Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKThis study discusses the influence of development expenditure of North Sumatera Provincial Government and private investment to the Gross Regional Domestic Product of North Sumatera Province period 1978-2007. The method of analysis used is multiple linear regression with ordinary least squares (OLS). In this study the dependent variable is the Gross Regional Domestic Product of North Sumatera Province, while the development expenditure of North Sumatera Provincial Government, private investment and labor are independent variables. Estimation results show that all independent variables have a positive and significant impact on the dependent variable with the model match the level of 94.69%. Impact on the Gross Regional Domestic Product of North Sumatera Province, development expenditure of North Sumatera Provincial Government has a coefficient value of 4.88E-7, 1.56E-9 for private investment dan labor by 5.415E-7.

---

ABSTRAKPenelitian ini membahas pengaruh pengeluaran pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan investasi swasta terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara Periode 1978-2007. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan ordinary least square (OLS). Pada penelitian ini yang menjadi variabel tak bebas adalah PDRB Provinsi Sumatera Utara, sedangkan pengeluaran pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, investasi swasta dan tenaga kerja merupakan variabel bebas. Hasil estimasi menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel tak bebas, dengan tingkat kecocokan model sebesar 94,69%. Pengaruh terhadap PDRB, secara signifikan pengeluaran pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempunyai nilai koefisien sebesar 4,88E-7, investasi swasta 1,56E-9 dan tenaga kerja 5,41E-7."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klasifikasi pertumbuhan sektor perekonomian, menganalisis pergeseran sektor perekonomian dan mengidentifikasi sektor unggulan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara untuk penentuan prioritas pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) analisis yaitu: typologi klassen (TK), loqation question (LQ) dan shift share (SS). Analisis TK menunjukkan bahwa kabupaten tapanuli tengah termasuk daerah yang mempunyai potensi untuk berkembang dan tumbuh secara ekonomi di Sumatera Utara. Analisis LQ menunjukkan bahwa pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib merupakan sektor unggulan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Sedangkan analisis SS menunjukkan bahwa pada sektor pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib mempunyai daya saing yang tinggi dan berpotensi untuk maju dan tumbuh yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah."

"Penilitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas regional antar Kabupaten / Kota di Propinsi Sumatera Utara dari Tahun 2000 - 2008. Selain melihat disparitas di penilitian ini juga melihat faktor-faktor apa saja yang telah menyebabkan disparitas itu sendiri. Hasil dari penelitian di indikasikan naiknya angka disparitas di Propinsi Sumatera Utara selama kurun waktu Tahun 2000-2008. Banyak faktor yang menyebabkan disparitas tersebut antara lain , Alokasi Pembentukan Modal Tetap, Tingkat pendidikan , Jumlah Tenga Kerja

---

This research is aimed at analyzing regional disparity among regencies North Sumatera Provinces from 2000 up to 2008. Williamson?s weighted coefficient of variation is used to measure the regional disparity in North Sumatera. Besides of regional disparity , this research has identified any factors that have been influencing the regional disparity. The result of analyzes indicates that there is increasing regional disparity among regencies in North Sumatea during 2000 -2008. Many factors caused disparity are Lag PDRB Per Capyta, Investment Allocation (PMTDB) Human Capital, and employer."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aktivitas pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data, data yang terdiri dari time series 2010-2016 dan cross section 10 kabupaten dan 7 kota di Provinsi Sumatera Barat. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi dengan model fixed effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah wisatawan mancanegara, jumlah wisatawan nusantara, jumlah hotel, dan jumlah tenaga kerja sektor pariwisata secara signifikan berpengaruh positif terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Pembuat kebijakan dapat meningkatkan pengaruh akitivitas pariwisata terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat melalui media sosial, kerjasama dengan institusi pendidikan, dan menarik investasi untuk aktivitas pariwisata.

---

ABSTRACT This study aims to determine the effect of tourism activities on Gross Regional Domestic Product GRDP of regencies cities in West Sumatra. Data in this study is data panel, that consists of time series 2010 2016 and cross section 10 regencies and 7 cities in West Sumatera. Model used in this study is a regression with fixed effect model. The result shows that the number of foreign tourists, the number of domestic tourists, the number of hotel and, the number of labor tourism sector significantly give positive influence of the Gross Regional Domestic Product GRDP . Policy makers can increase the impact of tourism activities on GRDP regencies cities in West Sumatera by social media, making cooperation with educational institution, and attracting investment for tourism activities. "

"Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia dalam 25 tahun terakhir, khususnya pada masa kepemimpinan Orde Baru terbilang sukses dilihat dari tingkat pertumbuhan rata-rata yang mencapai hampir 7 % setiap tahunnya. Sayangnya, angka pertumbuhan yang meningkat setiap tahun tersebut ternyata juga diikuti dengan meningkatnya jumlah hutang luar negeri, baik yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Hal ini tentu menjadi suatu pertanyaan tersendiri, karena logikanya seharusnya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan kenaikan pendapatan perkapita masyarakat justru akan menurunkan jumlah total hutang luar negeri karena kemampuan pembiayaan dalam negeri yang meningkat.Konteks awal keputusan pemerintah untuk menggunakan instrumen kebijakan hutang luar negeri adalah sebagai unsur pelengkap guna membantu meringankan beban defisit anggaran dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi negara. Tetapi dalam perjalanannya, hutang luar negeri saat ini justru dirasakan menjadi beban dalam anggaran dan menimbulkan permasalahan yang kompleks sehingga mempengaruhi variabel makro ekonomi yang lain, khususnya variabel tabungan dan investasi domestik. Bagi penulis, fenomena ini menjadi sesuatu yang cukup menarik untuk dilakukan penelitian sehingga akan diketahui penyebab dan pengaruhnya terhadap perekonomian nasional.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap hutang luar negeri pemerintah maka peningkatan hutang luar negeri tersebut disebabkan karena meningkatnya defisit dalam anggaran pemerintah. Tingginya angka defisit dalam anggaran pemerintah disebabkan karena total penerimaan pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan total belanja negara. Untuk dapat mencapai tingkat petunbuhan ekonomi yang dinginkan maka kebijakan pemerintah untuk menstimulasi perekonomian nasional melalui alokasi anggaran pemerintah untuk meningkatnya pengeluaran pembangunannya sebagai manifestasi dari investasi yang dilakukan pemerintah. Dalam konteks ini maka kebutuhan investasi yang akan dilakukan oleh pemerintah ternyata tidak dapat dipenuhi dari jumlah tabungan pemerintah yang merupakan selisih dari penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin pemerintah. Selisih (gap) antara kebutuhan investasi pemerintah dengan tabungan yang dimilikinya inilah yang kemudian ditutup melalui pembiayaan yang berasal dari luar negeri dalam bentuk hutang luar negeri. Dalam konteks awal pembangunan, komponen hutang luar negeri diposisikan sebagai "pelengkap" yang diharapkan dapat menambah "energi" pemerintah untuk menstimulasi perekonomian nasional melalui APBN. Tetapi dalam perjalanannya komponen hutang luar negeri justru mendominasi hampir seluruh pengeluaran pembangunan pemerintah sehingga menimbulkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada hutang luar negeri. Tidak ada tahun anggaran yang terlewatkan tanpa hutang luar negeri. Implikasinya, sebagian besar pengeluaran rutin pemerintah tersedot untuk pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri sehingga mengurangi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi. Penurunan Investasi pemerintah tersebut akan berdampak pada menurunnya total investasi nasioanal sehingga secara simultan juga akan mengurangi tabungan masyarakat melalui penurunan output nasional (POB).Solusi yang ditawarkan dalam penelitian berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan pemerintah harus secara bertahap berusaha menurunkan stok hutang luar negerinya dengan didukung oleh kebijakan penunjang lain di bidang perpajakan yang berorientasi pada peningkatan penerimaan dalam negeri melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak sehingga diharapkan dapat meminimalkan ketergantungan keuangan negara terhadap hutang luar negeri, dengan tetap memperhatikan kelangsungan iklim investasi domestik yang kondusif."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk meiihat pengaruh pengeluaran yang dilakukan pemerintah pusat Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia periode 1973-2004. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai variabel tidak bebasnya (dependent variable) adalah perubahan PDB, sedangkan variabel bebasnya (independent variable) adalah perubahan belanja pegawai, perubahan belanja barang, perubahan pengeluaran subsidi, perubahan belanja rutin lainnya, perubahan belanja pembangunan, serta dua variabel kontrol yaitu perubahan investasi swasta dan perubahan jumlah pekerja. Penelitian ini menggunakan data skunder urut waktu (time series) dengan periode 1973 sampai 2004 (32 tahun). Adapun data-data penulis peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasionai (BAPEKKI) Departemen Keuangan. Dalam melakukan analisis terhadap permasalahan digunakan metode regresi linier berganda dengan menggunakan estimasi kuadrat kecil atau ordinary Least Square COLS). Adapun alat bantu yang digunakan untuk mempermudah pengolahan data digunakan software Eviews versi 4.1.Berdasarkan hasil estimasi, didapatkan bahwa perubahan belanja pegawai, perubahan belanja rutin lainnya, perubahan belanja pembangunan dan perubahan investasi swasta mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perubahan PDB. Perubahan belanja barang dan perubahan jurnlah pekerja tidak berpengaruh terhadap perubahan PDB. Sedangkan perubahan pengeluaran subsidi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perubahan PDB. Hasil estimasi menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kecocokan (R2) sebesar 86,9993 persen. Sedangkan pengaruh terhadap perubahan PDB, secara signifikan variabel perubahan belanja pegawai mempunyai nilai koefisien sebesar 1,861631, variabel perubahan pengeluaran subsidi mempunyai nilal koefisien sebesar -0,989562, variabel perubahan belanja rutin lainnya mempunyal nilai koefisien sebesar 3,507640, variabel perubahan belanja pembangunan mempunyai nilal koefisien sebesar 0,995067, dan konstanta mempunyai nilai koefisien sebesar 6237,623. Sedangkan variabel perubahan belanja barang bernilai koefisien 2,535908 dengan nilai probabilita sebesar 0,2135, hal ini berarti bahwa dalam periode penelitian variabel perubahan belanja barang tidak berpengaruh terhadap perubahan PDB."

"Pemerintah Kota Pematangsiantar merupakan daerah hinterland sebagai pusat distribusi dan pembangunan untuk daerah disekitarnya. Pemeratan pembangunan dan pemberdayaan potensi Kota Pematangsiantar yang mantap, maju dan jaya merupakan tema RKPD kota ini. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kota Pematangsiantar adalah kurangnya kinerja apatur pemerintah dan kerjasama lintas sektoral antar pemerintah, SKPD dengan masyarakat. Hal ini berakibat pada keterlambatan pembuatan rencana strategis pembangunan dan rencana tindakan yang akan dilakukan. Penelitian ini dilakukan mengetahui bagimana perencanaan strategis dan target capaian program pembangunan, serta mengetahui apa saja faktor penghambat program pembangunan di Kota Pematangsiantar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif murni dan menggunakan wawancara mendalam dengan informan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Kota Pematangsiantar menyusun rencana strategis program pembangunan dalam tujuh prioritas strategi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi yaitu seperti kurangnya koordinasi dan kesadaran Pemerintah, SKPD dan masyarakat dalam mempersiapkan perencanaan strategis yang akan disusun sehingga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.

---

Pematangsiantar City Government is a hinterland area as a distribution and development center for the surrounding area. Equalization of the development and potential empowerment of Pematangsiantar City to be great, advanced and, victorious is the theme of this city's RKPD. The problems faced in the development of Pematangsiantar City are the lack of performance of the civil servant and cross-sectoral cooperation between governments, SKPD and, the community. This results in delays in the preparation of strategic development plans and action plans to be carried out.

This research was conducted to find out how strategic planning and the target achievement of development programs, as well as knowing what are the inhibiting factors for development programs in Pematangsiantar City. This research is purely qualitative and uses in-depth interviews with informants.

The results of this study prove that Pematangsiantar City has prepared a strategic plan for its development programs in seven strategic priorities as the basis for implementing regional development. The problems faced are such as the lack of coordination and awareness of the Government, SKPD and, the community in preparing strategic planning that will be compiled so that it will affect the implementation of regional development."

"DKI Jakarta province have the potential of sufficient resources sector secondary and tertiary sector. This resource has a great opportunity to be developed to increase the income of the province DKI Jakarta tertiary sector...."

"Pembangunan infrastruktur, terutama yang bersifat dasar seperti: prasarana transportasi, jaringan listrik dan komunikasi serta instalasi dan jaringan air minum sangatlah panting dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di suatu wilayah. Prasarana infrastruktur dibutuhkan tidak saja oleh rumah tangga namun juga oleh industri. Infrastruktur merupakan prasyarat bagi sektor-sektor lain untuk berkembang, serta akan mempengaruhi dan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sehingga peningkatan prasarana infrastruktur diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membawa kesejahteraan.Studi ini berfokus pada pengaruh pembangunan infrastruktur dasar terhadap pertumbuhan ekonomi regional, dengan mengambil lokasi pada 8 provinsi di Pulau Sumatera. Tujuan studi : pertama, menentukan model estimasi pendapatan perkapita dengan input infrastruktur dasar (jalan, listrik, telepon) antar lokasi; kedua, mengetahui pengaruh infrastruktur jalan, listrik dan telepon terhadap pendapatan perkapita; dan ketiga, mengetahui jenis infrastruktur yang dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan pendapatan perkapita.Untuk menentukan model estimasi yang paling sesuai, digunakan metode ekonometri data panel : pooled regression, fixed effects dan random effects. Model diaplikasikan pada data 8 provinsi di Pulau Sumatera tahun 1983-2003. Dari ketiga metode estimasi data panel, model fixed effects lebih sesuai untuk estimasi, yang berarti terdapat perbedaan total factor productivity antar provinsi di Pulau Sumatera. Dari lima variabel input yang digunakan dalam model ini, empat variabel (investasi non infrastruktur, indeks pendidikan, telepon dan listrik) berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan perkapita, sedangkan varaibel jalan tidak memberikan pengaruh terhadap pendapatan perkapita.Pertumbuhan total factor productivity yang paling tinggi di Pulau Sumatera adalah Provinsi Riau dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sedangkan yang terendah adalah Provinsi Lampung. Sedangkan provinsi memberikan pertumbuhan yang relatif sama. Sehingga pembangunan infrastruktur dibangun di Provinsi Riau atau Naggroe Aceh Darussalam akan memberikan dampak yang lebih besar dad provinsi lainnya. Hal ini dapat disebabkan oleh kapasitas infrastruktur yang masih dibawah tingkat kebutuhannya.Studi menemukan bahwa peningkatan pendapatan perkapita dipengaruhi oleh pertumbuhan pertumbuhan infrastruktur telepon dan listrik, serta peningkatan investasi non infrastruktur dan indeks pendidikan."