Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini melihat bahwa tindakan brutalitas polisi pada Tragedi Kanjuruhan berdampak pada terjadinya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Brutalitas polisi merujuk pada suatu perbuatan yang dilakukan oleh polisi dengan melibatkan penggunaan kekuatan melebihi batas yang diperlukan. Dengan menggunakan metode secondary data analysis, studi ini mengidentifikasi bahwa personel pengamanan pertandingan dari satuan Polri pada Tragedi Kanjuruhan telah melakukan berbagai macam tindakan brutal dalam menjalankan tugasnya. Tindakan-tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan polisi dalam menggunakan gas air mata dan kekerasan dianggap salah karena melanggar protokol dan standar yang ditetapkan dalam penggunaan kekuatan oleh pihak berwenang. Bahwa penggunaan kekuatan oleh anggota Polri diperbolehkan, hanya jika hal itu diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan penerapan tindakannya harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi. Sedangkan dalam Tragedi Kanjuruhan, unsur-unsur terkait diperbolehkannya penggunaan kekuatan oleh anggota Polri tidak terpenuhi.

---

This study sees that acts of police brutality during the Kanjuruhan Tragedy had an impact on violations of Human Rights (HAM). Police brutality refers to an act committed by the police that involves the use of force exceeding necessary limits. By using secondary data analysis methods, this study identified that match security personnel from the National Police unit during the Kanjuruhan Tragedy had carried out various brutal acts in carrying out their duties. These actions result in violations of Human Rights (HAM). The results of the analysis show that the police's actions in using tear gas and violence were considered wrong because they violated the protocols and standards established in the use of force by the authorities. That the use of force by members of the National Police is permitted, only if it is necessary to prevent crime and the implementation of the action must be balanced with the threat being faced. Meanwhile, in the Kanjuruhan Tragedy, elements related to the permissibility of the use of force by members of the National Police were not fulfilled."

"ABSTRAKPolisi memiliki peranan untuk selalu menindak berbagai macam jenis pelanggaran hukum yang terjadi. Namun, terkadang polisi membutuhkan analisa dan respon cepat apakah pelanggaran itu harus ditindaklanjuti atau tidak, sehingga memberikan kewenangan bagi polisi untuk bertindak di luar hukum, maka dari itu terdapat sebuah diskresi polisi. Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai diskresi polisi dalam membiarkan terjadinya suatu pelanggaran lalu lintas yang diberikan kepada konvoi Harley Davidson Club Indonesia di Yogyakarta. Penulisan ini berusaha menggambarkan bahwa diskresi polisi yang diterapkan tersebut telah mengabaikan beberapa aspek diskresi, dan diskresi tersebut merupakan bentuk keberpihakan polisi kepada kelompok ekonomi kuat, yang pada akhirnya menciptakan konflik di masyarakat. Penulisan ini menggunakan teori konflik dalam menjelaskan hubungan antara polisi dan Harley Davidson Club Indonesia sehingga dapat mempengaruhi diskresi polisi yang menjadi bias kelas dan tidak mewakili kepentingan masyarakat luas sehingga muncul sebuah reaksi masyarakat. Ada pula konsep Pemolisian Demokratis dalam mengkritik polisi dalam menerapkan diskresi, karena diskresi tersebut seharusnya tetap menjaga supremasi hukum, dan melayani kepentingan masyarakat luas.

---

ABSTRACTThe police has a role to always crack down on various types of offense. However, sometimes the police needs analysis and rapid response whether the offense should be followed up or not, so as to provide the authority for the police to act outside the law, and therefore there is a police discretion. This thesis discusses the police discretion in allowing the traffic offense of convoy of Harley Davidson Club Indonesia in Yogyakarta. It is trying to portray how police discretion has overlooked some aspect of discretion, and it is a form of police partiality to the powerful economic groups, which in turn creates a conflict in society. This thesis uses conflict theory as the analytical tool in explaining the relationship between the police and the Harley Davidson Club Indonesia that potentially affects the police discretion to be class bias and does not represent the public interest, and it stimulates a public reaction. There is also the concept of Democratic Policing in criticizing the police in applying discretion, because discretion is supposed to maintain the rule of law, and serve the public interest."

"Tulisan ini bertujuan untuk menstimuli pemikiran kita bersama mengenaikemantapan fungsi Polri dan peranan para petugas kepolisian Indonesia dalammasyarakal sipil dan demokratis yang dilayaninya, yang bukan hanya melayanitetapi turut secara aktif dalam mendukung dan bahkan mempelopori upaya-upayaperubahan menuju masyarakat multikultural Indonesia. Ini sejalan dengan kebijakanPolri yang menekankan visi dan misinya pada pengayoman atau menciptakan rasaaman dalam kehidupan masyarakat dan pada penegakkan hukum atau tindakanrepresif terhadap tindakan-tindakan kejahatan yang merugikan masyarakat dannegara Indonesia. Ini juga sejalan dengan corak pemolisian yang berlaku di hampirsemua negara, dan juga di Indonesia, yang menekankan pada pentingnya upaya-upaya preventif dalam pemolisian melalui pemolisian komuniti atau pemolisianmasyarakat setempat yang menuntut polisi untuk melihat komuniti sebagai mitrakerja mereka."