Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang upaya Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana gempa dan tsunami. Penelitian ini berfokus pada tahap pencegahan yang terkait dengan peningkatan kesiapsiagaan sebagai bagian dari siklus manajemen bencana.Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif dengan tenis penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa upaya Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana gempa dan tsunami secara umum belum mencapai hasil yang diinginkan. Ini dibuktikan dengan sikap Pemerintah Kota Padang yang lebih mengutamakan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat, edukasi kesiapsiagaan yang belum merata, kerentanan bangunan terhadap gempa dan tsunami yang masih tinggi, jalur dan lokasi evakuasi yang belum tersedia dan mencukupi serta sistem peringatan dini yang masih butuh perbaikan. Untuk itu Pemerintah Kota Padang perlu mengubah paradigma dalam penanggulangan bencana dengan lebih memperhatikan tahap pencegahan (pra ? bencana) berupa kesiapsiagaan sebagai upaya untuk mengurangi resiko bencana gempa dan tsunami jika terjadi.

---

This research discusses about the efforts of Padang City Government to raise public awareness in facing potential earthquake and tsunami. This research focuses on pre ? disaster stage by raising preparedness as a part of disaster management. This descriptive research uses qualitative method. Based on the result, it is concluded that Padang City Government efforts to raise public awareness in facing potential earthquake and tsunami have not yet achieved the target. This can be inferred from the goverment?s disaster management priority in the post-disaster emergency response, the uneven disaster preparedness education, the poor building construction, the absence of sufficient evacuation lines and centers as well as the need to maintain the early warning system. It is recommended that the Padang City Government change its perspective in disaster management by prioritizing in pre-disaster preparedness as an effort to reduce the risk of potential earthquake and tsunami."

"Why did the people of the Zambesi Delta affected by severe flooding return early to their homes or even choose to not evacuate? How is the forced resettlement of small-scale farmers living along the foothills of an active volcano on the Philippines impacting on their day-to-day livelihood routines? Making sense of such questions and observations is only possible by understanding how the decision-making of societies at risk is embedded in culture, and how intervention measures acknowledge, or neglect, cultural settings. The social construction of risk is being given increasing priority in understand how people experience and prioritize hazards in their own lives and how vulnerability can be reduced, and resilience increased, at a local level.Culture and Disasters adopts an interdisciplinary approach to explore this cultural dimension of disaster, with contributions from leading international experts within the field. Section I provides discussion of theoretical considerations and practical research to better understand the important of culture in hazards and disasters. Culture can be interpreted widely with many different perspectives; this enables us to critically consider the cultural boundedness of research itself, as well as the complexities of incorporating various interpretations into DRR. If culture is omitted, related issues of adaptation, coping, intervention, knowledge and power relations cannot be fully grasped. Section II explores what aspects of culture shape resilience? How have people operationalized culture in every day life to establish DRR practice? What constitutes a resilient culture and what role does culture play in a society’s decision making? It is natural for people to seek refuge in tried and trust methods of disaster mitigation, however, culture and belief systems are constantly evolving. How these coping strategies can be introduced into DRR therefore poses a challenging question. Finally, Section III examines the effectiveness of key scientific frameworks for understanding the role of culture in disaster risk reduction and management. DRR includes a range of norms and breaking these through an understanding of cultural will challenge established theoretical and empirical frameworks."

"Berdasarkan data geologi, sejak tahun 2009 para ahli telah memeperkirakan bahwa di kepulauan mentawai akan terjadi gempa bumi besar (megathrust) dengan magnitude 8,9 skala richter dan 10 menit setelahnya akan terjadi tsunami di kepulauan tersebut. Pada menit ke 35, tsunami setinggi 10 meter akan sampai di kota padang yang berjarak 2,5 Km dari garis pantai, tergantung topografi daratannya. Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Padang termasuk salah satu wilayah yang terancam oleh megathryst Mentawai karena terletak hanya +_ 800 meter dari garis pantai. Untuk mengetahui seberapa tinggi resiko bencana gempa bumi di Lanud Padang, telah dilakukan penelitian dengan cara menilai bahay gempa bumi , kerentanan bangunan , dan kapasitas masyarakat, sedangkan untuk mengetahui seberapa tinggi resiko dan dampak bencana tsunami dilakukan penilaian bahaya tsunami dan waktu evakuasi tsunami . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah integrasi data dari system informasi geografis, citra potret udara dan observasi di lapangan. Penilaian bahaya gempa bumi merupakan perpaduan informasi antara geologi Lanud dengan nilai indeks siesmik Sumatra Barat. Penilaian kerentanan bangunan melalui observasi dengan menggunakan metode Rapid Visual Screning (RVS) of bulding for potential seismic hazard yang dikembangkan oleh Federal Emergency Management Agency (FEMA) . Penilaian kapasitas masyarakat melalui wawancara dan kuisoner terhadap variable kesadaran dan kesiapsiagaan. Penilaian bahaya tsunami dilakukan dengan memadukan informasi melalui elevasi permukaan laha, kelas kerawanan tsunami Kota Padang dan ketinggian air landasan Tsunami. Penilaian waktu evakuasi Tsunami dilakukan dengan memadukan informasi mengenai simulasi evakuasi bahaya tsunami dan klasifikasi waktu evakuasi. Berdasarkan hasil analisa , penilaian resiko bencana gempa bumi menghasilkan 5(lima) kelas indeks risiko yang sangat rendah (0-0,240), rendah (0,241-0,480), sedang (0,481-0,720), tinggi (0,721-0,960) dan sangat tinggi (0.961-1,200). Penilaian dampak bencana tsunami menhasilkan lima kelas indeks dampak yaitu sangat rendah (0-1,17_)rendah (1,171-1,710), sedang (1,711-2,250_, tinggi (2,251-2,790) dan sangat tinggi (2,791-3,360). Upaya pengurangan risiskko dilakukan dengan menitikberatkan pada peningkatkan infrastruktur dan peningkatan kapasitas dapat mengurangi akibat yang ditimbulkan oleh bencana gempa bumi ?tsunami."

"This book provides insight on how disaster risk management can increase the resilience of society to various natural hazards. The multi-dimensionality of resilience and the various different perspectives in regards to disaster risk reduction are taken explicitly into account by providing studies and approaches on different scales and ranging from natural science based methods to social science frameworks. For all chapters, special emphasis is placed on implementation aspects and specifically in regards to the targets and priorities for action laid out in the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. The chapters provide also a starting point for interested readers on specific issues of resilience and therefore include extensive reference material and important future directions for research."

"Forum Pengurangan Resiko Bencana merupakan organisasi yang dibentuk untuk membantu pemerintah dalam hal pengurangan resiko bencana salah satunya pada tahap kesiapsiagaan bencana. Selama ini Forum PRB hanya ada sampai tingkat kabupaten/kota, di Kabupaten Garut terdapat Forum PRB sampai tingkat desa yang berada di Desa Pasawahan. Forum PRB Desa Pasawahan merupakan forum yang mewadahi unsur-unsur masyarakat yang berfokus pada pengurangan resiko bencana. Untuk itu dalam skripsi ini akan membahas mengenai peran forum pengurangan resiko bencana (PRB) Desa Pasawahan Kabupaten Garut dalam upaya meningkatan kesiapsiagaan bencana. Pendekatan yang digunakan ialah kualitatif dengan desain deskriptif, teknik pengambilan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Forum PRB Desa Pasawahan melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan kesiapsiagaan untuk menciptakan kesiapsiagaan bencana seperti melakukan sosialisasi dan pelatihan, membuat kebijakan dan perencanaan untuk merespon keadaan darurat, membuat sistem peringatan bencana dan memobiliasi sumber daya.

---

Disaster Risk Reduction Forum is an organization set up to assist the government in terms of disaster risk reduction at stage one emergency preparedness. During this Forum PRB only until the district / city level, in Garut regency are Forum PRB to the village level in the village Pasawahan. PRB Forum Pasawahan Village is a forum that embodies elements of society that focuses on disaster risk reduction. Therefore in this paper will discuss the role of the forum on disaster risk reduction (DRR) Pasawahan Desa Garut district in an effort to improve disaster preparedness. Qualitative approach is used with a descriptive design and data collection methods are in depth interview, documentation study, and field observation. PRB Forum in Pasawahan Village is an organization formed independently by the community with the purpose of reducing high disaster risk in Pasawahan Village. The presence of PRB forum on a village level became an interesting attention to conduct disaster preparedness in Pasawahan Village, which has a high disaster potential. The result of this research shows is PRB Forum in Pasawahan Village conducted a series of preparedness to create a disaster preparedness."

"Indonesia merupakan negara yang sangat berpotensi mengalami bencana baik bencana alam ataupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, 2013 menyebutkan bencana kebakaran adalah bencana yang terbanyak kedua yang terdapat di provinsi DKI Jakarta. Sumber dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta 2017, frekuensi kejadian kebakaran terbanyak di Jakarta Pusat khususnya kecamatan Johar Baru. Faktor penyebab kebakaran tertinggi adalah hubungan arus pendek listrik 34 dan kebocoran gas 26 . Peneliti melakukan program intervensi yang dilakukan pada komunitas warga di Rukun Warga RW 03 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru dengan menggunakan pendekatan Empowerment Community Setting ECS. Dimana dengan pendekatan ini mempunyai tujuan agar komunitas membentuk organisasi, yang dimana organisasi tersebut berfungsi sebagai agen perubahan di daerahnya.Intervensi ini mencakup kegiatan diskusi FGD mengenai permasalahan kebakaran, pembentukan organisasi yang meliputi penyusunan struktur organisasi, pemilihan ketua, penunjukan anggota, penentuan visi organisasi, penyusunan rencana kegiatan organisasi dan penyelenggaraan kegiatan inti salah satunya adalah workshop. Setelah dilakukan intervensi didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil pre-test dan post-test yang diukur menggunakan kuesioner disaster risk awareness dan resilience. Hal yang sama terjadi juga terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kelompok yang diintervensi n=19 dan kelompok yang tidak diintervensi n=21.

---

Indonesia is a country that has the potential to experience disasters either natural disasters or disasters caused by humans. The National Disaster Management Agency BNPB, 2013 mentions that the fire disaster is the second most prevalent disaster in the province of DKI Jakarta. Source from Jakarta Fire and Rescue Agency 2017, the frequency of most fires in Central Jakarta, especially Johar Baru district. The highest cause of fire was short circuit 34 and gas leakage 26.

Researchers conducted an intervention program conducted on community residents in Rukun Warga RW 03 Tanah Tinggi Sub District, Johar Baru District using the Empowerment Community Setting ECS approach. Where this approach has a purpose for the community to form an organization, which where the organization serves as an agent of change in the region.

This intervention includes focus group discussion activities on fire issues, the formation of organizations that include the preparation of organizational structure, election chairman, appointment of members, the determination of organizational vision, organizational activity plan and organizing core activities one of them is made a workshop.

After the intervention, it was found that there were significant differences in pre post test results measured using disaster risk awareness and resilience questionnaires. Similarly, there were significant differences in the intervention group n 19 and the control group n 21."

"Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 membawa dampak kerusakan yang luas di daerah Kabupaten Sleman, khususnya Desa Argomulyo, kecamatan Cangkringan. Tak ingin dampak tersebut terulang kembali, Pemerintah mengeluarkan program Desa Tangguh Bencana yang ditujukan agar masyarakat memiliki kapasitas dalam mengurangi resiko bencana diwilayahnya. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis implementasi pengurangan resiko bencana pemerintah berbasis masyarakat melalui Program Desa Tangguh bencana di Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dengan stakeholders terkait di Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman dan studi pustaka. Hasil penelitian implementasi program Desa Tangguh Bencana di Desa Argomulyo menunjukkan adanya pola sinergitas multistakeholders baik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman, Non-Governmental Organization/Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun masyarakat setempat yang tergabung dalam komunitas relawan Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Argomulyo. Dalam interaksi antar aktor tersebut, masyarakat Desa Argomulyo tidak lagi menjadi obyek, namun pelaku utama yang bergerak dari bawah ke atas (bottom up) dalam upaya pengurangan resiko bencana di wilayahnya dengan keaktifannya menangani sejumlah bencana serta meningkatkan kapasitasnya melalui berbagai pelatihan dan simulasi kebencanaan. Meskipun demikian, dalam implementasi program tersebut juga menemui kendala seperti minimnya pendanaan, terlebih dengan tidak adanya keterlibatan peran dari sektor swasta. Disamping itu, perlu juga menemukan pendekatan dalam menjaga antusiasme masyarakat terhadap kegiatan pelatihan simulasi.

---

The eruption of Mount Merapi in 2010 brought widespread damage to the Sleman Regency, especially Argomulyo Village. Government issued a program called Desa Tangguh Bencana to improve the ability or capacity of the local community to reduce the risk of disasters in their areas. The purpose of the study was to analyze the implementation of community-based disaster risk reduction through Desa Tangguh Bencana Program in Argomulyo Village. This research is a qualitative research with a case study approach, as well as data collection conducted through interviews with relevant stakeholders in Argomulyo Village. The results of this research show a pattern of multistakeholder interaction between Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman, Non-Governmental Organizations, and local communities. In the interaction between these actors, the people of Argomulyo Village are no longer the objects of the program, but the main actors in the program to reduce disaster risk in their area by actively handling a number of disasters and increasing their capacity through various training and disaster simulations. However, in the implementation of the program also encountered obstacles such as lack of funding and maintaining the enthusiasm of the local community."

"Tesis ini membahas mengenai pengurangan risiko bencana oleh masyarakat, dengan menggunakan metode kualitatif dan strategi penelitian studi kasus. Dusun Bronggang, Desa Argomulyo merupakan salah satu area yang terdampak erupsi Merapi pada akhir tahun 2010. Penelitian ini memotret bagaimana proses pengurangan risiko bencana dilakukan di wilayah itu pada masa paska bencana. Partisipasi masyarakat dianggap sebagai kunci dalam pengurangan risiko bencana, selain peningkatan kapasitas dan pengurangan kerentanan untuk meminimalkan risiko bencana. Penelitian ini berpendapat bahwa pengurangan risiko bencana merupakan urusan semua orang dan membutuhkan kontribusi berbagai, meskipun peran kuncinya ada di tingkat masyarakat.

---

Theis thesis discusses community managed disaster risk reduction, by using qualitative research methodology and case study writing strategy. Dusun Bronggang, Desa Argomulyo, Kabupaten Sleman was one of most devastated area affected by Merapi eruption in 2010. This research draws how the process of disaster risk reduction was conducted by community in post disaster phase. Community participation is regarded as the crucial key in reducing disaster risk. This thesis also argues that disaster is everybody business and it needs all stakeholders contribution, eventhough community participation is the most crucial one."

"Pada situasi dan kondisi normal, setiap fungsi dalam keluarga dapat dijalankan oleh setiap keluarga dengan baik. Akan tetapi pada situasi dan kondisi tertentu salah satu atau beberapa, bahkan secara keseluruhan fungsi-fungsi dari keluarga tersebut tidak dapat dijalankan dengan wajar atau sering disebut ketidakberfungsian keluarga. Ketidakberfungsian sosial keluarga ini atau keberfungsian sosial keluarga yang rendah akan berpengaruh terhadap kehidupan suatu masyarakat. Mengingat keluarga adalah suatu perwujudan sistem jaringan sosial dimana keberadaan masing-masing keluarga akan menentukan kelangsungan hidup, bahkan keberadaan masyarakat sangat diwarnai oleh fungsi masing-masing keluarga dalam mempertahankan dan membangun dirinya maka secara otomatis kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya juga turut terganggu, seperti melumpuhkan segala sumber daya sehingga menghambat program-program pembangunan dan kegiatan pemerintahan.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mengetahui dan menganalisis : (1) hubungan penerapan manajemen bencana terpadu (sebagai variabel eksogen X1) dan pemenuhan kebutuhan dasar ( variabel eksogen X2) pada penanganan masyarakat korban bencana luapan Lumpur Lapindo Sidoarjo (sebagai variabel endogen X3) di lokasi pengungsian Pasar Baru Porong; (2) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberfungsian sosial keluarga korban bencana luapan Lumpur Lapindo Sidoarjo (variabel endogen Y) di lokasi pengungsian Pasar Baru Porong baik secara langsung maupun tidak langsung; dan (3) mengukur pengaruh/kontribusi kegiatan penerapan manajemen bencana terpadu, penanganan masyarakat korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar terhadap keberfungsian sosial keluarga korban bencana baik secara parsial maupun simultan.Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan menggunakan quesioner untuk menjaring persepsi para masyarakat korban bencana luapan lumpur Lapindo Sidoarjo yang masih tinggal di lokasi pengungsian Pasar Baru Porong Sidoarjo. Data yang didapat dianalisis menggunakan metode statistik analisis korelasi dan analisis jalur / path analysis.Hasil penelitian pertama, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Penerapan Manajemen Bencana Terpadu dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Korban Bencana terhadap Penanganan Masyarakat Korban Bencana. Dari persamaan substruktur -1, koefisien besarnya pengaruh secara bersama-samab tersebut adalah 0,57. Artinya, setiap peningkatan 1 satuan Penerapan Manajemen Bencana Terpadu dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Korban Bencana akan meningkatkan Penanganan Mayarakat Korban Bencana sebesar 0,57 satuan.Kedua, Keberfungsian sosial keluarga dipengaruhi oleh faktor langsung dan tidak langsung. Faktor yang berpengaruh langsung adalah pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu sebesar 0,70 sedangkan faktor yang berpengaruh tidak langsung adalah penerapan manajemen bencana terpadu, sebesar 0,25. Variabel yang menyebabkan pengaruh tidak langsung dalam hubungan tersebut adalah variabel Penanganan Masyarakat Korban Bencana (Z3). Variabel ini disebut variabel intervening / antara dan berfungsi sebagai variabel eksogen pada Keberfungsian Sosial Keluarga (Z4). Secara langsung Keberfungsian Sosial Keluarga (Z4) dipengaruhi oleh Penanganan Masyarakat Korban Bencana (Z3) dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Z2) melalui persamaan substruktur-2.Ketiga, pengaruh penerapan manajemen bencana terpadu dan pemenuhan kebutuhan dasar terhadap keberfungsian sosial keluarga, secara bersama-sama dapat dilihat dari persamaan substruktur 2, yaitu : Z4 = 0,70 Z2 + 0,17 Z3. Kontribusi / pengaruh penerapan manajemen bencana terpadu melalui penanganan masyarakat korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar secara langsung dan simultan adalah sebesar 87 %. Artinya keberfungsian sosial keluarga dapat dijelaskan oleh faktor penerapan manajemen bencana terpadu melalui penanganan masyarakat korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar sebesar 87 %, sisanya dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain di luar penelitian.

---

In normal situation and condition, every function in a family can be conducted well by every family. But, in certain situation and condition one or several, and even the whole functions of a family can not be conducted normally as such that is often referred to as family dysfunctionality. This family social dysfunctionality or low family social functionality would affect to a community lives. Knowing that family is a social network system which determine their livelihood, and even community existence, is very much depending on each family function in maintaining and establishing themselves; therefore, automatically community socio economic lives in general will also be disturbed, such as paralyzing all resources, that hamper the development programs and the governance activities.This research is aimed to describe, find out and analyze: (1) the relation of integrated disaster management application (as exogenic variable X1) and the basic need fulfillment (exogenic variable X2) in the handling of the victims community of Lapindo Overflowed Mud Disaster in Sidoarjo (as endogenic variable X3) at the evacuees location in Pasar Baru Porong Sidoarjo; (2) the affective factors on the victims? family social functionality of Lapindo Overflowed Mud Disaster in Sidoarjo (endogenic variable Y) at the evacuees location in Pasar Baru Porong Sidoarjo both directly and indirectly; and (3) assessing the effects/contributions of the integrated disaster management application activities, the handling on the disaster victim community and basic need fulfillment toward the disaster family victims? social functionality both partially and simultaneously.The research methodology employed is the survey method by using questionnaires to obtain the disaster victim community?s perceptions of Lapindo Overflowed Mud disaster in Porong Sub-distric Sidoarjo those still living at the evacuees location in Pasar Baru Porong Sidoarjo. The data obtained were analyzed through the use of statistic method, which are correlation analysis and path analysis.The first finding of the research states that there is positive and significant influence simultaneously between the Integrated Disaster Management Application and the Basic Need Fulfillment on the Disaster Victims Community toward the Handling of Disaster Victims Community. From the equation of substructure-1, the coefficient of the influence simultaneously is 0.57. It means that every increase of 1 unit of the Integrated Disaster Management Application and the Disaster Victims Community Basic Needs Fulfillment that will Increase the Disaster Victims Community Handling is 0.57 unit.Secondly, the family social functionality is affected by direct and indirect factors. The direct factor is the basic need fulfillment with 0.70 value while for the indirect factor is the integrated disaster management application with 0.25 value. The variable producing indirect effect in that relation is the variable of Disaster Victims Community Handling (as Z3 variable). This variable is referred to as intervening/in-between variable and functioning as exogenic variable on the Family Social Functionality (as Z4 variable). Directly, the Family Social Functionality (Z4 variable) is affected by the Disaster Victim Community Handling (Z3 variable) and the Basic Need Fulfillment (Z2 variable) through the equation of substructure-2.Thirdly, the influence simultaneously of the Integrated Disaster Management Application and the Basic Need Fulfillment on the Disaster Victims Community toward the Family Social Functionality based on the equation of substructure-2, that is : Z4 = 0,70 Z2 + 0,17 Z3. The influence of the Integrated Disaster Management Application through the Disaster Victims Community Handling and the Disaster Victims Community Basic Needs Fulfillment directly and simultaneously is equal to 87 %. It means that the family social functionality can be described by the integrated disaster management application factor through the disaster victims community handling and the disaster victims community basic needs fulfillment factor that is 87%, the remain factors are affected by the outside variables in this research."

"Tata letak geografis Indonesia yang berada pada posisi rawan bencana menyebabkan pentingnya penerapan program pengurangan risiko bencana berbasis inklusif. Di sisi lain, program ini terintegrasi pada perencanaan pembangunan jangka panjang. Salah satunya wilayah yang menerapkan program pengurangan risiko bencana, yakni Kabupaten Sleman. Sleman menempati urutan pertama dalam kepadatan masyarakat dan jumlah komunitas disabilitas terbanyak dibandingkan Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta. Tetapi dalam implementasinya banyak kendala yang dihadapi, seperti tingkat pemahaman yang masih melihat disabilitas sebagai individu yang tidak berdaya, aksesibilitas yang minim, sehingga menyebabkan keterpaparan bencana yang tidak proporsional. Pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program pengurangan risiko bencana dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat implementasi program di Kabupaten Sleman. Pendekatan postpositivism digunakan dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan data kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa sebagian besar adanya kesesuaian program dengan penerima manfaat, program dengan organisasi pelaksana dan kesesuaian penerima manfaat dengan organisasi pelaksana karena banyaknya program yang telah melibatkan komunitas disabilitas sebagai assessor terkait aksesibilitas yang diberikan dan pelatihan inklusivitas pada para implementor program. Di sisi lain, sinergitas terhadap organisasi penyandang disabilitas dan organisasi pelaksana mulai masif dilakukan. Seiring waktu berjalan, pemerintah pun mulai mengubah mindset dalam memandang disabilitas sebagai kelompok berisiko tinggi yang perlu ditingkatkan kapasitasnya, meskipun belum secara merata pemahaman ini. Beberapa faktor pendorong dalam program ini ialah adanya komitmen dari pimpinan dalam memberikan setiap kebutuhan disabilitas, pelibatan disabilitas mulai dari pembentukan program hingga tahap evaluasi. Namun faktor penghambat dari ragam disabilitas dan ilmu pengetahuan yang terbatas menjadi kendala terbesar pada implementasi program pengurangan risiko bencana berbasis inklusif ini.

---

Indonesia’s disaster-prone geographic condition makes it imperative for the government to implement an inclusive disaster risk reduction program. On the other hand, such program has been integrated into the national long term development plan. One of the regencies that implements a disaster risk reduction program is the Sleman Regency. Sleman ranks first in population density and the number of disability communities when compared to other regencies/cities in D.I. Yogyakarta. However, its implementation faces numerous obstacles, such as low level of understanding, that views disabled people as helpless individuals, and minimum accessibility, which result in a disproportionate exposure to disasters. This thesis aims to describe the implementation of disaster risk reduction program in Sleman Regency and analyze the factors which facilitate and inhibit program implementation. This research utilizes a post-positivism approach, with qualitative data collection method. This thesis found that for the most part, the program is compatible with the beneficiaries and implementing organizations. Such can also be said for the beneficiaries and implementing organizations. The reason for the compatibility is because the program has brought in the disability communities to act as assessors for matters related to accessibility and conducted inclusivity training for program implementers. The synergy between disability and implementing organizations has increased. Over time, the government has changed its mindset and started to view disability communities as a high-risk group which require capacity building, although such understanding is not yet widespread. Some of the driving factors are the leadership’s commitment in providing the needs of the disability communities and the involvement of disability communities in all stages of the program, from formulation until evaluation. On the other hand, the inhibiting factors for this inclusive disaster risk reduction program are the different types of disabilities and limited knowledge of program implementers regarding disability."