Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Munculnya pelbagai problematika pertanahan terkait persediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mendorong pemerintah untuk mencari alternatif solusi kebijakan pertanahan yang terpadu yaitu Bank Tanah. Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah konsep Bank Tanah dan bagaimanakah penerapan konsep Bank Tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditinjau dari konsep hukum pertanahan di Indonesia. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder yang dilengkapi wawancara dengan narasumber sebagai data pendukungnya. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep Bank Tanah merupakan solusi mengatasi masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum apabila ditinjau dari konsep hukum pertanahan di Indonesia. Bank Tanah merupakan kegiatan pemerintah untuk menyediakan tanah yang dialokasikan penggunaannya di masa mendatang, tergantung tujuan pengambilalihan tanahnya. Kewenangan pemerintah dalam Bank Tanah muncul dari konsep Hak Menguasai Negara yang dibatasi oleh fungsi sosial tanah. Menurut konsep hukum pertanahan di Indonesia, Bank Tanah merupakan bagian kebijakan dalam pembaruan agraria, bagian dari aspek penataan ruang, kebijakan penanganan tanah terlantar, serta sebagai kerja sama antar sektor pembangunan dalam rangka pengadaan tanah. Guna dapat menerapkan Bank Tanah di Indonesia, negara perlu menyesuaikan aspek kelembagaan, tujuan, kewenangan dan pembiayaan ke dalam konsepsi Bank Tanah Umum Publik.

---

The emergence of various land-related problems based on needs of land supply for development for public purposes encourages the government to look for alternative solutions that integrated land policy which is the Land Bank. Based on problem identifications, the purpose of this thesis is to determine how Land Bank concept is applicated in general and used as land acquisition techniques for public purposes judging from land law concept in Indonesia. This thesis uses the method of normative-legal research method with secondary data sources include interviews with informants as supporting data. This research concluded that the concept of the Land Bank is a solution to overcome land acquisition issues for public purposes judging from the concept of land law in Indonesia. Land Bank is a government activity to provide the allocated land to use in the future, depending on the purpose of land acquisition. Government?s authority in Land Bank concept is based on the state control concept bordered by the social function of land. According to land law concept in Indonesia, the Land Bank is part of the agrarian reform policy, part of state spatial planning, part of abandoned-land management policies, as well as part of cooperation between sectors of development in order to perform land acquisition for public purposes. In order to implement the Land Bank concept in Indonesia, the state needs to adjust to the institutional aspects, objectives, authorities and funding into the conception of General Public Land Bank."

"RevoIusi Kebudayaan membuat keadaan dalam negeri Cina mengalami kekacauan. Kekacauan yang ditimbulkan itu membuat perekonomian mengalami stagnasi. Akibat selanjutnya adalah banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Pada tahun 1976, RevoIusi Kebudayaan berakhir.Yang terjadi adalah pengangguran yang besar, terutama di perkotaan, karena orang yang kehilangan pekerjaan dan generasi muda yang kembali dari desa-desa, sama-sama mencari pekerjaan. Keadaan perekonomian yang belum baik membuat lapangan pekerjaan sulit untuk didapatkan. Untuk mengatasi masalah ekonomi ini pemerintah di bawah pimpinan Deng Xiaoping mengadakan Reformasi Ekonomi 1978.Reformasi Ekonomi 1978, yang menerapkan sistim perekonomian pasar dan politik pintu terbuka, berjalan dengan lancar. Perekonomian meningkat dengan pesat. Peningkatan itu tidak berjalan dengan seimbang, karena hanya sektor industri yang mengalami kemajuan, sementara sektor lain masih kurang diperhatikan. Tahun 1979 keluar kebijaksanaan penyesuaian kembali agar perekonomian bisa berjalan dengan seimbang. Dalam Reformasi Ekonomi inilah berbagai kebijaksanaan atas masalah tenaga kerja dikeluarkan. Fokus utamanya adalah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, antara lain pada kebijaksanaan Industrialisasi Pedesaan dan Reformasi Perkotaan. Kebijaksanaan_kebijaksanaan tersebut terbukti mampu menyerap pengangguran dan kelebihan tenaga kerja di pedesaan dan perkotaan. Sistim Tanggung Jawab Rumah Tangga Khusus di pedesaan dan Sistim Tanggung Jawab Penuh & Sistim Kontrak Kerja pada perusahaan negara adalah usaha untuk memperbaiki hasil produksi. Dengan berbagai kebijaksanaan itu tenaga kerja tersebar lebih baik, berkemampuan lebih baik dan juga terjadi peningkatan hasil produksi pada sektor-sektor selain industri. Hal ini pada akhimya membuat perekonomian berjalan lebih seimbang dan lebih baik"