Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This thesis discusses the legal position of Creative Commons licenses in accordance with Indonesian copyright law as regulated in Law Number 19 of 2002. This research used prescriptive analysis and juridical normative by describing research and analyzing the issues. Indonesian private law uses open system for every party to make an agreement, as stipulated in Indonesian Civil Code in Article 1338 (I). The open system means that everyone is free to create an agreement as long it fulfills the requirements to make an agreement. Law Number 19 of 2002 regulates copyright in Indonesia including license agreement; however the implementing regulation of Article 47 of the law is yet to be available. Creative Commons license agreement is a tool for on-line sharing that conforms to the copyright concept as regulated in the TRIPs Agreement. Copyright disputes can be settled through three ways, out of court settlement (alternative dispute resolution) as regulated in Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, private method through the Commercial Court or criminal procedure. The dispute between Susan Chang v Virgin Mobile, LLC, Virgin Mobile Pty and Creative Commons in the United States for the Northern District of Texas, Dallas Division, is the first case in which Creative Commons stands as one of the Defendants."

"Pembajakan karya seni terjadi dimana-mana dengan menggunakan berbagai media, tidak hanya di Indonesia melainkan juga di negara-negara lain. Oleh karena itu masyarakat pengguna internet memerlukan wadah untuk dapat mengekspresikan dan menggunakan hasil karya seorang pencipta berupa musik, gambar atau foto, sinematografi atau film agar dapat dinikmati oleh masyarakat luas tanpa adanya pelanggaran hak cipta dengan suatu perjanjian lisensi terlebih dahulu melalui media komputer yang terhubung dengan internet. Lisensi tersebut adalah Creative Commons License. Oleh karena itu, pokok-pokok permasalahan yang hendak dibahas adalah Apakah lisensi Creative Commons bertentangan dengan Undang-undang Hak Cipta Indonesia dan apakah Lisensi Creative Commons menghilangkan hak ekslusif pencipta?.Bagaimana penyelesaian pelanggaran hukum terhadap ciptaan yang menggunakan lisensi Creative Commons pada kasus Creative Commons License yang terjadi di Belanda. Creative Commons License tidak melanggar hak cipta dan bertentangan dengan hukum hak cipta Indonesia UU No. 19 Tahun 2002. Karena lisensi Creative Commons membantu pencipta untuk mempertahankan hak cipta dari pencipta dan mengatur hak cipta dari pencipta dengan lebih fleksibel, dengan cara yang terbuka . Faktanya, Lisensi Creative Commons adalah lisensi hak cipta dan bersandar pada hak cipta untuk penyelenggaraan hak cipta itu sendiri. Penyelesaian pelanggaran hukum terhadap hasil ciptaan yang menggunakan lisensi Creative Commons dapat diselesaikan melalui pengadilan. Hal tersebut telah diuji yaitu pertama diketahui keputusan yang melibatkan lisensi CC pada kasus Adam Curry vs Audax tanggal 9 maret 2006 oleh pengadilan wilayah Amsterdam di negara Belanda."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perbandingan antara ketentuan tentang penggunaan yang wajar dan penggunaan komersial ciptaan berdasarkan Undang Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Lisensi Creative Commons. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan menelusuri data dan bahan hukum yang berkaitan dengan judul. Hasil penelitian menyatakan bahwa ketentuan mengenai penggunaan yang wajar dan penggunaan komersial dalam Lisensi Creative Commons tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Hak Cipta, sebaliknya mengatur lebih jelas dan tegas batas antara penggunaan yang wajar dan pelanggaran. Selain itu, penelitian menyatakan bahwa ketentuan mengenai Hak Adaptasi dalam Lisensi Creative Commons mempermudah pelaksanaan hak tersebut.

---

ABSTRACTThis paper discussed about the comparison between the provision regarding the fair use and commercial use of creation based on Law No. 19 of 2002 compared to Creative Commons License. Research carried out by juridical-normative method which tracing data and legal materials relating to the title. The study states that the provisions regarding the fair use and commercial use of the Creative Commons License does not conflict with the provisions of the Copyrights Act, by contrast it sets the boundaries between fair use and infringement more clearly and firmly. Furthermore, the study states that the provisions regarding the rights of Adaptation in the Creative Comons License facilitate the implementations of these rights. "

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana hukum hak cipta dapat mempengaruhi kreativitas. Pada awalnya, hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta kemudian dibatasi hanya sebatas 14 tahun, dengan tujuan agar ketika jangka waktu tersebut habis dan suatu karya cipta masuk ke dalam ranah domain publik, maka masyarakat dapat mengakses karya cipta tersebut secara gratis dan tanpa hambatan. Namun dalam perkembangannya jangka waktu tersebut kemudian diperpanjang secara bertahap hingga sangat lama, yang mana hal ini akan berdampak pada semakin lamanya karya cipta tersebut masuk ke dalam ranah domain publik, dan semakin sedikit pula karya cipta yang tersedia untuk digunakan secara bebas. Sebagai salah satu respon atas keadaan ini kemudian hadir lisensi Creative Commons yang ternyata memberikaan manfaat tersendiri bagi aktivitas Komunitas Web Series Indonesia.

---

This thesis emphasize how copyright law can affect creativity. The term of copyright protection was originally fourteen years. After that the work entered the public domain, enable the public to gain free and unhindered access to creative endeavors. However, the term of protection has continually expanded. As one response to this situation, at present, there are Creative Commons licenses that provides benefits to Komunitas Web Series Indonesia's activities. "

"Fokus dari tesis ini adalah pada pengembangan Repo sebagai lembaga pendanaan di Indonesia Indonesia, khususnya yang terkait dengan Equity Repo; Konsep repo di Indonesia setelah diterapkan Peraturan OJK No. 9 / POJK.04 / 2015; dan implementasi Repo konsep di Pengadilan Indonesia. Ada beberapa masalah mengenai konsep Repo sebagai perjanjian yang diatur, digunakan dalam praktik berbeda dan di pengadilan putusan di Pengadilan Indonesia terkait dengan hak milik dan prinsip pribadi hukum berdasarkan KUHPerdata Indonesia. Maka, penulis merumuskan dan membahas masalah berikut: 1. Bagaimana implementasi konsep Repo secara khusus Repo Ekuitas melalui Regulasi dan Pasar Modal di Indonesia ?; 2. Bagaimana hubungan antara konsep Repo sebagai perjanjian dengan konsep hak properti di Indonesia kerangka kerja hukum swasta Indonesia ?; 3. Bagaimana implementasi darikonsep hak properti tentang Repo sebagai perjanjian di Pengadilan Indonesia Aturan? Dalam kesimpulan ini, pengembangan Equity Repo di Indonesia masih belum optimal dan peraturan tentang Repo tidak konsisten sehingga ada urgensi untuk menyelaraskan konsep Repo sebagai kesepakatan dalam kerangka hukum Indonesia kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan deskriptif analitistipologi.

---

The focus of this thesis is on the development of Repo as a funding institution in Indonesia Indonesia, specifically related to Equity Repo. The concept of repo in Indonesia after the implementation of OJK Regulation No. 9 / POJK.04 / 2015; and the implementation of the Repo concept in the Indonesian Courts. There are several issues regarding the concept of Repo as a regulated agreement, used in different practices and in court decisions in Indonesian Courts relating to property rights and personal legal principles based on the Indonesian Civil Code. So, the authors formulate and discuss the following issues: 1. How is the implementation of the Repo concept specifically Repo Equity through Regulations and Capital Markets in Indonesia ?; 2. What is the relationship between the concept of Repo as an agreement with the concept of property rights in Indonesia in Indonesias private legal framework ?; 3. How is the implementation of the concept of property rights regarding Repo as an agreement in Indonesian Court Rules? In this conclusion, the development of Equity Repo in Indonesia is still not optimal and the regulations on Repo are not consistent so there is an urgency to harmonize the concept of Repo as an agreement in the Indonesian legal framework. This study uses a normative juridical approach with analytical descriptive typology."

"Summary:This will be the first book to attempt to take a 'holistic' approach to security in the Commons (outer space, the atmosphere, the oceans, cyberspace, etc) in that it examines in detail each domain of the commons, identifying and assessing the current and future threats to free international access to the domai"

"'Jyh-An Lee provides the first comprehensive account of non-profit organizations and their overlooked role in setting (and working around) intellectual property policy. The reader will find a wealth of information and a novel theory of NPOs as part of the IP ecosystem.' - Mark A. Lemley, Stanford Law School, US"

"Pembahasan commoning menjadi diskusi yang lebih luas di tahun-tahun terakhir. Commons yang pada awalnya biasa digunakan untuk menggambarkan rural artefact, sebagai sumber daya rural yang digunakan bersama sebagai strategi penghidupan, dapat dikaji lebih luas dan dilihat dari sudut pandang yang berbeda seiring dengan berkembangnya penelitian-penelitian etnografis yang sudah ada. Gagasan dan paradigma baru itu memungkinkan beragam pandangan tentang ruang lingkup commons dan proses commoning yang telah dipraktikkan di kampung sebagai sumber daya yang dibangun secara sosial dalam bentuk permukiman informal. Studi ini mencoba untuk mengidentifikasi, menceritakan dan memahami ruang lingkup commons dan commoning dalam beberapa kasus penggusuran yang telah lama direncanakan namun tidak dilaksanakan dan yang sudah tergusur yang digunakan sebagai tinjauan teoretis untuk mengidentifikasi commons dan commoning di Bidaracina serta pengaruhnya ke lingkung bangun kampung. Pendekatan tinjauan literatur naratif dan wawancara jarak jauh digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian ini, yang terutama berfokus pada bagaimana paradigma-paradigma baru dari commoning dimanifestasikan dalam lingkungan semacam itu di mana penggusuran yang diharapkan tetapi agak tidak pasti sedang mengancam mereka.

---

Discourses around the idea of commons and commoning have become a broader discussion in recent years. The idea surrounding commons, which was originally used to describe rural artifacts—as rural resources that are used and managed together as survival strategies—has been redefined mainly through ethnographic research approaches. Those new ideas and paradigms allow for diverse views about the scope of the commons and the process of commoning that has been practiced in kampungs as socially constructed resources in the form of informal settlements. This study is trying to narrate and understand the scope of commons and commoning in some of the long-envisioned yet unimplemented eviction and two of the already-evicted as a theoretical conversation to identify commons and commoning in Bidaracina and their influence on the built environment. The narrative literature review approach and online distant interview were used to answer the questions of this research, which concern mainly on how the new paradigms of commoning are manifested in such neighborhoods where an expected but rather uncertain eviction is imminent."