcomes) dan parameter hasil akhir kebijakan (end outcomes). Nilai rata-rata dari semua parameter kemudian dimasukan dalam skala efektivitas untuk mengetahui tingkat efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri dan masingmasing lokasi penelitian. Kategori tingkat efektivitas yang ditetapkan dalam penelitian ini, mulai dari yang terendah, adalah: tidak efektif, belum efektif, potensial efektif, cukup efektif, sangat efektif.Dengan sistem negara Indonesia yang berbentuk kesatuan, kebijakan pengendalian pencemaran udara industri yang berlaku di Jakarta berada pada level nasional dan level daerah. Kebijakan pengendalian pencemaran, termasuk pencemaran udara industri, dimulai pada tahun 1980-an. Instrumen kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di tingkat nasional maupun di tingkat daerah hampir lama dan lebih menitikberatkan pada pendekatan atur dan awasi atau command and control. Sementara itu, pendekatan ekonomi belum banyak dikembangkan baik di level nasional maupun di level daerah. Evolusi pengaturan pencemaran di Indonesia bergerak ke arah desentralisasi dengan penguatan peran pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran danpenjabaran kebijakan pengendalian pencemaran untuk berbagai macam media termasuk udara.Sementara itu, dengan sistem negara Australia yang berbentuk federal, di NSW kebijakan pengendalian pencemaran udara industri lebih banyak berada di tangan negara bagian. Sedangkan pemerintah federal hanya mengembangkan kebijakan umum seperti ketentuan tentang baku mutu udara ambien. Kebijakan pengendalian pencemaran udara, termasuk dari sumber industri, dimulai pada tahun 1960-an. Selain itu, instrumen ekonomi dalam bentuk load based licensing juga sudah mulai dikembangkan di tingkat negara bagian NSW disamping penyempurnaan pada pendekatan command and control. Evolusi pengaturan pencemaran udara industri di Australia, khususnya di NSW bergerak ke arah integrasi pengendalian pencemaran antara sate jenis media dengan media lainnya, dan mulai berperannya pemerintah federal dalam upaya pengendalian pencemaran.Terkait dengan tujuan penelitian, dari studi ini diketahui bahwa di DKI Jakarta produk kebijakan (policy output) berupa pendayagunaan berbagai macam instnunen kebijakan (mixed policy instrument) masih lemah, kondisi basil antara kebijakan (intermediate outcomes) berupa perilaku penaatan industri terhadap kebijakan masih rendah dan hasil akhir kebijakan (end outcomes) berupa beban emisi dari industri dan kualitas udara ambien di daerah industri juga masih belum baik. Sedangkan di New South Wales, produk kebijakan (policy output) berupa pendayagunaan berbagai macam instrumen kebijakan (mixed policy instrument) cukup kuat, kondisi hasiI antara kebijakan (intermediate outcomes) berupa perilaku industri terhadap kebijakan cukup tinggi dan hasil akhir kebijakan (end outcomes) berupa beban emisi dari industri dan kualitas udara ambien juga cukup baik.Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan: (1)kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta termasuk dalam kategori belum efektif (2)kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di New South Wales termasuk kategori potensial efektif. (3)kebijakan pengendalian penemaran udara industri di New South Wales lebih efektif dibanding kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta.Untuk mengurangi kesenjangan tingkat efektivitas di Jakarta dibandingkan di New South Wales perlu dilakukan perbaikan strategi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah, penguatan upaya penegakan hukum, serta perhatian politik yang cukup dari penentu kebijakan.

---

The main sources of urban air pollution are come from transportation and industrial activity. To overcome the problem, the governments in the world are trying to formulate and implement policy to control industrial air pollution in various policy approaches. However, the research about the effectiveness of that policy is still rare. The aims of this research are: (1) To know about the effectiveness of industrial air pollution control policy in Jakarta, Indonesia, (2) To know about the effectiveness of industrial air pollution control policy in New South Wales, Australia. (3) To compare the effectiveness of industrial air pollution control policy in Jakarta and New South Wales.This research is based on ex-post facto approach which uses secondary data from the report of government agency in bath countries that issued between 1990 - 2006 and another research report which are relevant with this thesis. The analysis is based on quantitative and qualitative method to find the value for each research indicator in 1-5 scale. The average value fromall indicator then classified into the effectiveness scale index to know the degree of the effectiveness. This research divide the effectiveness scale, from lower to higher, are: not effective, not yet effective, potentially effective, sufficiently effective and very effective.With the Indonesian unitary state system, the air pollution control policy is on the hand of local as well as the central government. The pollution control policy, including pollution from industry, was begin in 1980-s. The policy instrument that had been applied in national and local level are very similar and give more emphasize on command and control approach. Meanwhile, the economic instrument are still under developed. The evolution of pollution control in Indonesia are moving from centralized to decentralized system and the empowering of local government role in protecting environment Indonesia also at the stage of elaborating the environment protection policy in various kind of pollution media, including air pollution, from general principle and regulation of environmental protection.Meanwhile, with the Australian federal system of the state, air pollution control policy in NSW is heavily on the hand of the state. While the federal government only developing general policy such as ambient air quality standard. The air pollution control policy in Australia was begin in 1960-s. The economic instrument in the form of load based licensing are developed in NSW since 1997 beside the reformation of the enforcement system. The evolution of pollution control in Australia, especially in NSW, are moving from media specific to more integrated and multimedia approach. Australia also at the stage of empowering the federal government to take responsibility for controlling pollution especially on national significant pollution issues.Related with the objective of the research, this study found that, in Jakarta, the utilization of mixed policy instrument as a policy output are weak, the condition of the compliance behavior of industry as an intermediate policy outcome is low and the emission load and the ambient air quality in industrial area as end policy outcomes is not so good. Meanwhile, in New South Wales, the utilization of mixed policy instrument as a policy output are strong, the condition of the compliance behavior of industry as an intermediate policy outcome is high and the emission load and the ambient air quality in industrial area as end policy outcomes are relatively better than in Jakarta.The conclusion of this research are, generally the effectiveness level of industrial air pollution control policy in Jakarta are not yet effective, while the effectiveness level of industrial air pollution control policy in New South Wales are potentially effective. So the effectiveness of industrial air pollution control policy in New South Wales is one level higher than in Jakarta.To fill the effectiveness gap in Jakarta which is lower than in New South Wales, it is a need to reform the policy strategy, strengthening institutional capacity, strengthening law enforcement efforts, and adequate political support from the policy makers."

"ABSTRAKPencemaran udara yang diakibatkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor akan menurunkan kualitas udara. Keadaan ini terjadi di kota Jakarta dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor sehingga memperburuk kualitas udara. Karbon monoksida (CO) merupakan salah satu dari polutan beracun yang berasal dari emisi gas buang kendaraan bermotor di kota-kota besar. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah dampak negatif dari pencemaran udara tersebut adalah mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Meskipun demikian, saat ini informasi data spasial tata ruang yang terpadu antar organisasi terkait dalam menentukan lokasi RTH belum tersedia. Tujuan penelitian ini adalah membuat suatu model simulasi dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk menentukan lokasi RTH berdasarkan aspek pencemaran udara dengan menggunakan parameter karbon monoksida (CO) di Provinsi DKI Jakarta. Hasil akhir dari penelitian ini adalah memberikan informasi spasial dalam bentuk peta yang informatif tentang RTH, serta terungkapnya daerah-daerah prioritas pengembangan RTH berdasarkan aspek pencemaran karbon monoksida (CO) di Provinsi DKI Jakarta."

"Tesis ini tentang penanganan pelanggaran laiu lintas oleh petugas polisi PJR Bitung di jalan tol Jakarta-Tangerang.Tesis ini bertujuan untuk menunjukkan penanganan pelanggaran ialu lintas oleh petugas polisi PJR Bitung di jalan tol Jakarta-Tangerang dalam rangka menciptakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, sehingga menjadi acuan bagi pimpinan Polri dalam mengambil Iangkah dan kebijakan, khususnya di bidang yang sama, di daerah lain.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman, dan penelitian dokumen. Metode tersebut dipilih karena sifat dari masalah penelitian ini memerlukan pendalaman, di mana peneliti harus memusatkan perhatiannya pada konteks yang dapat membentuk pemahaman mengenai fenomena yang diteliti.Hasil penelitian menunjukan bahwa penanganan pelanggaran lalu lintas di jalan tol Tangerang oleh petugas polisi PJR Bitung diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum lalu lintas. Tindakan penegakan hukum dilakukan untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah tingkah laku guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup.Tindakan penegakan hukum bidang lalu lintas yang dilakukan oleh petugas polisi PJR Bitung berupa penegakan hukum bidang preventif dan penegakan hukum bidang represif. Penegakan hukum preventif dilakukan oleh petugas polisi P3R Bitung meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patroli lalu lintas. Pengaturan dan penjagaan dilakukan di lokasi rawan macet dan pelanggaran lalu lintas baik pada pagi maupun sore hari. Untuk pengawasan dan patroli dilakukan setiap scat diseluruh wilayah Induk PJR Bitung, mulai km 00 sampai dengan km 26,3, sesuai pembagian beat yang telah ditetapkan.Sedangkan penegakan hukum bidang represif dilakukan dengan cara memberikan peringatan atau teguran, dan tilang. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum bidang represif ini dilakukan melalui berbagai variasi tindakan berdasarkan kebijakan individu dengan menganut asas diskresi kepolisian. Namun demikian diskresi kepolisian ini diintepresikan lain oleh masing-masing petugas polisi PJR Bitung, sehingga terjadi penyimpangan pekerjaan polisi, yang berdampak pada pelanggaran lalu lintas di jalan tol Tangerang masih banyak terjadi.Penyimpangan pekerjaan yang dilakukan oleh petugas polisi PJR Bitung tidak terlepas dari adanya peran serta masyarakat, khususnya pengguna jalan tol yang melakukan pelanggaran lalu lintas, sehingga membuka peluang untuk melakukan pungli. Peran serta pengguna jalan tot yang melanggar, yang menyebabkan terjadinya pungli, ditunjukan dengan sikap yang selalu memohon kepada petugas polisi PJR Bitung, agar dibantu permasalahannya, dengan alasan karena terburu-buru atau berdomisili di luar kota. Sikap dan alasan pelanggar yang demikian, memancing petugas polisi PJR Bitung untuk membantunya. Namun dari bantuan yang sudah diberikan, terselip sebuah pengharapan agar yang dibantu mengerti. Hal ini melahirkan sikap saling membutuhkan antara petugas polisi PJR Bitung dengan pengguna jalan tol yang melakukan pelanggaran, dimana masing-masing mengharapkan imbalan dan jasa, sehingga yang terjadi adalah hubungan pertukaran.Di samping penegakan hukum bidang preventif dan represif, penanganan pelanggaran Iaiu lintas di jalan tol Tangerang ditunjukan melalui koordinasi dengan petugas pengamanan PT Jasa Marga, Pengadian Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Tangerang.Adapun implikasi dari basil penelitian tesis ini adalah pada peningkatan pemahamam diskresi kepolisian kepada petugas polisi PJR Bitung dan pengoptimalan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas, sehingga tidak terjadi penyimpangan.Dengan demikian rekomendasi yang dapat diberikan dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di jalan tot Tangerang adalah 1) Membuat loket BRI di pintu gerbang tot Karang Tengah atau di pintu gerbang tol Bitung; 2) Merevisi rambu petunjuk "penggunaan lajur kanan hanya untuk mendahului" menjadi rambu peringatan; 3) Dengan mengacu pada pasal 213 KUHAP yaitu,"terdakwa dapat menunjuk seorang dengan Surat untuk mewakilinya disidang", Dit Lantas Poiri dapat membuat ketentuan tentang penunjukan petugas polisi Ialu lintas yang dapat mewakili pelaksanaan sidang; 4) , Menerapkan UU No 38 tahun 2004 pasal 56 junto pasal 63 ayat 6 kepada setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang dengan sengaja memasuki jalan tol; 5) Memberikan penyadaran kepada masyarakat melaiui penyuluhan bail( secara Iangsung maupun tidak Iangsung untuk tertib hukum dan tidak memberikan peluang kepada polisi untuk melakukan pungli; 6) Melakukan pembinaan rohani kepada petugas polisi P3R Bitung secara berkala; 7) Peningkatan dalam bidang pendidikan dan latihan kepada petugas polisi P3R Bitung sehingga dapat mewujudkan petugas polisi yang profesional; 8) Reward and punishment (penghargaan dan penghukuman)."