Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 153615 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Diharini
Tinjauan yuridis terhadap piutang sebagai objek jaminan fidusia ; Studi kasus pada Bank BCA cabang Depok = Judicial review of accounts receivable as fiduciary warranty object (case study In Depok branch of Bank BCA)
"Perekonomian di Indonesia yang semakin sulit membuat pemerintah memperkenalkan suatu lembaga keuangan baru di samping lembaga keuangan bank untuk memenuhi kebutuhan modal atau dana dari para pengusaha yaitu l embaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan menawarkan berbagai macam bentuk penyediaan dana untuk barang-barang modal bagi pengusaha, diantaranya adalah jaminan fidusia. Ketentuan jaminan fidusia ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan untuk prosedur pendaftarannya dan biaya pembuatan aktanya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana praktek utang-piutang di PT. Bank BCA. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang tidak dibenarkan apabila benda yang telah dijadikan objek jaminan kemudian digunakan untuk keperluan debitur itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum terhadap debitur yang telah menggunakan benda yang dijadikan objek jaminan kepada kreditur yaitu PT. Bank BCA.
Penelitian ini menggunakan metode bersifat normatif yaitu penelitian kepustakaan (library research), dengan alat pengumpul datanya adalah studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa debitur yang menggunakan objek jaminan untuk kepentingan perusahaannya sendiri mendapat sanksi hukum berupa Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dikenai jaminan umum dimana seluruh asset perusahaan yang tidak dijaminkan dapat di eksekusi oleh kreditur umtuk melunasi hutang-hutang debitur, dan dikenakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena dianggap telah menghilangkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia PT. Bank BCA Cabang Utama Margonda Depok.
Indonesia's economy is increasingly difficult to make the government introduced a new financial institution in addition to bank financial institutions to meet the needs of capital or funds of employers of financial institutions. Financial institutions offer various forms of provision of funds for capital goods for entrepreneurs, including the fiduciary. Terms of fiduciary are governed by Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Warranty and registration procedures and fees of making the deed regulated by Government Regulation Number 86 Year 2000 on Procedures for Registration and Warranty Fiduciary Warranty Deed Preparation Fee. Issues to be discussed is how the practice of debts in the PT. Bank BCA. Under the Fiduciary Warranty Act, which is not justified if the objects that have been used as collateral object is then used for the purposes of the debtor itself. The purpose of this study was to determine how the legal sanctions against debtors who have used objects that were subjected to collateral to the lender, PT. Bank BCA.
This research using normative methods of library research, with its data collection tool is the study of documents. Based on these results, it can be concluded that the debtor who uses the object guarantees for the benefit of his own company received legal sanction in the form of Article 1131 Book of the Law of Civil Law, which is subject to general insurance where the entire assets of a company that is not guaranteed to be executed by the lender to pay off debts for the debtors, and subject to the provisions of Article 35 of Law Fiduciary Warranty is any person who knowingly falsify, alter, remove or in any way give a misleading statement, which if it is known by one party does not bear fiduciary assurance agreement, shall be punished with imprisonment of 1 (one) year and a maximum of 5 (five) years and a fine of Rp 10.000.000, - (ten million rupiahs) and a maximum of Rp 100,000,000, - (one hundred million rupiahs), because they have eliminated the security object fiduciary without the consent of the receiving fiduciary PT. BCA Bank Main Branch Depok."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28596
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Regita Putri Kusumawardani
Tinjauan Yuridis Konten YouTube sebagai Objek Jaminan Fidusia = Juridical Review of YouTube Content as Object of Fiduciary
"Dengan diterbitkannya PP No. 24 Tahun 2022, konten YouTube sebagai perwujudan hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014 dinyatakan oleh Menteri Hukum dan HAM RI dapat menjadi objek jaminan fidusia. Hal tersebut sejalan pula dengan Pasal 16 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014. Namun, pengaturan khusus yang mengatur mengenai konten YouTube sebagai objek jaminan fidusia belum ada sehingga saat ini yang menjadi pedoman utama dalam penerapan pembebanan jaminan fidusia adalah UU No. 42 Tahun 1999. Dalam hal ini, UU No. 42 Tahun 1999 masih belum mampu untuk mengakomodasi hak cipta, khususnya konten YouTube sebagai jaminan fidusia. Bahkan, lembaga perbankan juga masih ragu untuk membebani konten YouTube dalam jaminan fidusia karena kendala valuasi dan eksekusi atas hal tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisa keabsahan konten YouTube sebagai objek jaminan fidusia, mekanisme pembebanan dan eksekusi dengan melihat pada UU No. 42 Tahun 1999 dan peraturan terkait lainnya. Nantinya hasil dari penelitian ini adalah menyarankan pemerintah, lembaga perbankan dan nonbank, serta instansi terkait lainnya untuk membentuk suatu wadah bagi para penilai menghitung valuasi konten YouTube yang dijaminkan dengan jaminan fidusia dan membuat regulasi khusus terkait pembebanan maupun eksekusi konten YouTube sebagai objek jaminan fidusia agar memberikan kepastian hukum
With the issuance of PP No. 24 of 2022, YouTube content as an embodiment of copyright, as referred to in Article 40 of Law No. 28 of 2014, as stated by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, can be an object of fiduciary guarantees. This is also in line with Article 16 Paragraph 3 of Law No. 28 of 2014. However, special arrangements governing YouTube content as objects of fiduciary do not yet exist, so currently the main guideline for implementing the imposition of fiduciary is Law No. 42 of 1999. In this case, Law No. 42 of 1999 is still unable to accommodate copyright, especially YouTube content, as a fiduciary security. In addition, banking institutions are still reluctant to encumber YouTube content with fiduciary due to valuation and execution constraints on this matter. Therefore, this research will use normative juridical research methods to analyze the validity of YouTube content as objects of fiduciary, imposition, and execution mechanisms by looking at Law No. 42 of 1999 and other related regulations. Later, the findings of this study will suggest that the government, banking and non-bank institutions, as well as other related agencies, create a platform for appraisers to calculate the valuation of YouTube content guaranteed by fiduciary, and that special regulations be enacted regarding the imposition and execution of YouTube content as objects of fiduciary to provide legal certainty. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sitorus, Jonathan Anggi Kurniawan
Analisis yuridis jaminan fidusia terhadap hewan ternak studi kasus bank bri cabang tuban = Juridical analysis fiduciary against livestock study case bank bri tuban
"Dalam rangka mempercepat swasembada sapi di Indonesia, Pemerintah telah berupaya menciptakan tatanan iklim usaha yang mendorong pelaku usaha untuk bergerak dibidang pembibitan sapi. Salah satu upaya tersebut adalah melalui penyediaan skema Kredit Usaha Pembibitan Sapi dengan suku bunga bersubsidi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) tanggal 18 Agustus 2009 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi tanggal 8 September 2009. Berdasarkan penelitian di lapangan Bank BRI Cabang Tuban dalam menjalankan program KUPS Bank BRI Cabang Tuban mensyaratkan jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokoknya adalah objek yang dibiyai oleh bank yaitu hewan ternak sapi debitur, dan agunan tambahannya berupa fixed asset debitur. Tibulnya permasalahan jaminan kredit dengan agunan hewan ternak diakibatkan aturan hukum yang berlaku sekarang masih belum cukup untuk memberi perlindungan hukum kepada kreditur dalam perjanjian kredit dengan agunan hewan ternak. Adapun permasalahan timbul karena agunan terhadap hewan ternak tidak sama dengan agunan benda lainnya sehingga untuk proses penjaminannya hingga proses eksekusinya juga sering menimbulkan kesulitan bagi kreditur.
In order to speed up the self-sufficiency of cattle in Indonesia, the Government has sought to create order of business climate that encourages businesses to move in the field of cattle breeding. One such effort is through the provision of Cattle Breeding Loan scheme with subsidized interest rate stipulated in the Regulation of the Minister of Finance No. 131 / PMK.05 / 2009 on Credit Cattle Breeding (KUPS) dated August 18, 2009 and the Regulation of the Minister of Agriculture No. 40 on Guidelines Cattle Breeding Loan implementation on September 8, 2009. Based on research in the field of Bank BRI Tuban in running the program KUPS BRI Tuban requires additional core guarantees and warranties. Assurance is principally object dibiyai by banks that animals cattle debtor, and additional collateral in the form of fixed assets of the debtor. Tibulnya problems with collateral loan guarantee livestock caused by the applicable law is still not enough to give legal protection to the lender in a mortgage loan agreement with livestock collateral. The problem arises because the collateral against farm animals is not the same as other objects that collateral for the bail until his execution process also often pose difficulties for creditors."
Depok: Universitas Indonesia, 2014
S58280
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nadia Astari
Tinjauan yuridis eksekusi bank terhadap pengikatan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan = Juridical review of bank execution of unregistered fiduciary bonding
"Tesis ini membahas bagaimana ketentuan hukum mengenai jaminan fidusia diterapkan. Dalam praktik pemberian kredit pada umumnya, bank tidak melakukan pengikatan jaminan fidusia sebagaimana mestinya. Pada tesis ini akan dibahas tiga hal. Pertama, tinjauan umum mengenai pengikatan jaminan dalam pemberian kredit. Kedua, analisis terhadap kedudukan Bank sebagai penerima fidusia. Ketiga, analisis pada eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Aspek yang diteliti adalah apakah undang-undang jaminan fidusia cukup tegas dalam menindak pihak-pihak yang melanggar ketentuan untuk mendaftarkan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dimana data penelitian ini sebagian besar diperoleh dari studi kepustakaan. Pada hasil penelitian ini dinyatakan bahwa kreditur yang tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia tidak dapat menikmati keuntungan-keuntungan dari ketentuan dalam undang-undang jaminan fidusia seperti misalnya hak preferen.
This thesis discusses how the legal provisions on fiduciary security are applied. In the practice of lending in general, banks do not bind fiduciary guarantee properly. There are three things that will be discussed here. First, an overview of the binding guarantees in lending. Second, an analysis of the Bank 39 s position as a fiduciary receiver. Third, the analysis on the execution of fiduciary security is not registered. The aspect under investigation is whether the fiduciary security law is sufficiently assertive in cracking down on those who violate the requirement to register fiduciary security to the Fiduciary Registry Office. This research uses juridical normative method, where the data of this research is mostly obtained from literature study. In the results of this study it is stated that creditors who do not register fiduciary security objects in the Fiduciary Registry Office can not enjoy the benefits of the provisions of the fiduciary security law such as preference rights."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T49665
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rahmi Yunitasari
Tinjauan yuridis terhadap peran notaris dalam akta perjanjian kredit yang objek jaminan terbakar: studi kasus akta perjanjian kredit antara PT. Bank Mandiri Tbk dengan PT. X = Judicial review on the role of the notary toward object of credit agreement deed in burning case study of credit agreement between PT. Bank Mandiri Tbk with PT X
"Menurut pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat". Jasa Notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta-akta otentik sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan, salah satunya adalah dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan yang melibatkan Nasabah dan Bank, guna menjamin kebenaran dari isi yang dituangkan dalam perjanjian kredit perbankan tersebut, supaya secara publik kebenarannya tidak diragukan lagi. Berdasarkan latar belakang hal tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini pertama Bagaimanakah Peran Notaris terhadap permasalahan terbakarnya objek jaminan nasabah terkait dengan akta perjanjian kredit yang dibuat olehnya Yang kedua Bagaimanakah Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Perjanjian Kredit yang dibuatnya untuk melindungi kepentingan para pihak (Kreditur dan Debitur).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa peran Notaris dan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya dan apakah dapat melindungi kepentingan para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui metode pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Perjanjian kredit perbankan yang dibuat secara notariil bermanfaat bagi para pihak, dalam hal menjamin kekuatan pembuktiannya, menjamin kebenaran dari aktanya Penyelesaian hukum terhadap akta perjanjian kredit perbankan bila timbul persengketaan, dan Notaris mempunyai peran yang penting terhadap kebenaran akta yang dibuatnya.
According to Article 1868 KUHPerdata mentioned: an authentic deed is a made deed in the form of which is determined by code, by or before Public Functionary in charge for that in place that deed is made". Service Notary as Public Functionary which make authentic deed very required in banking business activity, one of them is in making deed agreement of banking credit entangling Client and Bank, utilize to guarantee the truth from content which is poured in agreement of banking credit, so that publicly its truth no doubt again. Based on that the subject matter for this thesis first how is the role of the Notary towards the credit agreement which the objects of the guarantee had burned, and the second subject matter is How Responsibilities of the Notary Towards of Credit Agreement were made to protect the interests of the parties (creditors and debtors).
Intention this research is to know and analyze the role and responsibilities of Notary Public Notary of the deed he made and whether it can protect the interests of the parties. Research method the used is to through method approach empirical juridical, by using primary data and secondary data. Made Credit banking agreement by notarial be of benefit to creditor, in the case of guarantying strength of its verification, guarantying the truth of from its deed and guarantee its investment security. and the Notary has an important role to the truth of the deed made."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45259
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nanda Rahayu
Perlindungan hukum bagi penerima fidusia terhadap objek jaminan fidusia yang mendapat perlawanan dari pihak ketiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi kasus: Putusan Mahkamah Agung RI no. 319 PK/PDT/2015) = Legal protection for fiduciary right beneficiary acceptor against fiduciary collateral object in case of third party's attack based on Act Number 42 Year 1999 Concering Fiduciary Warranty: A case studi on Supreme Court's Decision 319 PK/PDT/2015)
"Penulisan tesis ini dilatarbelakangi adanya permasalahkan perlindungan hukum bagi penerima fidusia baik dalam perundang-undangan maupun dalam praktek peradilan. Dalam perundang-undangan memberi perlindungan namun dalam praktek peradilan sesuai hukum acara perdata pihak ketiga dapat mengajukan gugatan perlawanan terhadap penetapan sita eksekusi atas objek jaminan fidusia dan hal ini menjadi problematika bagi perlindungan penerima fidusiaPenelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat diskriptif kemudian dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini juga didukung dengan studi kasus dalam praktek peradilan dengan menganalisis perkara gugatan perlawanan pihak ketiga atas penetapan sita eksekusi jaminan fidusia dalam perkara PT Bank Mandiri Persero Tbk.
Hasil Penelitian yang diperoleh bahwa: Pertama, ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 secara tegas memberikan perlindungan terhadap penerima jaminan fidusia dengan tidak mempertimbangkan bagaimana barang jaminan tersebut diperoleh pemberi fidusia. Kedua, akibat hukum dari gugatan perlawanan pihak ketiga apabila dikabulkan maka sita eksekusi atas jaminan fidusia menjadi batal sehingga penerima fidusia tidak mendapat perlindungan. Ketiga, pertimbangan putusan pengadilan yang dianalisi tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia melainkan mendasar pada bunyi perjanjian Jual Beli barang jaminan fidusia menurut hukum Inggris yang pada pokoknya jual beli terjadi apabila telah dilakukan pembayaran secara lunas sehingga pengadilan memutus membatalkan sita eksekusi jaminan fidusia.
The background of this thesis is based upon legal protection issues for fiduciary recipients from both legislation and judicial practices point views. In the former case, it definitely provides a protection to the fiduciary recipients. In contrast, the later case as per the law of civil proceedings, it gives an opportunity to a third party to file a lawsuit against the determination of the execution seizure of the fiduciary object which may rise a protection issue for the fiduciary recipients.This research uses a descriptive metodology approach of normative juridical and a qualitative analysis. To support the research a case study on judicial practice of third party resistance of the determination of confidential fiduciary execution, a case from PT Bank Mandiri Persero Tbk is presented.
The research has resulted into there conclusions. Firstly, the provision of article 24 on Act Number 42 Year 1999 expressivelly provides protection to fiduciary guarantee beneficiaries by not considering how the collateral is obtained by fiduciary guarantor. Secondly, it was found that in the case of the law suit by the third party is granted by the court, the confiscation fiduciary guarantee will void and consequenly the fiduciary receiver legal protection right is also lost. Thirdly, it was recpgnized that the consideration of the court ruling applied onto the case did not take into account the provisions of article 24 on Act Number 42 Year 1999 regarding fiduciary. The rulling by the court is based solely upon the sale and purchase agreement of fiduciary merchandise according to the English law which purports that the sale is only took place when a full payment has been made. In this case, hence the court had decided to cancel the fiduciary guarante execution."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T50115
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Silitonga, Andre Yakob
Tinjauan yuridis hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta = Judicial review of copyright as object of fiduciary in legal system in Indonesia based on law about copyright in undang undang nomor 28 tahun 2014
"Jika dilihat dari latar belakang historis mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) terlihat bahwa di negara barat/ western, penghargaan atas kekayaan intelektual atau apapun hasil olah pikir individu sudah sangat lama diterapkan dalam budaya mereka yang kemudian diterjemahkan dalam perundang-undangan. Konsep HKI bagi masyarakat barat bukanlah sekedar perangkat hukum yang digunakan hanya untuk perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang akan tetapi dipakai sebagai alat strategi usaha di mana karena suatu penemuan dikomersialkan atau kekayaan intelektual, memungkinkan pencipta atau penemu tersebut dapat mengeksploitasi ciptaan/penemuannya secara ekonomi. Maka dengan Metode normatif, penulis akan menulis tentang bagaimana hak cipta sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari usaha untuk mendapatkan modal di luar negeri, dan bagaimana apabila hal ini diberlakukan di Indonesia.
Undang-Undang Hak Cipta yang baru memberikan peluang dan sudah mengatur tentang sistem ini, dan hak ini tinggal dilanjutkan bagaimana sistem pengaturan tentang penjaminan Hak Cipta dapat berjalan di Indonesia, dan apakah dapat selaras dengan pengaturan hukum yang sudah ada di Indonesia. Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya juga menimbulkan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya, kebutuhan ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan tadi, termasuk pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakekatnya pula, Hak Atas Kekayaan Intelektual dikelompokan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud.
Dalam tahun-tahun terakhir, telah semakin nyata di dalam kebutuhan pembangunan harus bersandarkan pada industry yang menghasilkan nilai gagasan tinggi. Terutama setelah gagasan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) serta keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO, telah menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian yang bebas/terbuka, dan secara tidak langsung memacu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk lebih meningkatkan daya saingnya.
The historical background of the Intellectual Property Rights (IPR) is seen that in the west country / western, respect for intellectual property, or any results if the individual has a very long thought applied in their culture which is then translated into legislation. The concept of Intellectual Property Rights (IPR) for the western society is not just a legal device used only for the protection of one's intellectual work but used as a strategic tool for businesses where a discovery commercial or intellectual property, allowing the creator or inventor can exploit creation / discovery economically. So with normative method, the authors will write about how copyright as Intellectual Property Rights can be utilized as part of an effort to raise capital abroad, and what if it is applied in Indonesia.
Copyright Act gives new opportunities and are already set on this system, and the right to continue living how the system settings on guaranteeing Copyright can run in Indonesia, and whether it can be aligned with the existing legal arrangements in Indonesia. The growing conception of wealth on intellectual works also eventually lead to protect or maintain such property. In turn, this need produce to the conception of the legal protection of wealth before, including the recognition of the rights to it. In accordance with the essence Anyway, Intellectual Property Rights is classified as private property rights that are intangible.
In recent years, it has been increasingly evident in the development needs should be based on industries that produce high-value ideas. Especially after the idea of MEA (ASEAN Economic Community) as well as the participation of Indonesia as a member of the WTO, have demonstrated the seriousness of the Government in supporting the economic system which is free or open, and indirectly spur companies in Indonesia to further enhance its competitiveness."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T46115
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Riyadhus Salam
Sita eksekusi terhadap benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia (studi kasus putusan No. 2654 K/PDT/2011 = Confiscation execution of the inventory that become the object of fiduciary case study No. 2654 K/PDT/2011
" ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai sita eksekusi terhadap benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dalam hal telah terjadi penjualan benda persediaan tersebut kepada pihak ketiga, dengan bentuk penelitian yuridis normatif, metode penelitian studi kepustakaan, dan menggunakan data sekunder. Pada dasarnya peraturan tentang benda persediaan termuat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa setelah terjadi perpindahan terhadap benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia, penerima fidusia tidak diperbolehkan untuk mengeksekusi benda persediaan tersebut atas alasan apapun. Dalam kasus ini sita eksekusi terhadap benda persediaan yang telah berpindah kepemilikannya tetap dilakukan. Skripsi ini membahas perlindungan hukum apakah yang melindungi pemegang benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dalam keadaan seperti demikian. Hukum perdata mengenal prinsip droit de suit pada hukum jaminan kebendaan, sedangkan dalam hal benda persediaan terdapat pengecualiaan, asas umum atau prinsip umum dari benda persediaan ini sangat berkaitan dengan adanya sita eksekusi tersebut dan akan dibahas dalam skripsi ini.
ABSTRACT This thesis discusses the execution of confiscation inventory objects that become the object of fiduciary guarantee in case there has been a sale of the inventory objects to a third party. the kind of research is normative juridical, literature study method, and using secondary data. Basically regulations on inventory items contained in Fiduciary Act which provides that after the transfer of the inventory objects that become the object of fiduciary, fiduciary recipients are not allowed to execute the inventory object for any reason. In this case the execution of confiscation of objects inventory has changed ownership remain to be done. This thesis discusses whether the legal protection that protects the buyer of inventory objects that become the object of fiduciary in such a case. Civil law recognized the principle of droit de suit the material security law, whereas in the case of inventory objects are the exception, a general principle of inventory objects is related to the seizure of the execution and will be discussed in this thesis."
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S66647
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Astrid Rahma Ayu
Tinjauan Yuridis Pengalihan Objek Jaminan Fidusia tanpa Persetujuan Kreditur Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60/Pid.B/2020/Pn.Bjn) = Juridical Review of Transfer of Fiduciary Collateral Objects without Creditors`s Approval Case Study: Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 60/Pid.B/2020/Pn.Bjn
"Penelitian ini membahas mengenai Metode Argumentasi yang Digunakan oleh Hakim Dalam Penyelesaian Kasus Penentuan Boedel Pailit Terhadap Tanah dan Bangunan yang Telah Diikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebelum Developer Pailit (Putusan Mahkamah Agung Nomor 644 K/Pdt.Sus-Pailit/2017). Pada kasus tersebut, Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan gugatan para kreditor untuk mengeluarkan tanah/bangunan yang masih diikat dalam PPJB kedalam Boedel Pailit. PPJB ialah perjanjian yang dibuat oleh pihak penjual dan pembeli sebagai bentuk kesepakatan awal sebelum dibuatnya AJB. Metode yang dipergunakan ialah dengan melaksanakan dan wujud yuridis normatif, data yang dipakai yaitu sekunder dengan kemudahan untuk dibaca ataupun dipahami, kemudian teori yang mendukung ialah dengan membahas hal tersebut, kemudian simpulan serta yang menjadi saran dari Penentuan Boedel Pailit Terhadap Tanah dan Bangunan yang Telah Diikat PPJB Sebelum Developer Pailit dan Penerapan Metode Argumentasi oleh Mahkamah Agung Dalam Putusan 644 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Terkait Penentuan Boedel Pailit tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah objek PPJB yakni tanah/bangunan tersebut seharusnya masih merupakan milik debitur pailit sehingga kurator berwenang untuk memasukkannya ke dalam boedel pailit namun Hakim dalam putusannya mengabulkan gugatan penggugat untuk mengeluarkan obyek PPJB tersebut dari Boedel Pailit dengan mengesampingkan aturan hukum khusus yang berlaku dan menggunakan aturan hukum yang lebih umum yakni yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), sehingga Hakim dalam hal ini telah menggunakan metode argumentasi analogi dalam memutus perkara.
The credit agreement for banking and non-banking Financial Institutions requires the existence of a guarantee that must be met in order to be able to make a
loan. A credit agreement with a fiduciary guarantee is a policy taken to adapt to the development of the business world and the needs of the community. One of the things
that will be discussed in this thesis is the transfer of the object of fiduciary security without the approval of the creditor through a case study taken from the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. In this case, the debtor must have good faith to maintain the collateral properly. Article 23 of Law Number 42 of 1999
concerning Fiduciary Guarantees, debtors are prohibited from transferring, mortgaging or leasing to other parties the objects that are used as objects of fiduciary
security if there is no prior approval from the creditor. This research is a normative juridical research, in which data collection techniques are obtained from the library
and analyzed based on applicable laws. The results of this study are after an analysis of Decision Number: 60/Pid.B/2020/Pn.Bjn concluded that in the Judge's Consideration of Court Decision Number: 60/Pid.B/2020/Pn.Bjn, the panel of judges accepted and
granted Exception from PT. AF Surabaya which states that Mr. R is legally proven to have committed a criminal act of a fiduciary provider who transferred the object of a
fiduciary guarantee which was carried out without prior written consent from the fiduciary recipient. This means that if there are parties who commit crimes like this, this can be considered by the judge in making a decision."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shelly Venisia
Tinjauan yuridis terhadap bangunan di atas tanah milik pihak lain yang dijadikan objek jaminan fidusia dalam perspektif asas pemisahan horizontal = Yuridical review concerning building on the land owned by other as fiduciary object from horizontal separation principle perspective
"ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai penjaminan fidusia atas objek yang berupa
bangunan dalam perspektif teori pemisahan horizontal. Pada tesis in akan dibahas
mengenai dua hal. Pertama, pembahasan mengenai penerapan asas pemisahan
horizontal terhadap bangunan yang didirikan di atas tanah milik orang lain sebagai
objek jaminan fidusia dalam teori dan praktik. Kedua, pembahasan mengenai
permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi dalam praktik pemberian
fidusia atas objek berupa bangunan. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian yuridis normatif, dimana data penelitian ini sebagian besar berasal dari
studi kepustakaan dan wawancara dengan beberapa narasumber. Hasil dari
penelitian ini menyatakan bahwa Fidusia atas bangunan dapat terjadi karena
hukum tanah di Indonesia menganut asas pemisahan horizontal yang merupakan
warisan dari hukum adat. Asas pemisahan horizontal bertujuan untuk melindungi
pihak yang hanya memiliki bangunan tanpa memiliki tanah. Meskipun dalam
hukum tanah nasional menganut asas pemisahan horizontal, namun dalam
praktiknya fidusia atas bangunan bukanlah suatu pilihan hukum bagi pemilik
tanah atau bangunan yang ingin menjaminkan asetnya sebagai jaminan utang
secara terpisah. Karena pengaturan fidusia atas bangunan ini telah diatur
sedemikian rupa sehingga hanya bangunan yang didirikan di atas hak atas tanah
tertentu (yang bukan merupakan objek Hak Tanggungan) yang bisa dijadikan
objek jaminan fidusia. Sedangkan kendala-kendala yang banyak menimbulkan
permasalahan dalam praktinya, antara lain disebabkan karena belum adanya
sertipikat atas bangunan sebagai tanda bukti kepemilikan, fidusia didaftarkan
dengan sistem online sehingga rawan terjadinya fidusia ulang, belum terdapat
suatu peraturan yang terintegrasi antara peraturan-peraturan dalam bidang hukum
jaminan, kebendaan, dan tanah mengenai fidusia atas bangunan, serta objek
jaminan yang hanya mengenai bangunan, maka akan ada kendala ekseskusi.
ABSTRACT
This thesis is concerning about building that is built on the land owned by other as
fiduciary object from horizontal separation principle perspective. This thesis is
mainly focusing about two problems. Firstly, the horizontal separation principle
that is applied to a building that built on the land owned by other as a fiduciary
object in theory and practice. Secondly, issues that occurred from fiduciary of the
building that built on the land owned by other. This study uses a normative
research, whereby the research data is largely derived from the literature study and
interviews. The results of this research stipulates that fiduciary of the buildings
can be conducted according to Indonesian land law which is adopting the
horizontal separation principle, inherited from Indonesian customary law. The
horizontal separation principle aims to protect those who only have a building
without having the land. Although the national land law embraces horizontal
separation principle, in practice, fiduciary of building is not an option for the
owner of the land or buildings who wanted to collateralize their assets separately.
Because the fiduciary of the building regulations has been arranged in a way that,
only buildings which built on certain land rights (which is not a Mortgage object)
that can be classified as fiduciary object. Meanwhile the constraints that cause a
lot of problems in practice, is partly due to the absence of the buildings certificate
as the proof of ownership. Fiduciary, which registered with the online system, is
so prone to re-fiduciary, yet there is no rule that integrates all regulations in the
field of security law, material, and land law, furthermore, to the object itself which
is only a building that built on the land owned by other, there will be problems in
execution process.;This thesis is concerning about building that is built on the land owned by other as
fiduciary object from horizontal separation principle perspective. This thesis is
mainly focusing about two problems. Firstly, the horizontal separation principle
that is applied to a building that built on the land owned by other as a fiduciary
object in theory and practice. Secondly, issues that occurred from fiduciary of the
building that built on the land owned by other. This study uses a normative
research, whereby the research data is largely derived from the literature study and
interviews. The results of this research stipulates that fiduciary of the buildings
can be conducted according to Indonesian land law which is adopting the
horizontal separation principle, inherited from Indonesian customary law. The
horizontal separation principle aims to protect those who only have a building
without having the land. Although the national land law embraces horizontal
separation principle, in practice, fiduciary of building is not an option for the
owner of the land or buildings who wanted to collateralize their assets separately.
Because the fiduciary of the building regulations has been arranged in a way that,
only buildings which built on certain land rights (which is not a Mortgage object)
that can be classified as fiduciary object. Meanwhile the constraints that cause a
lot of problems in practice, is partly due to the absence of the buildings certificate
as the proof of ownership. Fiduciary, which registered with the online system, is
so prone to re-fiduciary, yet there is no rule that integrates all regulations in the
field of security law, material, and land law, furthermore, to the object itself which
is only a building that built on the land owned by other, there will be problems in
execution process."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42122
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>