Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap jual beli Apartemen The Peak at Sudirman. Dibahas mengenai telah dipenuhinya persyaratan administratif yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku dalam pembangunan Apartemen The Peak at Sudirman oleh pengembang PT Graha Tunas Mekar, perlindungan hukum terhadap para pembeli dengan adanya perbedaan luas antara luas yang tercantum di Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan luas yang tercantum di sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, juga mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan para pembeli Apartemen The Peak at Sudirman dengan adanya perbedaan luas tersebut.

---

This thesis discusses about the the legal review of the sale and purchase of apartments at The Peak at Sudirman. It is discussed about the fulfillment of administrative requirements specified by the prevailing law regarding the construction of apartments at The Peak at Sudirman by the developer, PT Graha Tunas Mekar, the legal protection of the buyers, whose width area of the apartment as stated in the Strata Title Certificate is different with the width area stated in the binding sale and purchase agreement, as well as the legal action that can be filed by the buyers with such differences."

"Perumahan dan permukiman yang tepat adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, tetapi saat ini, ada banyak warga tinggal di daerah yang kurang layak karena kemiskinan, urbanisasi, dan kurangnya tanah. Alternatif terbaik untuk memecahkan masalah ini adalah dengan membangun rumah susun dengan harga terjangkau bagi masyarakat miskin. Rumah susun ini diatur oleh undang-undang no. 16/1985. Saat ini, ada rumah susun mewah di Indonesia, yang juga dikenal sebagai "apartemen" dan "kondominium". Rumah susun mewah juga diatur oleh undang-undang nomor 16/1985 yang diarahkan untuk rumah susun sederhan, sehingga undang-undang ini tidak lagi cocok untuk rumah susun mewah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan untuk rumah susun mewah di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengaturan rumah susun mewah di Indonesia belum diatur secara jelas di salah satu undang-undang dalam hukum Indonesia, yang menyebabkan banyak masalah, seperti tidak ada batasan yang jelas antara rumah susun sederhana dan rumah susun mewah, yang dapat digunakan oleh beberapa pihak untuk menggunakan hak yang bukan milik mereka untuk memperoleh keuntungan dan fasilitas. Akibatnya, pengembangan rumah susun tidak lagi mencapai sasaran yang tepat, dan pendapatan pemerintah dari pajak menjadi tidak optimal.

---

Proper housing and settlement are one of the basic needs of human, but nowdays, there are many citizens live in a vile area because of the poverty, urbanizations, and lack of land. The best alternative to solve this problem is by building flats with affordable price to the poor. These flats are regulated by law no. 16/1985. Nowdays, there are many luxurious flats in Indonesia, which also known as "apartments" and "condominiums". They also regulated by law no. 16/1985 which is directed for the low price flats, so this statute is no longer suitable for the luxurious flats. The purpose of this research is to find the regulation for the luxurious flats in Indonesia, by using a statute approach and a comparative approach.Results of this research proves that the regulation of luxurious flats in Indonesia has not regulated clearly in one of the statute in Indonesia law, which causes many problems, such as there are no clear limitation between flats and apartments/ condominiums, that can be used by some party to use rights which not belong to them. As result, the development of flats is no longer reach the right target, and the income of the government from tax is not optimal."

"Karya tulis ini membicarakan mengenai perjanjian jual beli satuan unit apartemen melalui perusahaan pengembang yang berada di komplek Harmoni Plaza ditinjau dari aspek Hukum Perdata Barat. Dalam peribahasan, penyusun memakai metode kepustakaan dengan data penunjang yang penyusun peroleh dari PT. Artha Grand. Pembangunan apartemen oleh perusahaan pengembang merupakan peran serta swasta dalam membantu pemerintah dalam hal pengadaan perumahan vertikal karena sulitnya untuk memperoleh lahan yang luas di perkotaan untuk dipergunakan pembangunan perumahan horizontal. Pembangunan perumahan vertikal ini dibangun dengan berbagai type dan peruntukannya. Untuk melakukan jual beli satuan unit apartemen tersebut antara perusahaan pengembang dengan calon pembeli tunduk pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang mengaturnya dan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan pengembang itu sendiri. Banyak permasalahan yang dihadapi baik yang datangnya dari konsumen maupun dari pihak perusahaan pengembang dan perlu pertanggung jawaban atas kejadian-kejadian yang tidak dikehendaki oleh masing-masing pihak. Pertanggung jawaban dalam Hukum perdata lahir karena adanya suatu perikatan yang bersumber dari perjanjian atau undang-undang. Tanggung jawab yang bersumber pada perjanjian timbul karena adanya wanprestasi, sedangkan tanggung jawab yang bersumber pada undang-undang lahir karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Perjanjian yang dibuat antara PT. Artha Grand selaku penjual dengan konsumen atau pembeli didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak."

"Karya Tulis ini membicarakan masalah jual beli rumah melalui perusahaan real estate yang ada diKabupaten Bekasi ditinjau dari aspek hukum perdata. Dalam melakukan perjanjian jual beli rumah tersebut, siapakah yang bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan antara perusahaan yang bersangkutan atau yang datangnya dari pihak konsumen (pembeli). Dalam pembahasan, maka disini penulis memakai metode yang lazimnya dipergunakan dalam penyusunan suatu karya ilmiah, yaitu metode penelitian primer dan sekunder. Dalam hal membangun perumahan perusahaan real estate sebagai pihak swasta turut membantu pemerintah dalam pengadaan rumah dengan berbagai type yang telah ditentukan. Untuk melakukan jual beli rumah tersebut antara real estate dengan calon pembeli harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam UndangUndang yang mengaturnya dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pemerintah maupun dari perusahaan real estate itu sendiri. Melihat kegiatan yang dilakukan perusahaan real estate mempunyai dampak yang positif bagi masyarakat karenanya perlu kerjasama yang baik antara kedua belah pihak didalam pemasarannya. Banyak permasalahan yang dihadapi baik yang datangnya dari konsumen maupun dari pihak real estate dan perlu pertanggung jawaban atas kejadian-kejadian yang tidak dikehendaki oleh masing-masing pihak. Pertanggung jawaban dalam hukum perdata lahir karena adanya suatu perikatan yang dapat bersumber dari perjanjian atau undang-undang atau sekaligus kedua-duanya. Tanggung jawab yang bersumber sekaligus kedua pada perjanjian timbul karena wanprestasi, sedangkan tanggung jawab yang bersumber pada undang-undang lahir karena adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur adalah didasarkan kesepakatan kedua belah pihak (berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata). Ada tiga macam cara penjualan rumah melalui real estate yaitu penjualan secara angsuran jangka pendek, penjualan angsuran jangka panjang dan penjualan secara tunai."

"Judul dari penulisan ini dimaksud untuk mengetahuisejauh mana Pengikatan Jual Beli Tanah yang seringdipergunakan oleh pengembang perumahan termasuk dalam halini Pantai Indah Kapuk yang menjadi obyek penelitian dapatmemenuhi kaidah hukum sebagai suatu perjanjian khususnyaditinjau dari segi Hukum Perdata, mengingat bahwa HukumPertanahan Nasional kita tidak mengenal istilah PengikatanJual Beli Tanah yana ada adalah Jual Beli Tanah yang dibuatoleh PPAT. Disamping itu juga dibahas apakah penjualantanah kaveling oleh Pengembang dapat dibenarkan dan tidakbertentangan dengan Undang-Undang Perumahan Pemukiman Nomor4 tahun 1992. Penulisan ini dilakukan dengan mengadakanpengamatan dalam praktek dan studi kepustakaan. Diharapkandari penulisan tesis ini dapat menambah pengetahuan tentangaspek Hukum Pengikatan Jual Beli Tanah dalam kaitannyadengan sistim Hukum Pertanahan Nasional dan penerapannyadalam praktek sehari-hari."

"ABSTRAKMarlina Andreas, 0591001527. Perjanjian Jual-Beli dengan Sistem Konsinyasi.Perjanjian jual-beli dengan sistem konsinyasi adalah perjanjian jual-beli yang bersifat titip- jual, dimana pihak consignor/penitip menitipkan produknya di tempat pihak consignee/pemasar, dengan maksud untuk dijual kepada konsumen akhir. Pemerintah Indonesia belum meitibuat suatu peraturan yang mengatur secara khusus dan tegas tnenge- nai perjanjian jual-beli dengan sistem konsinyasi. Namun\ demikian, berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang dianut"^oleh pasal 1338 ayat 1 dalam Buku III KUH Perdata, maka perjanjian jual-beli dengan sistem konsinyasi merupakan salah satu cara pembayaran yang dapat dilakukan oleh pihak consig nor dan pihak consignee. Perjanjian jual-beli dengan sistem konsinyasi banyak digunakan dalam praktek perdagangan, seper- ti di perusahaan garment, supermarket, dan toko buku. Cara ini dinilai menguntungkan kedua belah pihak karena pihak consignee hanya membayar kepada consignor sebesar hargaI barang-barang yang telah laku terjual, dan dengan melaluiIpihak consignee sebagai pemasar, dapat mempercepat penjualan produk pihak consignor. Permasalahan yang dapat timbul dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, antara lain adalah mengenai keterlatnbatan pihak consignee dalam meinbayar harga dari bar- ang-barang yang sudah laku terjual dan dalam hal pihak con signee tidak menyediakan fasilitas kebersihan, seperti yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Hal-hal yang menarik inilah yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini.

---

"

"Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Indonesia diperlukan adanya suatu pasar modal. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut diatas, pasar modal mempunyai peran yang sangat strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya. Di lain pihak pasar modal juga merupakan tempat investasi bagi masyarakat termasuk pemodal menengah dan kecil. Untuk melaksanakan peran tersebut pasar modal perlu didukung oleh infra stuktur yang memadai, profesionalisme para pelaku pasar modal dan kerangka hukum yang memadai, karena tanpa itu semua maka aktivitas pasar modal tidak akan berjalan seperti yang diharapka. Dengan kerangka hukum yang jelas diharapkan semua pelaku pasar modal mempunyai pedoman dan landasan berpijak yang baku. Untuk itu para pelaku pasar modal harus mengikuti aturan main yang telah ditetapkan. Salah satu aktivitas di pasar modal yang sangat menarik untuk diamati adalah mengenai jual beli saham. Proses ini menarik perhatian karena jual beli saham didasari hal-hal seperti untuk mendapatkan dividen, mendapatkan capital gain, turut serta dalam kepemilikan perusahaan maupun untuk spekulasi. Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka ada beberapa hal yang menarik untuk diteliti mengenai perjanjian jual beli saham, yaitu tentang hak dan kewajiban baik itu penjual maupun pembeli berhubungan dengan saham yang sedang ditransaksikan, juga mengenai peralihan hak atas saham dan proses settlement yang terjadi di Bursa Efek Jakarta. Berlakunya peralihan hak atas saham yang menggunakan rumus T+4 menimbulkan permasalahan baru karena dikhawatirkan terjadi kecurangan-kecurangan dalam transaksi dimana belum beralih kepemilikan saham tetapi sudah terjadi transaksi lagi."