Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi munculnya persengketaan antara pihak Direktorat Jenderal Pajak dengan salah satu Wajib Pajak yang bergerak di bidang pertambangan. Adapun materi yang dipersengketakan adalah pengkreditan Pajak Masukan atas kegiatan reklamasi. Di dalam batang tubuh Undang-Undang (UU) PPN dan PPnBM yang berlaku, Peneliti memperhatikan tidak ada aturan yang mengatur mengenai pengkreditan Pajak Masukan yang terkait dengan kegiatan pasca produksi.Penelitian ini dimulai dengan membahas latar belakang ditambahkannya ayat (2a) pada Pasal 9 di dalam perubahan kedua UU PPN dan PPnBM tahun 2000 dan perubahan ayat tersebut pada perubahan ketiga UU PPN dan PPnBM. Di dalam ayat (2a) tersebut diatur mengenai pengkreditan Pajak Masukan yang terkait dengan kegiatan pra produksi yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.Hasil peneltian menyimpulkan bahwa secara teori pengkreditan Pajak Masukan atas kegiatan reklamasi dapat dikreditkan. Namun dalam pelaksanannya pengkreditan ini terbentur dengan pengaturan saat pengkreditan Pajak Masukan yang dianut di dalam UU PPN dan PPnBM.

---

This research was originally motivated by the emergence of disputes between the Directorate General of Taxes (DGT) with one of the taxpayers engaged in mining sector. The matter in dispute is Input Tax Crediting for reclamation activities. In the applicable VAT and luxury sales tax laws, researcher noticed that there are no rules governing the crediting of Input Tax related to postproduction activities.

This research begins by discussing the background of adding the subsection (2a) in Article 9 in the second amendment of VAT and luxury sales tax laws in 2000 and the changes of that paragraph on the third amendment to the Law on VAT and luxury sales tax. In the subsection (2a) is regulated the Input Tax crediting related to the pre-production activities undertaken by Taxable Entrepreneur.

The research concluded that in theory, the Input Tax Crediting of reclamation activities can be done. But it cannot be conducted regarding the VAT and luxury sales tax law current settings; there is timing for crediting criteria in order to crediting your input tax."

"Pemerintah mewajibkan perusahaan pertambangan minerba untuk melakukan reklamasi lahan pascatambang sebagai konsekuensi dari eksploitasi lahan pertambangan. Reklamasi termasuk dalam bagian pertambangan dan merupakan satu kesatuan proses. Koreksi yang dilakukan fiskus pada Pajak Masukan atas kegiatan Reklamasi di lahan pascatambang telah berujung sengketa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah perlakuan PPN pada Pertambangan Minerba berlaku umum, yaitu UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Sengketa terkait pengkreditan PM atas perolehan BKP/JKP untuk reklamasi, berakhir dengan putusan hakim yang memenangkan PKP. Terdapat keputusan yang berbeda antara DJP dan Kementerian ESDM, dimana Kementerian ESDM mewajibkan perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi, namun di satu sisi DJP menganggap bahwa reklamasi tidak berhubungan dengan kegiatan usaha sehingga Pajak Masukannya dikoreksi. UU PPN dan PPnBM saat ini tidak mengakomodasi karakter dari usaha Pertambangan Minerba sehingga diperlukan regulasi PPN yang mengatur khusus untuk Pertambangan Minerba.

---

The Government requires Minerals and Coal Mining Companies to conduct reclamation on post mining land as result of exploitation in mining land. Reclamation included in the mining section and is a unified process. Corrections made by tax authorities on input taxes on Reclamation activities on post mining land have led to disputes. This research uses qualitative descriptive method and qualitative data analysis technique. The result of this research is the VAT treatment in Mineral and Coal Mining applies in general. Disputes related to the crediting of input tax on taxable supplies for reclamation activities, ends with a judge rsquo s decision to win the mining company. There is a different decision between DGT and EMR Ministry, where EMR requires mining companies to undertake reclamation, but on the one hand DGT assumes that reclamation is not related to business activities so that its Input Tax corrected. The current VAT law does not accommodate the character of the Minerals and Coal Mining business, hence a VAT regulation that is specially regulated for Mining business is required."

"

---

.Pengkreditan Pajak Masukan dalam suatu perusahaan terpadu khususnya

perusahaan terpadu kelapa sawit menjadi sengketa yang banyak dibahas di

Pengadilan Pajak. Dari studi kasus terhadap beberapa Putusan Pengadilan Pajak

terkait sengketa PPN Masukan tersebut, terdapat perbedaan pendapat antara DJP

di satu sisi dengan perusahaan terpadu kelapa sawit selaku Wajib Pajak dan

Majelis Hakim di sisi lain. DJP berpendapat bahwa Pajak Masukan terkait dengan

unit yang menghasilkan BKP Strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari

pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan. Namun pengusaha perusahaan terpadu

serta Majelis Hakim berpendapat bahwa pengkreditan Pajak Masukan harus

dikaitkan dengan ada atau tidak adanya penyerahan yang terutang PPN pada

produk akhir dari rangkaian kegiatan usaha integrated tersebut. Analisis ketentuan

pengkreditan Pajak Masukan dilakukan dengan menganalisis pendapat yang

dikemukakan masing-masing pihak pada ketiga contoh kasus yang diambil dalam

penulisan ini. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa Pajak Masukan yang

diperoleh dari unit perkebunan yang menghasilkan TBS pada perusahaan terpadu

seharusnya dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPN

Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua tentang Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah. Selain itu, dari hasil analisis juga diketahui bahwa

peraturan PPN yang ada belum efektif mengatur tentang pengkreditan Pajak

Masukan dalam suatu perusahaan terpadu khususnya kelapa sawit.

---

ABSTRACT

Crediting VAT input in an integrated enterprise particularly integrated palm oil

company becomes a dispute that is widely discussed in the Tax Court . From

some case study Verdicts Tax Court concerning the input VAT , there are some

different opinions among the DJP in one side with an integrated palm oil company

as taxpayer and the panel of Tax Court judges on the other side. DJP found that

the input VAT associated with the unit that produces the strategic taxable goods

on transfered is exempt from VAT, can not be credited. However the integrated

companies and the judges of Tax Court thought that the crediting of Input VAT

must be attributed to the existance of the VAT payable transfered on the final

product of the intergrated operations. The analysis of input VAT crediting policy

was done by analyzing the opinions expressed on each of the three cases taken

from this paper. The results of the analysis indicated that the VAT input derived

from plantations that produce TBS unit should be credited according to Article 9

(2) of VAT Act No. 18 of 2000 on the Second Amendment of Law No. 8 of 1983

on Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods . In

addition, from the results of the analysis, it?s also known that the existing of VAT

rules has not been effectively regulate the VAT input crediting, especially the

integrated palm oil company."

"Laporan Magang ini berfokus terhadap kasus sengketa pajak yang ditampilkan di judul laporan yang dihadapi PT.ABC mengenai koreksi DJP Direktorat Jenderal Pajak terhadap jumlah pajak masukan yang diperhitungkan oleh PT.ABC di tahun 2013. Kasus ini telah dibawa ke Pengadilan Pajak dan hingga sekarang, belum mendapatkan hasil keputusan atau resolusi. Tujuan utama dari laporan ini adalah untuk menganalisa alasan-alasan dibelakang koreksi penghitungan pajak masukan oleh DJP dan mengusulkan sejumlah rekomendasi-rekomendasi untuk penyelesaiannnya.

---

This Internship Report centers on the titular tax dispute case faced by PT. ABC concerning the DGT rsquo s Directorate General of Taxation correction of the amount of Input VAT it recorded in Year 2013. The case has been brought to the Tax Court and as of now, no resolutions have been achieved. The prime objective of this report will be to analyze the reason s behind the corrections and suggest an appropriate recommendation for how the case should be resolved."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai mekanisme perhitungan Pajak Masukan atasperolehan barang dan jasa yang terkait penambangan dan pengolahan, dankendala-kendala yang dihadapi perusahaan dalam melaksanakan kewajiban PajakPertambahan Nilai terhadap kegiatan pertambangan Nikel bagi perusahaan yangmelakukan penambangan dan pengolahan. Penelitian ini menggunakanpendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan,studi lapangan, dan wawancara mendalam dengan pihak terkait.Hasil dari penelitian ini adalah: feronikel merupakan bijih nikel yang diproseslebih lanjut. Penjualan atas bijih nikel yang telah diolah menjadi feronikelmerupakan objek yang terutang PPN sedangkan untuk bijih nikel yang langsungdi jual ke luar negeri merupakan objek yang dikecualikan dari pengenaan PPN.Biaya penambangan dan pengangkutan atas bijih nikel yang dijual tersebutadakalanya menyatu dengan bijih nikel yang akan diolah di dalam pabrikpengolahan sehingga menimbulkan kesulitan dalam menghitung berapa besaranPajak Masukan dapat dikreditkan.Kendala yang timbul adalah kendala internal, yaitu: staf yang khusus menanganipajak hanya terdapat di kantor pusat, sedangkan transaksi yang berkaitan langsungdengan pertambangan lebih banyak dilakukan di Unit Bisnis pertambangan, dankesulitan dalam pengadministrasian PPN atas joint cost untuk menghasilkan bijihnikel dan feronikel. Upaya yang dilakukan oleh PT ANTAM (Persero) Tbk dalammengatasi kendala dalam rangka memaksimalkan pengkreditan Pajak Masukanadalah dengan mengupayakan penambahan personil di Satuan Kerja Pajak danmemberikan sosialisasi perpajakan khususnya PPN atas Jasa Penambangan danPengangkutan, ke Unit Bisnis Pertambangan sehingga pada saatpengadministrasian dapat diidentifikasi dan diklasifikasikan antara PajakMasukannya dapat dikreditkan dan yang tidak.

---

AbstractThis study discusses the calculation mechanism of Input Tax on the acquisition ofgoods and services related to mining and processing, and constraints thatcompanies face in implementing the VAT liability of Nickel mining activities forcompanies that conduct mining and processing. This study used a qualitativeapproach to data collection techniques through library research, field studies, andin-depth interviews with relevant parties.The results of this study are: ferronickel, nickel ore that is processed further. Salesof nickel ore that has been processed into nickel is the object while the VATpayable for the direct nickel ore sold to a foreign object is excluded from theimposition of VAT. The cost of mining and transporting the ore is sometimes soldtogether with nickel ore to be processed at the processing plant, giving rise todifficulties in calculating how much the amount of input tax may be credited.Constraints is arising from the internal, that is: a special staff to handle the taxonly in the head office, while transactions that are directly related to mining ismostly done in the mining business unit, and difficulties in the administration ofVAT on joint cost to produce nickel ore and ferronickel. Efforts made by PTAntam (Persero) Tbk to overcome obstacles in order to maximize input taxcrediting is to seek the addition of personnel in the Tax Task Force and providesocialization in particular VAT taxation on Mining Services and Transportation,to the Mining Business Unit so that when the administration can be identified andclassified between Input Tax can be credited and which not."

"Penelitian ini menggambarkan penerapan Pajak Masukan dan dampaknnya pada perusahaan industri perkebunan kelapa sawit khususnya PT X sebelum dan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 70/P/HUM/2013, serta dampak yang terjadi setelah terbitnya Putusan Mahkamah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat dua perbedaan dalam mengkreditkan Pajak Masukan PT X. Pertama, sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung PT X menerapkan dua metode yaitu mengkreditkan dan tidak mengkreditkan Pajak Masukan. Kedua, setelah adanya Putusan Mahkamah Agung PT X memungut PPN atas semua produksi dan mengkreditkan Pajak Masukan TBS.

---

This research aims to describe Tax Credit on Value Added Tax Input Implementation and the impact in Palm Oil Plantation Industry, in this case PT X, before and after Supreme Court Decision Number 70 P HUM 2013 has issued. This research conducted qualitative approach with data collection through literature studies and in depth interview. The result of this research is there are two types of implementation tax credit on Value Added Tax Input in PT X. First, before Supreme Court Decision Number 70 P HUM 2013 has issued, PT X conducted two approach, both credited and did not credit on their VAT in from FFB Fresh Fruit Bunch . Second, After Supreme Court Decision has issued, all products from PT X are subject to VAT and credited on VAT input."

"Penelitian ini membahas mengenai kebijakan pajak penghasilan atas kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT ABC. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan PT ABC melaksanakan CSR sudah berada dalam cakupan beyond compliance dan perlakuan pajak penghasilan atas CSR tergantung dari bagaimana CSR tersebut dilaksanakan. Selain itu, program CSR bidang lingkungan dan pemberdayaan belum terakomodir dalam peraturan pajak sehingga tidak dapat menjadi biaya pengurang penghasilan. Hambatan yang dihadapi perusahaan dalam pelaksanaan CSR yaitu adanya tindakan otonomi pemerintah daerah yang meminta anggaran CSR perusahaan diserahkan ke pemerintah daerah dan adanya LSM yang memanfaatkan kegiatan CSR perusahaan untuk kepentingan pribadi.

---

This research discusses the income tax policy on Corporate Social Responsibility (CSR) at PT ABC. This research was conducted using a qualitative approach. Results of this study indicate that the purpose of implementing CSR PT ABC is within the scope beyond compliance and income tax treatment of CSR depends on how CSR is implemented. In addition, the CSR program environment and empowerment have not been accommodated in the tax rules so there can’t be a cost deductio n on income. Obstacles encountered in the implementation of CSR companies among others, the actions of local government autonomy CSR budget request submitted to the local government and the existence of NGOS that utilizes the company's CSR activities for personal gain."

"Penelitian ini membahas tentang dampak yang ditimbulkan oleh PeraturanMenteri Keuangan No 74 2010 khususnya bagi pelaku usaha dan penerimaanNegara dari sektor pajak Bagi pengusaha kena pajak aturPenelitian ini membahas tentang dampak yang ditimbulkan oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 74/2010 khususnya bagi pelaku usaha dan penerimaan Negara dari sektor pajak. Bagi pengusaha kena pajak aturan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat secara administrasi namun juga secara arus kas mereka. Sementara itu sudah sepatutnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan perdagangan eceran agar dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pemasukan bagi negara. Hal lain yang perlu dicermati bahwa PPN dapat menjadi salah satu andalan Negara dalam meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara mendalam dan studi pustaka. Analisa yang dilakukan adalah dengan membandingkan data-data yang telah diperoleh dengan teori yang ada dan peraturan yang berlaku. Perbandingan yang dilakukan mengacu pada tema penelitian ini. Kelemahan penelitian skripsi ini adalah masih adanya data yang kurang didapatkan untuk dijadikan bahan perbandingan, namun dari penelitian ini dapat diperoleh gambaran secara umum tentang dampak dari PMK No. 74/2010 tersebut.

---

This study discusses about Regulation of Finance Ministry’s (No. 74/2010) impact for entrepreneur and national tax revenue. Entrepreneurs expect that the regulation not only gives ease of administration but also profit for their cash flow. Direktorat Jenderal Pajak should control and secure the retail transaction in order that transaction could become one of source of income for national tax revenue. The research method used in this study is a qualitative. Data collection techniques performed using in-depth interview and literature study. Analysis was performed by comparing the data have been obtained with the existing theory and regulations. Comparisons are made referring to the theme of this research. The weakness of this thesis research is still a lack of data available to be used as a comparison, but from this study may provide a general description of the impact from Regulation of Finance Ministry No. 74/2010."

"Skripsi ini membahas mengenai peraturan penghitungan kembali pajak masukan yang harus dibayarkan oleh perusahaan stasiun televisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mekanisme, menganalisis implementasi kebijakan penghitungan kembali pajak masukan yang harus dibayarkan kembali oleh perusahaan stasiun televisi ditinjau dari compliance cost, serta hambatan-hambatan yang terjadi di dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis tenknik analisis melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bawa implementasi peraturan ini belum berjalan dengan baik. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi adalah perbedaan pandangan, perusahaan stasiun televisi yang kurang pro-aktif serta jumlah pegawai pajak yang belum mencukupi sehingga ikut mempengaruhi sosialisasi peraturan-peraturan terkait kepada perusahaan stasiun televisi.

---

This undergraduate thesis discusses about re-counting input tax which should be repaid by tv station. This research aims to analyse the policy mechanism, analyse the impelementation of re-counting input tax policy which should be repaid by the tv station company in term of compliance cost. Also, problems which occurs in this implementation. This study used a qualitative approach with analyzing technique library research and field research The result of this research is the implementation of this policy didn‟t going as expected. As for the problems which occurs are, differences opinion of this policy, tv station not pro-active, as well as the amount of tax officials who have not been sufficient to influence socialization of regulations related to the company's tv station."

"Kegiatan cryptomining telah secara masif menjadi pusat perhatian di beberapa negara akibat adanya potensi eksternalitas negatif. Setiap miners akan meningkatkan peluang keberhasilan dengan mengonsumsi energi listrik untuk menjaga kecepatan hashrate. Hal ini yang membuat kegiatan cryptomining memiliki hidden cost berupa emisi karbon dari pemanfaatan energi listrik yang eksesif. Belum adanya pertimbangan atas potensi biaya eksternalitas negatif serta faktor lain pada perumusan PMK 68 tahun 2022 menjadi kelemahan dari kebijakan ini. Maka penelitian ini mencoba mengidentifikasi seluruh faktor-faktor yang terkait dalam merumuskannya terhadap alternatif kebijakan pajak lain di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang diperlukan dalam merumuskan kebijakan pajak serta memberikan desain alternatif kebijakan pajak atas kegiatan cryptomining. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara, data sekunder, dan studi literatur. Hasil penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis delapan faktor terkait yang seharsunya dipertimbankan dalam merumuskan kebijakan pajak. Dari delapan faktor tersebut, baru dua faktor yang sudah dipertimbangkan dalam regulasi saat ini sehingga dibutuhkan penyesuaian kembali. Selain itu, pada penelitian ini juga memberikan alternatif kebijakan pajak lain yang mungkin dapat diterapkan oleh pemerintah, baik sebagai tambahan beban pajak atau perlakuan lain. Setiap alternatif kebijakan pajak pun memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing sehingga pemilihannya bergantung kepada keputusan pemerintah Indonesia. Peneliti merekomendasikan bahwa studi lebih lanjut untuk melihat faktor lain, empirical evidence, benchmark dengan negara lain untuk kegiatan cryptomining di Indonesia sangat perlu untuk dilakukan. Penelitian mengenai setiap alternatif kebijakan pajak yang ditemukan dalam penelitian ini menarik untuk dapat didalami dan dipelajari lebih lanjut.

---

Cryptomining activities have massively become the center of attention in several countries due to the potential for negative externalities. Every miners will increase the chances of success by consuming electrical energy to maintain the hashrate speed. This makes cryptomining activities have hidden costs in the form of carbon emissions from the excessive use of electrical energy. The absence of consideration of the potential costs of negative externalities and other factors in the formulation of PMK 68 in 2022 is a weakness of this policy. So this study tries to identify all the factors involved in formulating it to other tax policy alternatives in Indonesia. The purpose of this study is to identify the factors needed in formulating tax policy and provide an alternative design of tax policy for cryptomining activities. The research was conducted with a qualitative approach and data collection techniques with interviews, secondary data, and literature studies. The results of this study identify and analyze eight related factors that should be considered in formulating tax policy. Out of these eight factors, only two have been considered in the current regulation, so readjustment is needed. In addition, this study also provides alternative tax policies that may be applied by the government, either as an additional tax burden or other treatment. Each alternative tax policy has its own strengths and weaknesses, so the choice will depend on the decision of the Indonesian government. The researcher recommends that further studies to look at other factors, empirical evidence, benchmark with other countries for cryptomining activities in Indonesia are very necessary. Research on each alternative tax policy found in this study is interesting to be explored and studied further."